Kriminal
Share this on:

Polri Sebut Pecat Anggotanya yang LGBT Sesuai Aturan

  • Polri Sebut Pecat Anggotanya yang LGBT Sesuai Aturan
  • Polri Sebut Pecat Anggotanya yang LGBT Sesuai Aturan

JAKARTA - Seorang oknum anggota Polri berinisial TT yang mempunyai kelainan seksual melakukan gugatan kepada institusinya, terutama Polda Jawa Tengah. Dia menggugat karena tak terima dipecat dari pekerjaannya lantaran kelainan seksual.

Pemecatan tersebut dinilai TT sebagai bentuk diskriminasi dari Polda Jateng. Akibat pemecatan, TT kehilangan pekerjaaan. TT pada 18 Oktober 2017, dinyatakan melanggar Peraturan Polri tentang kode etik, yaitu Perkap No 14 Tahun 2011, dan resmi mendapat pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) pada 27 Desember 2018.

TT sempat melakukan upaya banding ke komisi banding, tapi ditolak. Ternyata TT, tak menyerah, dia kemudian melakukan upaya lain dengan menggugat Polda Jateng, khususnya Kapolda ke PTUN Semarang, pada 26 Maret 2019 yang hingga saat ini masih berjalan.

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo menegaskan, proses pemecatan TT sudah sesuai aturan yang berlaku. Dan alasan TT diberhentikan, karena kelainan seks termasuk melanggar norma agama dan kesopanan, serta melanggar Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

"Tercantum pada pasal 19 ayat 1 'Pasal dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya: pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia'," jelas Dedi kepada awak media, Jumat (17/5) kemarin.

Dedi menyebut, kelainan seksual yang dimiliki TT memang tidak termuat khusus dalam aturan tersebut. Namun Polri menilai perilaku itu jelas telah bertentangan dengan norma agama dan kesopanan.

"Ya, pada norma agama dan kesopanan jelas bahwa LGBT masih menjadi hal yang tabu. Dan tidak diakui secara yuridis oleh negara. Sehingga dari hal tersebut tersirat bahwasanya anggota Polri tidak boleh LGBT dan memiliki kelainan atau disorientasi seksual," tegas Dedi.

Lebih jauh, diakui Dedi, dalam aturan terkait kasus TT ini juga dituangkan dalam Perkap No 14 Tahun 2011. Di situ disebutkan, setiap anggota Polri terikat dan wajib menaati Kode Etik Profesi Kepolisian. "Dan di Pasal 7 ayat 1 poin b dinyatakan, 'Anggota Polri wajib menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi dan kehormatan Polri' dan pada Pasal 11 disebutkan anggota Polri wajib menaati, menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal dan norma hukum," jelas Dedi.

Namun Dedi juga mengakui, kelainan seks bukan menjadi dasar utamanya Polri memecat tidak hormat TT. Tapi ada penyebab utama lain yakni yang bersangkutan telah melakukan pelecehan seksual.

"Penyebab utama yang bersangkutan karena terlibat pelecehan seksual sehingga di-PTDH secara resmi, pada 27 Desember 2018 dengan pangkat terakhir brigadir. Terakhir, TT tugas sebagai anggota Subdit Wisata Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Jawa Tengah," terang Dedi.

"Jadi, dasarnya dia dipersangkakan Pasal 7 ayat (1) huruf b dan Pasal 11 huruf c Perkap 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polisi. Dalam Sidang kode etik dia dijatuhi sanksi bahwa perilaku TT adalah perbuatan tercela, didukung dengan yang bersangkutan tidak masuk kantor, meninggalkan tugas tanpa izin ke Singapura," imbuh Dedi. (mhf/gw/zul/fin)

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

29 Wanita WNI Jadi Korban Perdagangan Orang ke China

29 Wanita WNI Jadi Korban Perdagangan Orang ke China

29 perempuan warga negara Indonesia (WNI) diduga menjadi korban perdagangan orang yang melibatkan sindikat China dan Indonesia.


KPK Soroti Dugaan Korupsi Sektor Swasta

KPK Soroti Dugaan Korupsi Sektor Swasta

KPK dinilai memiliki wawasan tentang upaya antikorupsi yang dilakukan oleh pemerintah untuk dunia usaha.


Dikawal Densus 88 Bersenjata Lengkap, 28 Tahanan Teroris Tiba di Semarang

Dikawal Densus 88 Bersenjata Lengkap, 28 Tahanan Teroris Tiba di Semarang

28 orang penumpang kapal Kapal Pelni Lawit Jakarta yang tiba di Pelabuhan Tanjungmas Semarang diamankan Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror Mabes Polri.


Tiga Tersangka Kebakaran Pabrik Korek Api Langsung Ditahan

Tiga Tersangka Kebakaran Pabrik Korek Api Langsung Ditahan

Polisi menetapkan tiga tersangka dalam kebakaran yang merenggut 30 korban jiwa di pabrik korek api di Binjai, Jumat (21/6) lalu.


Tak Usah Takut, 13 Ribu Personel Gabungan Siap Amankan MK

Tak Usah Takut, 13 Ribu Personel Gabungan Siap Amankan MK

Sebanyak 13 ribu personel gabungan TNI-Polri akan melakukan pengamanan di sekitar gedung Mahkamah Konstitusi (MK).


Polri Jangan Alergi dengan Aksi Massa Dong...

Polri Jangan Alergi dengan Aksi Massa Dong...

Persaudaraan Alumni (PA) 212, GNPF, dan sejumlah organisasi berencana menggelar aksi, Jumat (28/6), di MK.


Pemilik Pabrik Korek Ditangkap di Hotel

Pemilik Pabrik Korek Ditangkap di Hotel

Polres Binjai terus mendalami kasus kebakaran yang menewaskan 30 orang di dalam pabrik perakitan korek gas.


Gugatan 02 Diprediksi Bakal Ditolak MK

Gugatan 02 Diprediksi Bakal Ditolak MK

Mahkamah Konstitusi (MK) diprediksi menolak gugatan hasil pilpres 2019 yang dilayangkan Prabowo-Sandiaga.


Empat Koruptor Kakap yang Masih Bebas Harus Ditangkap

Empat Koruptor Kakap yang Masih Bebas Harus Ditangkap

Pernyataan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan mendapat sorotan dari Indonesia Police Watch (IPW).


Marak Dark Sosmed, Kominfo Surati Facebook

Marak Dark Sosmed, Kominfo Surati Facebook

Fenomena dark social media mulai menghantui masyarakat, khususnya bagi mereka yang aktif di media sosial.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!