Kriminal
Share this on:

Pemerintah Dianggap Langgar Hak Konstitusi Publik

  • Pemerintah Dianggap Langgar Hak Konstitusi Publik
  • Pemerintah Dianggap Langgar Hak Konstitusi Publik

JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika membatasi akses aplikasi perpesanan WhatsApp dan media sosial untuk sementara waktu hingga situasi dianggap aman dan kondusif. Menilai hal itu, peneliti politik Universitas Telkom, Dedi Kurnia Syah menilai, langkah tersebut otoriter dan melanggar hak konstitusi publik.

"Keputusan membatasi akses informasi tidak sesuai dengan amanat pasal 28F UUD 1945, di mana setiap warga negara miliki hak untuk menyampaikan dan memperoleh informasi. Lalu pasal 19 Deklarasi Umum HAM yang memberikan kebebasan warga negara untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi," kata Dedi, dalam keterangannya tertulisnya yang diterima Fajar Indonesia Network di Jakarta, Jumat (24/5) kemarin.

Sebelumnya, Menkominfo Rudiantara menyebut pembatasan media sosial bersifat sementara dalam rangka menghindari penyebaran informaai provokatif dan hoaks. Alasannya, persebaran kabar bohong itu terjadi pada akses medsos dan aplikasi perpesanan.

"Itulah gunanya pemerintahan, menghadirkan keteraturan tanpa harus menghilangkan hak dasar publik, membaca kondisi hari ini bisa ditafsirkan pemerintah tidak siap dengan demokrasi yang terbuka, ada kesetaraan antara warga dan negara," lanjut Dedi.

Disinggung soal alasan Rudiantara mengambil kebijakan ini mengacu UU 19/2016 pasal 40 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik (ITE) perubahan atas UU 11/2008. Di mana tugas pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik.

"Pemerintah tidak sepenuhnya jujur dalam penggunaan pasal tersebut sebagai dalih, UU ITE adalah delik aduan, tidak dapat diserempakkan ke semua orang, pemerintah harus sudahi ketakutan berlebih ini, karena lebih banyak dampak buruk yang ditimbulkan dari pembatasan akses informasi publik," pungkas Dedi.

Hal senada juga disampaikan oleh Direktur Eksekutif Central Budget Analisys Uchok Sky Khadafi menilai langkah kebijakan yang diambil oleh pemerintah sangatlah bertentangan dengan konstitusi, utamanya soal kebebasan berekspresi. "Hal ini sama saja melawan UUD 1945 soal kebebasan berekspresi dan berpendapat," kata Uchok dalam keterangan tertulisnya.

Dirinya pun juga mengaku prihatin pemerintah hanya melakukan pembatasan dari segi aplikasi padahal publik sudah memiliki cara lain untuk mempergunakan media sosial. "Pemerintah mungkin melakukan pembatasan tetapi cara itu juga rupanya sudah diakali oleh beberapa kalangan dengan mengunduh salah satu aplikasi agar media sosial dapat berlangsung normal, jadi saya nilai ini percuma," pungkas Uchok.

Sebelumnya, Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari mengaku memahami langkah yang diambil oleh pemerintah dengan melakukan pembatasan terhadap aplikasi sejumlah media sosial beberapa hari ini. "Saya tahu bahwa langkah yang diambil memiliki tujuan positif demi kepentingan rakyat yang lebih luas," kata Abdul Kharis dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (23/5) lalu.

Namun, legislator dari daerah pemilihan Jawa Tengah V ini pun meminta agar pemerintah yakni Kemenkominfo dapat segera memulihkan akses penggunaan media tersebut. Pasalnya selain menganggu komunikasi antar pengguna, langkah yang diambil pemerintah tersebut juga merugikan sejumlah kalangan diantaranya jurnalis dan pengguna aplikasi online lainnya.

"Seharusnya bilamana ingin meredam dilakukan Filter saja bukan dibatasi hingga dimatikan sampai tidak berkomunikasi. Dalam tahapan ini banyak yang dirugikan seperti para Jurnalis dan pengguna jejaring online dalam usaha. Saya minta Menkominfo segera memulihkan karena situasi juga saat ini sudah kondusif, " kritik Kharis yang lolos menjadi legislator periode 2019-2024 ini.

Soal banyaknya jurnalis yang menjadi korban kekerasan dalam melakukan peliputan beberapa hari kemarin. Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini pun menyampaikan keprihatinannya akan hal tersebut.

"Saya turut prihatin akan banyaknya teman-teman wartawan atau jurnalis yang menjadi korbam kekerasan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kami (DPR-red) berharap pihak berwajib dapat membantu untuk menyelidiki dan memberi keadilan bagi mereka (wartawan)," tutup Kharis. (frs/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Indonesia Tunggu Perkembangan Kasus Dugaan Pemerkosaan TKI di Malaysia

Indonesia Tunggu Perkembangan Kasus Dugaan Pemerkosaan TKI di Malaysia

Pemerintah Indonesia masih terus menunggu kepolisian Malaysia merampungkan penyelidikan kasus tenaga kerja Indonesia (TKI) yang diduga diperkosa


Belum Semua Putusan MK Dilaksanakan

Belum Semua Putusan MK Dilaksanakan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum sepenuhnya melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).


Regulasi Untungkan Posisi Bawaslu

Regulasi Untungkan Posisi Bawaslu

Jumlah permohonan sengketa yang ditangani Mahkamah Konstitusi (MK) tahun ini turun ketimbang 2014 silam.


Kejagung Bidik Otak Korupsi Dana Hibah Sumsel

Kejagung Bidik Otak Korupsi Dana Hibah Sumsel

Kasus dugaan korupsi pencairan dana hibah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013 dikembangkan Kejagung.


90 Persen Perkara Pileg Ditolak MK

90 Persen Perkara Pileg Ditolak MK

Dari 260 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pileg 2019 yang ditangani Mahkamah Konstitusi (MK), lebih dari 90 persen telah ditolak dan tidak diter


MK Putuskan Hitung Ulang Rekapitulasi Suara di Tiga Kota

MK Putuskan Hitung Ulang Rekapitulasi Suara di Tiga Kota

Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan KPU melakukan Penghitungan Surat Suara Ulang (PSSU) beberapa TPS di tiga daerah.


Perusahaan Internasional Diduga Terlibat Pelanggaran HAM

Perusahaan Internasional Diduga Terlibat Pelanggaran HAM

UN Fact-Finding Mission mengungkap puluhan perusahaan asing Asia dan Eropa berisiko terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia terhadap etnis Rohingya di Rakh


Gugatan Pileg 2019 di MK Mulai Berguguran

Gugatan Pileg 2019 di MK Mulai Berguguran

Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan atas gugatan Pileg 2019.


Sengketa Pileg Diputus Mulai Hari Ini

Sengketa Pileg Diputus Mulai Hari Ini

Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang pembacaan putusan akhir untuk 202 perkara sengketa hasil Pileg 2019.


MK Gelar Sidang Putusan Sengketa Pileg Pekan Depan

MK Gelar Sidang Putusan Sengketa Pileg Pekan Depan

Gugatan sengketa hasil pemilihan legislatif (Pileg) 2019 memasuki babak akhir. Pekan depan, Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang pembacaan putusan.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!