Kriminal
Share this on:

Penuntasan Kasus BLBI Tak Tentu Arahnya

  • Penuntasan Kasus BLBI Tak Tentu Arahnya
  • Penuntasan Kasus BLBI Tak Tentu Arahnya

JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI). Hingga saat ini, kasus tersebut belum juga mengalami perkembangan pasca vonis yang dijatuhkan pada mantan Kepala BPPN, Syafruddin Arsyad Temenggung.

Peniliti ICW, Kurnia Ramdhana mengatakan, dalam vonisnya, Syafruddin terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan pengusaha Sjamsul Nursalim dan istrinya Itjih Nursalim, serta eks Menteri Koordinator bidang Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro Jakti.

Menurut Kurnia, fakta-fakta yang muncul selama persidangan Syafruddin sudah cukup untuk dijadikan barang bukti. Sehingga, kata dia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat meningkatkan status perkara BLBI dari penyelidikan ke tingkat penyidikan dengan menetapkan tersangka baru.

"Kalau kita melihat kasus BLBI yang penanganannya cukup kompleks dan buktinya cukup banyak, sudah barang tentu KPK membutuhkan cukup waktu untuk menindaklanjuti perkara tersebut," ujar Kurnia dalam diskusi di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta, Minggu (12/5) kemarin.

Kendati demikian, Kurnia mengingatkan KPK untuk tidak mengulur waktu dalam menentukan tindak lanjut kasus BLBI. Pasalnya, jelas dia, terdapat masa kadaluarsa penuntutan selama 18 tahun terkait perkara tersebut.

"Kalau kita mengacu pada tindak pidana yang dilakukan oleh Syafruddin itu di tahun 2004. Kalau kita tambah 18 tahun, maka tahun 2022 KPK tidak diperkenankan kembali untuk menuntut perkara tersebut karena sudah melewati rentang batas waktu," ucapnya.

Ditambah, menurutnya, terdapat upaya yang dilakukan oleh pelaku untuk menghentikan penuntutan KPK. Salah satunya, yakni gugatan perdata yang dilayangkan Sjamsul melalui kuasa hukumnya, Otto Hasibuan, terhadap audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait kerugian negara atas penerbitan SKL BLBI.

"Jika gugatan ini nanti berhasil maka KPK harus berkirim surat lagi untuk menentukan berapa kerugian negara karena BLBI, dan ini pasti membutuhkan waktu yang sangat lama dan pasti kasusnya bisa kadaluarsa," tandas Kurnia.

Menanggapi hal ini, KPK mengaku tengah melakukan penyelidikan baru terhadap kasus BLBI. Penyidik KPK pun tengah berupaya meminta keterangan Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim. Namun, keduanya diketahui kerap mangkir dari panggilan KPK.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah menjelaskan, keterangan mereka diperlukan lantaran nama keduanya disebut dalam putusan pengadilan tingkat pertama maupun banding sebagai pihak yang bersama-sama melakukan korupsi dengan Syafruddin Temenggung. Bahkan, Sjamsul dan Itjih disebut sebagai pihak yang turut diperkaya atas korupsi yang ditaksir merugikan keuangan negara hingga sekitar Rp4,58 triliun tersebut.

"Karena kan nama mereka dipertimbangkan dan dituangkan hakim di putusan. Termasuk juga sebagai pihak yang diduga bersama-sama dan diduga diperkaya. Itu tentu perlu diklarifikasi," kata mantan aktivis ICW itu.

Padahal, kata Febri, permintaan keterangan ini dapat dijadikan kesempatan bagi Sjamsul dan Itjih mengklarifikasi keterlibatan mereka dalam kasus BLBI. "Dua kali kesempatan itu telah diberikan tidak ada respons kehadiran, nanti akan kita pertimbangkan lebih lanjut apakah perlu memanggil kembali atau tindakan lain yang akan dilakukan," terangnya.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 13 tahun pidana penjara dan denda sebesar Rp700 juta subsidair tiga bulan kurungan terhadap mantan Kepala BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung. Majelis Hakim menyatakan Syafruddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama terkait penerbitan SKL BLBI kepada Sjamsul selaku pemegang saham pengendali BDNI.

