Kriminal
Share this on:

PK Ditolak, Baiq Nuril Terancam Penjara 6 Bulan dan Denda Rp500 Juta

  • PK Ditolak, Baiq Nuril Terancam Penjara 6 Bulan dan Denda Rp500 Juta
  • PK Ditolak, Baiq Nuril Terancam Penjara 6 Bulan dan Denda Rp500 Juta

JAKARTA - Pengajuan peninjauan kembali (PK) Baiq Nuril, mantan tenaga honorer SMAN 7 Mataram dalam kasus penyebaran konten bermuatan asusila di tolak Mahkamah Agung (MA). Padahal November 2018 lalu, Presiden Joko Widodo menyatakan dukungan kepada Baiq Nuril mencari keadilan.

Sayang, selama delapan bulan kemudian kasusnya menggantung, MA memutuskan hal yang sebaliknya. MA menolak PK Baiq Nuril dan tetap memenjarakannya selama 6 bulan dan denda Rp500 juta.

Presiden Joko Widodo mendukung Baiq Nuril agar mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA). Namun, di bulan dan tahun yang sama, Jaksa menunda eksekusi Baiq.

Pada saat itu, MA tidak keberatan atas langkah kejaksaan menunda eksekusi Nuril. Namun setelah PK ditolak, MA dan Kejagung bernada sama. Tetap menggiring Baiq ke hotel prodeo.

Jaksa Agung HM Prasetyo menegaskan hingga kini masih menunggu salinan resmi putusan PK dari Mahkamah Agung. "Kita tunggu seperti apa toh nanti kita pelajari seperti apa, makannya hukum kan bukan hanya kepastian dan keadilan tapi juga kemanfaatan juga kita lihat nanti," katanya di Kejaksaan Agung, Jumat (5/7) kemarin.

Prasetyo mengatakan, agar semua pihak untuk menghormati putusan MA. Menurutnya, semua upaya hukum telah dilalui secara baik. "Kalau PK sudah ditolak, ya semua pihak tentu harus memahami itu. Saya harapkan tidak ada lagi reaksi-reaksi yang nantinya justru kontraproduktif untuk penegakan hukum," jelasnya.

Apalagi, kata Prasetyo, beberapa waktu lalu Kejaksaan telah memberikan satu kebijakan khusus yakni menunda eksekusi terhadap yang bersangkutan, karena adanya desakan dan permintaan dari berbagai pihak yang tujuannya pendoliman dan sebagainya.

"Ternyata PK yang diajukan oleh yang bersangkutan ditolak ya sudah mau apa lagi. Tinggal kita lihat nanti seperti apa, kita ikuti semua tahapan, semua tahapan hukum sudah dipenuhi, sudah diajukan, banding, kasasi, sekarang PK, itu berarti semuanya sdh dilalui, dipenuhi," ujarnya.

Sehingga tentunya, lanjut Prasetyo, pihaknya berharap tidak ada pihak lain manapun, yang nanti beranggapan bahwa ini kriminalisasi dan sebagainya. "Bisa dipahami, itu yang saya minta," tutupnya.

Permohonan PK Baiq Nuril yang diajukan Nomor 83 PK/Pid.Sus/2019. Keputusan penolakan dihasilkan dari Sidang PK diketuai hakim Suhadi dengan anggota Margono dan Desnayeti.

Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro mengatakan, dari penolakan itu maka putusan kasasi MA yang menghukum dirinya dinyatakan tetap berlaku. Majelis hakim menilai alasan permohonan PK pemohon yang mendalilkan bahwa dalam putusan tingkat kasasi mengandung muatan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata tidak dapat dibenarkan.

"Karena putusan judex yuris tersebut sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya," katanya.

Majelis hakim berpendapat, perbuatan Baiq Nuril merekam pembicaraan lewat handphone antara korban dan terdakwa mengandung unsur pidana. Terlebih setelah saksi Imam Mudawi memindahkan ke laptopnya hingga rekaman percakapan itu tersebar luas.

"Atas alasan tersebut permohonan PK pemohon atau terdakwa ditolak," jelasnya.

