Kriminal
Share this on:

Penangkapan Sah, Gugatan Praperadilan Rommy Kandas

  • Penangkapan Sah, Gugatan Praperadilan Rommy Kandas
  • Penangkapan Sah, Gugatan Praperadilan Rommy Kandas

**JAKARTA - ** - Hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan Agus Widodo memutuskan penangkapan Romahurmuziy alias Rommy oleh KPK adalah sah secara hukum. Dengan putusan tersebut gugatan praperadilan terkait penetapan tersangka yang dilakukan mantan Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (PPP) tersebut dinyatakan gugur.

Agus Widodo secara otomatis mengesahkan penetapan Romahurmuziy sebagai tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait seleksi jabatan pada Kementerian Agama tahun 2018-2019. Agus menyebut, pokok perkara yang menjerat Rommy sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Menolak permohonan praperadilan pemohon seluruhnya," ucap Agus dalam putusannya di PN Jakarta Selatan, Senin (14/5) kemarin.

Dalam pertimbangannya, Agus menjelaskan operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang kemudian menjadikan Rommy sebagai tersangka adalah sah. Menurutnya penetapan tersangka Rommy telah sesuai dengan KUHP yang tertuang dalam surat perintah penangkapan pid.00/01/03/2019.

"Menimbang ketetapan tersangka sudah memenuhi alat bukti yang sah," bebernya.

Untuk semakin memperkuat putusannya, Agus membeberkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 102/PUU/VIII/2016 yang menyebut penyadapan yang dilakukan KPK dalam kasus Rommy adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum.

"Menimbang ketentuan Pasal 12 Ayat 1 huruf a sebagaimana dimaksud tentang penyadapan dan merekam pembicaraan. Menimbang bahwa berkaitan objek permohonan pemohon, tidak termasuk dalam objek praperadilan, lagi pula isi rekaman dari telepon tersebut hal itu menjadi wewenang KPK sebagai institusi atau lembaga yang memeriksanya," imbuh Agus.

Menanggapi putusan tersebut penasihat hukum Rommy, Maqdir Ismail mengatakan kliennya mencabut gugatan praperadilan yang telah dilayangkan. Alasannya Rommy ingin fokus pada pokok perkara. Pencabutan gugatan praperadilan pun dilakukan secara mendadak.

"Pokoknya saya baru dapat perintah itu hari ini, Selasa (14/5), sekitar pukul 10.00 atau 11.00 WIB tadi sebelum berangkat ke sini. Kemudian saya juga dipesan beliau supaya ini hanya baru boleh disampaikan kalau sudah di persidangan," terang Maqdir.

Lebih lanjut, Maqdir menjelaskan baru mengajukan surat pencabutan permohonan praperadilan saat hakim Agus akan membacakan putusan sekitar pukul 14.00 WIB. "Tadi sudah disampaikan dalam surat itu, pokoknya dia bilang saya mau cabut, saya ingin konsentrasi menghadapi perkara ini nanti di perkara pokok," beber Maqdir.

Dia juga mengatakan bahwa pencabutan praperadilan bukan karena kliennya takut akan ditolak majelis hakim. Namun, justru yakin bahwa permohonannya akan diterima terkait penyadapan tanpa surat perintah.

"Beliau (Romahurmuziy) masih yakin kok. Kami pun masih yakin bahwa permohonan ini akan diterima karena implikasi putusan yang paling 'real' adalah besok ada penyadapan-penyadapan tanpa surat perintah itu kan terjadi. Nah konsentrasi kita memang soal penyadapan tanpa surat perintah. Sebab dalam pemahaman kami setiap tindakan aparat penegak hukum itu harus berdasarkan surat perintah akan tetapi hakim katakan tadi penyelidikan bukan objek praperadilan," kata Maqdir.

Menurut Maqdir, gugatan praperadilan Rommy terutama mengenai OTT. Sebab surat perintah penyelidikan adalah terhadap tersangka lain perkara tersebut, yaitu Muhammad Muafaq Wirahadi. "Tapi persoalannya, bukan penyelidikan itu yang jadi persoalan kami. Yang jadi persoalan kami adalah jika penyelidik melakukan suatu tindakan tanpa surat perintah, itu melawan hukum," tambah Maqdir.

