Kriminal
Share this on:

Pemerintah Akan Tindak Tegas Aksi Massa di MK

  • Pemerintah Akan Tindak Tegas Aksi Massa di MK
  • Pemerintah Akan Tindak Tegas Aksi Massa di MK

JAKARTA - Tak ada alasan dari pihak manapun untuk menggerakan aksi massa di Mahkamah Konstitusi (MK) saat putusan sengketa Pilpres 2019 pada Kamis (27/6). Sebab dua pihak yang bersengketa yaitu pasangan Prabowo-Sandiaga dan Jokowi-Ma'ruf Amin berkomitmen akan menerima dan menghormati apaun keputusan MK.

"Tidak ada alasan, saat kita masuk suatu keputusan konstitusional kemudian ada gerakan massa lagi. Untuk apa?," kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan di kompleks parlemen di Senayan, Jakarta, Selasa (25/6).

Selain itu, katanya, Prabowo Subianto juga telah meminta para pendukungnya untuk tidak mendatangi MK saat para hakim mengumumkan putusan sengketa pilpres. "Maka kalau ada gerakan massa, saya perlu tanyakan, ini gerakan untuk apa? Yang diperjuangkan apa? Lalu kelompok mana?" tanya Wiranto.

Mantan Panglima ABRI (TNI) juga mengatakan akan menindak tegas bila ada pihak tertentu termasuk organisasi kemasyarakatan yang nekad menggelar aksi massa, apalagi hingga menimbulkan kericuhan. "Demonstrasi itu kan ada yang mengajak, ada yang mendorong, menghasut. Nanti kan kita tahu siapa tokoh yang bertanggung jawab itu. Tinggal kami cari tokohnya, kami tangkap saja karena menimbulkan kerusuhan," katanya.

Wiranto juga mengingatkan agar masyarakat tidak main-main dengan masalah keamanan nasional. Sebab proses demokrasi sudah masuk dalam konsep dan koridor yang benar. "Ada toleransi hukum. Jika toleransi hukum dilanggar, dilewati, ya kami tinggal menindak saja siapa tokohnya itu," katanya.

Sementara itu Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan pihaknya melarang aksi unjuk rasa di sekitar gedung MK, selama sidang putusan sengketa Pilpres. Hal tersebut disampaikan, agar masyarakat bisa mengingat aksi unjuk rasa serupa terjadi pada 21-22 Mei di depan Kantor Badan Pengawas Pemilu Jakarta yang berakhir dengan kericuhan.

"Saya tidak ingin itu terulang kembali, kebaikan yang kami lakukan, diskresi saya tidak ingin lagi disalahgunakan. Untuk itu, saya larang semua unjuk rasa yang melanggar ketertiban publik," ujarnya.

Tito menyebut dirinya sudah menegaskan kepada Polda Metro Jaya dan intelijen untuk tidak memberikan izin unjuk rasa di depan MK. Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyampaian Pendapat di Muka Umum.

"Di dalam Pasal 6 itu, ada lima yang tidak boleh, di antaranya tidak boleh mengganggu ketertiban umum, publik, dan tidak boleh menganggu hak asasi orang lain, serta harus menjaga kesatuan bangsa," tegasnya.

Tito juga meminta agar seluruh aparat kepolisian waspada terhadap aksi unjuk rasa yang mengganggu ketertiban publik, serta berkoordinasi dengan TNI. "Jika tetap melaksanakan unjuk rasa, sepanjang mengganggu kepentingan publik, kami akan bubarkan," ujar Tito.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo menambahkan pepmbubaran secara paksa aksi yang mengganggu ketertiban umum sesuai dengan Pasal 15 UU Nomor 9 Tahun 1998. "Apabila tidak mengindahkan, maka sesuai Pasal 15 UU Nomor 9 Tahun 1998, aparat kan dapat membubarkan," imbuhnya.

Sebab Polda Metro sudah mempersiapkan dan fasilitasi tempat untuk berunjuk rasa di sekitar patung kuda. Kapolri Jenderal Tito karnavian juga mengatakan aparatnya tidak menggunakan peluru tajam, jika terjadi aksi massa yang berujung pada kerusuhan.

"Saya sudah menegaskan kepada anggota saya, tidak boleh membawa peluru tajam. Itu protapnya," ujar Tito.

Tindakan tegas aksi massa yang berujung rusuh akan dilakukan secara terukur setelah memberi peringatan. "Jadi nanti kalau ada peluru tajam, bukan dari Polri dan TNI, karena tegas saya dengan pak panglima TNI sudah menyampaikan kepada para komandan. Maksimal yang kita gunakan adalah peluru karet," ujar dia.

