Kriminal
Share this on:

Penuntasan Kasus BLBI Tak Tentu Arahnya

  • Penuntasan Kasus BLBI Tak Tentu Arahnya
  • Penuntasan Kasus BLBI Tak Tentu Arahnya

JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI). Hingga saat ini, kasus tersebut belum juga mengalami perkembangan pasca vonis yang dijatuhkan pada mantan Kepala BPPN, Syafruddin Arsyad Temenggung.

Peniliti ICW, Kurnia Ramdhana mengatakan, dalam vonisnya, Syafruddin terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan pengusaha Sjamsul Nursalim dan istrinya Itjih Nursalim, serta eks Menteri Koordinator bidang Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro Jakti.

Menurut Kurnia, fakta-fakta yang muncul selama persidangan Syafruddin sudah cukup untuk dijadikan barang bukti. Sehingga, kata dia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat meningkatkan status perkara BLBI dari penyelidikan ke tingkat penyidikan dengan menetapkan tersangka baru.

"Kalau kita melihat kasus BLBI yang penanganannya cukup kompleks dan buktinya cukup banyak, sudah barang tentu KPK membutuhkan cukup waktu untuk menindaklanjuti perkara tersebut," ujar Kurnia dalam diskusi di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta, Minggu (12/5) kemarin.

Kendati demikian, Kurnia mengingatkan KPK untuk tidak mengulur waktu dalam menentukan tindak lanjut kasus BLBI. Pasalnya, jelas dia, terdapat masa kadaluarsa penuntutan selama 18 tahun terkait perkara tersebut.

"Kalau kita mengacu pada tindak pidana yang dilakukan oleh Syafruddin itu di tahun 2004. Kalau kita tambah 18 tahun, maka tahun 2022 KPK tidak diperkenankan kembali untuk menuntut perkara tersebut karena sudah melewati rentang batas waktu," ucapnya.

Ditambah, menurutnya, terdapat upaya yang dilakukan oleh pelaku untuk menghentikan penuntutan KPK. Salah satunya, yakni gugatan perdata yang dilayangkan Sjamsul melalui kuasa hukumnya, Otto Hasibuan, terhadap audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait kerugian negara atas penerbitan SKL BLBI.

"Jika gugatan ini nanti berhasil maka KPK harus berkirim surat lagi untuk menentukan berapa kerugian negara karena BLBI, dan ini pasti membutuhkan waktu yang sangat lama dan pasti kasusnya bisa kadaluarsa," tandas Kurnia.

Menanggapi hal ini, KPK mengaku tengah melakukan penyelidikan baru terhadap kasus BLBI. Penyidik KPK pun tengah berupaya meminta keterangan Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim. Namun, keduanya diketahui kerap mangkir dari panggilan KPK.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah menjelaskan, keterangan mereka diperlukan lantaran nama keduanya disebut dalam putusan pengadilan tingkat pertama maupun banding sebagai pihak yang bersama-sama melakukan korupsi dengan Syafruddin Temenggung. Bahkan, Sjamsul dan Itjih disebut sebagai pihak yang turut diperkaya atas korupsi yang ditaksir merugikan keuangan negara hingga sekitar Rp4,58 triliun tersebut.

"Karena kan nama mereka dipertimbangkan dan dituangkan hakim di putusan. Termasuk juga sebagai pihak yang diduga bersama-sama dan diduga diperkaya. Itu tentu perlu diklarifikasi," kata mantan aktivis ICW itu.

Padahal, kata Febri, permintaan keterangan ini dapat dijadikan kesempatan bagi Sjamsul dan Itjih mengklarifikasi keterlibatan mereka dalam kasus BLBI. "Dua kali kesempatan itu telah diberikan tidak ada respons kehadiran, nanti akan kita pertimbangkan lebih lanjut apakah perlu memanggil kembali atau tindakan lain yang akan dilakukan," terangnya.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 13 tahun pidana penjara dan denda sebesar Rp700 juta subsidair tiga bulan kurungan terhadap mantan Kepala BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung. Majelis Hakim menyatakan Syafruddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama terkait penerbitan SKL BLBI kepada Sjamsul selaku pemegang saham pengendali BDNI.

