Kriminal
Share this on:

Pelantikan Dua Pejabat KPK Tetap Sah

  • Pelantikan Dua Pejabat KPK Tetap Sah
  • Pelantikan Dua Pejabat KPK Tetap Sah

JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo resmi melantik Cahya Harefa sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPK dan Fitroh Rohcahyanto sebagai Direktur Penuntutan KPK. Pelantikan ini pun mendapat sorotan.

Karena, Agus sempat mengembalikan tanggung jawab pengelolaan KPK kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Penyerahan mandat tersebut menimbulkan tanda tanya mengenai sahnya pelantikan dua pejabat KPK itu.

Menanggapi hal ini, Ahli Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta Hifdzil Alim menilai pelantikan tersebut sah. Pasalnya, keputusan Agus untuk menyerahkan mandat kepemimpinan KPK kepada presiden disebutnya hanya sebatas statemen belaka.

"Ya sah saja. Kan secara formil penyerahan (mandat) itu enggak terjadi. Itu kan statemen belaka. Tidak ada surat penyerahan mandatnya," ujar Hifdzil saat dihubungi Fajar Indonesia Network (FIN), Senin (16/9) kemarin.

Hifdzil menjelaskan, proses pemberhentian pimpinan KPK diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Pasal tersebut, kata dia, mengatur syarat-syarat pemberhentian pimpinan KPK.

Ia menyatakan, penyerahan mandat tidak diatur dalam Pasal 32 UU KPK. Melainkan, pengunduran diri. Namun, kalimat "penyerahan mandat", disebutkannya, tidak dapat diartikan sebagai pengunduran diri.

"Nah, jika statemennya mengundurkan diri, maka nanti presiden yang akan mengesahkan pengunduran diri pimpinan KPK. Jika mengundurkan diri maka harus ada surat pengajuan pengunduran dirinya," tutur Hifdzil.

Hifdzil menuturkan, jika penyerahan mandat dilakukan tanpa pengajuan surat pengunduran diri, maka Agus tidak bisa dikatakan sebagai pimpinan KPK nonaktif. "Kalau hanya statemen belaka, ya tidak berlaku secara hukum," tutupnya.

Senada, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana memandang pengembalian mandat yang dilakukan tiga komisioner kepada presiden sebagai bentuk penolakan terhadap revisi UU KPK. Kendati hal tersebut tidak diatur dalam UU KPK, ia menilai pelantikan Sekjen dan Direktur Penuntutan KPK yang dilakukan Agus Rahardjo sah secara hukum administratif. Hal ini lantaran status Agus masih merupakan pejabat aktif.

"Karena secara administratif memang UU KPK tidak mengatur soal "pengembalian mandat" oleh pimpinan KPK kepada presiden. Secara hukum administratif pelantikan Sekjen tetap sah, karena memang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dan masih menjabat," ucap Denny kepada Fajar Indonesia Network (FIN).

Akan tetapi, pria yang juga mantan Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) itu menyatakan, sikap kritis yang ditunjukkan pimpinan KPK melalui pernyataan penyerahan mandat tidak bisa dianggap angin lalu oleh presiden.

Meski bukan berdasarkan aturan UU KPK, Denny menilai sikap tersebut harus disikapi dengan bijak oleh Presiden Jokowi. "Statemen presiden yang mengatakan akan menguatkan KPK harus dikonkretkan dengan membatalkan pembahasan revisi UU KPK, yang nyata-nyata akan melumpuhkan dan akhirnya membunuh KPK," pungkasnya.

Untuk diketahui, Komisioner KPK melantik Cahya Hardianto Harefa sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) dan Fitroh Rohcahyanto sebagai Direktur Penuntutan di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (16/9). Pengucapan sumpah dan jabatan kedua pejabat baru itu dipimpin Ketua KPK Agus Rahardjo.

Sebelumnya, Cahya menjabat sebagai Direktur Pengaduan Masyarakat KPK. Posisi Sekjen KPK kosong sejak ditinggalkan Bimo Gunung Abdul Kadir pada 10 Maret 2018. KPK memberhentikan dengan hormat Bimo dari posisi itu dengan alasan kinerja. Deputi Pencegahan Pahala Nainggolan kemudian ditunjuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Sekjen KPK.