Kepala Biro Hukum KPK Setiadi menilai surat pencabutan gugatan praperadilan yang diajukan Rommy adalah haknya sebagai pemohon. "Kami menghormati sikap pemohon. Namun sesuai ketentuan dalam tatacara acara praperadilan, surat pencabutan itu seharusnya diajukan pada saat sebelum proses pemeriksaan meskipun tadi disampaikan oleh pemohon adalah karena 'quasi' perdata. Tapi kami dari sisi kepentingan KPK sekali lagi tidak keberatan dengan pencabutan itu, hanya kalau itu disampaikan pada saat awal persidangan sidang pertama itu jauh lebih bagus," ujar Setiadi.

Menurut Setiadi, dengan diputuskannya praperadilan tersebut maka KPK sudah memiliki kepastian hukum dalam perkara Romahurmuziy. "Hasil putusan secara tegas hakim membacakan putusannya menolak dalil-dalil dari pihak pemohon dan pemohon dinyatakan bahwa proses penyelidikan dan penyidikan oleh KPK terhadap tersangka sudah benar dan sesuai dengan hukum yang berlaku," tukas Setiadi. (by/zul/fin)

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Wajar Jokowi Sindir Kinerja KPK

Wajar Jokowi Sindir Kinerja KPK

Penegakan hukum memang tidak pandang bulu. Tapi masifnya penangkapan, maupun operasi tangkap tangan, bukan bentuk keberhasilan dari sisi pencegahan.


Gugatan Pileg 2019 di MK Mulai Berguguran

Gugatan Pileg 2019 di MK Mulai Berguguran

Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan atas gugatan Pileg 2019.


MK Gelar Sidang Putusan Sengketa Pileg Pekan Depan

MK Gelar Sidang Putusan Sengketa Pileg Pekan Depan

Gugatan sengketa hasil pemilihan legislatif (Pileg) 2019 memasuki babak akhir. Pekan depan, Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang pembacaan putusan.


Polri Apresiasi Hakim Tolak Gugatan Kivlain Zen

Polri Apresiasi Hakim Tolak Gugatan Kivlain Zen

Permohonan gugatan Praperadilan tersangka kasus kepemilikan senjata api Kivlan Zen ditolak secara keseluruhan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (30


58 Permohonan Gugatan Caleg Kandas di MK

58 Permohonan Gugatan Caleg Kandas di MK

Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) calon legislatif tak semuanya dilanjutkan Mahkamah Konstitusi (MK).


Sidang Praperadilan Kivlan Zein Penuh Drama

Sidang Praperadilan Kivlan Zein Penuh Drama

Sidang praperadilan mantan Kepala Staf Kostrad Mayor Jenderal (Purnawirawan) TNI Kivlan Zen, Senin (8/7), ditunda.


Lima Nelayan Indonesia Dibebaskan dari Malaysia

Lima Nelayan Indonesia Dibebaskan dari Malaysia

Lima nelayan asal Indonesia ditangkap di Perairan Malaysia, karena diduga melakukan praktik penangkapan ilegal.


Gugatan 02 Diprediksi Bakal Ditolak MK

Gugatan 02 Diprediksi Bakal Ditolak MK

Mahkamah Konstitusi (MK) diprediksi menolak gugatan hasil pilpres 2019 yang dilayangkan Prabowo-Sandiaga.


Jumlah Personel Pengamanan Sidang Gugatan Pilpres Dikurangi

Jumlah Personel Pengamanan Sidang Gugatan Pilpres Dikurangi

Penjagaan dan pengamanan yang dilakukan aparat gabungan TNI-Polri di sekitar MK lebih longgar.


Indonesia Siap Hadapi Gugatan Brasil

Indonesia Siap Hadapi Gugatan Brasil

Pemerintah Indonesia menyatakan siap menghadapi gugatan Brasil di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!