Kriminal
Share this on:

Pimpinan KPK Harus Ada Polisi dan Jaksanya

  • Pimpinan KPK Harus Ada Polisi dan Jaksanya
  • Pimpinan KPK Harus Ada Polisi dan Jaksanya

JAKARTA - Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Pansel Capim) KPK periode 2019-2023 diingatkan agar memilih pimpinan KPK yang memenuhi unsur penyidikan dan penuntutan. Hal ini sesuai UU KPK. Bahkan, pimpinan KPK periode 2015-2019 saat ini terindikasi melanggar UU. Karenatidak memenuhi unsur polisi dan jaksa.

"Pesan saya untuk Ibu Yenti sebagai ketua Pansel Capim KPK agar benar-benar teliti dalam memilih pimpinan KPK. Jangan sampai melanggar undang-undang," tegas Antasari Azhar di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/7) kemarin.

Menurut Antasari, berdasarkan amanah pasal 21 ayat 5 UU No. 30 tahun 2002 tentang KPK, formasi pimpinan KPK harus memenuhi unsur penyidikan dan penuntutan. Artinya pimpinan KPK harus ada unsur polisi sebagai penyidik dan jaksa sebagai penuntut.

Seperti diketahui, pimpinan KPK periode 2014-2019 saat ini terdiri dari, Agus Raharjo (ahli pengadaan barang/jasa), Alexander Marwata (hakim tipikor), Saut Situmorang (staf ahli BIN), Laode Muhammad Syarif (akademisi), dan Basaria Panjaitan (polisi).

"Apakah dari lima pimpinan KPK saat ini ada unsur jaksa? Nggak ada. Berarti ada pelanggaran undang-undang. UU KPK mengamanahkan dari lima orang pimpinan KPK harus ada unsur penyidikan dan penuntutan. Kalau ada komentar di ruang publik yang menyebut, tidak perlu memasukkan unsur polisi dan jaksa, jangan dihiraukan. Karena ini bisa menjebak Palsel Capim KPK untuk melanggar undang-undang," tuturnya. Mantan jaksa ini meminta agar Pansel Capim KPK tidak lagi mengulangi kekeliruan pemilihan formasi pimpinan KPK periode 2015-2019.

Sementara itu, anggota Komisi III DPR RI Trimedya Panjaitan mengatakan calon pimpinan KPK periode 2019-2023 sebaiknya menjalani uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI periode 2014-2019 sebelum 30 September 2019. Sebab pada Oktober 2019, akan terjadi pergantian periode tugas anggota DPR RI.

"Anggota DPR RI yang saat ini masih bertugas lebih memahami situasi dan seluk-beluk KPK. Sehingga lebih baik dilakukan uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan KPK saat ini. Komisi III yang bermitra dengan KPK, telah menjalin kemitraan selama lima tahun, Sehingga memahami posisi KPK," ujar Trimedya.

Politisi PDIP ini menjelaskan, apabila calon pimpinan KPK dipilih oleh DPR RI periode mendatang, mereka baru mulai bekerja pada Oktober 2019. Sehingga baru beradaptasi di DPR RI. "Pemilihan pimpinan KPK lebih cepat lebih baik. Sehingga pimpinan KPK terpilih dapat mempersiapkan diri," terangnya.

Dia berharap Presiden Joko Widodo dapat segera memproses daftar calon pimpinan KPK yang diserahkan oleh Pansel ke Presiden. Dengan begitu, bisa cepat diproses di DPR RI. Dia berpendapat agar KPK ke depan bekerja lebih profesional dan mengutamakan pencegahan.

"KPK diharapkan solid sebagai lembaga. Tidak ada lagi klik-klik anatar penyidik. Seperti penyidik dari polisi, kejaksaan, dan penyidik independen. Selain itu, KPK harus miliki sasaran yang jelas. Tugas KPK bukan hanya OTT. Tetapi KPK harus banyak melakukan pencegahan," tukasnya.

