Kriminal
Share this on:

Penguatan Peran Negara Bisa Tangkal Radikalisme di Sekolah

  • Penguatan Peran Negara Bisa Tangkal Radikalisme di Sekolah
  • Penguatan Peran Negara Bisa Tangkal Radikalisme di Sekolah

JAKARTA - Radikalisme telah masuk ke Institusi pendidikan. Dalam hal ini negara harus segera bertindak untuk menetralisir generasi penerus bangsa terpapar dari doktrin radikalisme. Setidaknya di Jawa Tengah ada tujuh sekolah baik SMA, SMK maupun SLB terindikasi radikalisme.

Pengamat pendidikan, Budi Trikorayanto mengatakan, bahwa anak-anak terlahir tidak yang radikal. Mereka semua sayang dengan sesama, tidak ada dalam pikiran mereka untuk bertindak radikal ataupun rasialis. "Dalam hal ini, guru, orangtua dan pengelola sekolah yang bertanggung jawab," ujar Budi kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Minggu (15/9) kemarin.

Karena pikiran yang masih putih dan polos itu, menurut Budi, dengan mudahnya anak-anak terpengaruh paham radikalisme. "Anak-anak SD mudah dipengaruhi dan jadi anak-anak radikal, kalau perlu jadi pembom bunuh diri seperti yang dilakukan keluarga-keluarga di Jawa Timur beberapa waktu lalu," tutur Budi.

Menurut Budi, ajaran radikal yang membuahkan rasialisme dan kebencian pada pemerintah bukan tanpa dasar. Sebab ada dalil-dalilnya yang awalnya dibawa oleh para mujahid yang pulang dari Afganistan, untuk memerangi Soviet dan membantu Taliban. "Nah otoritas agama mesti gencar melakukan reinterpertasi atas ajaran-ajaran yang konteksnya abad 6 agar lebih update di masa sekarang," ucap dia.

Lanjut Budi, Kepulangan mereka ke Indonesia itu telah meracuni otak anak-anak dengan ayat-ayat perang dan lainnya yang menjadi dasar kebencian terhadap sesama di Tanah Air sehingga menjadi radikalisme. Juga mereka memanfaatkan agama untuk politik, dan memperoleh kekuasaan. "Hal itu harus dikendalikan dengan kuta dan tegas," ujar Budi.

Budi menyebutkan, seperti lembaga pencetak guru seperti Lembaga Pendidikan Keguruan dan Ilmu Pendidikan (LPKIP) banyak sudah dikuasai radikalisme. "Dari kampus radikalis muncul guru-guru radikal. Masuk ke pengurus rohis dan radikalisme ditularkan pada pengajian-pengajian sekolah," papar dia. Bahkan, saat ini kondisinya sudah nyaris uncotroled alias tidak bisa dikontrol.

Untuk itu, negara memiliki peran yang sangat besar untuk memberantas radikalisme di Indonesia. "Ideologi harus dilawan dengan ideologi. Penguatan peran negara dan program Pendidikan Pancasila sangat penting selain update pemahaman radikal terhadap ayat-ayat yang menjadi fundamentalisme mereka," kata Budi.

Terkait di wilayah Jateng terutama di lingkungan sekolah masih terpapar radikalisme, Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo mengatakan saat ini sedang melakukan pembinaan ke jalan yang benar terhadap tujuh kepala sekolah yang menganut paham radikalisme. "Kalau memang dibina sudah tidak bisa, ya pasti bakal diambil tindakan tegas," kata Ganjar.

Laporan yang diterima dari banyak tokoh agama dan masyarakat, penanaman paham radikalisme di sekolah dilakukan sangat massif melalui mata pelajran dan juga kegiatan ekstrakuler. Persoalan ini menjadi perhatian serius orang nomor satu di Provinsi Jawa Tengah itu. "Maka saya mengajak ayo semua organisasi keagamaan untuk bareng-bareng meluruskan ideologi bangsa ini," ujar dia.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy mengatakan, saat ini pihaknya tengah melakukan penanganan terhadap sekolah-sekolah yang terpapar radikalisme.

