Kriminal
Share this on:

Patroli Siber Whatsapp Group Picu Polemik

  • Patroli Siber Whatsapp Group Picu Polemik
  • Patroli Siber Whatsapp Group Picu Polemik

JAKARTA - Dibentuknya patroli siber di WhatsApp Group (WAG) oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dengan dalih banyaknya pesan-pesan yang berbau hoaks, terus menimbulkan pro dan kontra. Dengan adanya patroli itu, kini masyarakat harus berhati-hati dalam mengeluarkan ucapan dan pendapat jika tidak ingin merasakan dinginnya penjara.

Tetapi tak sedikit juga, masyarakat yang mendukungnya. Banyak masyarakat menilai WAG sekarang ini lebih gaduh diisi konten-konten ujaran kebencian, jelang hingga berakhirnya Pilpres 2019. Menanggapi hal itu, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI Purn Moeldoko mengklaim patroli siber yang dilakukan Polri terhadap berbagai grup layanan pesan instan WA untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara.

Menurut dirinya, patroli tersebut merupakan keputusan bersama antara Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), KSP, Panglima TNI, Kapolri, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Jaksa Agung.

Ya memang harus begitu (ada patroli siber-red), kita kemarin waktu di posko antara Menko Polhukam, ada KSP, ada panglima TNI, Kapolri, Menkominfo ada Jaksa Agung ada Mendagri kita bersepakat dalam kondisi di mana ada high intention yang pada akhinya itu akan mengacaukan situasi, bahkan akan memunculkan situasi semakin runyam.

Maka, negara tidak boleh ragu-ragu untuk mengambil keputusan bahwa salah satu media sosial atau WhatsApp dan seterusnya apapun itu yang nyata-nyata akan mengganggu situasi keamanan nasional maka hasus ada upaya untuk mengurangi tensi itu, tutur Moeldoko kepada wartawan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/6) kemarin.

Mengenai terganggunya privasi para pengguna aplikasi, mantan Panglima TNI itu menegaskan pilihannya hanya ingin menjaga privasi atau keamanan negara. "Keamanan nasional harus diberikan karena itu tanggung jawab presiden. Tanggung jawab pemerintah untuk melindungi rakyatnya. Jadi, kalau nanti tidak dilindungi karena abai, mengutamakan privasi maka itu nanti presiden salah loh," papar Moeldoko.

Karenanya, Moeldoko memaparkan patroli siber itu hanya mengenali siapa melakukan apa, berbicara apa dan menulis apa. "Jadi, sepanjang itu dilakukan secara baik maka tidak akan menimbulkan masalah. Sepanjang kita baik-baik saja enggak ada masalah," tandas Moeldoko.

Penolakan keras terlontar dari ucapan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menilai bahwa pemantauan atau patroli siber oleh pemerintah di grup aplikasi percakapan privasi seperti WhatsApp ataupun sejenisnya, merupakan bagian dari pelanggaran berat. Karena dalam konstitusi dan Undang-Undang (UU), terutama UU tentang HAM, semuanya sudah dilindungi.

"Langkah polisi itu merupakan pelanggaran privasi, karena komunikasi di WhatsApp sebenarnya bersifat personal atau terbatas," kata Fahri ditempat yang sama.

Sayangnya, lanjut Fahri, masyarakat tidak memahami arti dari privasi dan kerahasiaan pribadi. Tetapi yang ada dimasyarakat itu kultur komunal, sehingga ketika negara mau mengambil semua data-data pribadi, masyarakat relatif tidak berani membuat bantahan dan tidak berani membuat kritik.

"Itulah yang secara terus menerus menyebabkan para pejabat negara merasa tidak punya perasaan bersalah sama sekali ketika mengintip percakapan warga negaranya," ungkap Fahri lagi.

Padahal seandainya kultur masyarakat Indonesia itu demokrasi, tentu tidak akan ada yang berani melakukan itu (mengambil data pribadi). Sebab itu merupakan bagian dari pelanggaran berat. "Tapi faktanya, karena kita sendiri merasa tidak perlu melindungi akhirnya tindakan itu dilanjutkan. Nah, sekarang sulit kita bicara hukum kalau kita sendiri tidak tahu dan tidak paham hak-hak kita sebagai warga negara," papar Fahri.

Sehingga yang ada sekarang ini, membiarkan pemerintah sesuka-sukanya mengambil hak-hak warga negaranya. "Karena sejauh menerima hak kita dirampas oleh pemerintah, maka sejauh itulah orang akan mengambil hak kita Ini persis seperti ketika kita dijajah 350 tahun, ya selama itu lah penjajahan bercokol di bumi kita," pungkas Fahri. (frs/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Viral Grup Whatsapp Anak STM 'Allbase', Tujuh Pelajar Ditangkap

Viral Grup Whatsapp Anak STM 'Allbase', Tujuh Pelajar Ditangkap

Tujuh pelajar ditangkap dan satu orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka diamankan terkait grup WhatsApp anak STM bernama 'STM Allbase'


Polri Selidiki Nomor-nomor Telepon yang Diklaim sebagai Oknum Polisi

Polri Selidiki Nomor-nomor Telepon yang Diklaim sebagai Oknum Polisi

Beberapa nomor handphone anggota kepolisian disebut masuk dalam daftar anggota grup whatsApp pelajar SMK.


RUU Siber Diserahkan ke DPR

RUU Siber Diserahkan ke DPR

Draf Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) sudah diserahkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) kepada DPR RI.


Mahasiswa Palembang Bobol Rekening Bank BUMN

Mahasiswa Palembang Bobol Rekening Bank BUMN

Dua pelaku pembobol rekening bank dibekuk tim Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidisiber) Bareskrim Polri.


Selebaran DPO Veronica Koman Hoaks

Selebaran DPO Veronica Koman Hoaks

Selebaran terkait daftar pencarian orang (DPO) atas nama Veronica Koman yang dikeluarkan Polda Metro Jaya dan tersebar di grup-grup (Whatsapp) ternyata hoaks.


Rusuh Papua Bukti Kegagalan Intelijen dan Siber Polri

Rusuh Papua Bukti Kegagalan Intelijen dan Siber Polri

Pangkal masalah rusuh di Bumi Cendrawasih mulai terkuak. Salah satu penyebabnya adanya provokasi kepada masyarakat di Papua dan Papua Barat melalui jaringan med


Kapan Tim Siber Polri Tangkap Penyebar Hoaks Soal Mahasiswa Papua?

Kapan Tim Siber Polri Tangkap Penyebar Hoaks Soal Mahasiswa Papua?

Tim Siber Bareskrim Polri belum juga berhasil menangkap pemilik akun media sosial (medsos) yang menyebarkan hoaks, terkait insiden mahasiswa Papua di Malang dan


Lima Akun Medsos Dibidik Polri

Lima Akun Medsos Dibidik Polri

Tim Direktorat Siber Bareskrim Polri terus melakukan profiling terhadap sejumlah akun media sosial (medsos) yang diduga menyebarkan berita hoaks pemicu kerusuha


Indonesia Darurat Siber

Indonesia Darurat Siber

Kebutuhan UU Keamanan dan Ketahanan Siber bagi Indonesia sangat dibutuhkan. Semua alat dan perangkat yang terhubung dengan internet, memiliki kelemahan dalam si


Saldo Kosong, Kuras Rekening Orang Rp1,7 Miliar Pakai ATM

Saldo Kosong, Kuras Rekening Orang Rp1,7 Miliar Pakai ATM

Jajaran Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menangkap seorang hacker yang menguras rekening milik orang lain sebanyak Rp 1,77 miliar.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!