Kriminal
Share this on:

Nasib Permohonan Perlindungan Hukum Kivlan Zein

  • Nasib Permohonan Perlindungan Hukum Kivlan Zein
  • Nasib Permohonan Perlindungan Hukum Kivlan Zein

JAKARTA - Tersangka dugaan kepemilikan senjata api ilegal Kivlan Zein meminta perlindungan hukum kepada Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menkko Polhukam) Wiranto dan Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu, pada Rabu (12/6). Permohonan perlindungan itu ditujukan bukan pada pribadi Wiranto dan Ryamizard, akan tetapi pada institusi sebagai menteri.

"Kita minta perlindungan ke institusi negara yang berkompeten. Kita minta kepada Menko Polhukam (dan Menhan) artinya ke jabatan beliau. Beliau kan punya kita bersama bukan cuma seorang," kata Yuntri di Mapolda Metro Jaya, Jumat (14/6) kemarin.

Terkait alasan mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat itu meminta perlindungan, karena diduga kasusnya telah dipolitisasi. Sebagai bukti, menurut Yuntri, konferensi pers kepemilikan senjata api dilakukan Polri di kantor Kemenko Polhukam.

"Pertanyaan kami, kenapa konferensi persnya di kantor Menko Polhukam. Kan kalau di sana ya ada politik-politiknya. Orang akan berkonotasi antara Pak Kivlan dan Pak Wiranto, sampai sumpah pocong segala kan," ujar Yuntri.

Dijelaskan Yuntri, surat permohonan itu sudah diterima Menko Polhukam Wiranto. Namun, Wiranto, kata dia, tak berkenan menjawab surat itu. "Surat sudah disampaikan, cuma permasalahannya yang saya dengar dari wartawan, Pak Menko Polhukam tidak berkenan," ucap dia.

Terpisah, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan negara akan tetap konsisten menegakkan hukum terkait Kivlan Zein. "Pak Wiranto sudah sampaikan, dan kita semua sudah sepakat bahwa hukum berjalan. Tidak ada lagi intervensi, tidak ada lagi mempertimbangkan faktor lain. Jadi, kita tidak intervensi. Negara harus konsisten tegakkan hukum, tidak boleh dipengaruhi siapapun dan negara tidak boleh mempengaruhi," kata Moeldoko di gedung Krida Bhakti Jakarta.

"Proses harus berjalan dengan baik agar jangan sampai ada istilah pemerintah tidak konsisten, pemerintah tidak tegas," lanjut Moeldoko.

Terkait pertimbangan jasa-jasa Kivlan bagi negara, Moeldoko menilai bahwa hal tersebut lebih tepat diputuskan saat persidangan. "Sekarang masih berproses, jadi nanti di sidang baru akan muncul. Pasti akan jadi pertimbangan dalam keputusan bahwa seseorang telah memiliki jasa-jasa yang luar biasa kepada negara. Namun sekarang ini sedang berproses dan berjalan saja," katanya. (gw/mhf/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Proses Hukum Kasus Makar dan UBN Jalan Terus

Proses Hukum Kasus Makar dan UBN Jalan Terus

Mabes Polri memastikan kasus-kasus dugaan makar yang melibatkan beberapa tokoh pendukung salah satu pasangan capres-cawapres masih tetap berjalan.


MA Kembali Tolak Permohonan Prabowo-Sandi

MA Kembali Tolak Permohonan Prabowo-Sandi

Permohonan kasasi terkait pelanggaran administrasi Pemilu (PAP) yang diajukan capres dan cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno kembali ditolak Mahkamah Agung (


Lepaskan Syafrudin Temenggung, Keputusan MA Terus Ditentang

Lepaskan Syafrudin Temenggung, Keputusan MA Terus Ditentang

Keputusan Mahkamah Agung (MA) yang melepaskan mantan Kepala BPPN Syafruddin Temenggung dari segala tuntutan hukum berbuntut panjang.


Nasib Rizieq Syihab Tak Disinggung

Nasib Rizieq Syihab Tak Disinggung

Lebih dari 1 jam Joko Widodo dan Prabowo Subianto bertemu. Keduanya terlibat banyak perbincangan.


Kasus Hukum Rizieq Jangan Diartikan Sebagai Penghalang

Kasus Hukum Rizieq Jangan Diartikan Sebagai Penghalang

Polri dituding sebagai salah satu 'portal' atau penghalang kepulangan Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab ke Indonesia.


Permohonan Tim Hukum Prabowo-Sandi ke MA Bukan Kasasi

Permohonan Tim Hukum Prabowo-Sandi ke MA Bukan Kasasi

Tim Hukum Prabowo-Sandi menyangkal membuat permohonan kasasi ke Mahkamah Agung (MK).


Kwik Kian Gie Digarap KPK

Kwik Kian Gie Digarap KPK

Kendati mantan Kepala BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung telah lepas dari tuntutan hukum, tak membuat KPK bergeming.


ICW: MA Pertontonkan Dagelan Hukum

ICW: MA Pertontonkan Dagelan Hukum

Putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang melepaskan Syafruddin Arsyad Temenggung dari Rutan KPK mendapat kecaman dari sejumlah kalangan.


Jaksa Terima Pelimpahan Berkas Kivlan Zen

Jaksa Terima Pelimpahan Berkas Kivlan Zen

Berkas perkara Kivlan Zein dalam kasus dugaan kepemilikan dugaan senjata api tengah akhirnya dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta.


MA Kabulkan Kasasi Syafruddin Tumenggung

MA Kabulkan Kasasi Syafruddin Tumenggung

Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Syafruddin Arsyad Temenggung, Selasa (9/7) kemarin..



Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!