Ketua Pansel Capim KPK, Yenti Garnasih mengatakan Pansel Capim KPK menjadwalkan akan menyerahkan daftar nama capim KPK hasil seleksi kepada Presiden Joko Widodo, pada 2 September 2019. "Dengan menyerahkan daftar nama capim KPK kepada Presiden pada awal September, maka Presiden masih memiliki waktu untuk menyerahkannya ke DPR RI sebelum akhir bulan September atau setelah September. Soal Capim KPK akan fit and proper test dan dipilih oleh DPR RI periode saat ini atau DPR RI periode berikutnya, kami menyerahkannya pada keputusan Presiden," ujar Yenti Garnasih.

Dia berjanji, Pansel akan bekerja secepatnya dan kemudian menyerahkan daftar nama Capim KPK hasil seleksi kepada Presiden. Pansel akan menseleksi calon pimpinan KPK dalam beberapa tahapan hingga terseleksi menjadi 10 nama.

"Sebanyak 10 nama Capim KPK itu yang akan diserahkan kepada Presiden. Kemudian Presiden akan mengirimkannya ke DPR RI untuk dilakukan fit and proper test. Selanjutnya dipilih menjadi lima nama untuk pimpinan KPK," pungkasnya. (rh/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Deddy Mizwar Dicecar KPK Soal RDTR Bekasi

Deddy Mizwar Dicecar KPK Soal RDTR Bekasi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar) Deddy Mizwar.


Kapolsek Dipecat usai Kirim Miras ke Mahasiswa Papua

Kapolsek Dipecat usai Kirim Miras ke Mahasiswa Papua

Seorang Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) di Bandung, Jawa Barat terpaksa harus dinonaktifkan dari jabatannya.


Larangan Mantan Koruptor Nyalaon Pilkada Harus Berhasil

Larangan Mantan Koruptor Nyalaon Pilkada Harus Berhasil

Komisi Pemilihan Umum (KPU) tengah mengupayakan pembahasan mengenai revisi Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.


Kasus Meikarta, KPK Bidik Tersangka Baru

Kasus Meikarta, KPK Bidik Tersangka Baru

Tidak hanya melakukan konfirmasi terhadap mantan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar terkait pembahasan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi di P


Polri Pastikan Tindak Tegas Pelaku Rasisme

Polri Pastikan Tindak Tegas Pelaku Rasisme

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta aparat penegak hukum, khususnya Polri menindak tegas para pelaku rasisme, terutama yang terjadi di Malang dan Surabaya.


Tujuh Pejabat Pemprov Kepri Digarap KPK

Tujuh Pejabat Pemprov Kepri Digarap KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa tujuh pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri), Kamis (22/8).


Dicurigai Jadi ajang Pemerasan, TP4 Kejaksaan Diminta Bubar

Dicurigai Jadi ajang Pemerasan, TP4 Kejaksaan Diminta Bubar

Masyatakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mendesak Jaksa Agung HM Prasetyo untuk membubarkan TP4 dan TP4D.


Kapan Tim Siber Polri Tangkap Penyebar Hoaks Soal Mahasiswa Papua?

Kapan Tim Siber Polri Tangkap Penyebar Hoaks Soal Mahasiswa Papua?

Tim Siber Bareskrim Polri belum juga berhasil menangkap pemilik akun media sosial (medsos) yang menyebarkan hoaks, terkait insiden mahasiswa Papua di Malang dan


Terjaring OTT, Jaksa Akan langsung Dipecat

Terjaring OTT, Jaksa Akan langsung Dipecat

Kejaksaan Agung (Kejagung) menyerahkan Jaksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Surakarta nonaktif Satriawan Sulaksono kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Papua Kembali Panas, 45 Orang Damankan

Papua Kembali Panas, 45 Orang Damankan

Kondisi Bumi Cendrawasih, Papua kembali memanas dan mencekam, Rabu (21/8). Kini rusuh meluas ke Mimika dan Fakfak.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!