Kriminal
Share this on:

Prabowo Tak Bisa Dipidana

  • Prabowo Tak Bisa Dipidana
  • Prabowo Tak Bisa Dipidana

JAKARTA - Polda Metro Jaya menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terhadap Prabowo Subianto yang kemudian ditarik kembali. Padahal sebagai calon presiden Prabowo tak bisa dipidanakan. Ini membuktikan Polri menjadi alat kekuasaan.

SPDP kasus dugaan makar tersangka Eggi Sudjana beredar di media sosial, Selasa (21/5). Dalam SPDP tertanggal 17 Mei 2019 itu, disebutkan bahwa penyidik Polda Metro Jaya mulai menyidik kasus dugaan makar dengan tersangka Eggi Sudjana yang dilakukan bersama terlapor lainnya, di antaranya Prabowo Subianto.

"Diberitahukan bahwa pada tanggal 17 Mei 2019 telah dimulai penyidikan yang diduga perkara tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara/makar dan/atau menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menimbulkan keonaran di kalangan masyarakat dan/atau menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar berlebihan atau yang tidak lengkap, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 KUHP dan/atau Pasal 110 KUHP jo Pasal 87 KUHP dan/atau Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dan/atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, diketahui terjadi pada tanggal 17 April 2019 di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dan/atau tempat lainnya dengan tersangka DR H Eggi Sudjana, yang diduga dilakukan secara bersama-sama dengan terlapor lainnya," tulisan dalam surat SPDP yang diterima pada Selasa (21/5) di mana Prabowo juga dicantumkan sebagai terlapor.

Namun, ketika ramai diberitakan, Polda Metro Jaya menarik SPDP tersebut dengan alasan belum saatnya diterbitkan. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono mengatakan SPDP yang dikirimkan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta itu, belum saatnya diterbitkan, karena masih perlu dilakukan penyelidikan terlebih dahulu.

"Kami belum melakukan penyelidikan asal mulanya, yakni keterangan para tersangka (kasus makar), itu masih diproses di deputi yang lain, makanya SPDP itu kita tarik," kata Argo di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (21/5) kemarin.

Argo mengatakan SPDP tersebut muncul dari keterangan tersangka kasus dugaan makar, Eggi Sudjana dan Lieus Sungkharisma saat diperiksa. "Artinya itu hanya kata dari para tersangka yang menyebut nama. Jadi kita perlu lakukan penyelidikan terlebih dahulu keterangan tersebut. Maka SPDP yang ada tersebut kita tarik. Atau belum waktunya atau tidak saatnya dan tidak perlu memberi SPDP saat ini," ucap Argo.

Argo menyampaikan penyidik masih perlu melakukan penyelidikan lebih mendalam mengenai keterangan Eggi dan Lieus itu dengan melakukan cek silang keterangan mereka dengan alat bukti lain. "Namun yang ditarik SPDP-nya Pak Prabowo saja, yang lain tetap dalam proses," katanya.

Menanggapi hal tersebut, Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan calon Prabowo-Sandiaga, Andre Rosiade, mengatakan ucapan Prabowo Subianto tidak bisa dipidana. Berdasarkan Undang-Undang, calon presiden tak dapat dipidanakan.

"Pak Prabowo sebagai calon presiden itu dilindungi oleh undang-undang, sehingga tidak bisa dipidana atas ucapannya," kata Rosiade. Andre menegaskan selama ini, Prabowo tidak pernah mengucapkan atau melakukan tindakan yang mengarah makar atau mengancam keamanan negara.

Berbeda dengan Andre, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon justru melihat ketidakprofesionalan polri. Selain itu, dia menilai Polri sudah menjadi alat kekuasaan penguasa. "Ini menunjukkan ketidakprofesionalan. Kan sangat jelas apa namanya kalau tidak profesional," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan.

Selama ini, ucapan Prabowo Subainto selalu berdasarkan konstitusi. Jadi, sangat jelas SPDP itu mengada-ada. "Saya kira itu omong kosong lah ya. Jangan mengada-ada apalagi kalau ada orang laporan langsung dipanggil," ungkapnya.

Menurutnya, atas kejadian ini, sangat jelas bila polisi menjadi alat kekuasaan. Padahal, seharusnya polisi adalah salah pilar penegakan hukum. "Kita ini berbagai ras keberagaman yang menyatukan, salah satunya di dalam konstitusi kita, di dalam hukum dan pemerintahan tanpa ada kecuali. Tapi kalau hukum itu hanya untuk penguasa, saya kira itu sangat berbahaya," ucapnya.

Pakar hukum pidana UGM Shalih Mangara Sitompul menyebut penarikan kembali SPDP terhadap Prabowo Subianto adalah sebuah lelucon. "Sah-sah saja memang jika penyidik menarik kembali SPDP. Tapi saya melihat kondisi ini seakan-akan jadi dibuat lelucon saja oleh aparat hukum. Padahal setahu saya, SPDP itu menunjukan kalau polisi sudah mendapatkan tanda-tanda dan bukti kuat atas perbuatan tindak pidana," ungkap Shalih saat dikonfirmasi Fajar Indonesia Network, Selasa (21/5).