"Saya tidak mengatakan bahwa (intoleransi dan radikalisme) itu telah selesai. Tapi pemerintah, khususnya Kemendikbud dan Kemenag yang memiliki domain di sekolah dan madrasah, terus meningkatkan cara-cara untuk mengatasi agar jangan sampai praktik yang tidak baik terutama pemikiran dan paham berbahaya mengancam ideologi nasional, bisa diatasi," ujar Muhadjir di Jakarta, baru-baru ini.

Muhadjir menyebutkan, saat ini ada 46 juta siswa, dan ditambah dengan PAUD sebanyak 53 juta dan jumlah satuan pendidikannya ada di atas 200 ribu. Oleh karena itu, bila ada kasus satu-dua, agar dipahami merupakan suatu yang kasuistis.

"Ini bukanlah persoalan yang mudah diatasi, perlu kerja sama lintas kementerian dan lembaga, serta peran aktif masyarakat, sehingga jika timbul gejala bisa langsung diatasi," ujar dia. (din/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

30 Imigran Gelap asal Indonesia Ditangkap di Malaysia

30 Imigran Gelap asal Indonesia Ditangkap di Malaysia

Otoritas imigrasi Perak, Malaysia menangkap 30 imigran ilegal, yang sebagian besar adalah warga negara Indonesia (WNI).


Hati-hati Jika Ada Tawaran Beasiswa ke Luar Neger, Bisa Jadi Itu Modus

Hati-hati Jika Ada Tawaran Beasiswa ke Luar Neger, Bisa Jadi Itu Modus

Dua sindikat perdagangan orang (human trafficking) ke luar negeri berhasil diungkap Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri.


21 Unit Kapal Asing Ditenggelamkan

21 Unit Kapal Asing Ditenggelamkan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memang tak bisa ditawar dalam urusanpencurian ikan di laut Indonesia.


Kemenlu Pulangkan Tiga Jenazah WNI dari Taiwan

Kemenlu Pulangkan Tiga Jenazah WNI dari Taiwan

Kementerian Luar Negeri akan membantu pemulangan jenazah tiga warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban ambruknya jembatan di Taiwan.


Malaysia Deportasi Puluhan Migran Indonesia

Malaysia Deportasi Puluhan Migran Indonesia

Malaysia kembali mendeportasi 71 pekerja migran Indonesia yang bermasalah melalui Pos Lintas Batas Negara Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat


Malaysia Tangkap Tiga WNI terkait Terorisme

Malaysia Tangkap Tiga WNI terkait Terorisme

Sedikitnya tiga warga negara Indonesia (WNI) ditangkap oleh kepolisian Malaysia, terkait kepemilikan material propaganda terorisme.


Buntut Penangkapan Dosen IPB, Polisi Dalami Peran Purn TNI AL

Buntut Penangkapan Dosen IPB, Polisi Dalami Peran Purn TNI AL

Polisi masih mendalami peran enam orang yang diamankan di Cipondoh, Tangerang, Banten, Sabtu (28/9) dinihari.


Pencabutan Kewarganegaraan Simpatisan ISIS Tak Sesuai Konstitusi

Pencabutan Kewarganegaraan Simpatisan ISIS Tak Sesuai Konstitusi

Pencabutan kewarganegaraan terhadap warga negara Indonesia (WNI) simpatisan ISIS kontraproduktif.


Berpolitik, 762 ASN kok Belum Disanksi

Berpolitik, 762 ASN kok Belum Disanksi

Total sudah 991 aparatur sipil negara (ASN) yang terlibat dalam pelanggaran netralitas (data per Januari 2018 Juni 2019).


Belasan WNI Ilegal Ditangkap di Malaysia

Belasan WNI Ilegal Ditangkap di Malaysia

Kepolisian Malaysia berhasil menahan 108 imigran ilegal dalam operasi di Kuala Lumpur. Dari ratusan imigran ilegal tesebut, terdapat sedikitnya 17 warga negara



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!