Kriminal
Share this on:

Polisi Tampik Dokter Ani Hasibuan Jadi Target

  • Polisi Tampik Dokter Ani Hasibuan Jadi Target
  • Polisi Tampik Dokter Ani Hasibuan Jadi Target

JAKARTA - Pemeriksaan dokter spesialis syaraf Robiah Khairani Hasibuan atau Ani Hasibuan dinilai dipaksakan dan terlalu tergesa-gesa. Polisi hanya memiliki alat bukti pemberitaan salah satu media. Bukan mustahil Ani Hasibuan dijadikan target polisi.

Dokter Ani Hasibuan memang tak dapat memenuhi panggilan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya,a Jumat (17/5). Ani tidak datang karena mengalami ganguan kesehatan alias sakit dan meminta pemeriksaan dijadwal ulang.

Meski demikian, kuasa hukum Ani, Amin Fahrudin yang mengunjungi Polda Metro Jaya untuk menjelaskan ketidakhadiran kliennya. "Klien kami dalam kondisi sakit. Jadi kami minta ke penyidik Polda Metro Jaya untuk melakukan penundaan pemeriksaan klien kami," kata Amin.

"Sakitnya itu karena terlalu over secara fisik jadi mungkin beliau kelelahan. Ibu Ani menjalani perawatan di rumah, tidak dalam perawatan rumah sakit," lanjutnya.

Ani Hasibuan diperiksa sebagai saksi dugaan tindak pidana menyampaikan informasi bohong yang menimbulkan rasa kebencian mengenai gugurnya ratusan petugas KPPS. Dalam kasus ini, Amin menilai polisi terlalu cepat memanggil kliennya untuk diperiksa.

Terlebih, menurutnya, polisi hanya memiliki alat bukti pemberitaan salah satu media. "Kami menduga di situ tidak diberikan secara spesifik, mana portal berita yang dijadikan alat bukti. Tapi penyidik merujuk kepada portal berita tamshnews(dot)com. Dan ini satu-satunya bukti yang dipakai," terang Amin.

Selain itu, Amin juga melihat proses penyelidikan begitu singkat. Hanya tiga hari semenjak artikel Pembantaian Massal Petugas KPPS dimuat di laman tamshnews.com, kliennya langsung dipanggil.

"Kalau dilihat media ini memuat 12 Mei, kemudian kalau diteliti proses penyidikan dilayangkan surat saksi, tapi ini dalam proses penyidikan itu tanggal 15 Mei lalu," katanya.

"Artinya, dalam waktu tidak kurang 3 hari, proses hukum dilakukan sudah penyidikan. Kami duga ini ada kejar tayang. Kemudian pada tanggal 17 Mei Bu Ani dapat panggilan saksi, tidak kurang seminggu proses ini dikejar. Kami duga Ibu Ani jadi target," lanjutnya.

Perlu diketahui, terang Amin, artikel yang dimuat di tamshnews.com adalah bukan pernyataan Ani Hasibuan. "Itu bukanlah statement klien kami, dr Ani Hasibuan. Tapi media portal ini dia melakukan framing dan mengambil statement pernyataan Ani ketika wawancara di salah satu televisi swasta nasional," terang Amin.

Terlebih Ani juga tidak pernah diwawancara atau menjadi narasumber media tersebut. "Sehingga klien kami tidak bertanggung jawab dengan apa yang jadi muatan dan isi pemberitaan media ini," tuturnya.

Munculnya opini Pembantaian Massal Petugas KPPS yang diterbitkan tamshnews.com, menurut Amin, berawal dari dokter Ani Hasibuan menyampaikan pendapatnya ke pimpinan DPR Fahri Hamzah. "Beliau ceritakan ke kami ketika datang di gedung DPR. Di situ sudah ada beberapa kelompok dari pemerhati pemilu baik kalangan dokter maupun pemantau yang hendak melaporkan keadaan ke pimpinan DPR," jelas Amin.