Sosok Wakil Ketua Badan Pembina Nasional (BPN) Peradi ini menilai, langkah aparat hukum ini jelas sangat lucu, di mana setelah membuat SPDP, tapi tiba-tiba ditarik kembali. Apalagi surat sendiri juga telah beredar dan diketahui publik.

"Intinya memang semua yang tahu itu aparat hukum atau penyidik, dan kalaupun ditarik lagi, yang tahu dan mengerti juga ya mereka juga. Tapi jika, merujuk soal hukum siapapun di mata hukum sama, dan yang salah harus ditindak," tuturnya.

Namun demikian, Shalih mengakui, langkah aparat hukum dengan menarik kembali SPDP untuk Prabowo telah melalui berbagai pertimbangan. Salah satunya dampak yang akan terjadi jika tetap memproses hukum salah satu capres di tengah situasi politik yang memanas saat ini.

"Ya semua pertimbangan penyidik, dan kenapa mereka menarik kembali SPDP itu bisa jau mempertimbangkan jika sampai menjerat seorang capres itu maka dikhawatirkan akan timbul problem baru. Sekali lagi, saya hanya bisa menyampaikan, kalau semua itu kmbali kepada aparat hukumnya," jelas Shalih.

"Jangan sampai publik menganggap polisi hanya menjadi alat pemukul pemerintah untuk berkuasa, dan menghukum siapapun yang dianggap tak sejalan. Dan itu tak boleh terjadi, sehingga saya berharap polisi harus bisa menjaga netralitasnya, dan menjalankan tugasnya secara profesional," tandasnya. (mhf/gw/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Jokowi Tak Bermaksud Lupakan Penindakan Korupsi

Jokowi Tak Bermaksud Lupakan Penindakan Korupsi

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak melupakan penindakan korupsi.


KPK Ungkap Peran Empat Tersangka Baru Korupsi KTP Elektronik

KPK Ungkap Peran Empat Tersangka Baru Korupsi KTP Elektronik

Tindak pidana korupsi pengadaan KTP elektronik (KTP-el) seakan tak berujung. Satu persatu, mereka yang terlibat diungkap kepermukaan.


Tim Teknis Kasus Novel Tak Sentuh Perkara 'Buku Merah'

Tim Teknis Kasus Novel Tak Sentuh Perkara 'Buku Merah'

Kasus Buku Merah yang diduga sebagai salah satu sebab penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan tak menjadi fokus Tim Teknis Polri.


Ingatkan Penipuan Agen Properti, Polda Metro Sediakan Hotline

Ingatkan Penipuan Agen Properti, Polda Metro Sediakan Hotline

Kejahatan yang dilakukan agen properti harus diwaspadai. Sebab, mereka bisa mengambil alih kepimilikan properti dengan modus meminjam sertifikat.


Indonesia Jadi Target Empuk Penipuan Iklan Digital

Indonesia Jadi Target Empuk Penipuan Iklan Digital

Belanja iklan digital di Indonesia ternyata cukup tinggi. Tak heran bila negara menjadi target penipuan.


Sanksi ASN Tak Netral Masih Lemah

Sanksi ASN Tak Netral Masih Lemah

Penegakan sanksi terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tak netral pada Pemilu 2019 masih lemah.


Tersangka Korupsi Vaksin AIDS Masih Gelap

Tersangka Korupsi Vaksin AIDS Masih Gelap

Penyidik pidana khusus Kejagung hingga kini tak kunjung menetapkan tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan obat, vaksin, dan perbekalan kesehatan


Perppu Bisa Jadi Terobosan Aturan Larangan Eks Koruptor Ikut Pilkada 2020

Perppu Bisa Jadi Terobosan Aturan Larangan Eks Koruptor Ikut Pilkada 2020

Usulan adanya larangan mantan koruptor ikut dalam Pilkada Serentak 2020, menuai beragam tanggapan.


Jangan Mudah Berikan Data Pribadi, Medsos Jauh Lebih Berbahaya

Jangan Mudah Berikan Data Pribadi, Medsos Jauh Lebih Berbahaya

Pencurian data penduduk bisa dilakukan oknum yang memanfaatkan media sosial (medsos). Bahkan Facebook, Instagram, dan Google dianggap jauh lebih berbahaya bagi


Tudingan Kepada Tiga Calon Capim KPK dari Polri Tak Berdasar

Tudingan Kepada Tiga Calon Capim KPK dari Polri Tak Berdasar

Tiga calon pimpinan (Capim) KPK dari institusi Polri diterpa kabar tak sedap. Rekam jejak ketiganya dinilai buruk.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!