Kriminal
Share this on:

Perkembangan Kasus Pelanggaran HAM Brimob Dipertanyakan

  • Perkembangan Kasus Pelanggaran HAM Brimob Dipertanyakan
  • Perkembangan Kasus Pelanggaran HAM Brimob Dipertanyakan

**JAKARTA ** - Kelanjutan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan oknum Brimob saat menangani kerusuhan 21-22 Mei dipertanyakan Amnesty Internasional Indonesia. Mereka ingin mengetahui sejauh mana kasus tersebut berjalan.

Sembilan anggota Amnesty Internasional Indonesia datang ke POlda Metro Jaya dan menemui Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Gatot Eddy Pramono dan jajarannya, Selasa (9/7). Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Usman Hamid mengatakan, pertemuannya dengan Polda Metro Jaya terkait perkembangan kasus dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oknum Brimob di kerusuhan 21-22 Mei.

"Tujuannya kami menindaklanjuti pertemuan sebelumnya bersama dengan Kapolda. Saya datang bersama tim Amnesty yang ikut dalam verifikasi temuan-temuan Amnesty di insiden kekerasan 21-23 Mei," kata Usman Hamid di Polda Metro Jaya, Selasa (9/7) kemarin.

Menurut Usman, pembahasan terkait dugaan pelanggaran HAM yang terjadi, pada 21-22 Mei, khususnya penganiayaan yang dilakukan anggota polisi terhadap warga masyarakat sipil. "Hasil temuan kami dalam peristiwa itu, ada sekitar 6 sampai 7 peristiwa kekerasan dilakukan anggota kepolisian. Tapi kami apresiasi polisi yang responsif dan langsung memprosesnya dengan pemeriksaan terhadap sejumlah anggota Brimob, sejak 26-28 Juni, dan 1 Juli disidangkan. Menurut kami, ini sebagai satu langkah awal yang sangat positif," ungkapnya.

Namun demikian, selain insiden kekerasan di Kampung Bali, apakah Polri juga melakukan pengusutan secara internal terhadap insiden kekerasan yang dilakukan anggotanya di tempat lainnya dalam peristiwa yang sama, yaitu kerusuhan.

Berdasarkan temuan Amnesty, setidaknya ada empat lokasi kejadian penyiksaan pada kerusuhan 21-23 Mei lalu. Pihaknya juga mempunyai dokumentasi. Kasus penganiayaan tersebut terjadi di depan Fave Hotel, perempatan lampu merah Wahid Hasyim, dan depan halte APR/BPN.

"Pak Kapolda, menyampaikan selain mengambil langkah-langkah memeriksa anggota polisi yang melanggar hukum dalam kasus insiden Kampung Bali, pihak polisi juga sedang mengusut dan mengambil tindakan terhadap anggota lain di peristiwa kekerasan lainnya," terangnya.

Selain itu, Usman mengatakan, pihaknya juga mendukung Polri atas tindakan tegas terhadap para pelaku penyerangan yang ditujukan ke sejumlah pihak dan kepolisian, yaitu perusakan Asrama Brimob dan propertinya.

"Tindakan-tindakan kriminal semacam itu tentu saja harus ditindak tegas Polri. Dan kami mendukung tindakan tegas. Polri telah bekerja profesional mengusutnya," tuturnya.

"Termasuk membidik orang-orang yang diduga mengatur kerusuhan atau yang merencanakan untuk mendorong eskalasi kerusuhan. Kami ingin mendorong, agar kepolisian tidak pandang bulu di dalam mengusut perkara ini sampai tuntas sampai dibawa ke pengadilan," tambahnya.

Di tempat yang sama, Peneliti Amnesty Internasional Indonesia Afifah Nababan mengatakan pihaknya juga ingin melakukan advokasi terhadap seseoorang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kerusuhan.

"Kami ketahui, ada sejumlah orang yang masih berstatus tersangka. Tapi ada satu nama yang saat ini sedang kami advokasi atas nama Jufriyanto. Nama ini sedang diskusikan dengan Polda apakah bisa dia diberikan hak-haknya," ujar Afifah.

