Kriminal
Share this on:

Pemerintah Kawal Proses Hukum Kasus Pemerkosaan TKI

  • Pemerintah Kawal Proses Hukum Kasus Pemerkosaan TKI
  • Pemerintah Kawal Proses Hukum Kasus Pemerkosaan TKI

**JAKARTA ** - Pemerintah Indonesia akan terus mengawal proses hukum atas kasus pemerkosaan terhadap seorang warga negara Indonesia (WNI) oleh anggota DPRD Negara Bagian Perak, Malaysia. Langkah yang akan diambil pemerintah melalui KBRI Kuala Lumpur adalah, penunjukan pengacara yang bertugas melakukan watching brief atau memonitor dan mengawasi jalannya persidangan kasus tersebut.

Pelaksana tugas Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri RI, Judha Nugraha mengatakan, karena merupakan perkara pidana, penuntutan kasus ini akan dilakukan oleh jaksa penuntut umum wilayah Perak. Sementara pengacara yang ditunjuk KBRI akan membantu kerja jaksa dalam membangun argumen penuntutan.

"Intinya, kami akan memberikan pendampingan hukum kepada korban sehingga korban mendapatkan hak-haknya secara adil," kata Judha di Jakarta, Jumat (19/7) kemarin.

Sejak menerima informasi mengenai kasus ini pada 10 Juli 2019, KBRI Kuala Lumpur segera mengirim nota diplomatik untuk meminta akses kekonsuleran kepada Kemlu Malaysia. Pada 11 Juli, pejabat konsuler bersama atase kepolisian RI menemui korban di Perak, dan keesokan harinya berhasil memindahkan korban ke shelter di KBRI Kuala Lumpur.

"Saat ini korban dalam kondisi sehat. Kondisi psikisnya juga sudah membaik. Kita terus melakukan pendampingan bagi yang bersangkutan," ujarnya.

KBRI juga telah memberikan legal advice, kepada korban melalui firma hukum Gooi Azura yang ditunjuk sebagai kuasa hukum, untuk memberikan penjelasan mengenai langkah-langkah hukum yang akan ditempuh.

Berdasarkan informasi terakhir yang diperoleh KBRI, pihak Kepolisian Malaysia hingga kini masih mengumpulkan bukti-bukti dan menyelidiki kasus pemerkosaan terhadap WNI yang bekerja sebagai asisten rumah tangga di negara tetangga itu.

Komisaris Kepolisian Perak, Datuk Seri Abdul Hamid Bador mengatakan, bahwa dalam proses kasus ini, tidk ada yang ditunda-tunda. Menurutnya, saat ini penyidik masih menunggu hasil forensik terhadap korban dan tersangka.

"Tidak ada proses yang ditunda-tunda oleh kepolisian untuk mengungkap perkara ini. Kini kami tinggal menunggu," kata Hamid, seperti dilansir Malaymail.

Husain beralasan, polisi akan menahan tersangka jika dianggap mencampuri perkara atau menekan saksi korban. Kemudian alasan lainnya, tersangka akan dikurung jika ada potensi akan melarikan diri.

"Dalam kasus ini, kami memutuskan membebaskan tersangka dengan jaminan bukan karena bias atau lantaran tersangka adalah seorang pejabat," ujarnya. (der/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Markus Nari Keberatan Dakwaan Jaksa

Markus Nari Keberatan Dakwaan Jaksa

Terdakwa kasus proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) Markus Nari kembali menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor, Rabu (21/8).


Dua TKI Tewas Tertimpa Beton di Malaysia

Dua TKI Tewas Tertimpa Beton di Malaysia

Dua pekerja konstruksi warga negara Indonesia (WNI) tewas tertimpa dinding beton di Shah Alam, Selangor, Malaysia, pada Selasa (20/8).


Banting Anak Majikan, TKI di Singapura Dihukum 8 Bulan Penjara

Banting Anak Majikan, TKI di Singapura Dihukum 8 Bulan Penjara

Pengadilan Singapura memvonis delapan bulan penjara seorang pembantu rumah tangga (PRT) asal Indonesia, karena terbukti telah membanting anak majikannya.


Terkait Rusuh Papua, Usut Aparat yang Bertindak Rasial

Terkait Rusuh Papua, Usut Aparat yang Bertindak Rasial

Kasus kekerasan yang melibatkan masyarakat Papua di Surabaya, Manokwari, dan beberapa tempat lainnya menyulut keprihatinan dari sejumlah pihak.


Wajar Jokowi Sindir Kinerja KPK

Wajar Jokowi Sindir Kinerja KPK

Penegakan hukum memang tidak pandang bulu. Tapi masifnya penangkapan, maupun operasi tangkap tangan, bukan bentuk keberhasilan dari sisi pencegahan.


KPK Beberkan Konstruksi Perkara Suap Jogja

KPK Beberkan Konstruksi Perkara Suap Jogja

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tiga tersangka kasus dugaan suap terkait lelang proyek pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukima


Masih Saja Koruptor Diberi Remisi

Masih Saja Koruptor Diberi Remisi

Pemberian remisi terhadap terpidana kasus korupsi disesalkan banyak kalangan.


Polri Harus Intropeksi dan Evaluasi Diri

Polri Harus Intropeksi dan Evaluasi Diri

Kasus tragis yang menimpa anggota Polri di sejumlah peristiwa menunjukan kinerja korps berbaju cokelat tersebut harus dievaluasi.


KPK Ungkap Suap Restitusi Pajak Perusahaan

KPK Ungkap Suap Restitusi Pajak Perusahaan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima tersangka terkait kasus dugaan suap restitusi pajak PT WAE (Wahana Auto Ekamarga).


Indonesia Tunggu Perkembangan Kasus Dugaan Pemerkosaan TKI di Malaysia

Indonesia Tunggu Perkembangan Kasus Dugaan Pemerkosaan TKI di Malaysia

Pemerintah Indonesia masih terus menunggu kepolisian Malaysia merampungkan penyelidikan kasus tenaga kerja Indonesia (TKI) yang diduga diperkosa



Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!