Kriminal
Share this on:

Penyuap Bowo Segera Disidang

  • Penyuap Bowo Segera Disidang
  • Penyuap Bowo Segera Disidang

JAKARTA - Perkara dugaan suap pelayaran untuk distribusi pupuk memasuki babak baru. Itu setelah penyidikan untuk tersangka Asty Winasti tuntas. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun telah melimpahkan berkas kasus dan tersangka ke penuntut umum.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pelimpahan tersangka yang menjabat marketing manager PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) tersebut dilakukan pada Jumat (24/5) lalu. Penyidikan untuk tersangka AST (Asty Winasti, Red) telah selesai, tegas Febri, kemarin (26/5).

Febri menjelaskan, ada 30 orang saksi yang diperiksa dalam penyidikan Asty. Saksi itu berasal dari berbagai unsur. Selain dari PT HTK, KPK juga memeriksa saksi dari pihak PT Pilog. Dari hasil pemeriksaan itu, dugaan bahwa Asty adalah penyuap anggota DPR Bowo Sidik Pangarso makin kuat.

Total suap terkait dengan kerjasama pelayaran antara PT HTK dan PT Pupuk Indonesia Logistik (Pilog) itu sebesar Rp311 juta dan USD 158 ribu. Uang itu diberikan kepada Bowo secara bertahap, yakni sejak Mei 2018 sampai 27 Maret 2019.

"Setelah pelimpahan tahap 2, JPU (jaksa penuntut umum, red) akan menyusun dakwaan sesuai dengan hasil penyidikan yang dilakukan," jelas mantan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) itu. Rencananya, sidang akan dilakukan di Pengadilan Tipikor Jakarta di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Sementara terkait perkembangan penyidikan suap dan gratifikasi Bowo, Febri menyebut pihaknya masih terus memeriksa para saksi. Beberapa hari lalu, KPK memeriksa anggota DPR dari Fraksi Golkar Eka Sastra dan Kasubdit DAK 1 pada Direktorat Perimbangan Daerah Kementerian Keuangan Sandy Firdaus.

"Dari kedua saksi tersebut, penyidik mendalami keterangan terkait penerimaan gratifikasi oleh tersangka BSP (Bowo Sidik Pangarso)," imbuh Febri.

Pada bagian lain, KPK sendiri telah selesai menghitung keseluruhan dana suap dan gratifikasi yang diduga diterima Anggota DPR RI Bowo Sidik Pangarso. Uang tersebut dimasukkan ke dalam amplop serta dikemas menggunakan 84 kardus dan dua kontainer plastik saat dilakukan penyitaan.

Bowo merupakan tersangka kasus dugaan suap kerja sama pendistribusian pupuk antaran PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) dan PT PILOG. Selain itu, Bowo juga ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi terkait jabatannya sebagai anggota DPR.

Sebelumnya, beredar kabar bahwa uang-uang tersebut digunakan Bowo untuk kepentingan kontestasi Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019. Untuk diketahui, Bowo kembali mencalonkan diri sebagai anggota legislatid dapil Jawa Tengah II yang meliputi wilayah Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, dan Kabupaten Demak.

Selain itu, KPK memutuskan akan memperpanjang penahan Bowo Sidik dan tersangka lain, Indung, selama 30 hari ke depan. Perpanjangan penahan itu akan dimulai sejak 27 Mei hingga 24 Juni 2019.

Kendati menjadi tersangka, perolehan suara Bowo di Pileg 2019 tembus di angka 10 ribu suara. Sekretaris Partai Golkar Kabupaten Kudus Ali Mukhlisin mengatakan, Bowo masih mendulang suara di tiga Kabupaten di dapil Jawa Tengah II. "Di Jepara ada sebanyak 2.400 suara, lalu di Demak ada 3.400 suara dan di Kabupaten Kudus ada sebanyak 4.200 suara," ungkap Febri.

Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan menerangkan, Bowo diduga menerima suap sebanyak tujuh kali dengan total Rp1,5 miliar dari PT HTK. Selain itu, Bowo juga diduga menerima gratifikasi terkait jabatannya sebagai anggota dewan senilai Rp6,5 miliar.

Atas perbuatannya, sebagai penerima suap dan gratifikasi, Bowo dan Indung disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sedangkan Asty, selaku pemberi, disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. (riz/ful/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Enam Polisi Harus Dibawa ke Pengadilan Umum

Enam Polisi Harus Dibawa ke Pengadilan Umum

Enam anggota Polres Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) menjalani proses sidang disiplin. Mereka disidang karena melanggar standar operasional prosedur (SOP).


Kasus Dugaan Suap Jaksa Kajati Jakarta Segera Disidangkan

Kasus Dugaan Suap Jaksa Kajati Jakarta Segera Disidangkan

Kasus dugaan suap perkara yang membelit Asisten Pidana Umum (Aspidum) Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Agus Winoto segera masuk persidangan.


Enam Polisi Pembawa Senpi Demo Kendari Segera Disidang

Enam Polisi Pembawa Senpi Demo Kendari Segera Disidang

Tim Investigasi Polri masih mendalami tewasnya dua mahasiswa Universitas Halu Oleo, Kendari, Sultra, Randi dan M Yusuf saat demo menolak RUU KPK dan RUU KUHP di


Bupati Cantik Ogah Dikaitkan dengan Gratifikasi Bowo Sidik

Bupati Cantik Ogah Dikaitkan dengan Gratifikasi Bowo Sidik

Bupati Minahasa Selatan Christiany Eugenia Tetty Paruntu ogah dikaitkan dengan Wakil Ketua Komisi VI DPR Bowo Sidik Pangarso.


Menristek Minta Penembak Mahasiswa Segera Ditangkap

Menristek Minta Penembak Mahasiswa Segera Ditangkap

Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir meminta polisi segera menangkap pelaku penembakan mahasiswa yang sedang demonstras


KPK Siap Garap Korupsi Reklamasi dan Pulau-pulau Kecil

KPK Siap Garap Korupsi Reklamasi dan Pulau-pulau Kecil

Tim Satuan Tugas Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Satgas Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menggarap kasus-kasus pelanggaran reklamasi pe


Penguatan Peran Negara Bisa Tangkal Radikalisme di Sekolah

Penguatan Peran Negara Bisa Tangkal Radikalisme di Sekolah

Radikalisme telah masuk ke Institusi pendidikan. Dalam hal ini negara harus segera bertindak untuk menetralisir generasi penerus bangsa terpapar dari doktrin ra


Kejagung Segera Tetapkan Tersangka Korupsi Bank Syariah Mandiri

Kejagung Segera Tetapkan Tersangka Korupsi Bank Syariah Mandiri

Kejaksaan Agung terus membidik pihak-pihak yang paling bertanggung jawab dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas pembiayaan PT Bank Syariah Mandiri.


Dua Sopir Jadi Tersangka, Pemilik Dump Truk Maut Harus Dipanggil

Dua Sopir Jadi Tersangka, Pemilik Dump Truk Maut Harus Dipanggil

Polisi segera memeriksa pemilik dump truk maut penyebab tabrakan beruntun yang menewaskan delapan orang di Tol Cipularang, Senin (2/9) lalu.


Kasus Korupsi Dana Pendidikan Kendal dan Pekalongan Segera Disidangkan

Kasus Korupsi Dana Pendidikan Kendal dan Pekalongan Segera Disidangkan

Kasus dugaan korupsi dana pendidikan di Kabupaten Kendal dan Pekalongan, Jawa Tengah senilai Rp8,5 miliar segera dilimpahkan ke Pengadilan untuk disidangkan.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!