Kemudian, Fahri Hamzah menggelar hearing dengan mengumpulkan seluruh pelapor. Termasuk Ani. "Di situ tidak hanya bersumber dari Ibu Ani, tapi dari kelompok-kelompok lain," tambah Amin.

Dalam pertemuan itu, ada pelapor yang menyinggung adanya KPPS yang meninggal karena racun. "Memang ada pelapor yang menyinggung soal racun, tapi bukan statemen Bu Ani, bukan pernyataan tertulis Ani juga. Jadi sama sekali Ani nggak menyatakan KPPS mati massal karena ada racun," tegas Amin.

Kemudian, Amin juga mengatakan Ani sempat diundang dalam sebuah talkshow di stasiun televisi swasta nasional. Dalam kesempatan itu kliennya juga tidak pernah menyampaikan opini tersebut.

Rencana menggugat portal berita tamshnews.com sedang dipertimbangkan Ani Hasibuan. "Kami sedang pertimbangkan. Sebab dia tidak pakai prinsip jurnalisme yang sehat. Muatannya juga yang mengandung pencemaran," kata Amin.

Akibat berita tersebut, akhirnya publik menilai Ani lah yang menyatakan KPPS meninggal secara masal karena diracun. Padahal itu sebuah penggiringan. Amin tidak menyebut kapan gugatan akan dilayangkan. Dia mengaku akan melakukan kajian terlebih dahulu.

"Kami masih berpikir apakah tamshnews.com ini lembaga pemberitaan resmi yang punya SIUP ataukah hanya semacam blog pribadi. Kalau dia bukan redaksi resmi, bukan kantor berita resmi, maka yang akan kami laporkan kemungkinan besar adalah penyidik Polri. Tapi tunggu dulu, kami masih menunggu proses penyidikan hari ini," ucap Amin.

Kelompok yang tergabung dalam Alumni Keluarga Besar Universitas Indonesia (UI) mendatangi Rumah Perjuangan Rakyat di Jakarta Pusat. Mereka datang untuk memperjuangkan ketidakadilan yang dialami Ani Hasibuan. Mereka datang dengan membawa poster bertuliskan Ikatan Keluarga Besar Universitas Indonesia #SaveDokterAniHasibuan #SaveIndonesia.

Salah seorang Aktivis 1998, Ari Wibowo mengecam rezim pemerintah saat ini. Menurut Ari, rezim ini lebih parah dari zaman Orde Baru. "Hari ini kami Alumni UI kembali turun ke jalan. Sebentar lagi kita akan menjadi lebih besar lagi. Tahun 98 kami dan kawan-kawan berjuang bersama masyarakat menumbangkan Orde Baru, karena kita merasa demokrasi terancam mati. Ternyata hari ini ada sebuah rezim yang lebih parah dari orde baru, lebih bahaya. Apa salahnya Ani Hasibuan? Apa salahnya dia bertanya?" ungkap Ari Wibowo.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono membantah menjadikan dokter Ani sebagai target. Dia mengatakan pihaknya bekerja secara profesional, dalam menangani setiap kasus termasuk yang membelit Ani. "Polisi bertugas secara profesional saja, tidak ada target apapun," ujar Argo ketika dikonfirmasi.

Argo mengatakan pihaknya tidak terburu-buru untuk menyelesaikan sebuah kasus. "Kita melakukan penyelidikan berdasarkan laporan yang masuk. Saat ini kan masih tahap pemeriksaan saksi terlapor. Jika saksi keberatan dengan tuduhannya, silakan klarifikasi," jelasnya.

Argo menjelaskan pemeriksaan terhadap Ani merupakan pemeriksaan klarifikasi. Ani dapat membela dirinya dan membuktikan kalau dirinya tidak bersalah. "Klarifikasi itu kan adalah waktu yang digunakan untuk membela diri dengan bukti-bukti atau dokumen yang ada. Jadi silakan dokter Ani mengklarifikasi itu," pungkasnya.

