Kriminal
Share this on:

Polisi Tampik Dokter Ani Hasibuan Jadi Target

  • Polisi Tampik Dokter Ani Hasibuan Jadi Target
  • Polisi Tampik Dokter Ani Hasibuan Jadi Target

JAKARTA - Pemeriksaan dokter spesialis syaraf Robiah Khairani Hasibuan atau Ani Hasibuan dinilai dipaksakan dan terlalu tergesa-gesa. Polisi hanya memiliki alat bukti pemberitaan salah satu media. Bukan mustahil Ani Hasibuan dijadikan target polisi.

Dokter Ani Hasibuan memang tak dapat memenuhi panggilan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya,a Jumat (17/5). Ani tidak datang karena mengalami ganguan kesehatan alias sakit dan meminta pemeriksaan dijadwal ulang.

Meski demikian, kuasa hukum Ani, Amin Fahrudin yang mengunjungi Polda Metro Jaya untuk menjelaskan ketidakhadiran kliennya. "Klien kami dalam kondisi sakit. Jadi kami minta ke penyidik Polda Metro Jaya untuk melakukan penundaan pemeriksaan klien kami," kata Amin.

"Sakitnya itu karena terlalu over secara fisik jadi mungkin beliau kelelahan. Ibu Ani menjalani perawatan di rumah, tidak dalam perawatan rumah sakit," lanjutnya.

Ani Hasibuan diperiksa sebagai saksi dugaan tindak pidana menyampaikan informasi bohong yang menimbulkan rasa kebencian mengenai gugurnya ratusan petugas KPPS. Dalam kasus ini, Amin menilai polisi terlalu cepat memanggil kliennya untuk diperiksa.

Terlebih, menurutnya, polisi hanya memiliki alat bukti pemberitaan salah satu media. "Kami menduga di situ tidak diberikan secara spesifik, mana portal berita yang dijadikan alat bukti. Tapi penyidik merujuk kepada portal berita tamshnews(dot)com. Dan ini satu-satunya bukti yang dipakai," terang Amin.

Selain itu, Amin juga melihat proses penyelidikan begitu singkat. Hanya tiga hari semenjak artikel Pembantaian Massal Petugas KPPS dimuat di laman tamshnews.com, kliennya langsung dipanggil.

"Kalau dilihat media ini memuat 12 Mei, kemudian kalau diteliti proses penyidikan dilayangkan surat saksi, tapi ini dalam proses penyidikan itu tanggal 15 Mei lalu," katanya.

"Artinya, dalam waktu tidak kurang 3 hari, proses hukum dilakukan sudah penyidikan. Kami duga ini ada kejar tayang. Kemudian pada tanggal 17 Mei Bu Ani dapat panggilan saksi, tidak kurang seminggu proses ini dikejar. Kami duga Ibu Ani jadi target," lanjutnya.

Perlu diketahui, terang Amin, artikel yang dimuat di tamshnews.com adalah bukan pernyataan Ani Hasibuan. "Itu bukanlah statement klien kami, dr Ani Hasibuan. Tapi media portal ini dia melakukan framing dan mengambil statement pernyataan Ani ketika wawancara di salah satu televisi swasta nasional," terang Amin.

Terlebih Ani juga tidak pernah diwawancara atau menjadi narasumber media tersebut. "Sehingga klien kami tidak bertanggung jawab dengan apa yang jadi muatan dan isi pemberitaan media ini," tuturnya.

Munculnya opini Pembantaian Massal Petugas KPPS yang diterbitkan tamshnews.com, menurut Amin, berawal dari dokter Ani Hasibuan menyampaikan pendapatnya ke pimpinan DPR Fahri Hamzah. "Beliau ceritakan ke kami ketika datang di gedung DPR. Di situ sudah ada beberapa kelompok dari pemerhati pemilu baik kalangan dokter maupun pemantau yang hendak melaporkan keadaan ke pimpinan DPR," jelas Amin.

