Kriminal
Share this on:

Patroli Siber Whatsapp Group Picu Polemik

  • Patroli Siber Whatsapp Group Picu Polemik
  • Patroli Siber Whatsapp Group Picu Polemik

JAKARTA - Dibentuknya patroli siber di WhatsApp Group (WAG) oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dengan dalih banyaknya pesan-pesan yang berbau hoaks, terus menimbulkan pro dan kontra. Dengan adanya patroli itu, kini masyarakat harus berhati-hati dalam mengeluarkan ucapan dan pendapat jika tidak ingin merasakan dinginnya penjara.

Tetapi tak sedikit juga, masyarakat yang mendukungnya. Banyak masyarakat menilai WAG sekarang ini lebih gaduh diisi konten-konten ujaran kebencian, jelang hingga berakhirnya Pilpres 2019. Menanggapi hal itu, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI Purn Moeldoko mengklaim patroli siber yang dilakukan Polri terhadap berbagai grup layanan pesan instan WA untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara.

Menurut dirinya, patroli tersebut merupakan keputusan bersama antara Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), KSP, Panglima TNI, Kapolri, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Jaksa Agung.

Ya memang harus begitu (ada patroli siber-red), kita kemarin waktu di posko antara Menko Polhukam, ada KSP, ada panglima TNI, Kapolri, Menkominfo ada Jaksa Agung ada Mendagri kita bersepakat dalam kondisi di mana ada high intention yang pada akhinya itu akan mengacaukan situasi, bahkan akan memunculkan situasi semakin runyam.

Maka, negara tidak boleh ragu-ragu untuk mengambil keputusan bahwa salah satu media sosial atau WhatsApp dan seterusnya apapun itu yang nyata-nyata akan mengganggu situasi keamanan nasional maka hasus ada upaya untuk mengurangi tensi itu, tutur Moeldoko kepada wartawan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/6) kemarin.

Mengenai terganggunya privasi para pengguna aplikasi, mantan Panglima TNI itu menegaskan pilihannya hanya ingin menjaga privasi atau keamanan negara. "Keamanan nasional harus diberikan karena itu tanggung jawab presiden. Tanggung jawab pemerintah untuk melindungi rakyatnya. Jadi, kalau nanti tidak dilindungi karena abai, mengutamakan privasi maka itu nanti presiden salah loh," papar Moeldoko.

Karenanya, Moeldoko memaparkan patroli siber itu hanya mengenali siapa melakukan apa, berbicara apa dan menulis apa. "Jadi, sepanjang itu dilakukan secara baik maka tidak akan menimbulkan masalah. Sepanjang kita baik-baik saja enggak ada masalah," tandas Moeldoko.

Penolakan keras terlontar dari ucapan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menilai bahwa pemantauan atau patroli siber oleh pemerintah di grup aplikasi percakapan privasi seperti WhatsApp ataupun sejenisnya, merupakan bagian dari pelanggaran berat. Karena dalam konstitusi dan Undang-Undang (UU), terutama UU tentang HAM, semuanya sudah dilindungi.

"Langkah polisi itu merupakan pelanggaran privasi, karena komunikasi di WhatsApp sebenarnya bersifat personal atau terbatas," kata Fahri ditempat yang sama.

Sayangnya, lanjut Fahri, masyarakat tidak memahami arti dari privasi dan kerahasiaan pribadi. Tetapi yang ada dimasyarakat itu kultur komunal, sehingga ketika negara mau mengambil semua data-data pribadi, masyarakat relatif tidak berani membuat bantahan dan tidak berani membuat kritik.

"Itulah yang secara terus menerus menyebabkan para pejabat negara merasa tidak punya perasaan bersalah sama sekali ketika mengintip percakapan warga negaranya," ungkap Fahri lagi.

Padahal seandainya kultur masyarakat Indonesia itu demokrasi, tentu tidak akan ada yang berani melakukan itu (mengambil data pribadi). Sebab itu merupakan bagian dari pelanggaran berat. "Tapi faktanya, karena kita sendiri merasa tidak perlu melindungi akhirnya tindakan itu dilanjutkan. Nah, sekarang sulit kita bicara hukum kalau kita sendiri tidak tahu dan tidak paham hak-hak kita sebagai warga negara," papar Fahri.

Sehingga yang ada sekarang ini, membiarkan pemerintah sesuka-sukanya mengambil hak-hak warga negaranya. "Karena sejauh menerima hak kita dirampas oleh pemerintah, maka sejauh itulah orang akan mengambil hak kita Ini persis seperti ketika kita dijajah 350 tahun, ya selama itu lah penjajahan bercokol di bumi kita," pungkas Fahri. (frs/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Jaksa Agung Tak Mau Ambil Pusing soal Unsur Jaksa di Capim KPK

Jaksa Agung Tak Mau Ambil Pusing soal Unsur Jaksa di Capim KPK

Polemik unsur Kejaksaan dan Polri dalam mengikuti seleksi calon pimpinan KPK masih terus memanas.


Sebut Sidang MK Hanya Permainan, Seorang Pria Ditangkap

Sebut Sidang MK Hanya Permainan, Seorang Pria Ditangkap

Seorang pria berinisial TFQ ditangkap aparat Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipisiber) Bareskrim Polri.


Patroli Siber Tak Sasar Seluruh WAG

Patroli Siber Tak Sasar Seluruh WAG

Polri memastikan tidak melakukan patroli siber ke seluruh Whatsapp Group (WAG) terkait berita hoaks.


Ingin Namanya Viral, Ancam Ledakan Mako Brimob

Ingin Namanya Viral, Ancam Ledakan Mako Brimob

Seorang pria penangguran diamankan tim Subdit I Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri.


Pemerintah Dianggap Langgar Hak Konstitusi Publik

Pemerintah Dianggap Langgar Hak Konstitusi Publik

Kementerian Komunikasi dan Informatika membatasi akses aplikasi perpesanan WhatsApp dan media sosial untuk sementara waktu hingga situasi dianggap aman dan kond


14 Nelayan Indonesia Ditangkap Australia

14 Nelayan Indonesia Ditangkap Australia

Kapal nelayan asal Indonesia ditangkap oleh Kapal patroli Australia HMAS Armidale, karena memasuki batas perairan di sekitar 170 mil laut sebelah utara Gove di


Provokasi Medsos Bisa Picu Kerusuhan

Provokasi Medsos Bisa Picu Kerusuhan

Polri mendeteksi adanya peningkatan penyebaran informasi yang sarat provokasi dengan tujuan membuat kerusuhan.


Viral Polisi Tilang Sopir Truk Cabai, Dirlantas: Cukup, Ini yang Terakhir

Viral Polisi Tilang Sopir Truk Cabai, Dirlantas: Cukup, Ini yang Terakhir

Dua anggota patroli jalan raya (PJR) Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Kaltim telah dibebastugaskan.


Duh, 24 Siswa SMP Gabung Grup WA Porno

Duh, 24 Siswa SMP Gabung Grup WA Porno

Konten video pornografi ditemukan Komisi Anak Indonesia (KPAI) Kabupaten Bekasi di sebuah grup WhatsApp bernama "All Star".


Digerebek Polisi, Joki Balap Liar Kocar-kacir

Digerebek Polisi, Joki Balap Liar Kocar-kacir

Suara dan terang lampu sirine mobil patroli anggota Satlantas Polres Ponorogo membuat puluhan pemuda di Jalan Baru semburat.



Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!