Pemanggilan dokter Ani Hasibuan didasari atas konten yang terdapat di portal berita dengan headline tamshnews.com pada 12 Mei lalu. Adapun berita itu berjudul Dr. Ani Hasibuan SpS: Pembantaian Pemilu, Gugurnya 573 KPPS.

Selain itu, Argo juga menunjukkan potret tulisan 12 Mei 2019 bertulisan The Reality News Leading, Media NKRI. Di potret tulisan berformat surat kabar itu, ada tulisan yang memuat foto Ani Hasibuan.

dr Ani Hasibuan SpS: Pembantaian Pemilu, Gugurnya 573 KPPS Ditemukan Senyawa Kimia Pemusnah Massal, demikian judul tulisan di The Reality News Leading, Media NKRI, sebagaimana ditunjukkan Argo. (mhf/gw/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Transaksi Mencurigakan di 6 Rekening Veronica Koman Ditelusuri Polisi

Transaksi Mencurigakan di 6 Rekening Veronica Koman Ditelusuri Polisi

Polisi menemukan transaksi mencurigakan di enam rekening tambahan milik tersangka ujaran kebencian dan hoaks Asrama Mahasiswa Papua Surabaya, Veronica Koman.


Menunggu Penyelesaian Berkas Tersangka Karhutla

Menunggu Penyelesaian Berkas Tersangka Karhutla

Polisi terus berupaya menyelesaikan proses pemberkasan perkara, kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia.


WNI Jadi Korban Perampokan Rp4,1 Miliar di Malaysia

WNI Jadi Korban Perampokan Rp4,1 Miliar di Malaysia

Seorang warga negara Indonesia (WNI) di Malaysia menjadi korban perampokan uang tunai sebanyak 1,24 juta Ringgit atau setara Rp4,1 miliar.


Polisi Tangkap 12 Bandar Narkoba Jaringan Jakarta-Pekanbaru-Malaysia

Polisi Tangkap 12 Bandar Narkoba Jaringan Jakarta-Pekanbaru-Malaysia

Sebanyak 12 bandar narkotika jenis sabu dan ekstasi jaringan Jakarta-Pekanbaru-Malaysia ditangkap Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya.


Mantan Dirut Petral Jadi Tersangka Suap Minyak

Mantan Dirut Petral Jadi Tersangka Suap Minyak

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Managing Director Pertamina Energy Sevice Pte Ltd (PES) periode 2009-2013 Bambang Irianto sebagai tersangka


Jika Tak Kooperatif, Veronica Koman Akan Di-DPO-kan Polisi

Jika Tak Kooperatif, Veronica Koman Akan Di-DPO-kan Polisi

Polri memberikan ultimatum kepada tersangka penyebaran provokasi dan hoaks Veronica Koman untuk korperatif.


Polri Siapkan Red Notice, Pekan Depan Veronica Jadi DPO

Polri Siapkan Red Notice, Pekan Depan Veronica Jadi DPO

Polda Jawa Timur berencana akan memasukan Veronica Koman sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) pekan depan.


Lima Jazad Penambang Emas di Yahukimo Belum Ditemukan

Lima Jazad Penambang Emas di Yahukimo Belum Ditemukan

Kasus penyerangan kelompok bersenjata tajam kepada ratusan penambang emas di Yahukimo, Papua beberapa waktu lalu masih didalami polisi.


Dua Sopir Jadi Tersangka, Pemilik Dump Truk Maut Harus Dipanggil

Dua Sopir Jadi Tersangka, Pemilik Dump Truk Maut Harus Dipanggil

Polisi segera memeriksa pemilik dump truk maut penyebab tabrakan beruntun yang menewaskan delapan orang di Tol Cipularang, Senin (2/9) lalu.


Pengibaran Bendera Bintang Kejora di Istana Direncanakan

Pengibaran Bendera Bintang Kejora di Istana Direncanakan

Polisi bersikap tegas terhadap aksi demonstrasi di depan Istana Negara pada Rabu (28/8). Delapan orang langsung ditetapkan sebagai tersangka.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!