Kriminal
Share this on:

Plesiran Idrus Marham Bikin KPK Tegang

  • Plesiran Idrus Marham Bikin KPK Tegang
  • Plesiran Idrus Marham Bikin KPK Tegang

**JAKARTA ** - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mempelajari Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya terkait dugaan maladministrasi di Rutan KPK. Laporan itu menyebut terdakwa kasus PLTU Riau-1 Idrus Marham pelesiran di luar Rutan KPK.

"Nanti di internal kami juga pelajari lebih lanjut secara lebih rinci dan KPK kan juga punya tanggung jawab untuk memastikan semuanya dilaksanakan sebagaimana aturan yang ada," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, kemarin.

Febri mengatakan, bersamaan dengan pendalaman laporan tersebut, pihaknya juga akan melakukan tinjauan mengenai prosedur pengamanan tahanan di luar rutan. "Karena yang namanya proses-proses pelaksanaan tugas itu dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan kondisi. Pertimbangan paling utama bagi KPK adalah pengamanan," kata dia

Terpisah, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menuturkan, pihaknya akan melakukan penyelidikan internal terkait indikasi pelanggaran etik yang dilakukan jajarannya. "Secara internal kita melakukan penyelidikan terhadap pelaporan dari Ombudsman," ujar Laode.

Syarif mengatakan, berdasarkan informasi awal, tidak ditemukan indikasi adanya peristiwa pelesiran yang dilakukan Idrus di luar rutan. Melainkan, tambahnya, Idrus keluar rutan lantaran mesti menjalani pengobatan berdasarkan putusan majelis hakim.

Syarif pun menjelaskan temuan Obudsman yang menyatakan Idrus tak mengenakan borgol mau pun rompi saat menjalani pengobatan di RS Metropilitan Medical Center (MMC) Kuningan, Jakarta. Menurutnya, pelepasan borgol dan rompi dilakukan pihaknya setelah Idrus tiba di rumah sakit.

"Apakah dia diborgol? Dilepas borgolnya setelah di rumah sakit, memang harus begitu juga masa diperiksa kesehatannya. Itu termasuk apakah dia enggak pakai rompi? Ya setelah masuk rumah sakit tidak pakai rompi, mengapa? Kalau pakai rompi akan menarik perhatian orang," paparnya.

Laode mengatakan, prosedur pengawalan yang dilakukan pihaknya telah berjalan sesuai standar operasional prosedur (SOP). Sehingga, pimpinan KPK kata dia belum menemukan indikasi pelanggaran etik. Namun, ia memastikan akan tetap melakukan proses penindakan pelanggaran etik di internal KPK jika dibutuhkan.

Penindakan tersebut, nantinya, akan mengacu pada LAHP Ombudsman. "Kami juga ingin mempelajari secara detil yang didapatkan oleh Ombudsman agar betul-betul kalau misalnya betul ada kesalahan administrasi, maka itu akan kami jadikan sebagai patokan untuk memeriksa," tukasnya.

Sementara itu, Kepala Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya Teguh P Nugroho mengatakan, ada temuan baru yang serius selain dugaan pelanggaran administrasi oleh Rutan KPK terkait izin berobat Idrus Marham. Akan tetapi, Teguh tidak merinci temuan baru tersebut karena disebut mengandung implikasi lain salah satu di antaranya menyangkut pelanggaran pidana.

Ombudsman Jakarta Raya sedianya menyampaikan laporan akhir hasil pemeriksaan (LAHP) terkait maladminstrasi proses pengeluaran dan pengawalan Idrus Marham. Namun, laporan akhir maladministrasi itu terpaksa ditunda karena adanya temuan lain yang disebut serius dan signifikan tersebut.

"Ada satu temuan baru yang belum bisa kami sampaikan saat ini dan akan kami konfrontasi langsung kepada pimpinan KPK," kata Teguh.

Dalam jumpa pers yang digelar di Kantor Ombusman Republik Indonesia (ORI), Jakarta, Ombusman Perwakilan Jakarta Raya memaparkan temuan serta dugaan tindakan maladministrasi tersebut. Ada sejumlah poin yang disorot Ombudsman terkait proses pengeluaran dan pengawalan Idrus Marham di luar Rutan KPK.

