Kriminal
Share this on:

PBB Diminta Selidiki Situasi HAM di Papua

  • PBB Diminta Selidiki Situasi HAM di Papua
  • PBB Diminta Selidiki Situasi HAM di Papua

JAKARTA - Pemimpin negara di Pasifik mendesak Kantor Komisioner Tinggi untuk Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyelidiki situasi HAM yang memburuk di Papua dalam waktu satu tahun. Desakan itu tertuang dalam dokumen communique yang disahkan para pemimpin negara Pasifik dalam Pacific Islands Forum (PIF) pada Jumat pekan lalu di Tuvalu.

Seperti dikutip The Guardian, Senin (19/8), dokumen itu berbunyi bahwa seluruh 18 negara anggota mendorong pemerintah Indonesia untuk segera merealisasikan undangan, yang diberikan kepada komisioner kantor PBB tersebut untuk berkunjung ke Papua.

"Pemimpin negara Pasifik dengan keras mendorong Indonesia merampungkan waktu kunjungan Komisioner Tinggi PBB ke Papua untuk menyelidiki laporan dugaan pelanggaran HAM-termasuk penyiksaan, pembunuhan di luar hukum, dan kekerasan sistematis aparat keamanan-sehingga komisioner PBB dapat merilis laporan berdasarkan bukti sebelum pertemuan PIF tahun depan," bunyi kutipan communique itu.

Negara PIF kembali menegaskan, kedaulatan Indonesia atas Papua Barat dalam dokumen itu, namun mengakui eskalasi kekerasan dan dugaan pelanggaran HAM di wilayah paling timur Indonesia itu. Seluruh negara Pasifik juga sepakat, untuk terus melanjutkan dialog terbuka dan konstruktif dengan Indonesia terkait "masalah dugaan pelanggaran HAM di Papua Barat."

Indonesia memang mengundang PBB untuk melawat Papua. Undangan itu disampaikan langsung oleh Presiden RI, Joko Widodo, saat Komisioner Tinggi HAM PBB sebelumnya, Zeid Raad Al Hussein, berkunjung ke Istana Kepresidenan pada Februari 2018.

Namun, sejak saat itu, pemerintah Indonesia belum mengeluarkan izin karena prosesnya tak kunjung rampung. Penerus Hussein, Michelle Bachelet, bahkan masih menunggu Indonesia untuk memberikan akses ke Papua pada Januari 2019 lalu.

Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri RI mengatakan, bahwa undangan komisioner PBB ke Papua masih jadi pertimbangan. "Pembicaraan terkait undangan tersebut masih berlangsung antara Jakarta dan Jenewa," katanya.

Sementara pemimpin Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat (ULMWP), Benny Wenda, menuturkan pernyataan seluruh negara Pasifik dalam forum PIF kemarin menunjukkan bahwa, seluruh pemimpin negara di kawasan sekarang mengakui tuntutan rakyat Papua Barat.

"Ini adalah langkah pertama dan kami menyambut keputusan para pemimpin. Saya pikir mereka tidak bisa mengabaikan masalah ini lagi karena itu tidak akan pernah berakhir. Pelanggaran HAM terus berlanjut," kata Benny yang turut hadir dalam pertemuan PIF itu sebagai bagian dari delegasi Vanuatu.

Sementara itu, kekerasan yang diduga terkait dengan rasialisme terjadi di Surabaya dan Malang akhir pekan kemarin. Dalam aksi itu sejumlah pihak mendesak mahasiswa Papua meninggalkan tempat kuliah mereka, dan hal itu memicu aksi demonstrasi di Manokwari yang berujung kerusuhan serta pembakaran properti juga kendaraan.

Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan mengatakan ada kelompok massa lain yang diduga membakar dan melakukan kerusuhan. (der/zul/cnn/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Kirim Red Notice, Polisi Terbitkan DPO Veronica Koman

Kirim Red Notice, Polisi Terbitkan DPO Veronica Koman

Mabes Polri telah melakukan gelar perkara terkait kasus yang menjerat tersangka penyebaran hoaks Asrama Mahasiswa Papua, Veronica Koman.


Bareskrim Selidiki Fasilitas Kredit BTN ke Developer Kaltim

Bareskrim Selidiki Fasilitas Kredit BTN ke Developer Kaltim

Isu miring terkait adanya dugaan praktik korupsi kembali menerpa PT Bank Tabungan Negara (BTN) persero.


Terlibat Kasus Curanmor, Otak Kerusuhan Papua Ditangkap

Terlibat Kasus Curanmor, Otak Kerusuhan Papua Ditangkap

Tim gabungan Polda Papua kembali meringkus diduga dalang atau aktor intelektual kasus kerusuhan yang terjadi di Tanah Papua, beberapa waktu lalu.


Sikap PBB Terhadap Veronika Koman Tak Berimbang

Sikap PBB Terhadap Veronika Koman Tak Berimbang

Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) Jenewa menilai, pernyataan sikap lima pelapor khusus hak asasi manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait


Indonesia Diminta Cabut Status Tersangka Veronica Koman

Indonesia Diminta Cabut Status Tersangka Veronica Koman

Sekelompok ahli independen di bawah naungan Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (OHCHR) mendesak pemerintah Indonesia mencabut, status te


Transaksi Mencurigakan di 6 Rekening Veronica Koman Ditelusuri Polisi

Transaksi Mencurigakan di 6 Rekening Veronica Koman Ditelusuri Polisi

Polisi menemukan transaksi mencurigakan di enam rekening tambahan milik tersangka ujaran kebencian dan hoaks Asrama Mahasiswa Papua Surabaya, Veronica Koman.


Kejaksaan Tunggu Pelimpahan Berkas Veronika Koman Cs

Kejaksaan Tunggu Pelimpahan Berkas Veronika Koman Cs

Penanganan kasus dugaan tindak pidana umum, provokasi publik yang mengakibatkan kericuhan di Papua dan Papua Barat memasuki babak baru.


Mantan Ketua BEM Uncen Tersangka Baru Kerusuhan Papua

Mantan Ketua BEM Uncen Tersangka Baru Kerusuhan Papua

Mantan Ketua BEM Universitas Cendrawasih (Uncen), Feri Kombo (FK) menjadi tersangka baru kasus kerusuhan Papua dan Papua Barat.


Lima Jazad Penambang Emas di Yahukimo Belum Ditemukan

Lima Jazad Penambang Emas di Yahukimo Belum Ditemukan

Kasus penyerangan kelompok bersenjata tajam kepada ratusan penambang emas di Yahukimo, Papua beberapa waktu lalu masih didalami polisi.


Buru Veronica Koman, Polri Koordinasi dengan Interpol

Buru Veronica Koman, Polri Koordinasi dengan Interpol

Merujuk evaluasi situasi dan kondisi di Papua maupun Papua Barat, pemerintah menepati janji membuka pembatasan akses internet di kedua daerah tersebut.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!