Kemudian, Fahri Hamzah menggelar hearing dengan mengumpulkan seluruh pelapor. Termasuk Ani. "Di situ tidak hanya bersumber dari Ibu Ani, tapi dari kelompok-kelompok lain," tambah Amin.

Dalam pertemuan itu, ada pelapor yang menyinggung adanya KPPS yang meninggal karena racun. "Memang ada pelapor yang menyinggung soal racun, tapi bukan statemen Bu Ani, bukan pernyataan tertulis Ani juga. Jadi sama sekali Ani nggak menyatakan KPPS mati massal karena ada racun," tegas Amin.

Kemudian, Amin juga mengatakan Ani sempat diundang dalam sebuah talkshow di stasiun televisi swasta nasional. Dalam kesempatan itu kliennya juga tidak pernah menyampaikan opini tersebut.

Rencana menggugat portal berita tamshnews.com sedang dipertimbangkan Ani Hasibuan. "Kami sedang pertimbangkan. Sebab dia tidak pakai prinsip jurnalisme yang sehat. Muatannya juga yang mengandung pencemaran," kata Amin.

Akibat berita tersebut, akhirnya publik menilai Ani lah yang menyatakan KPPS meninggal secara masal karena diracun. Padahal itu sebuah penggiringan. Amin tidak menyebut kapan gugatan akan dilayangkan. Dia mengaku akan melakukan kajian terlebih dahulu.

"Kami masih berpikir apakah tamshnews.com ini lembaga pemberitaan resmi yang punya SIUP ataukah hanya semacam blog pribadi. Kalau dia bukan redaksi resmi, bukan kantor berita resmi, maka yang akan kami laporkan kemungkinan besar adalah penyidik Polri. Tapi tunggu dulu, kami masih menunggu proses penyidikan hari ini," ucap Amin.

Kelompok yang tergabung dalam Alumni Keluarga Besar Universitas Indonesia (UI) mendatangi Rumah Perjuangan Rakyat di Jakarta Pusat. Mereka datang untuk memperjuangkan ketidakadilan yang dialami Ani Hasibuan. Mereka datang dengan membawa poster bertuliskan Ikatan Keluarga Besar Universitas Indonesia #SaveDokterAniHasibuan #SaveIndonesia.

Salah seorang Aktivis 1998, Ari Wibowo mengecam rezim pemerintah saat ini. Menurut Ari, rezim ini lebih parah dari zaman Orde Baru. "Hari ini kami Alumni UI kembali turun ke jalan. Sebentar lagi kita akan menjadi lebih besar lagi. Tahun 98 kami dan kawan-kawan berjuang bersama masyarakat menumbangkan Orde Baru, karena kita merasa demokrasi terancam mati. Ternyata hari ini ada sebuah rezim yang lebih parah dari orde baru, lebih bahaya. Apa salahnya Ani Hasibuan? Apa salahnya dia bertanya?" ungkap Ari Wibowo.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono membantah menjadikan dokter Ani sebagai target. Dia mengatakan pihaknya bekerja secara profesional, dalam menangani setiap kasus termasuk yang membelit Ani. "Polisi bertugas secara profesional saja, tidak ada target apapun," ujar Argo ketika dikonfirmasi.

Argo mengatakan pihaknya tidak terburu-buru untuk menyelesaikan sebuah kasus. "Kita melakukan penyelidikan berdasarkan laporan yang masuk. Saat ini kan masih tahap pemeriksaan saksi terlapor. Jika saksi keberatan dengan tuduhannya, silakan klarifikasi," jelasnya.

Argo menjelaskan pemeriksaan terhadap Ani merupakan pemeriksaan klarifikasi. Ani dapat membela dirinya dan membuktikan kalau dirinya tidak bersalah. "Klarifikasi itu kan adalah waktu yang digunakan untuk membela diri dengan bukti-bukti atau dokumen yang ada. Jadi silakan dokter Ani mengklarifikasi itu," pungkasnya.

