Kriminal
Share this on:

Perkara Situng, 02 Klaim Cukup Bukti

  • Perkara Situng, 02 Klaim Cukup Bukti
  • Perkara Situng, 02 Klaim Cukup Bukti

**JAKARTA ** - Para pihak yang bersengketa atas hasil pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK) akan beradu bukti pekan depan. Diawali dengan mendengarkan jawaban termohon dan keterangan pihak terkait serta Bawaslu Selasa mendatang (18/6). Para pihak pun yakin bahwa argumentasi yang dimiliki begitu kuat untuk dipertimbangkan oleh majelis hakim.

Tim kuasa hukum capres 02 menyatakan memiliki cukup bukti atas dalil-dalil kecurangan capres 01 maupun KPU dalam penyelenggaraan pilpres. "Ada sekian mobil boks bukti-bukti yang kami siapkan. Kalau itu mau diverifikasi, pada saatnya akan kami ajukan," terang Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Priyo Budi Santoso seusai diskusi di bilangan Jakarta Pusat, kemarin (16/6).

Menurut dia, bukti dan fakta kecurangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) tersebut sudah terangkum dalam dokumen-dokumen yang ada. Data itu nanti juga dikuatkan oleh saksi-saksi yang sudah disiapkan BPN.

Karena itulah, salah satu tuntutan capres 02 adalah pemungutan suara ulang di seluruh atau sebagian wilayah Indonesia. Khususnya di zona-zona yang didalilkan terjadi kecurangan. Antara lain, Jatim, Jateng, Jabar, Banten, DKI Jakarta, Sulsel, Sumut, Sumsel, dan Papua. "Kami mencatat, ada fakta-fakta penggelembungan suara," lanjut pria yang juga Sekjen Partai Berkarya itu.

Situng juga menjadi sorotan. Menurut anggota tim kuasa hukum capres 02 Teuku Nasrullah, Situng adalah cerminan hitung manual. "Seharusnya tidak boleh ada disclaimer yang justru dapat mendelegitimasi aturan yang mengatur keberadaan Situng," terangnya.

Selain itu, Situng yang notabene menggunakan teknologi belum selesai kendati hitung manual telah tuntas. Menurut dia, Situng yang dibuat terbuka oleh KPU membuat pihak ketiga bisa masuk dan mengutak-atik data. "Sistem itu seharusnya bersifat tertutup guna menjamin keamanan data," tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi menyatakan bahwa dalil mengenai Situng yang curang tidak muncul di petitum. Pemohon malah meminta MK membatalkan perolehan suara hasil rekapitulasi manual. Padahal, yang mendapat tudingan direkayasa adalah Situng. "Ini namanya nggak nyambung," ucap dia kemarin.

Menurut Pramono, pemohon berupaya menyambungkan Situng dengan rekap manual lewat sebuah asumsi bahwa Situng direkayasa sedemikian rupa oleh KPU agar sesuai dengan hasil rekap manual. Asumsi itu, menurut Pramono, tidak tepat. Sebab, Situng dan penghitungan manual memiliki alur yang berbeda.

Selain itu, Situng ditampilkan apa adanya. Sedangkan rekap manual dilakukan secara berjenjang. Dimungkinkan adanya perbaikan saat rekap berjenjang jika ditemukan kesalahan hitung di C1. Karena itulah, di beberapa tempat muncul rekomendasi panwascam atau Bawaslu untuk penghitungan ulang, bahkan pemungutan suara ulang.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini angkat bicara soal dalil-dalil pemohon. Menurut dia, sengketa di MK lebih menunjukkan pertarungan antara sesama kontestan. Bukan antara kontestan dan penyelenggara pemilu. (lut/byu/zul/ful)


Berita Sejenis

BNN Musnahkan Ganja, Sabu dan Ekstasi di Aceh

BNN Musnahkan Ganja, Sabu dan Ekstasi di Aceh

Badan Narkotika Nasional (BNN) memusnahkan barang bukti narkoba berupa 338 Kg ganja kering, 52 Kg sabu, dan 22.766 butir pil ekstasi.


Judul Majalah Tempo Edisi Tim mawar dan Rusuh Sarinah Dianggap Beropini

Judul Majalah Tempo Edisi Tim mawar dan Rusuh Sarinah Dianggap Beropini

Perkara Majalah Tempo edisi Tim Mawar dan Rusuh Sarinah diharapkan selesai dengan keluarnya rekomendasi Dewan Pers.


Jaksa Terima Pelimpahan Berkas Kivlan Zen

Jaksa Terima Pelimpahan Berkas Kivlan Zen

Berkas perkara Kivlan Zein dalam kasus dugaan kepemilikan dugaan senjata api tengah akhirnya dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta.


Begini Alasan KPK Kembalikan Dua Jaksa ke Kejagung

Begini Alasan KPK Kembalikan Dua Jaksa ke Kejagung

KPK membantah melakukan pelimpahan kasus dugaan suap penanganan perkara pidana di PN Jakarta Barat ke Kejagung.


KPK Tetapkan Tiga Tersangka

KPK Tetapkan Tiga Tersangka

KPK menetapkan tiga tersangka terkait kasus dugaan suap penanganan perkara di PN Jakarta Barat tahun 2019.


Hakim Ikuti Bimtek, Putusan Jokdri Ditunda

Hakim Ikuti Bimtek, Putusan Jokdri Ditunda

Kemarin (27/6) harusnya terdakwa perusakan barang bukti Joko Driyono mendengarkan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum.


Hakim MK Rapat Senin sampai Kamis

Hakim MK Rapat Senin sampai Kamis

Majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutuskan perkara sengketa Pilpres 2019 paling lambat, Jumat (28/6) nanti.


Rutan KPK Masih Manusiawi

Rutan KPK Masih Manusiawi

Rutan KPK tidak overkapasitas seperti rutan-rutan lain, para tahanan masih memiliki ruang yang cukup untuk beraktivitas dalam sel.


Novel Dicecar Tentang Barang Bukti dan Kasus

Novel Dicecar Tentang Barang Bukti dan Kasus

Babak baru pengungkapan kasus penyiraman air keras kepada penyidik senior KPK Novel Baswedan dimulai, Kamis (20/6) kemarin.


Giliran Lelang Gula Kemendag Diperiksa

Giliran Lelang Gula Kemendag Diperiksa

KPK terus mengembangkan perkara dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat anggota DPR (nonaktif) Bowo Sidik Pangarso.



Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!