Kriminal
Share this on:

Pengibaran Bintang Kejora Aksi Pancingan

  • Pengibaran Bintang Kejora Aksi Pancingan
  • Pengibaran Bintang Kejora Aksi Pancingan

JAKARTA - Pengibaran bendera bintang kejora di depan Istana Negara, Jakarta, oleh puluhan aktivis OPM (Organisasi Papua Merdeka) beberapa hari lalu, disinyalir sebagai aksi pancingan. Tujuannya agar konflik terus meluas dan menjadi perhatian internasional.

"Kalau di Jakarta ricuh, maka eskalasi isu Papua skalanya membesar ke level internasional. Itulah tujuan OPM agar ada intervensi asing terhadap problem di Papua," ujar pengamat intelijen dari Universitas Indonesia UI), Ridlwan Habib di Jakarta, Jumat (30/8) kemarin.

Teknik memancing rusuh dengan bendera bintang kejora ini akhirnya berhasil digagalkan karena petugas tidak emosional. "Sebagian kalangan mengkritik sikap itu sebagai bentuk ketakutan. Padahal menurut saya itu langkah cerdas polisi agar konflik tidak meluas," imbuhnya.

Penanganan aparat pemerintah yang berhati-hati menyikapi pengibaran bendera bintang kejora di depan Istana menuai pro kontra. Sebagian kalangan menganggap pemerintah takut dan lemah terhadap kelompok OPM. Tetapi sebagian yang lain menilai langkah itu sudah tepat.

Ridlwan menilai tindakan polisi di depan Istana sudah proporsional. Menurutnya, situasi Papua yang memanas akan makin berkobar apabila Jakarta ricuh dan konflik. Menurutnya, makna bintang kejora sangat sakral bagi warga Papua.

Penyebutannya pun berbeda-beda di tiap suku di Papua. "Ada yang menyebutnya Sampari. Ada yang menyebutnya Yoniki, ada yang menyebutnya Mak Meser. Bintang kejora simbol penunjuk jalan bagi orang Papua," jelasnya.

Namun sayangnya, simbol mulia orang Papua itu dikapitalisasi dan dimonopoli oleh OPM sebagai lambang gerakan. "Akibatnya mayoritas orang Indonesia menganggap bintang kejora hanya sebatas bendera OPM. Padahal memang ada legenda luhur Papua soal bintang kejora, " jelasnya. Dia mengingatkan agar aparat intelijen jangan terjebak oleh bendera yang dikibarkan oleh OPM.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari meminta pemerintah menjamin keselamatan dan keamanan seluruh warga, insan pers, kantor media, harta benda, dan obyek vital lainnya di Papua. "Pemerintah agar segera mengupayakan pemulihan keamanan yang terukur dan mengedepankan keselamatan warga, teman media yang bertugas serta seluruh aparatur TNI/Polri dalam bingkai NKRI," kata Abdul Kharis di Jakarta, Jumat (30/8).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengutuk tindakan anarkis, separatis, dan segala bentuk pelanggaran hukum yang berupaya membuat kekacauan di Papua. Dia meminta aparatur TNI dan Polri segera menindak para perusuh. sehingga keamanan di Papua pulih kembali.

Di sisi lain, Kharis meminta Pemerintah segera mengupayakan penyelesaian secara menyeluruh dan dialogis di kemudian hari. Tujuannya untuk kebaikan Indonesia dan kesejahteraan masyarakat di bumi Papua. Menurutnya, pemerintah agar fokus menjaga keutuhan NKRI dari Sabang sampai Merauke. "NKRI adalah harga mati. Jadi siapapun yang mencoba mengganggu harus ditindak tegas," pungkasnya.

1.000 Massa Dievakuasi

Sekitar 1.000 orang yang melakukan aksi demonstrasi menduduki Kantor Gubernur Papua pada Kamis (29/8) malam dievakuasi TNI/Polri. Aparat memberikan jaminan keamanan untuk mengantar mereka pulang.

