Kriminal
Share this on:

Nasib Permohonan Perlindungan Hukum Kivlan Zein

  • Nasib Permohonan Perlindungan Hukum Kivlan Zein
  • Nasib Permohonan Perlindungan Hukum Kivlan Zein

JAKARTA - Tersangka dugaan kepemilikan senjata api ilegal Kivlan Zein meminta perlindungan hukum kepada Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menkko Polhukam) Wiranto dan Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu, pada Rabu (12/6). Permohonan perlindungan itu ditujukan bukan pada pribadi Wiranto dan Ryamizard, akan tetapi pada institusi sebagai menteri.

"Kita minta perlindungan ke institusi negara yang berkompeten. Kita minta kepada Menko Polhukam (dan Menhan) artinya ke jabatan beliau. Beliau kan punya kita bersama bukan cuma seorang," kata Yuntri di Mapolda Metro Jaya, Jumat (14/6) kemarin.

Terkait alasan mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat itu meminta perlindungan, karena diduga kasusnya telah dipolitisasi. Sebagai bukti, menurut Yuntri, konferensi pers kepemilikan senjata api dilakukan Polri di kantor Kemenko Polhukam.

"Pertanyaan kami, kenapa konferensi persnya di kantor Menko Polhukam. Kan kalau di sana ya ada politik-politiknya. Orang akan berkonotasi antara Pak Kivlan dan Pak Wiranto, sampai sumpah pocong segala kan," ujar Yuntri.

Dijelaskan Yuntri, surat permohonan itu sudah diterima Menko Polhukam Wiranto. Namun, Wiranto, kata dia, tak berkenan menjawab surat itu. "Surat sudah disampaikan, cuma permasalahannya yang saya dengar dari wartawan, Pak Menko Polhukam tidak berkenan," ucap dia.

Terpisah, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan negara akan tetap konsisten menegakkan hukum terkait Kivlan Zein. "Pak Wiranto sudah sampaikan, dan kita semua sudah sepakat bahwa hukum berjalan. Tidak ada lagi intervensi, tidak ada lagi mempertimbangkan faktor lain. Jadi, kita tidak intervensi. Negara harus konsisten tegakkan hukum, tidak boleh dipengaruhi siapapun dan negara tidak boleh mempengaruhi," kata Moeldoko di gedung Krida Bhakti Jakarta.

"Proses harus berjalan dengan baik agar jangan sampai ada istilah pemerintah tidak konsisten, pemerintah tidak tegas," lanjut Moeldoko.

Terkait pertimbangan jasa-jasa Kivlan bagi negara, Moeldoko menilai bahwa hal tersebut lebih tepat diputuskan saat persidangan. "Sekarang masih berproses, jadi nanti di sidang baru akan muncul. Pasti akan jadi pertimbangan dalam keputusan bahwa seseorang telah memiliki jasa-jasa yang luar biasa kepada negara. Namun sekarang ini sedang berproses dan berjalan saja," katanya. (gw/mhf/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Belum Terima Undangan, Anak Menkumham Tak Penuhi Panggilan KPK

Belum Terima Undangan, Anak Menkumham Tak Penuhi Panggilan KPK

Anak Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly, Yamitema Tirtajaya Laoly, tak menghadiri undangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Nama-nama Dewan Pengawas KPK Masih Ditimang-timang

Nama-nama Dewan Pengawas KPK Masih Ditimang-timang

Istana memastikan akan banyak figur berlatar belakang hukum yang dipercaya sebagai anggota Dewan Pengawas KPK.


RKUHP Harus Dicabut Bukan Ditunda

RKUHP Harus Dicabut Bukan Ditunda

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) ditolak banyak kalangan, karena sejumlah pasal dianggap kontradiktif dengan situasi yang terjadi.


Penegakan Hukum Pemilu Dikaji

Penegakan Hukum Pemilu Dikaji

Penegakan pelanggaran dalam pesta demokrasi harus diputuskan dengan adil. Indonesia yang merupakan negara kepulauan dan memiliki ragam budaya, memiliki kesulita


Disebut Namanya, Rano Karno Hormati Proses Hukum

Disebut Namanya, Rano Karno Hormati Proses Hukum

Mantan Wakil Gubernur Banten Rano Karno yang disebut jaksa KPK menerima aliran korupsi Wawan senilai Rp700 juta, mengaku akan menghormati proses hukum


Sengketa Pilkada Tak Hanya lewat Jalur Hukum

Sengketa Pilkada Tak Hanya lewat Jalur Hukum

Penyelesaian sengketa pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 mendatang diharapkan bisa melalui mediasi.


Jaksa Agung Janji Tak Tebang Pilih

Jaksa Agung Janji Tak Tebang Pilih

Jaksa Agung baru diharapkan bisa bekerja dengan baik. Bisa melakukan penegakan hukum tanpa tebang pilih.


Wapres Minta Raja Malaysia Lindungi TKI

Wapres Minta Raja Malaysia Lindungi TKI

Dalam pertemuan dengan Raja Malaysia, Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta Yang di-Pertuan Agong XVI memberi perlindungan kepada warga negara Indonesia yang tingg


Penegakkan Hukum Jadi PR Utama Jokowi-Ma'ruf

Penegakkan Hukum Jadi PR Utama Jokowi-Ma'ruf

Joko Widodo-Ma'ruf Amin resmi menjabat Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024. Berbagai pekerjaan rumah (PR) masa pemerintahan sebelumnya menjadi sudah m


Situs Porno Terbesar di Dunia Terungkap

Situs Porno Terbesar di Dunia Terungkap

Petugas gabungan penegak hukum internasional yakni dari Amerika Serikat, Inggris, Korea Selatan, dan lainnya, mengungkap kasus pornografi anak terbesar.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!