Acara pelantikan dihadiri tiga Wakil Ketua KPK, yaitu Laode M Syarif, Basaria Panjaitan, dan Alexander Marwata. Namun, tidak tampak Saut Situmorang yang sudah mengundurkan diri perhari ini. Selain itu, tampak juga Kabareskrim Polri Komjen Idham Azis dan Irjen Kementerian Keuangan Sumiyati.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan pengisian dua jabatan tersebut telah melalui proses seleksi berlapis dan cukup panjang. "Untuk sekjen sebelumnya selain melalui panitia seleksi, hasilnya juga disampaikan kepada presiden untuk dipilih dan hari ini dilantik. Sedangkan direktur penuntutan berlaku proses seleksi yang dimulai dari permintaan ke Kejaksaan Agung dan proses seleksi di KPK," ucap Febri.

Dengan pengisian itu, kata Febri, diharapkan KPK lebih kuat dalam menjalankan tugas dan amanat UU Nomot 30 Tahun 2002. (riz/zul/gw/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

Tutup Usia, PK Fuad Amin Gugur
Tutup Usia, PK Fuad Amin Gugur

Berita Sejenis

Show of Force TNI-Polri Dianggap Berlebihan

Show of Force TNI-Polri Dianggap Berlebihan

Pelantikan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia periode 2019-2024 di Gedung DPR/DPD/MPR, Minggu (20/10) kemarin, berjalan lanca


Ditahan KPK, Direktur PT INTI: Kebenaran Akan Terungkap

Ditahan KPK, Direktur PT INTI: Kebenaran Akan Terungkap

Direktur Utama (Dirut) PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) Darman Mappangara (DMP) resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Delapan Lokasi di Indramayu dan Cirebon Digeledah KPK

Delapan Lokasi di Indramayu dan Cirebon Digeledah KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan suap pengaturan proyek di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu.


KPK Ingatkan soal Pemberian Gratisifikasi Pejabat

KPK Ingatkan soal Pemberian Gratisifikasi Pejabat

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan kepada seluruh pihak yang beralih profesi menjadi penyelenggara negara untuk berhati-hati menerima pemberian.


Geledah Pemkot, KPK Sita Dokumen Perjalanan Dinas Wali Kota Medan

Geledah Pemkot, KPK Sita Dokumen Perjalanan Dinas Wali Kota Medan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di Kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Medan.


Edarkan Sabu, Dua Pegawai BNN Ditangkap Polisi

Edarkan Sabu, Dua Pegawai BNN Ditangkap Polisi

Oknum anggota dan Pengawai Negeri Sipil (PNS) Badan Narkotika Nasional (BNN) ditangkap Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya.


Surati Jokowi, Tim Advokasi Novel Baswedan Desak Bentuk TGPF Independen

Surati Jokowi, Tim Advokasi Novel Baswedan Desak Bentuk TGPF Independen

Tim advokasi penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menyurati Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mendesak pembentukan Tim Gabungan P


Cegah Korupsi, KPK Sharing Ilmu ke Pejabat BUMN dan BUMD

Cegah Korupsi, KPK Sharing Ilmu ke Pejabat BUMN dan BUMD

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar pelatihan peningkatan kapabilitas Satuan Pengawas Internal (SPI) 20 Badan Usaha Milik Negara dan Daerah (BUMN/D).


30 Ribu Pasukan Disiagakan Amankan Ring 1 Hingga 3

30 Ribu Pasukan Disiagakan Amankan Ring 1 Hingga 3

TNI dan Polri memastikan siap mengawal pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih di Gedung DPR/DPD/MPR, Minggu (20/10) mendatang.


Dua Tahun Buron, Pengusaha Asal Makassar Ditangkap

Dua Tahun Buron, Pengusaha Asal Makassar Ditangkap

Seseorang pengusaha asal Makassar yang masuk daftar pencarian orang (DPO) dibekuk tim intelijen Kejaksaan Agung.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!