Evaluasi dilakukan sebagai upaya mengantisipasi bentrok antara massa aksi demo yang ketakutan untuk pulang. Sebab, khawatir terjadi bentrok dengan aksi masyarakat yang mengatasnamakan Paguyuban Nusantara yang menolak aksi demo.

"Sebanyak 10 truk TNI/Polri dikerahkan untuk membantu mengevakuasi sekitar 1.000 massa aksi demo yang semalam menduduki kantor Gubernur Papua," kata Kapendam XVII/Cenderawasih Letkol CPL Eko Daryanto, Jumat (30/8).

Kodam XVII/Cenderawasih meminta masyarakat paguyuban Nusantara menghentikan aksi sweeping terhadap pelaku aksi demo. "Kita akan meningkatkan pengamananan terhadap objek-objek vital dan memback-up Polda Papua dalam pengamanan aksi-aksi demo di lapangan," jelas Eko. (rh/zul/fin)


Berita Sejenis

Ini Empat Jendral Polisi yang Pantas Jadi Kabareskrim

Ini Empat Jendral Polisi yang Pantas Jadi Kabareskrim

Indonesia Police Watch (IPW) menyebut ada empat nama jenderal bintang dua (inspektur jenderal atau irjen) yang sangat berpotensi mengisi jabatan Kabareskrim.


Dua Jenderal Bintang 2 Calon Kuat Kabareskrim Baru

Dua Jenderal Bintang 2 Calon Kuat Kabareskrim Baru

Penunjukan Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) Polri oleh Kapolri Jenderal Pol Idham Azis akan dilakukan pekan depan.


Komnas HAM Beberkan Ciri-ciri Penembak Demonstran Mei Lalu

Komnas HAM Beberkan Ciri-ciri Penembak Demonstran Mei Lalu

Kekerasaan dan penganiayaan aparat kepolisian terhadap peserta aksi demonstrasi pada 21-23 Mei lalu diungkap.


Polisi Beber Alasan Tak Terbitkan Izin Demo

Polisi Beber Alasan Tak Terbitkan Izin Demo

Polda Metro Jaya menyatakan tidak akan menerbitkan STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan) aksi demonstrasi, Selasa (15/10) hingga Minggu (20/10).


Wiranto Ditusuk, Sudah 22 Terduga Teroris JAD Ditangkap

Wiranto Ditusuk, Sudah 22 Terduga Teroris JAD Ditangkap

Sebanyak 22 terduga teroris dari kelompok Jamaah Ansorut Daulah (JAD) ditangkap terkait aksi penikaman Menko Polhukam Wiranto.


Indikasi Daya Rusak Tewroris Menurun

Indikasi Daya Rusak Tewroris Menurun

Aksi penikaman terhadap Menko Polhukam Wiranto mengindikasikan daya rusak kelompok teroris di Indonesia semakin menurun.


Ada Indikasi Penyiksaan, Usut Tuntas Kematian Demonstran

Ada Indikasi Penyiksaan, Usut Tuntas Kematian Demonstran

Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi mendesak Polri untuk mengusut kematian sejumlah peserta aksi demonstrasi menolak rancangan undang-undang (RUU) bermasalah d


Jalan Desa Diblokade, Bupati Tenangkan Warga

Jalan Desa Diblokade, Bupati Tenangkan Warga

Warga Desa Nolokerto Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal menggelar aksi demo dengan memblokade jalan masuk ke desanya, Kamis (10/10) kemarin.


Ancaman Pembunuhan Pejabat Itu Terbukti

Ancaman Pembunuhan Pejabat Itu Terbukti

Publik dikejutkan oleh aksi penusukan Menkopolhukam Wiranto oleh orang tak dikenal di Alun-alun Menes, Kabupaten Pandeglang, Banten, Kamis (10/10) kemarin.


Korban Demo DPR Tewas Sesak Napas, Bukan Dianiaya

Korban Demo DPR Tewas Sesak Napas, Bukan Dianiaya

Seorang juru parkir di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat meninggal dunia saat aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/DPD/MPR, Rabu (25/9) lalu.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!