Syafruddin telah melakukan penghapusbukuan secara sepihak terhadap utang pemilik saham BDNI tahun 2004. Padahal, dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, tidak ada perintah dari Presiden Megawati Soekarnoputri untuk menghapusbukukan utang tersebut.

Dalam analisis yuridis, Majelis Hakim menyatakan Syafruddin telah menandatangani surat pemenuhan kewajiban membayar utang terhadap obligor BDNI, Sjamsul Nursalim. Padahal, Sjamsul belum membayar kekurangan aset para petambak. Syafruddin juga terbukti telah menerbitkan SKL BLBI kepada Sjamsul Nursalim. Penerbitan SKL BLBI itu menyebabkan negara kehilangan hak untuk menagih utang Sjamsul sebesar Rp4,58 triliun.

Di tingkat banding, Majelis Hakim PT DKI memperberat hukuman Syafruddin. Hukuman Syafruddin yang semula 13 tahun pidana penjara menjadi 15 tahun pidana penjara, ditambah dengan Rp 1 miliar subsider 3 bulan kurungan. (riz/ful/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Delapan Lokasi di Indramayu dan Cirebon Digeledah KPK

Delapan Lokasi di Indramayu dan Cirebon Digeledah KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan suap pengaturan proyek di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu.


Wali Kotanya Ditahan di Guntur, Pemkot Medan Siapkan Pembelaan

Wali Kotanya Ditahan di Guntur, Pemkot Medan Siapkan Pembelaan

Wali Kota Medan Tengku Dzulmi Eldin (TDE), tersangka kasus suap proyek dan jual beli jabatan ditahan di Pomdam Jaya Guntur Jakarta.


Situs Porno Terbesar di Dunia Terungkap

Situs Porno Terbesar di Dunia Terungkap

Petugas gabungan penegak hukum internasional yakni dari Amerika Serikat, Inggris, Korea Selatan, dan lainnya, mengungkap kasus pornografi anak terbesar.


Sakit Hati Diputus, Foto Syur Mantan Disebar di Facebook

Sakit Hati Diputus, Foto Syur Mantan Disebar di Facebook

Warga Jalan Cerme Kelurahan Sidanegara Kecamatan Cilacap Selatan berinisial S (44) nekat menyebarkan foto tak senonoh mantan pacarnya, setelah diputus.


Abu Rara dan Istri Sudah Siapkan Anak Jadi Eksekutor

Abu Rara dan Istri Sudah Siapkan Anak Jadi Eksekutor

Fakta baru ditemukan dalam kasus penikaman Menko Polhukam Wiranto di Pandeglang, Banten. Rupanya, Abu Rara dan Fitriana Diana meminta sang anak untuk melakukan


Polisi Beber Alasan Tak Terbitkan Izin Demo

Polisi Beber Alasan Tak Terbitkan Izin Demo

Polda Metro Jaya menyatakan tidak akan menerbitkan STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan) aksi demonstrasi, Selasa (15/10) hingga Minggu (20/10).


Delapan Diamankan saat OTT, Tiga Ditetapkan Tersangka

Delapan Diamankan saat OTT, Tiga Ditetapkan Tersangka

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tiga tersangka kasus dari delapan orang yang diamankan dalam Operasi Tangkap Tangan di Kalimantan Timur dan Jakart


Dugaan Suap Kalapas Sukamiskin, Lima Tersangka Ditangkap KPK

Dugaan Suap Kalapas Sukamiskin, Lima Tersangka Ditangkap KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima tersangka kasus dugaan suap pemberian fasilitas atau perizinan keluar Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Klas I


Korupsi Alkes, Kajati Sulteng Bidik Tersangka Baru

Korupsi Alkes, Kajati Sulteng Bidik Tersangka Baru

Penyidik pidana khusus Kejaksaam Tinggi Sulawesi Tengah (Sulteng) terus mengembangkan kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pengadaan alat kesehatan (alkes)


Bupati Indramayu Tersangka Dugaan Suap Proyek Jalan

Bupati Indramayu Tersangka Dugaan Suap Proyek Jalan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan empat tersangka kasus dugaan suap pengaturan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu tahun 20



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!