Kriminal
Share this on:

Pertahankan Hukum Mati Gay, Brunei Surati Parlemen Eropa

  • Pertahankan Hukum Mati Gay, Brunei Surati Parlemen Eropa
  • Pertahankan Hukum Mati Gay, Brunei Surati Parlemen Eropa

Foto: bbc.com

** BANDAR SERI BEGAWAN** - Pemerintah Brunei Darussalam menyurati Parlemen Eropa sebagai upaya mempertahankan keputusannya dalam menjatuhkan hukuman mati terhadap hubungan seksual sesama jenis. Dalam sepucuk surat kepada Anggota Parlemen Eropa (MEP) tertanggal 15 April, perwakilan negara itu di UE menuliskan Brunei memberlakukan undang-undang sendiri untuk menjaga nilai-nilai tradisional, agama, budaya dan kesucian garis keturunan keluarga dan pernikahan.

Brunei, yang berpenduduk mayoritas Muslim dengan populasi sekitar 400 ribu, mulai menerapkan hukum syariah mulai 3 April 2019. Dalam aturan tersebut, Brunei menghukum sodomi, perzinahan dan pemerkosaan dengan hukuman mati, termasuk dengan melempari batu, dan pencurian dengan amputasi.

Dalam surat itu, Brunei menyerukan toleransi dan penghormatan atas kedaulatan dan nilai-nilainya. Brunei mengatakan, hukum syariah dan sistem hukum umum akan berjalan secara paralel untuk menjaga perdamaian dan ketertiban.

"Kriminalisasi perzinahan dan sodomi dilakukan untuk menjaga kesucian garis keturunan keluarga dan pernikahan umat Muslim, terutama perempuan. Dengan demikian pelanggaran itu tidak akan berlaku untuk non-Muslim kecuali tindakan perzinahan atau sodomi dilakukan dengan seorang Muslim," tulis isi surat tersebut.

Menurut Brunei, kematian dengan dilempari batu dan diamputasi memiliki ambang pembuktian yang sangat tinggi yang membutuhkan tidak kurang dari dua atau empat orang yang bermoral dan memiliki kesalehan tinggi sebagai saksi. "Mirip dengan sistem hukum umum, praduga tak bersalah dan proses hukum sangat ketat dianut dalam memastikan pengadilan yang adil," ujar surat itu.

Sebelumnya, Parlemen Eropa mengecam Brunei setelah surat itu muncul, mengadopsi sebuah resolusi mengutuk berlakunya KUHP Syariah yang terbelakang dan mendesak pihak berwenang Brunei untuk segera mencabutnya. Parlemen UE dalam sebuah pernyataan menyatakan hukum itu disahkan dengan dukungan.

Para anggota Parlemen juga meminta, Uni Eropa untuk mempertimbangkan pembekuan aset dan larangan visa di Brunei, dan untuk mencekal sembilan hotel yang dimiliki oleh Badan Investasi Brunei, termasuk The Dorchester di London dan The Beverley Hills Hotel di Los Angeles.

"Pemerintah Brunei mencoba mengecilkan kemunduran yang mengerikan, mengerikan untuk hak asasi manusia. Kami tak bisa mengecualikan kemungkinan bahwa mereka mulai menerapkan ini," kata Barbara Lochbihler, seorang anggota Parlemen dan penulis utama resolusi parlemen tersebut.

Federica Mogherini, perwakilan UE untuk urusan luar negeri, menambahkan hukuman itu tak bisa dibela. "Tidak ada kejahatan yang membenarkan amputasi atau penyiksaan, apalagi hukuman mati," katanya kepada Parlemen. (der/abc/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Situs Porno Terbesar di Dunia Terungkap

Situs Porno Terbesar di Dunia Terungkap

Petugas gabungan penegak hukum internasional yakni dari Amerika Serikat, Inggris, Korea Selatan, dan lainnya, mengungkap kasus pornografi anak terbesar.


16 Persen WNI di Malaysia Hadapi Hukuman Mati

16 Persen WNI di Malaysia Hadapi Hukuman Mati

Amnesti Internasional Malaysia (AIM) mencatat Warga Negara Indonesia (WNI) menjadi warga asing kedua terbanyak, yang menghadapi hukuman mati di Malaysia.


Dua Pembunuh Sopir Taksi Online di Garut Divonis Mati

Dua Pembunuh Sopir Taksi Online di Garut Divonis Mati

Hakim Pengadilan Negeri (PN) Garut menjatuhkan hukuman mati kepada dua terdakwa pembunuh sopir taksi online, Do (33) dan Ja (33).


Jelang Pelantikan, Komplek Parlemen Dijaga 30 Ribu TNI-Polri

Jelang Pelantikan, Komplek Parlemen Dijaga 30 Ribu TNI-Polri

Kurang lebih 30 ribu personel gabungan TNI dan Polri untuk mengamankan prosesi pelantikan Presiden dan Wakil Presiden.


Sayangkan Cuitan Istri Prajurit, Hukum Tetap akan Junjung Perempuan

Sayangkan Cuitan Istri Prajurit, Hukum Tetap akan Junjung Perempuan

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menyayangkan perilaku para istri prajurit TNI yang mengunggah postingan nyinyir.


Hukuman Mati Akan Ditinjau Ulang

Hukuman Mati Akan Ditinjau Ulang

Rencana pemerintah merevisi hukuman mati bergulir. Poinnya, narapidana bakal diberikan jangka waktu tertentu sebelum dihukum mati.


Pemerintah Kawal Kasus Hukum Veby di Hongkong

Pemerintah Kawal Kasus Hukum Veby di Hongkong

Pemerintah melalui Kemenlu berjanji, akan tetap mengawal perihal kasus tertembaknya seorang wartawati Indonesia, Veby Mega Indah di Hongkong.


IPB Minta Proses Hukum yang Adil dan Transparan

IPB Minta Proses Hukum yang Adil dan Transparan

Institut Pertanian Bogor (IPB) mengharapkan, jalannya proses hukum dosen IPB berinisial AB, berjalan secara akuntabel dan adil sesuai kaidah yang berlaku.


Kejaksaan Terima 7 Berkas Perkara Koporasi Penyebab Karhutla

Kejaksaan Terima 7 Berkas Perkara Koporasi Penyebab Karhutla

Gerak cepat aparat hukum memroses kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Saat ini Kejaksaan telah menerima 7 berkas perkara atasnama korporasi dan 159 berk


Tembak Mati 4 KKB, Mabes Polri Apresiasi Polda Aceh

Tembak Mati 4 KKB, Mabes Polri Apresiasi Polda Aceh

Baku tembak antara Polri dan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Aceh terjadi di Jalan Raya Medan-Banda Aceh, Gampong Keude, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pi



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!