Kriminal
Share this on:

Penyidikan Kasus Karhutla Dipercepat, 117 SPDP Sudah Diserahkan

  • Penyidikan Kasus Karhutla Dipercepat, 117 SPDP Sudah Diserahkan
  • Penyidikan Kasus Karhutla Dipercepat, 117 SPDP Sudah Diserahkan

**JAKARTA ** - Atensi Presiden Joko Widodo yang meminta pelaku pembakaran hutan dan lahan (Karhutla) untuk ditindak tegas, menjadi prioritas Polri dan Kejaksaan Agung. Terlebih Presiden meminta semua kasus yang ada diproses, tak ada unsur apalagi kepentingan politik dan koorporasi.

Nah, menyikapi seruan orang nomor wahid di republik ini, kemarin (26/9), Kepala Badan Reserse Kriminal Polri (Kabareskrim) Komjen Pol Idham Azis langsung melakukan pembahasan bersama Plt. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM Pidum) Ali Mukartono. Intinya kedua institusi negara ini akan dipercepat penyidikan dan penuntutannya.

"Ada beberapa hal yang ingin kami koordinasikan bahwa Bareskrim Polri bersama dengan Bapak JAM Pidum beserta jajaran sudah sepakat untuk mempercepat proses penyidikan karhutla dan proses penuntutan," ujar Idham Azis usai pertemuan di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, kemarin (26/9).

Ditegaskannya, penanganan kasus karhutla dipercepat dan dimaksimalkan hukumannya, agar mencegah pelaku, baik perorangan mau pun melakukan pembakaran hutan dan lahan lagi. Pertemuan itu pun bertujuan membentuk persamaan persepsi antara penyidik, penuntut dan juga nantinya hakim dalam penegakan hukum karhutla.

Untuk kasus karhutla, kepolisian disebutnya telah menyerahkan 117 surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) kepada jajaran kejaksaan. Idham Azis berjanji jajaran kepolisian akan memaksimalkan penangkapan dan proses penyidikan dalam menangani karhutla.

Hingga kemarin jumlah korporasi yang ditetapkan sebagai tersangka sebanyak 15 di sejumlah daerah, satu di antaranya ditangani oleh Bareskrim, yakni PT. Adei Plantation. Polda Kalimantan Tengah menetapkan status tersangka kepada PT. Palmindo Gemilang Kencana (PGK) serta PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar.

Sementara Polda Kalimantan Selatan telah menetapkan dua perusahaan sebagai tersangka, yakni PT Monrad Intan Barakat (MIB) dan PT Borneo Indo Tani (BIT). Untuk Polda Kalimantan Barat juga menetapkan dua tersangka, yakni PT Surya Agro Palma (SAP) dan PT Sepanjang Inti Surya Usaha (SISU).

"Polda Lampung menetapkan PT Sweet Indo Lampung, PT Indo Lampung Perkasa, PTPN 7, PT Paramitra Mulya Lampung dan PT Sweet Indo Lampung yang memiliki beberapa lahan konsesi sebagai tersangka kebakaran hutan," paparnya.

Sedangkan Polda Riau telah menetapkan PT Sumber Sawit Sejahtera (SSS) sebagai tersangka. Kemudian, PT Bumi Hijau Lestari (BHL) ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Sumatera Selatan. Selanjutnya, PT Mega Anugerah Sawit (MAS) menyandang status sebagai tersangka karhutla di Jambi.

Terpisah, Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Pol Moechgiyarto mengingatkan pentingnya kolaborasi dalam menangani penanggulangan Karhutla. Menurut dia, penanggulangan Karhutla di semua daerah sudah berjalan baik. Namun diakuinya ada yang harus terus diperbaiki.

"Tentu senantiasa dievaluasi terus menerus karena memang untuk penanganan Karhutla dibutuhkan sinergitas yang solid," tegas jenderal polisi bintang tiga itu.

Dengan demikian, kata dia, antarunsur yang terlibat harus mampu melaksanakan koordinasi, komunikasi dan kolaborasi. Karena tiga kata kunci tersebut harus dibangun dengan baik.

Moechgiyarto menyatakan, harus disadari jika peralatan untuk mendukung kegiatan penanganan Karhutla memang sangat terbatas, sehingga perlu harus saling bahu membahu antara institusi serta masyarakat, termasuk pemilik lahan sendiri.

Apresiasi pun disampaikan orang nomor tiga di Polri itu melihat kesiapsiagaan personel gabungan yang saling bersinergi di lapangan di seluruh daerah. Moechgiyarto juga meninjau lokasi embung dan pembuatan kanal tambahan yang sebelumnya sudah dirampungkan pekerjaannya.

Penegasan serupa disampaikan Jaksa Agung HM Prasetyo. Arahan yang diberikan agara berjalan sesuai dengan tupoksi. Penekanan pun lebih pada jajarannya untuk berkoordinasi dengan penyidik dalam menangani kasus karhutla.

"Ini jadi perhatian khusus ya. Semua harus tuntas, karena menjadi perhatian khusus Presiden," tandasnya. (ful/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

Penahanan Miftahul Ulum Diperpanjang
Penahanan Miftahul Ulum Diperpanjang

Berita Sejenis

Kejati Maluku Tahan Tiga Tersangka Dugaan Korupsi Dishub

Kejati Maluku Tahan Tiga Tersangka Dugaan Korupsi Dishub

Tim jaksa penyidik pidana khusus Kejaksaan Tinggi Maluku menahan tiga tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pada Dinas Perhubungan Kota Ambon.


Australia Darurat Karhutla

Australia Darurat Karhutla

Cuaca panas dan angin kencang yang melanda sejumlah negara bagian di Ausralia, Selasa (12/11) kemarin, sudah dalam kondisi katastrofe (bencana besar).


KPK Beber Dua Kasus Korupsi yang Jadi Perhatian Jokowi

KPK Beber Dua Kasus Korupsi yang Jadi Perhatian Jokowi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku tak bisa menerka kasus korupsi yang pernah dilaporkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke lembaga antirasuah.


Pencegahan Saja Tak Cukup bagi KPK

Pencegahan Saja Tak Cukup bagi KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru-baru ini merilis daftar kasus korupsi yang terjadi di 25 provinsi.


25 Provinsi Terlilit Korupsi

25 Provinsi Terlilit Korupsi

Ketua KPK Agus Rahardjo membeberkan daftar 25 provinsi di Indonesia yang memiliki kasus korupsi terbanyak berdasarkan data tahun 2004-2019.


KPK Mulai Garap wakil Bupati Lampung Utara

KPK Mulai Garap wakil Bupati Lampung Utara

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar penyidikan kasus dugaan suap proyek di Dinas PUPR dan Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara.


PNS Lampung Utara Dicecar KPK

PNS Lampung Utara Dicecar KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mendalami penyidikan kasus dugaan suap proyek di Dinas PUPR dan Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara.


ICW Minta MA Tolak PK Koruptor

ICW Minta MA Tolak PK Koruptor

Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Mahkamah Agung (MA) menolak pengajuan peninjauan kembali (PK) terpidana kasus korupsi.


Dokumen Munir Dibawa ke Ombudsman

Dokumen Munir Dibawa ke Ombudsman

Kontras akhirnya melaporkan dugaan maladministrasi kasus Munir ke Ombudsman RI, kemarin (5/11).


Penanganan Korupsi Obat AIDS di Kemenkes Lamban

Penanganan Korupsi Obat AIDS di Kemenkes Lamban

Kejaksaan Agung hingga kini belum menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan obat, vaksin dan perbekalan kesehatan tahun anggaran 2016.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!