Temuan tersebut di antaranya, Idrus tak mengenakan borgol dan rompi saat tiba dan turun dari mobil tahanan KPK di RS MMC pada Jumat (21/6) pukul 11.12 WIB hingga kembali menaiki kendaraan tumpangannya pukul 15.48 WIB. Pengawalan Idrus pun hanya dilakukan oleh seorang pegawai Unit Pengamanan dan Pengawalan Tahanan KPK

Ombudsman juga menemukan dugaan Idrus berkomunikasi dengan keluarga serta beberapa orang yang diduga sebagai penasihat hukum, ajudan, atau kerabatnya. Hal ini, menurut Ombudsman, tidak sesuai dengan berita acara pelaksanaan penetapan pengadilan.

Tak hanya itu, Ombudsman juga menyebut tidak ada pemeriksaan medis yang dilakukan pihak RS MMC terhadap Idrus pasca ibadah Salat Jumat, sekitar pukul 12.30 WIB. Informasi ini terkonfirmasi berdasarkan pantauan CCTV dan penuturan dokter RS MMC.

Ombudsman menambahkan, petugas pengawal tahanan KPK juga tidak melakukan pengawasan secara ketat selama Idrus berada di kedai kopi RS MMC. Bahkan, kata Ombudsman, pengawal kerap kali meninggalkan pengawasan terhadap Idrus

Terakhir, Ombudsman pun menemukan fakta penandatangan berita acara pelaksanaan penetapan pengadilan dilakukan pada 24 Juni 2019, atau tiga hari pasca pemeriksaan kondisi kesehatan Idrus dilakukan. (riz/fin/zul/tgr)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

KPK Ajukan Kasasi Vonis Sofyan Basir

KPK Ajukan Kasasi Vonis Sofyan Basir

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) atas putusan bebas mantan Direktur Utama (Dirut) PT PLN Sofyan Basir.


Diperiksa KPK, Mantan Menag Ogah Beberkan Materi Pemeriksaan

Diperiksa KPK, Mantan Menag Ogah Beberkan Materi Pemeriksaan

Lukman Hakim Saifuddin dipanggil penyelidik dalam kapasitas sebagai saksi penyelidikan yang tengah dijalani oleh KPK.


KPK Dituding Sewenang-wenang Sita Harta Adik Ratu Atut

KPK Dituding Sewenang-wenang Sita Harta Adik Ratu Atut

Anggota tim kuasa hukum Wawan mengatakan terdapat sejumlah keberatan yang diajukan tim kuasa hukum dalam eksepsi Wawan.


Penyuap Pegawai Pajak Dijebloskan ke Penjara

Penyuap Pegawai Pajak Dijebloskan ke Penjara

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Komisaris PT Wahana Auto Ekamarga (WAE) Darwin Maspolim.


Dua Bos PTPN Digarap KPK

Dua Bos PTPN Digarap KPK

Pertama Direktur Utama (Dirut) PT PTPN X Dwi Satriyo Annugora. Sedangkan yang kedua Dirut PTPN XI Gede Meivera Utama Andjana Putra.


KPK Dorong Pemerintah Daerah Benahi DTKS

KPK Dorong Pemerintah Daerah Benahi DTKS

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong seluruh kepala daerah untuk melakukan pembenahan basis data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).


KPK Beber Dua Kasus Korupsi yang Jadi Perhatian Jokowi

KPK Beber Dua Kasus Korupsi yang Jadi Perhatian Jokowi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku tak bisa menerka kasus korupsi yang pernah dilaporkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke lembaga antirasuah.


Pencegahan Saja Tak Cukup bagi KPK

Pencegahan Saja Tak Cukup bagi KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru-baru ini merilis daftar kasus korupsi yang terjadi di 25 provinsi.


Mantan Wakil Bupati Lampung Utara Diperiksa KPK Lagi

Mantan Wakil Bupati Lampung Utara Diperiksa KPK Lagi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa mantan Wakil Bupati Lampung Utara Sri Widodo.


Belum Terima Undangan, Anak Menkumham Tak Penuhi Panggilan KPK

Belum Terima Undangan, Anak Menkumham Tak Penuhi Panggilan KPK

Anak Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly, Yamitema Tirtajaya Laoly, tak menghadiri undangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!