Kriminal
Share this on:

Potensi Sumber Daya Laut Indonesia Banyak yang Dicuri

  • Potensi Sumber Daya Laut Indonesia Banyak yang Dicuri
  • Potensi Sumber Daya Laut Indonesia Banyak yang Dicuri

JAKARTA - Potensi sumber daya laut Indonesia saat ini banyak yang dirampok oleh oknum dari dalam dan luar negeri. Padahal jika sumber daya laut tersebut dapat dimanfaatkan seutuhnya untuk negara dipastikan akan mampu meningkatkan kesejahteraan.

Hal tersebut diungkapkan Plt Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Ali Mukartono dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Illegal (Illegal Fishing), yang digelar Kementerian Kelautan dan Perikanan, Selasa (17/9).

Ali Mukartono yang hadir mewakili Jaksa Agung sebagai Keynote Speaker dalam acara ini mengatakan potensi maritim Indonesia sangat besar apabila dieksplorasi dan dieksploitasi secara maksimal. Dan dampaknya akan sangat kentara bagi kesejahteraan masyarakat. Namun, yang terjadi saat ini justru potensi sumber daya laut tersebut dirampok dan dinikmati pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, baik dari dalam maupun luar negeri.

"Mendasari pada kenyataan sedemikian, maka sudah barang tentu penegakan hukum yang kuat, tegas, dan profesional merupakan kebutuhan mutlak yang diperlukan dalam rangka mengukuhkan supremasi kewibawaan, kedaulatan, dan hukum di wilayah laut Indonesia," katanya.

Dijelaskan Ali, kejahatan perikanan sangat kompleks. Karena kejahatan ini memiliki karakter khusus jika dibandingkan dengan kejahatan konvensional yang terjadi di darat. Tindak pidana perikanan sering dilakukan secara lintas sektor dan lintas negara. Bahkan dalam praktiknya dilakukan tidak hanya oleh orang-perorangan.

"Namun juga berkembang secara masif dan terorganisir yang melibatkan korporasi baik di dalam maupun di luar negeri," jelasnya.

Kompleksitas tersebut di atas mendorong pemerintah membentuk Satgas 115 yang komponennya terdiri dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI Angkatan Laut, Polri, Kejaksaan Agung, Badan Keamanan Laut, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, PT Pertamina, dan institusi terkait lainnya. Kehadiran Satgas 115 mengintegrasikan kekuatan antar lembaga pemerintah untuk memberantas tindak pidana perikanan secara sinergis.

Sementara Kejaksaan sendiri memiliki posisi sentral dan strategis selaku pemegang asas dominus litis dalam bidang penuntutan. Bidang ini merupakan poros dan filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan, sekaligus pengendali penanganan perkara pidana, turut bertanggungjawab untuk memastikan proses penegakan hukum melalui penanganan perkara tindak pidana yang efektif dan efisien.

Untuk itu, Kejaksaan harus memperhatikan hal-hal yang prinsipil dan mendasar dalam penuntutan. Tuntutan harus seoptimal mungkin untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Kedua, harus mempunyai efek jera bagi para pelaku dan ketiga menghindarkan adanya disparitas tuntutan pidana terhadap perkara sejenis.

Selain itu, lanjut Ali, tuntutan pidana tentunya harus dijatuhkan secara proporsional dan objektif. "Melalui pertimbangan tersebut, diharapkan tuntutan pidana tidak semata mengedepankan semangat retributif atau pembalasan semata, namun juga turut memperhatikan aspek korektif dan rehabilitatif yang memberikan kemanfaatan," ujarnya.

Terkait hal tersebut pula, Ali menjelaskan, pihaknya telah memperbaharui berbagai petunjuk teknis terkait dengan menerbitkan Peraturan Jaksa Agung (PERJA) RI Nomor: PER-028/A/JA/10/2014 tanggal 1 Oktober 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi. Pengaturan dalam Perja tersebut relatif lebih luas dan rinci, yang meliputi penanganan perkara tindak pidana korupsi maupun tindak pidana umum yang termasuk di dalamnya tindak pidana perikanan.