Syafruddin telah melakukan penghapusbukuan secara sepihak terhadap utang pemilik saham BDNI tahun 2004. Padahal, dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, tidak ada perintah dari Presiden Megawati Soekarnoputri untuk menghapusbukukan utang tersebut.

Dalam analisis yuridis, Majelis Hakim menyatakan Syafruddin telah menandatangani surat pemenuhan kewajiban membayar utang terhadap obligor BDNI, Sjamsul Nursalim. Padahal, Sjamsul belum membayar kekurangan aset para petambak. Syafruddin juga terbukti telah menerbitkan SKL BLBI kepada Sjamsul Nursalim. Penerbitan SKL BLBI itu menyebabkan negara kehilangan hak untuk menagih utang Sjamsul sebesar Rp4,58 triliun.

Di tingkat banding, Majelis Hakim PT DKI memperberat hukuman Syafruddin. Hukuman Syafruddin yang semula 13 tahun pidana penjara menjadi 15 tahun pidana penjara, ditambah dengan Rp 1 miliar subsider 3 bulan kurungan. (riz/ful/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Hasil Kinerja TPF Novel Melempem

Hasil Kinerja TPF Novel Melempem

Tim advokasi penyidik senior KPK Novel Baswedan mengaku kecewa dengan paparan hasil investigasi TPF kasus penyiraman air keras.


Hasil Investigasi TGPF, Bentuk Tim Baru

Hasil Investigasi TGPF, Bentuk Tim Baru

Hasil investigasi Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan dibeberkan ke publik.


Usulan Napi Korupsi ke Nusakambangan Dikebut

Usulan Napi Korupsi ke Nusakambangan Dikebut

KPK belum bisa banyak berkomentar terkait kepindahan terpidana kasus korupsi e-KTP Setya Novanto (Setnov) ke Lapas Sukamiskin.


Proses Hukum Kasus Makar dan UBN Jalan Terus

Proses Hukum Kasus Makar dan UBN Jalan Terus

Mabes Polri memastikan kasus-kasus dugaan makar yang melibatkan beberapa tokoh pendukung salah satu pasangan capres-cawapres masih tetap berjalan.


Diumumkan Hari Ini, Temuan TGPF Hanya Dijadikan Rekomendasi Polri

Diumumkan Hari Ini, Temuan TGPF Hanya Dijadikan Rekomendasi Polri

Hasil temuan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan akan diumumkan hari ini, Rabu (17/7).


Terkait Suap Idrus Marham ke Pengawal Tahanan, KPK Harus Evaluasi Diri

Terkait Suap Idrus Marham ke Pengawal Tahanan, KPK Harus Evaluasi Diri

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta berbenah. Menjadi lembaga antirasuah bukan berarti tak ada pengawasan dari instansi lain.


Menanti Hasil Kerja TGPF Kasus Novel

Menanti Hasil Kerja TGPF Kasus Novel

Mabes Polri segera menyampaikan hasil investigasi dari Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) bentukan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.


Kejaksaan Tak Main-main dengan Aparatnya yang Tercela

Kejaksaan Tak Main-main dengan Aparatnya yang Tercela

Kejaksaan Agung menyambut positif pengadilan Tipikor yang memvonis 4 tahun penjara mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Chuk Suryosumpeno.


Jaksa Agung Tak Mau Ambil Pusing soal Unsur Jaksa di Capim KPK

Jaksa Agung Tak Mau Ambil Pusing soal Unsur Jaksa di Capim KPK

Polemik unsur Kejaksaan dan Polri dalam mengikuti seleksi calon pimpinan KPK masih terus memanas.


Besok Diumumkan, Kredibilitas Anggota Tim Pakar Kasus Novel Dipertaruhkan

Besok Diumumkan, Kredibilitas Anggota Tim Pakar Kasus Novel Dipertaruhkan

Hasil kerja tim pakar investigasi Kasus Novel Baswedan sangat ditunggu. Pada posisi ini, nyali tim bentukan Kapolri itu diuji.



Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!