Pemanggilan dokter Ani Hasibuan didasari atas konten yang terdapat di portal berita dengan headline tamshnews.com pada 12 Mei lalu. Adapun berita itu berjudul Dr. Ani Hasibuan SpS: Pembantaian Pemilu, Gugurnya 573 KPPS.

Selain itu, Argo juga menunjukkan potret tulisan 12 Mei 2019 bertulisan The Reality News Leading, Media NKRI. Di potret tulisan berformat surat kabar itu, ada tulisan yang memuat foto Ani Hasibuan.

dr Ani Hasibuan SpS: Pembantaian Pemilu, Gugurnya 573 KPPS Ditemukan Senyawa Kimia Pemusnah Massal, demikian judul tulisan di The Reality News Leading, Media NKRI, sebagaimana ditunjukkan Argo. (mhf/gw/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

29 Wanita WNI Jadi Korban Perdagangan Orang ke China

29 Wanita WNI Jadi Korban Perdagangan Orang ke China

29 perempuan warga negara Indonesia (WNI) diduga menjadi korban perdagangan orang yang melibatkan sindikat China dan Indonesia.


Astaghfirullohaladzim, Uang Negara Rp470 Juta Diduga Jadi Bancakan

Astaghfirullohaladzim, Uang Negara Rp470 Juta Diduga Jadi Bancakan

Ketua Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Sekretariat KPU Kota Bogor berinisial MH ditetapkan sebagai tersangka.


Tiga Tersangka Kebakaran Pabrik Korek Api Langsung Ditahan

Tiga Tersangka Kebakaran Pabrik Korek Api Langsung Ditahan

Polisi menetapkan tiga tersangka dalam kebakaran yang merenggut 30 korban jiwa di pabrik korek api di Binjai, Jumat (21/6) lalu.


Diangkat Jadi Kapolda Sumsel, Dugaan Kasus Kode Etik Irjen Firli Disetop

Diangkat Jadi Kapolda Sumsel, Dugaan Kasus Kode Etik Irjen Firli Disetop

Proses penanganan dugaan pelanggaran kode etik oleh eks Deputi Penindakan KPK Irjen Pol Firli tak dapat dilanjutkan.


Jangan Ada Prasangka Polisi Terlibat di Kasus Novel

Jangan Ada Prasangka Polisi Terlibat di Kasus Novel

Masyarakat diminta untuk tidak berasumsi polisi terlibat dalam kasus penyiraman air keras yang menimpa Novel Baswedan.


Lima Komisioner KPU Kota Palembang Jadi Tersangka

Lima Komisioner KPU Kota Palembang Jadi Tersangka

Lima komisioner KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kota Palembang kini berstatus tersangka dalam laporan kasus pidana Pemilu 2019.


Polisi Tunggu Kajian Dewan Pers

Polisi Tunggu Kajian Dewan Pers

Bareskrim memastikan laporan soal tim mawar harus menunggu kajian dan rekomendasi dari Dewan Pers.


Polisi Kembali Gagalkan Penyelundupan 37 Kg Sabu dari Malaysia

Polisi Kembali Gagalkan Penyelundupan 37 Kg Sabu dari Malaysia

Tim Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menggagalkan penyelundupan 37 kilogram narkotika jenis sabu asal Malaysia.


Ustadz Lancip Diperiksa Pekan Depan, Pria Bersorban Hijau Ditahan

Ustadz Lancip Diperiksa Pekan Depan, Pria Bersorban Hijau Ditahan

KH Ahmad Rifky Umar Said Barayos atau kerap disapa Ustadz Lancip harus berurusan dengan polisi.


Syamsul Nursalim Akhirnya Jadi Pesakitan

Syamsul Nursalim Akhirnya Jadi Pesakitan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan pasangan suami istri SJN dan ITN sebagai tersangka kasus dugaan korupsi.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!