Ia mengharapkan pengunjuk rasa menaati aturan-aturan tertentu dengan tidak mengganggu kepentingan publik, mengindahkan etika dan moral, tidak menghujat dan tidak menyampaikan hoaks. "Kita akan tindak kalau dilanggar. Saya minta jangan buat kerusuhan, termasuk pihak ketiga mungkin," tandasnya.

Sementara itu, PA 212 ngotot akan tetap menggelar aksi halal bi halal di depan gedung MK sebagai bagian dari mengawal proses persidangan gugatan Pilpres meski tidak ada izin kepolisian. Ketua Divisi Hukum PA 212 Damai Hari Lubis mengatakan sesuai peraturan undang- undang unjuk rasa untuk menggelar aksi cukup adanya pemberitahuan kepada aparat kepolisian.

"Cukup adanya pemberitahuan. Bukan izin dari kepolisian. Informasi yang kami dapatkan dari panitia perihal surat pemberitahuan oleh penyelenggara halal bi halal alumni akbar 212 sudah diberikan kepada aparat yang berwajib," kata Lubis.

Lebih lanjut, dia mengatakan dalam aksi damai ini diperkirakan massa yang akan hadir ke Jakarta hampir satu juta orang. "Diperkirakan minimal satu juta peserta atau lebih," ucap dia.

Lubis meyakini bahwa satu juta massa tersebut akan melalukan aksi secara damai. Bahkan, pihaknya juga sudah melakukan siaga untuk mengantisipasi terjadinya kerusuhan. "Tidak boleh melakukan anarki. Bila ada maka itu adalah tanggung jawab pribadi pelaku anarki dan proses penanggulangan dan antisipasinya menjadi kewenangan dan tanggung jawab pihak keamanan negara," tuturnya. (gw/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Cina 'Haramkan' Pernikahan Sesama Jenis

Cina 'Haramkan' Pernikahan Sesama Jenis

Parlemen Cina menegaskan, bahwa negaranya tidak akan melegalkan pernikahan sesama jenis.


Terjaring OTT, Jaksa Akan langsung Dipecat

Terjaring OTT, Jaksa Akan langsung Dipecat

Kejaksaan Agung (Kejagung) menyerahkan Jaksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Surakarta nonaktif Satriawan Sulaksono kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Menunggu Janji Jokowi Tak Serahkan Jabatan Jaksa Agung ke Parpol

Menunggu Janji Jokowi Tak Serahkan Jabatan Jaksa Agung ke Parpol

Wacana Presiden Joko Widodo yang tidak akan memilih Jaksa Agung dari partai politik (Parpol) untuk periode pemerintahan 2019-2024 diapresiasi sejumlah pihak.


Penyerang di Polsek Wonokromo, Pemain Tunggal

Penyerang di Polsek Wonokromo, Pemain Tunggal

Seorang pria bernama Imam Musthofa nekat melakukan aksi penyerangan terhadap dua anggota polisi di kantor Polsek Wonokromo, Surabaya, Sabtu (17/8).


Indonesia Tunggu Perkembangan Kasus Dugaan Pemerkosaan TKI di Malaysia

Indonesia Tunggu Perkembangan Kasus Dugaan Pemerkosaan TKI di Malaysia

Pemerintah Indonesia masih terus menunggu kepolisian Malaysia merampungkan penyelidikan kasus tenaga kerja Indonesia (TKI) yang diduga diperkosa


Satgas Diinstruksikan Tembak di Tempat Pelaku Pembakaran Hutan

Satgas Diinstruksikan Tembak di Tempat Pelaku Pembakaran Hutan

Polri diminta untuk lebiih tegas dan berani dalam menindak para pelaku pembakar hutan, baik itu perorangan maupun korporasi.


KPK Ungkap Peran Empat Tersangka Baru Korupsi KTP Elektronik

KPK Ungkap Peran Empat Tersangka Baru Korupsi KTP Elektronik

Tindak pidana korupsi pengadaan KTP elektronik (KTP-el) seakan tak berujung. Satu persatu, mereka yang terlibat diungkap kepermukaan.


Modus Baru, Paket Mobil Berisi 500 Kg Ganja

Modus Baru, Paket Mobil Berisi 500 Kg Ganja

Badan Narkotika Nasional (BNN) berhasil menggagalkan aksi penyelundupan ganja kering seberat 500 kg asal Aceh di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (


Kejagung Bidik Otak Korupsi Dana Hibah Sumsel

Kejagung Bidik Otak Korupsi Dana Hibah Sumsel

Kasus dugaan korupsi pencairan dana hibah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013 dikembangkan Kejagung.


Jadi Tersangka TPPU, Mantan Bos Garuda Ditahan

Jadi Tersangka TPPU, Mantan Bos Garuda Ditahan

Emirsyah Satar dan Beneficial Owner Connaught International Pte. Ltd. Soetikno Soedarjo sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU).



Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!