"Kebetulan kami kuasa hukumnya, dan kami ketahui sampai saat ini berkas perkara dilimpahkan ke Kejati, dan penting untuknya diberikan haknya untuk mendapatkan pembelaan hukumnya, karena yang bersangkutan sudah tersangka," sambungnya.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono mengatakan kedatangan tim Amnesty menjadi langkah yang baik untuk tetap menjalin komunikasi berkaitan dengan temuan-temuan, dan langkah apa yang sudah dilakukan polisi. "Jadi, kita bisa seirama dan tidak ada peresepsi negatif," tutur Argo.

Adapun berkaitan dengan kasus kerusuhan, Argo mengungkapkan, polisi hingga kini sudah membentuk tim, dan sedang menjalankan tugasnya untuk lakukan penyelidikan bagaimana peristiwa itu terjadi, lalu apakah pada saat kejadian itu perusuh ini meninggal, serta mencari saksi.

"Untuk istilah perusuh itu tentu ditetapkan berdasarkan keterangan saksi. Dimana, ada saksi mengatakan dia disana danikut melempar atau melakukan kejahatan menyerang petugas. Dan ini sedang kita lakukan penyelidkan dengan bukti-bukti yang ada, baik itu keterangan temannya atau keterangan yang menyuruhnya," terang Argo.

"Bahkan, kita juga memeriksa CCTV yang ada disekitar lokasi. Intinya,itu semua akan dikumpulkan dan nanti kita sampaikan jika perusuh itu melakukan kerusuhan, berikut dengan bukti yang akan disampaikan juga," pungkasnya. (mhf/gw/zul/fin)


Berita Sejenis

Kasus Meikarta, KPK Bidik Tersangka Baru

Kasus Meikarta, KPK Bidik Tersangka Baru

Tidak hanya melakukan konfirmasi terhadap mantan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar terkait pembahasan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi di P


Jaksa Tahan Kivlan Zen di Rutan Guntur

Jaksa Tahan Kivlan Zen di Rutan Guntur

Tersangka kasus dugaan kepemilikan dugaan senjata api ilegal, Kivlan Zen ditahan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat di Rutan Gunt


Markus Nari Keberatan Dakwaan Jaksa

Markus Nari Keberatan Dakwaan Jaksa

Terdakwa kasus proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) Markus Nari kembali menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor, Rabu (21/8).


Terkait Rusuh Papua, Usut Aparat yang Bertindak Rasial

Terkait Rusuh Papua, Usut Aparat yang Bertindak Rasial

Kasus kekerasan yang melibatkan masyarakat Papua di Surabaya, Manokwari, dan beberapa tempat lainnya menyulut keprihatinan dari sejumlah pihak.


KPK Beberkan Konstruksi Perkara Suap Jogja

KPK Beberkan Konstruksi Perkara Suap Jogja

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tiga tersangka kasus dugaan suap terkait lelang proyek pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukima


PBB Diminta Selidiki Situasi HAM di Papua

PBB Diminta Selidiki Situasi HAM di Papua

Pemimpin negara di Pasifik mendesak Kantor Komisioner Tinggi untuk Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyelidiki situasi HAM yang memburuk di P


Masih Saja Koruptor Diberi Remisi

Masih Saja Koruptor Diberi Remisi

Pemberian remisi terhadap terpidana kasus korupsi disesalkan banyak kalangan.


Polri Harus Intropeksi dan Evaluasi Diri

Polri Harus Intropeksi dan Evaluasi Diri

Kasus tragis yang menimpa anggota Polri di sejumlah peristiwa menunjukan kinerja korps berbaju cokelat tersebut harus dievaluasi.


KPK Ungkap Suap Restitusi Pajak Perusahaan

KPK Ungkap Suap Restitusi Pajak Perusahaan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima tersangka terkait kasus dugaan suap restitusi pajak PT WAE (Wahana Auto Ekamarga).


Indonesia Tunggu Perkembangan Kasus Dugaan Pemerkosaan TKI di Malaysia

Indonesia Tunggu Perkembangan Kasus Dugaan Pemerkosaan TKI di Malaysia

Pemerintah Indonesia masih terus menunggu kepolisian Malaysia merampungkan penyelidikan kasus tenaga kerja Indonesia (TKI) yang diduga diperkosa



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!