Kriminal
Share this on:

Nasib Permohonan Perlindungan Hukum Kivlan Zein

  • Nasib Permohonan Perlindungan Hukum Kivlan Zein
  • Nasib Permohonan Perlindungan Hukum Kivlan Zein

JAKARTA - Tersangka dugaan kepemilikan senjata api ilegal Kivlan Zein meminta perlindungan hukum kepada Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menkko Polhukam) Wiranto dan Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu, pada Rabu (12/6). Permohonan perlindungan itu ditujukan bukan pada pribadi Wiranto dan Ryamizard, akan tetapi pada institusi sebagai menteri.

"Kita minta perlindungan ke institusi negara yang berkompeten. Kita minta kepada Menko Polhukam (dan Menhan) artinya ke jabatan beliau. Beliau kan punya kita bersama bukan cuma seorang," kata Yuntri di Mapolda Metro Jaya, Jumat (14/6) kemarin.

Terkait alasan mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat itu meminta perlindungan, karena diduga kasusnya telah dipolitisasi. Sebagai bukti, menurut Yuntri, konferensi pers kepemilikan senjata api dilakukan Polri di kantor Kemenko Polhukam.

"Pertanyaan kami, kenapa konferensi persnya di kantor Menko Polhukam. Kan kalau di sana ya ada politik-politiknya. Orang akan berkonotasi antara Pak Kivlan dan Pak Wiranto, sampai sumpah pocong segala kan," ujar Yuntri.

Dijelaskan Yuntri, surat permohonan itu sudah diterima Menko Polhukam Wiranto. Namun, Wiranto, kata dia, tak berkenan menjawab surat itu. "Surat sudah disampaikan, cuma permasalahannya yang saya dengar dari wartawan, Pak Menko Polhukam tidak berkenan," ucap dia.

Terpisah, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan negara akan tetap konsisten menegakkan hukum terkait Kivlan Zein. "Pak Wiranto sudah sampaikan, dan kita semua sudah sepakat bahwa hukum berjalan. Tidak ada lagi intervensi, tidak ada lagi mempertimbangkan faktor lain. Jadi, kita tidak intervensi. Negara harus konsisten tegakkan hukum, tidak boleh dipengaruhi siapapun dan negara tidak boleh mempengaruhi," kata Moeldoko di gedung Krida Bhakti Jakarta.

"Proses harus berjalan dengan baik agar jangan sampai ada istilah pemerintah tidak konsisten, pemerintah tidak tegas," lanjut Moeldoko.

Terkait pertimbangan jasa-jasa Kivlan bagi negara, Moeldoko menilai bahwa hal tersebut lebih tepat diputuskan saat persidangan. "Sekarang masih berproses, jadi nanti di sidang baru akan muncul. Pasti akan jadi pertimbangan dalam keputusan bahwa seseorang telah memiliki jasa-jasa yang luar biasa kepada negara. Namun sekarang ini sedang berproses dan berjalan saja," katanya. (gw/mhf/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Situs Porno Terbesar di Dunia Terungkap

Situs Porno Terbesar di Dunia Terungkap

Petugas gabungan penegak hukum internasional yakni dari Amerika Serikat, Inggris, Korea Selatan, dan lainnya, mengungkap kasus pornografi anak terbesar.


KPK Siapkan Jawaban Praperadilan Joko Saputra

KPK Siapkan Jawaban Praperadilan Joko Saputra

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima surat panggilan sidang perkara permohonan praperadilan yang diajukan mantan Direktur Utama Perum Jada Tirta II Djoko


Sayangkan Cuitan Istri Prajurit, Hukum Tetap akan Junjung Perempuan

Sayangkan Cuitan Istri Prajurit, Hukum Tetap akan Junjung Perempuan

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menyayangkan perilaku para istri prajurit TNI yang mengunggah postingan nyinyir.


Pemerintah dan KPAI Bentuk Satgas Perlindungan Anak

Pemerintah dan KPAI Bentuk Satgas Perlindungan Anak

Pemerintah bersama KPAI dan lintas sektor lembaga lainnya, sepakat membentuk membentuk Tim Terpadu Perlindungan Anak.


Pemerintah Kawal Kasus Hukum Veby di Hongkong

Pemerintah Kawal Kasus Hukum Veby di Hongkong

Pemerintah melalui Kemenlu berjanji, akan tetap mengawal perihal kasus tertembaknya seorang wartawati Indonesia, Veby Mega Indah di Hongkong.


IPB Minta Proses Hukum yang Adil dan Transparan

IPB Minta Proses Hukum yang Adil dan Transparan

Institut Pertanian Bogor (IPB) mengharapkan, jalannya proses hukum dosen IPB berinisial AB, berjalan secara akuntabel dan adil sesuai kaidah yang berlaku.


Suap Dirut Perindo, KPK Cegah Dua Orang

Suap Dirut Perindo, KPK Cegah Dua Orang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengirimkan surat permohonan pencegahan ke luar negeri kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kemenkumham terhadap dua


Kejaksaan Terima 7 Berkas Perkara Koporasi Penyebab Karhutla

Kejaksaan Terima 7 Berkas Perkara Koporasi Penyebab Karhutla

Gerak cepat aparat hukum memroses kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Saat ini Kejaksaan telah menerima 7 berkas perkara atasnama korporasi dan 159 berk


Jokowi Minta 14 Pasal RKUHP Ditinjau Ulang

Jokowi Minta 14 Pasal RKUHP Ditinjau Ulang

Presiden Joko Widodo meminta DPR RI menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP).


Eggi Sudjana Minta Perlindungan Presiden

Eggi Sudjana Minta Perlindungan Presiden

Tersangka kasus dugaan makar Eggi Sudjana meminta perlindungan hukum kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!