Kriminal
Share this on:

Pimpinan KPK Tidak Harus dari Institusi Tertentu

  • Pimpinan KPK Tidak Harus dari Institusi Tertentu
  • Pimpinan KPK Tidak Harus dari Institusi Tertentu

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tidak ada ketentuan yang mengatur pimpinan KPK berasal dari unsur perwakilan institusi tertentu. Yang ada, justru aturan mengenai unsur pimpinan yang berasal dari kalangan pejabat pemerintah dan masyarakat.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menerangkan, aturan tersebut tertuang dalam Pasal 43 ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal tersebut kembali diuraikan dalam penjelasan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Isinya, "Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri dari 5 (lima) orang yang merangkap sebagai anggota yang semuanya adalah pejabat negara. Pimpinan tersebut terdiri atas unsur pemerintah dan unsur masyarakat sehingga sistem pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi tetap melekat pada Komisi Pemberantasan Korupsi."

"Dari dua UU tersebut kita memahami bahwa unsur yang diwajibkan sebagai pimpinan KPK adalah unsur pemerintah dan masyarakat, jadi tidak ada ketentuan yang mewajibkan unsur perwakilan institusi tertentu," kata Febri kepada wartawan, Minggu (21/7).

Apalagi, kata dia, undang-undang mengatur agar proses seleksi dilakukan secara transparan dan melibatkan keikutsertaan masyarakat serta melalui uji kelayakan di DPR berdasarkan hasil panitia seleksi yang dibentuk Presiden RI. KPK pun kata dia, mengharapkan proses seleksi tersebut tetap mengacu pada aturan hukum yang berlaku sehingga tidak ada bias-bias pemahaman sejak awal.

"Jangan sampai ada kesan "penjatahan" dalam kursi pimpinan KPK karena tugas yang akan dilakukan di KPK nantinya tidak akan terpengaruh pada keterwakilan tersebut. Fokus KPK adalah agar dapat menjalankan lima tugas yang diberikan UU secara maksimal, yaitu koordinasi, supervisi, penindakan, pencegahan, dan monitoring," ucap Febri.

Selain itu, kata dia, KPK juga mengharapkan keseimbangan gender juga menjadi perhatian dalam proses seleksi pimpinan KPK ini. Apalagi, ungkap dia, KPK selama ini cukup intens membangun gerakan antikorupsi bersama jaringan-jaringan perempuan, yaitu Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) dan Perempuan Indonesia Antikorupsi (PIA).

"Serta organisasi lain dari unsur masyarakat, akademisi, Polwan, anggota TNI, Kepala Daerah hingga bidan dan tenaga kesehatan di pelosok-pelosok daerah yang fokus dengan semangat pemberantasan korupsi," ujar Febri.

Senada dengan Febri, Ketua Wadah Pegawai (WP) KPK Yudi Purnomo meminta tim panitia seleksi (pansel) KPK supaya tidak melakukan pembagian-bagian kursi calon pimpinan KPK. Dia menegaskan, komisi antirasuah tersebut merupakan lembaga yang independen.

"Kemarin saya sampaikan pansel tidak ada jatah-jatahan. Silakan buka undang-undang. Tidak ada ini dari ini, ini dari ini. Ini yang kami perjuangkan," kata Yudi.

Dia menjelaskan, mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK tidak diatur komposisi pimpinan berasal dari lembaga atau instansi mana. Artinya, kata dia, siapa saja yang berkompeten dapat menempati kursi pimpinan.

Hanya saja UU KPK, menurut dia, menjelaskan mengenai komisi anti rasuah itu merupakan lembaga independen. KPK hanya melaporkan kinerja kepada presiden, DPR dan laporan keuangan ke BPK.

Namun, kata dia, apabila terpilih pimpinan KPK periode 2019-2023, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau pensiun dari instansi tempat berasal. "Ketika pimpinan KPK berasal dari instansi sebelumnya dan ketika mendaftar belum dalam keadaan pensiun ketika ditetapkan, jadi kami harapkan pensiun," tambahnya.

Antasari Azhar sebelumnya menyebut, formasi pimpinan KPK saat ini melanggar Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang KPK. Formasi pimpinan 2014-2019 tak memuat dari unsur Penuntut Umum. "Susunan pimpinan KPK yang sekarang ini melanggar undang-undang," kata Antasari dalam sebuah diskusi yang digelar di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Kamis (18/7).

Antasari menyoroti pasal 12 UU nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Pasal tersebut berbunyi, "Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penyidik dan penuntut umum."

"Yang sekarang, unsur jaksa siapa?" ujar Antasari Azhar. (riz/zul/ful/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

KPK Ungkap Suap Restitusi Pajak Perusahaan

KPK Ungkap Suap Restitusi Pajak Perusahaan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima tersangka terkait kasus dugaan suap restitusi pajak PT WAE (Wahana Auto Ekamarga).


Satgas Antimafia Bola Polri Garap 13 Provinsi

Satgas Antimafia Bola Polri Garap 13 Provinsi

Satgas Antimafia Bola Polri bakal bekerja ekstra memantau dan mengawasi pelaksanaan liga sepakbola Indonesia yang berlangsung tahun ini agar bersih dari match f


KPK Ungkap Peran Empat Tersangka Baru Korupsi KTP Elektronik

KPK Ungkap Peran Empat Tersangka Baru Korupsi KTP Elektronik

Tindak pidana korupsi pengadaan KTP elektronik (KTP-el) seakan tak berujung. Satu persatu, mereka yang terlibat diungkap kepermukaan.


Bawa Dua Koper, KPK Geledah Tiga Lokasi

Bawa Dua Koper, KPK Geledah Tiga Lokasi

Bukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) namanya jika tidak bereaksi cepat. Ini setelah mendapatkan beberapa sinyal kuat atas kasus dugaan suap impor bawang.


KPK Kejar Penuntasan Kasus Impor Bawang

KPK Kejar Penuntasan Kasus Impor Bawang

KPK mengaku tengah mendalami dugaan adanya praktik memperdagangkan pengaruh dalam kasus suap impor bawang putih.


Selamatkan Aset Rp100 Miliar dari Maluku Utara

Selamatkan Aset Rp100 Miliar dari Maluku Utara

Tim Wilayah XI Koordinasi Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK menemukan potensi penyelamatan aset di Provinsi Maluku Utara Rp100 miliar.


Tim Teknis Kasus Novel Tak Sentuh Perkara 'Buku Merah'

Tim Teknis Kasus Novel Tak Sentuh Perkara 'Buku Merah'

Kasus Buku Merah yang diduga sebagai salah satu sebab penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan tak menjadi fokus Tim Teknis Polri.


Ingatkan Penipuan Agen Properti, Polda Metro Sediakan Hotline

Ingatkan Penipuan Agen Properti, Polda Metro Sediakan Hotline

Kejahatan yang dilakukan agen properti harus diwaspadai. Sebab, mereka bisa mengambil alih kepimilikan properti dengan modus meminjam sertifikat.


90 Persen Perkara Pileg Ditolak MK

90 Persen Perkara Pileg Ditolak MK

Dari 260 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pileg 2019 yang ditangani Mahkamah Konstitusi (MK), lebih dari 90 persen telah ditolak dan tidak diter


Tiga WNI Lolos dari Tiang Gantungan di Malaysia

Tiga WNI Lolos dari Tiang Gantungan di Malaysia

Tiga Warga Negara Indonesia (WNI) terpidana mati, kasus narkoba mendapat pengampunan dari Raja Malaysia.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!