Kriminal
Share this on:

Penyuap Bowo Segera Disidang

  • Penyuap Bowo Segera Disidang
  • Penyuap Bowo Segera Disidang

JAKARTA - Perkara dugaan suap pelayaran untuk distribusi pupuk memasuki babak baru. Itu setelah penyidikan untuk tersangka Asty Winasti tuntas. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun telah melimpahkan berkas kasus dan tersangka ke penuntut umum.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pelimpahan tersangka yang menjabat marketing manager PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) tersebut dilakukan pada Jumat (24/5) lalu. Penyidikan untuk tersangka AST (Asty Winasti, Red) telah selesai, tegas Febri, kemarin (26/5).

Febri menjelaskan, ada 30 orang saksi yang diperiksa dalam penyidikan Asty. Saksi itu berasal dari berbagai unsur. Selain dari PT HTK, KPK juga memeriksa saksi dari pihak PT Pilog. Dari hasil pemeriksaan itu, dugaan bahwa Asty adalah penyuap anggota DPR Bowo Sidik Pangarso makin kuat.

Total suap terkait dengan kerjasama pelayaran antara PT HTK dan PT Pupuk Indonesia Logistik (Pilog) itu sebesar Rp311 juta dan USD 158 ribu. Uang itu diberikan kepada Bowo secara bertahap, yakni sejak Mei 2018 sampai 27 Maret 2019.

"Setelah pelimpahan tahap 2, JPU (jaksa penuntut umum, red) akan menyusun dakwaan sesuai dengan hasil penyidikan yang dilakukan," jelas mantan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) itu. Rencananya, sidang akan dilakukan di Pengadilan Tipikor Jakarta di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Sementara terkait perkembangan penyidikan suap dan gratifikasi Bowo, Febri menyebut pihaknya masih terus memeriksa para saksi. Beberapa hari lalu, KPK memeriksa anggota DPR dari Fraksi Golkar Eka Sastra dan Kasubdit DAK 1 pada Direktorat Perimbangan Daerah Kementerian Keuangan Sandy Firdaus.

"Dari kedua saksi tersebut, penyidik mendalami keterangan terkait penerimaan gratifikasi oleh tersangka BSP (Bowo Sidik Pangarso)," imbuh Febri.

Pada bagian lain, KPK sendiri telah selesai menghitung keseluruhan dana suap dan gratifikasi yang diduga diterima Anggota DPR RI Bowo Sidik Pangarso. Uang tersebut dimasukkan ke dalam amplop serta dikemas menggunakan 84 kardus dan dua kontainer plastik saat dilakukan penyitaan.

Bowo merupakan tersangka kasus dugaan suap kerja sama pendistribusian pupuk antaran PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) dan PT PILOG. Selain itu, Bowo juga ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi terkait jabatannya sebagai anggota DPR.

Sebelumnya, beredar kabar bahwa uang-uang tersebut digunakan Bowo untuk kepentingan kontestasi Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019. Untuk diketahui, Bowo kembali mencalonkan diri sebagai anggota legislatid dapil Jawa Tengah II yang meliputi wilayah Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, dan Kabupaten Demak.

Selain itu, KPK memutuskan akan memperpanjang penahan Bowo Sidik dan tersangka lain, Indung, selama 30 hari ke depan. Perpanjangan penahan itu akan dimulai sejak 27 Mei hingga 24 Juni 2019.

Kendati menjadi tersangka, perolehan suara Bowo di Pileg 2019 tembus di angka 10 ribu suara. Sekretaris Partai Golkar Kabupaten Kudus Ali Mukhlisin mengatakan, Bowo masih mendulang suara di tiga Kabupaten di dapil Jawa Tengah II. "Di Jepara ada sebanyak 2.400 suara, lalu di Demak ada 3.400 suara dan di Kabupaten Kudus ada sebanyak 4.200 suara," ungkap Febri.

Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan menerangkan, Bowo diduga menerima suap sebanyak tujuh kali dengan total Rp1,5 miliar dari PT HTK. Selain itu, Bowo juga diduga menerima gratifikasi terkait jabatannya sebagai anggota dewan senilai Rp6,5 miliar.

Atas perbuatannya, sebagai penerima suap dan gratifikasi, Bowo dan Indung disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sedangkan Asty, selaku pemberi, disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. (riz/ful/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Menanti Hasil Kerja TGPF Kasus Novel

Menanti Hasil Kerja TGPF Kasus Novel

Mabes Polri segera menyampaikan hasil investigasi dari Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) bentukan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.


DAK Kepulauan Meranti Diduga Jadi Bancakan Bowo

DAK Kepulauan Meranti Diduga Jadi Bancakan Bowo

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Bupati Kepulauan Meranti, Provinsi Riau Irwan Nasir, Kamis (11/7).


TGPF Kasus Novel Baswedan Beberkan Temuannya Pekan Depan

TGPF Kasus Novel Baswedan Beberkan Temuannya Pekan Depan

Anggota Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Nur Kholis menyatakan segera menyampaikan hasil kerja timnya ke publik.


Diperiksa KPK, Mendag Berhalangan Hadir

Diperiksa KPK, Mendag Berhalangan Hadir

Mendag Enggartiasto Lukita dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan penerimaan gratifikasi Anggota DPR, Bowo Sidik Pangarso.


Uang Rp173 Miliar Hasil Korupsi Diserahkan Polisi ke Kejaksaan

Uang Rp173 Miliar Hasil Korupsi Diserahkan Polisi ke Kejaksaan

Kasus korupsi pengadaan BBM high speed diesel (HSD) di PLN tahun anggaran 2010 akan segera dilimpahkan Polri ke Kejaksaan Agung.


Kasus Gratifikasi Bowo Seret Bupati Cantik

Kasus Gratifikasi Bowo Seret Bupati Cantik

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Bupati Minahasa Selatan Christiany Eugenia Paruntu.


Giliran Lelang Gula Kemendag Diperiksa

Giliran Lelang Gula Kemendag Diperiksa

KPK terus mengembangkan perkara dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat anggota DPR (nonaktif) Bowo Sidik Pangarso.


KPK Tahan Penyuap Bupati Lampung Tengah

KPK Tahan Penyuap Bupati Lampung Tengah

Kasus fee yang menyeret mantan Bupati Lampung Tengah Mustafa belum juga reda.


KPK Pastikan Penyidikan Sofyan Segera Tuntas

KPK Pastikan Penyidikan Sofyan Segera Tuntas

Lain dengan Karen Agustiawan, Dirut PT Pertamina Nicke Widyawati dibidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Jokowi-Prabowo Diyakini Bertemu Pekan Ini

Jokowi-Prabowo Diyakini Bertemu Pekan Ini

Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf meyakini pertemuan antara Jokowi dan Prabowo segera terealisasi.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!