Kriminal
Share this on:

Pertahankan Hukum Mati Gay, Brunei Surati Parlemen Eropa

  • Pertahankan Hukum Mati Gay, Brunei Surati Parlemen Eropa
  • Pertahankan Hukum Mati Gay, Brunei Surati Parlemen Eropa

Foto: bbc.com

** BANDAR SERI BEGAWAN** - Pemerintah Brunei Darussalam menyurati Parlemen Eropa sebagai upaya mempertahankan keputusannya dalam menjatuhkan hukuman mati terhadap hubungan seksual sesama jenis. Dalam sepucuk surat kepada Anggota Parlemen Eropa (MEP) tertanggal 15 April, perwakilan negara itu di UE menuliskan Brunei memberlakukan undang-undang sendiri untuk menjaga nilai-nilai tradisional, agama, budaya dan kesucian garis keturunan keluarga dan pernikahan.

Brunei, yang berpenduduk mayoritas Muslim dengan populasi sekitar 400 ribu, mulai menerapkan hukum syariah mulai 3 April 2019. Dalam aturan tersebut, Brunei menghukum sodomi, perzinahan dan pemerkosaan dengan hukuman mati, termasuk dengan melempari batu, dan pencurian dengan amputasi.

Dalam surat itu, Brunei menyerukan toleransi dan penghormatan atas kedaulatan dan nilai-nilainya. Brunei mengatakan, hukum syariah dan sistem hukum umum akan berjalan secara paralel untuk menjaga perdamaian dan ketertiban.

"Kriminalisasi perzinahan dan sodomi dilakukan untuk menjaga kesucian garis keturunan keluarga dan pernikahan umat Muslim, terutama perempuan. Dengan demikian pelanggaran itu tidak akan berlaku untuk non-Muslim kecuali tindakan perzinahan atau sodomi dilakukan dengan seorang Muslim," tulis isi surat tersebut.

Menurut Brunei, kematian dengan dilempari batu dan diamputasi memiliki ambang pembuktian yang sangat tinggi yang membutuhkan tidak kurang dari dua atau empat orang yang bermoral dan memiliki kesalehan tinggi sebagai saksi. "Mirip dengan sistem hukum umum, praduga tak bersalah dan proses hukum sangat ketat dianut dalam memastikan pengadilan yang adil," ujar surat itu.

Sebelumnya, Parlemen Eropa mengecam Brunei setelah surat itu muncul, mengadopsi sebuah resolusi mengutuk berlakunya KUHP Syariah yang terbelakang dan mendesak pihak berwenang Brunei untuk segera mencabutnya. Parlemen UE dalam sebuah pernyataan menyatakan hukum itu disahkan dengan dukungan.

Para anggota Parlemen juga meminta, Uni Eropa untuk mempertimbangkan pembekuan aset dan larangan visa di Brunei, dan untuk mencekal sembilan hotel yang dimiliki oleh Badan Investasi Brunei, termasuk The Dorchester di London dan The Beverley Hills Hotel di Los Angeles.

"Pemerintah Brunei mencoba mengecilkan kemunduran yang mengerikan, mengerikan untuk hak asasi manusia. Kami tak bisa mengecualikan kemungkinan bahwa mereka mulai menerapkan ini," kata Barbara Lochbihler, seorang anggota Parlemen dan penulis utama resolusi parlemen tersebut.

Federica Mogherini, perwakilan UE untuk urusan luar negeri, menambahkan hukuman itu tak bisa dibela. "Tidak ada kejahatan yang membenarkan amputasi atau penyiksaan, apalagi hukuman mati," katanya kepada Parlemen. (der/abc/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Lepaskan Syafrudin Temenggung, Keputusan MA Terus Ditentang

Lepaskan Syafrudin Temenggung, Keputusan MA Terus Ditentang

Keputusan Mahkamah Agung (MA) yang melepaskan mantan Kepala BPPN Syafruddin Temenggung dari segala tuntutan hukum berbuntut panjang.


Bayar Diyat Rp15,2 Miliar, TKI Bebas dari Hukuman Pancung

Bayar Diyat Rp15,2 Miliar, TKI Bebas dari Hukuman Pancung

Seorang tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Majalengka, Ety binti Toyib Anwar, berhasil terbebas dari hukuman mati di Arab Saudi.


Kasus Hukum Rizieq Jangan Diartikan Sebagai Penghalang

Kasus Hukum Rizieq Jangan Diartikan Sebagai Penghalang

Polri dituding sebagai salah satu 'portal' atau penghalang kepulangan Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab ke Indonesia.


Permohonan Tim Hukum Prabowo-Sandi ke MA Bukan Kasasi

Permohonan Tim Hukum Prabowo-Sandi ke MA Bukan Kasasi

Tim Hukum Prabowo-Sandi menyangkal membuat permohonan kasasi ke Mahkamah Agung (MK).


Kwik Kian Gie Digarap KPK

Kwik Kian Gie Digarap KPK

Kendati mantan Kepala BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung telah lepas dari tuntutan hukum, tak membuat KPK bergeming.


ICW: MA Pertontonkan Dagelan Hukum

ICW: MA Pertontonkan Dagelan Hukum

Putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang melepaskan Syafruddin Arsyad Temenggung dari Rutan KPK mendapat kecaman dari sejumlah kalangan.


Hadapi Sidang PHPU Pileg, KPU Dikawal Lima Firma Hukum

Hadapi Sidang PHPU Pileg, KPU Dikawal Lima Firma Hukum

Kemarin, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyerahkan surat jawaban ke Mahkamah Konstitusi (MK).


Jokdri Siapkan Argumentasi Hukum untuk Patahkan Tuntutan JPU

Jokdri Siapkan Argumentasi Hukum untuk Patahkan Tuntutan JPU

Sidang pembacaan tuntutan terhadap mantan Plt Ketua Umum PSSI Joko Driyono akhirnya digelar di PN Jakarta Selatan, kemarin (4/7).


Malaysia Tenggelamkan Kapal Pencuri ikan

Malaysia Tenggelamkan Kapal Pencuri ikan

Pemerintah Malaysia nampaknya bakal mengikuti langkah hukum seperti Indonesia, dengan memberlakukan sanksi menenggelamkan kapal nelayan.


Investigasi Kematian Gajah Sumatera Harus Transparan

Investigasi Kematian Gajah Sumatera Harus Transparan

Direktur PT Lestari Astri Jaya (LAJ) Meizani Irmadhiany menegaskan gajah Sumateria yang mati di area konsesi lahan di Desa Semambu, Jambi, bukan karena bahan ki



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!