Kriminal
Share this on:

Polri Abaikan Usulan Wapres soal Serang KKSB Papua

  • Polri Abaikan Usulan Wapres soal Serang KKSB Papua
  • Polri Abaikan Usulan Wapres soal Serang KKSB Papua

JAKARTA - Mabes Polri menolak usulan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk melakukan serangan balik terhadap Kelompok Kriminal Sipil Bersenjata (KKSB) Papua usai tewasnya Briptu Hedar, Senin (12/8) lalu. Polri memilih untuk tetap fokus dengan caranya sendiri.

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo menyebut, tim Satgas Nemangkawi yang terdiri atas anggota TNI-Polri sejak awal bertugas di Papua, sudah punya cara maupun proses kerjanya sendiri guna mengatasi konflik-konflik di sana.

"Jadi, tim ini sudah punya cara sendiri untuk melakukan tugas di sana, yakni dengan pendekatan secara pre-emtif maupun preventif. Selain itu, ada juga upaya penegakan hukum secara tegas dan terukur," ujar Dedi saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (15/8).

Dedi menjelaskan, untuk upaya pendekatan pre-emtif dilakukan tim Satgas Nemangkawi dengan memberikan edukasi, pelatihan-pelatihan bagaimana memanfaatkan lahan untuk bercocok tanam, lalu juga pelatihan peternakan, dan lainnya.

Sedangkan upaya preventifnya, memberikan imbauan kepada masyarakat agar tak ikut terlibat terhadap KKSB. Di samping itu, menggencarkan patroli kewilayahan secara intensif guna menutup ruang gerak kelompok tersebut.

"Upaya preventif ini kita melakukan untuk penyekatan-penyekatan, patroli-patroli, dan imbauan-imbauan kepada masyarakat untuk tidak terlibat dalam kelompok KKSB," terang mantan Wakapolda Kalimantan Tengah ini.

Dan terakhirnya Dedi menegaskan, tim ini tentunya tetap melakukan upaya penegakan hukum yang tegas dan terukur kepada kawanan KKSB. Jika ada perlawanan atau penyerangan seperti beberapa hari kemarin, maupun aksi kriminal lainnya di wilayah tersebut.

"Ya kita pastinya melakukan penegakan hukum juga, dan itu terus kita lakukan dari sejak awal tim ini dikerahkan. Jadi, sebelum tewasnya Brigadir Anumerta Hedar upaya pengejaran terhadap KKSB tidak pernah berhenti itu. Tentunya, penegakan hukumnya secara tegas dan terukur," tuturnya.

Dedi memaparkan, pihaknya hingga saat ini juga sudah memetakan jaringan KKSB di Papua. Menurutnya KKSB Papua kini sudah semakin kehilangan kontrol di sejumlah distrik. Dan upaya ini pun terus gencar, bahkan tim ini juga mempunyai mapping siapa-siapa saja pelakunya di beberapa distrik di Papua.

"Hal ini juga yang bikin mereka resah karena mulai dari beberapa tahun lalu itu awalnya mengontrol beberapa distrik, tapi setelah Pak Tito jadi Kapolda di sana, kontrol distrik di sana mulai lepas dan diambil alih TNI-Polri, ditambah Satgas Nemangkawi kini dapat merebut simpati warga," tegasnya.

Alhasil, beberapa distrik yang sebelumnya dikontrol KKSB telah dikuasai tim Satgas. Bahkan, pasukan TNI-Polri menghancurkan markas-markasnya, sementara kelompok KKSB melarikan diri ke hutan dan melakukan hit and run ke aparat.

"Mereka sudah terjepit dan semakin lemah. Yang bisa mereka lakukan cuma melakukan hit n run serangan sporadis di dalam hutan ke aparat," pungkasnya.

Sebelumnya, Tim Kemanusiaan Nduga, Papua yang terdiri, dari Pemkab Nduga, DPRD Kabupaten Nduga, Majelis Rakyat Papua (MPR), Sidone Gereja Kingmi di Tanah Papua, dan Yayasan Kejadian Keutuhan Manusia Papua, serta pemerhati HAM juga tak setuju usulan Wapres Jusuf Kalla.