Mahkamah Agung melalui Majelis Kasasi yang dipimpin Hakim Agung Sri Murwahyuni, (26/7/2018) menjatuhkan vonis hukuman kepada Baiq Nuril selama enam bulan penjara dan denda Rp500 juta subsider tiga bulan kurungan.

Dalam putusannya, Majelis Kasasi Mahkamah Agung menganulir putusan pengadilan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Mataram yang menyatakan Baiq Nuril bebas dari seluruh tuntutan dan tidak bersalah melanggar Pasal 27 Ayat 1 Juncto Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Pengadilan Negeri Mataram melalui Majelis Hakim yang dipimpin Albertus Husada pada 26 Juli 2017, dalam putusannya menyatakan bahwa hasil rekaman pembicaraan Baiq Nuril dengan H Muslim, mantan Kepala SMAN 7 Mataram yang diduga mengandung unsur asusila dinilai tidak memenuhi pidana pelanggaran Undang-Undang Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). (lan/zul/fin/tgr)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Polri Harus Intropeksi dan Evaluasi Diri

Polri Harus Intropeksi dan Evaluasi Diri

Kasus tragis yang menimpa anggota Polri di sejumlah peristiwa menunjukan kinerja korps berbaju cokelat tersebut harus dievaluasi.


Anak Buah Imam Nahrawi Dituntut Tujuh Tahun

Anak Buah Imam Nahrawi Dituntut Tujuh Tahun

, uang Rp400 juta dan satu unit ponsel Samsung Galaxy Note 9 senilai total sekira Rp900 juta. "Meminta majelis hakim agar menyatakan terdakwa Mulyana terbukti


Polri Klaim Hotspot Karhutla Menurun

Polri Klaim Hotspot Karhutla Menurun

Jumlah titik panas atau hotspot akibat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Provinsi Riau, Rabu (14/8) diklaim Polri telah mengalami penurunan yang signifika


Satgas Diinstruksikan Tembak di Tempat Pelaku Pembakaran Hutan

Satgas Diinstruksikan Tembak di Tempat Pelaku Pembakaran Hutan

Polri diminta untuk lebiih tegas dan berani dalam menindak para pelaku pembakar hutan, baik itu perorangan maupun korporasi.


Satgas Antimafia Bola Polri Garap 13 Provinsi

Satgas Antimafia Bola Polri Garap 13 Provinsi

Satgas Antimafia Bola Polri bakal bekerja ekstra memantau dan mengawasi pelaksanaan liga sepakbola Indonesia yang berlangsung tahun ini agar bersih dari match f


Berkas Kasus Polisi Tembak Polisi Dilimpahkan

Berkas Kasus Polisi Tembak Polisi Dilimpahkan

Berkas perkasa kasus penembakan yang dilakukan tersangka Brigadir Rangga Tianto terhadap Bripka Rahmat Efendi telah selesai. Dan telah dilimpahkan ke Kejaksaan.


Anggota Polri Diculik dan Dibunuh KKB Papua

Anggota Polri Diculik dan Dibunuh KKB Papua

Dua anggota Polri dihadang kelompom kriminal bersenjata di sekitar kampung Usir, Kabupaten Puncak, Papua, Senin (12/8) kemarin.


Indonesia Darurat Siber

Indonesia Darurat Siber

Kebutuhan UU Keamanan dan Ketahanan Siber bagi Indonesia sangat dibutuhkan. Semua alat dan perangkat yang terhubung dengan internet, memiliki kelemahan dalam si


90 Persen Perkara Pileg Ditolak MK

90 Persen Perkara Pileg Ditolak MK

Dari 260 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pileg 2019 yang ditangani Mahkamah Konstitusi (MK), lebih dari 90 persen telah ditolak dan tidak diter


Satgas Antimafia Bola Polri Dihiidupkan Lagi

Satgas Antimafia Bola Polri Dihiidupkan Lagi

Satgas Antimafia Bola kembali dibentuk untuk mengungkap kasus-kasus sepakbola Tanah Air dalam enam bulan ke depan.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!