Dalam PERJA tersebut, tuntutan pidana dapat diajukan kepada korporasi, pengurus korporasi, serta korporasi dan pengurus korporasi, sedangkan apabila undang-undang tidak mengatur subyek hukum korporasi, maka tuntutan pidana diajukan kepada pengurus korporasi. Terhadap korporasi yang bukan berbadan hukum, pertanggungjawaban pidananya dibebankan kepada pengurus serta dapat dikenakan pidana tambahan dan/atau tindakan tata tertib terhadap korporasi. Dengan adanya peraturan tersebut.

"Maka Penuntut Umum memiliki pedoman dalam melakukan penuntutan terhadap perkara tindak pidana perikanan yang subyek hukumnya korporasi," jelasnya. (lan/zul/gw/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Sayangkan Cuitan Istri Prajurit, Hukum Tetap akan Junjung Perempuan

Sayangkan Cuitan Istri Prajurit, Hukum Tetap akan Junjung Perempuan

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menyayangkan perilaku para istri prajurit TNI yang mengunggah postingan nyinyir.


Indonesia-Tiongkok Belum Sepaham soal Human Trafficking

Indonesia-Tiongkok Belum Sepaham soal Human Trafficking

Pemerintah Indonesia dengan Cina belum juga menemukan titik kesepahaman, terkait kasus tindak pidana dugaan perdagangan orang (TPPO) dengan modus pengantin pesa


30 Imigran Gelap asal Indonesia Ditangkap di Malaysia

30 Imigran Gelap asal Indonesia Ditangkap di Malaysia

Otoritas imigrasi Perak, Malaysia menangkap 30 imigran ilegal, yang sebagian besar adalah warga negara Indonesia (WNI).


Tukang Becak Tersangka Pembunuh Aktivis Walhi

Tukang Becak Tersangka Pembunuh Aktivis Walhi

Kematian aktivis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatera Utara (Sumut) Golfrid Siregar mulai menemui titik terang.


Ustaz Bernard Menolong, kok Malah Ditetapkan Tersangka?

Ustaz Bernard Menolong, kok Malah Ditetapkan Tersangka?

Sikap kepolisian yang menjadikan Ustaz Bernard Abdul Jabbar tersangka penganiaya Ninoy Karundeng disoroti sejumlah kalangan.


Dua Lantai Apartemen Disulap Jadi Kasino, Ada yang VIP

Dua Lantai Apartemen Disulap Jadi Kasino, Ada yang VIP

Apartemen Robinson, Penjaringan, Jakarta Utara, Minggu (6/10) lalu, digerebek polisi. Ternyata ada dua lantai yang dipakai untuk tempat berjudi.


Diminta Mundur, Pemimpin Hongkong Carrie Lam Membela Diri

Diminta Mundur, Pemimpin Hongkong Carrie Lam Membela Diri

PBB akhirnya merespon atas kisruh yang terjadi di Hongkong dalam beberapa bulan terakhir.


21 Unit Kapal Asing Ditenggelamkan

21 Unit Kapal Asing Ditenggelamkan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memang tak bisa ditawar dalam urusanpencurian ikan di laut Indonesia.


Seorang ABK Asal Pemalang Ikut Tewas Tertimpa Jembatan di Taiwan

Seorang ABK Asal Pemalang Ikut Tewas Tertimpa Jembatan di Taiwan

Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei memfasilitasi pemulangan tiga jenazah anak buah kapal korban jembatan runtuh di Kota Yilan, Taiwan.


Gratifikasi Sunjaya Diduga Ngalir ke PDIP

Gratifikasi Sunjaya Diduga Ngalir ke PDIP

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami dua gratifikasi yang diduga diterima mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!