Tim ini menyebut, usulan orang nomor dua di NKRI tersebut cuma bisa menambah rumit keadaan. Mereka menilai, ada cara yang lebih baik dengan melakukan berdialog guna bisa menyelesaikan permasalahan atau konflik yang terjadi di Papua.

"Jangan gunakan cara yang hanya menambah rumit keadaan. Kalau pun sudah ada korban, saya pikir semua pihak harus duduk, dan diskusi kenapa masalah itu terjadi. Saya pikir apa yang terjadi di Nduga dan Ilaga baru-baru kemarin, jika dibalas menyerang lagi itu bukan penyelesaian masalah, tapimasalah tambah rumit," kata Koordinator Tim Kemanusiaan Nduga, Theo Hesegem.

"Selain itu juga, bixa tambah susah dan dunia akan membaca persoalan ini adalah persoalan yang sangat urgent. Intinya, masalah yang terjadi di Papua harus diselesaikan secara serius, tapi bukan dengan cara serangan balik karena bisa menjadi sebuah kekeliruan," tegasnya. (mhf/gw/fin)

Berita Sebelumnya


Berita Sejenis

Intelijen Sisir Austalia, Veronika Koman Di-DPO

Intelijen Sisir Austalia, Veronika Koman Di-DPO

Mabes Polri tak mau melunak dan terus memburu Veronika Koman. Sejumlah telik sandi pun merapat keAustralia.


Kapolri Rotasi Lima Jenderal

Kapolri Rotasi Lima Jenderal

Lima perwira tinggi (Pati) Polri mendapat tugas dan jabatan baru dari Kapolri Jenderal Tito Karnavian.


Sinergi Polri-KPK Akan Makin Solid

Sinergi Polri-KPK Akan Makin Solid

Penunjukan Irjen Pol Firli Bahuri menjadi Ketua KPK periode 2019-2023, mendapat apresiasi dari Polri.


Transaksi Mencurigakan di 6 Rekening Veronica Koman Ditelusuri Polisi

Transaksi Mencurigakan di 6 Rekening Veronica Koman Ditelusuri Polisi

Polisi menemukan transaksi mencurigakan di enam rekening tambahan milik tersangka ujaran kebencian dan hoaks Asrama Mahasiswa Papua Surabaya, Veronica Koman.


Kejaksaan Tunggu Pelimpahan Berkas Veronika Koman Cs

Kejaksaan Tunggu Pelimpahan Berkas Veronika Koman Cs

Penanganan kasus dugaan tindak pidana umum, provokasi publik yang mengakibatkan kericuhan di Papua dan Papua Barat memasuki babak baru.


Lembaga Lain Diawasi, KPK Juga Perlu

Lembaga Lain Diawasi, KPK Juga Perlu

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi RUU usulan DPR.


Mahasiswa Palembang Bobol Rekening Bank BUMN

Mahasiswa Palembang Bobol Rekening Bank BUMN

Dua pelaku pembobol rekening bank dibekuk tim Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidisiber) Bareskrim Polri.


Jika Tak Kooperatif, Veronica Koman Akan Di-DPO-kan Polisi

Jika Tak Kooperatif, Veronica Koman Akan Di-DPO-kan Polisi

Polri memberikan ultimatum kepada tersangka penyebaran provokasi dan hoaks Veronica Koman untuk korperatif.


Mantan Ketua BEM Uncen Tersangka Baru Kerusuhan Papua

Mantan Ketua BEM Uncen Tersangka Baru Kerusuhan Papua

Mantan Ketua BEM Universitas Cendrawasih (Uncen), Feri Kombo (FK) menjadi tersangka baru kasus kerusuhan Papua dan Papua Barat.


Polri Siapkan Red Notice, Pekan Depan Veronica Jadi DPO

Polri Siapkan Red Notice, Pekan Depan Veronica Jadi DPO

Polda Jawa Timur berencana akan memasukan Veronica Koman sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) pekan depan.



Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!