Kriminal
Share this on:

Prabowo Tak Bisa Dipidana

  • Prabowo Tak Bisa Dipidana
  • Prabowo Tak Bisa Dipidana

JAKARTA - Polda Metro Jaya menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terhadap Prabowo Subianto yang kemudian ditarik kembali. Padahal sebagai calon presiden Prabowo tak bisa dipidanakan. Ini membuktikan Polri menjadi alat kekuasaan.

SPDP kasus dugaan makar tersangka Eggi Sudjana beredar di media sosial, Selasa (21/5). Dalam SPDP tertanggal 17 Mei 2019 itu, disebutkan bahwa penyidik Polda Metro Jaya mulai menyidik kasus dugaan makar dengan tersangka Eggi Sudjana yang dilakukan bersama terlapor lainnya, di antaranya Prabowo Subianto.

"Diberitahukan bahwa pada tanggal 17 Mei 2019 telah dimulai penyidikan yang diduga perkara tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara/makar dan/atau menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menimbulkan keonaran di kalangan masyarakat dan/atau menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar berlebihan atau yang tidak lengkap, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 KUHP dan/atau Pasal 110 KUHP jo Pasal 87 KUHP dan/atau Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dan/atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, diketahui terjadi pada tanggal 17 April 2019 di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dan/atau tempat lainnya dengan tersangka DR H Eggi Sudjana, yang diduga dilakukan secara bersama-sama dengan terlapor lainnya," tulisan dalam surat SPDP yang diterima pada Selasa (21/5) di mana Prabowo juga dicantumkan sebagai terlapor.

Namun, ketika ramai diberitakan, Polda Metro Jaya menarik SPDP tersebut dengan alasan belum saatnya diterbitkan. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono mengatakan SPDP yang dikirimkan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta itu, belum saatnya diterbitkan, karena masih perlu dilakukan penyelidikan terlebih dahulu.

"Kami belum melakukan penyelidikan asal mulanya, yakni keterangan para tersangka (kasus makar), itu masih diproses di deputi yang lain, makanya SPDP itu kita tarik," kata Argo di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (21/5) kemarin.

Argo mengatakan SPDP tersebut muncul dari keterangan tersangka kasus dugaan makar, Eggi Sudjana dan Lieus Sungkharisma saat diperiksa. "Artinya itu hanya kata dari para tersangka yang menyebut nama. Jadi kita perlu lakukan penyelidikan terlebih dahulu keterangan tersebut. Maka SPDP yang ada tersebut kita tarik. Atau belum waktunya atau tidak saatnya dan tidak perlu memberi SPDP saat ini," ucap Argo.

Argo menyampaikan penyidik masih perlu melakukan penyelidikan lebih mendalam mengenai keterangan Eggi dan Lieus itu dengan melakukan cek silang keterangan mereka dengan alat bukti lain. "Namun yang ditarik SPDP-nya Pak Prabowo saja, yang lain tetap dalam proses," katanya.

Menanggapi hal tersebut, Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan calon Prabowo-Sandiaga, Andre Rosiade, mengatakan ucapan Prabowo Subianto tidak bisa dipidana. Berdasarkan Undang-Undang, calon presiden tak dapat dipidanakan.

"Pak Prabowo sebagai calon presiden itu dilindungi oleh undang-undang, sehingga tidak bisa dipidana atas ucapannya," kata Rosiade. Andre menegaskan selama ini, Prabowo tidak pernah mengucapkan atau melakukan tindakan yang mengarah makar atau mengancam keamanan negara.

Berbeda dengan Andre, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon justru melihat ketidakprofesionalan polri. Selain itu, dia menilai Polri sudah menjadi alat kekuasaan penguasa. "Ini menunjukkan ketidakprofesionalan. Kan sangat jelas apa namanya kalau tidak profesional," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan.

Selama ini, ucapan Prabowo Subainto selalu berdasarkan konstitusi. Jadi, sangat jelas SPDP itu mengada-ada. "Saya kira itu omong kosong lah ya. Jangan mengada-ada apalagi kalau ada orang laporan langsung dipanggil," ungkapnya.

Menurutnya, atas kejadian ini, sangat jelas bila polisi menjadi alat kekuasaan. Padahal, seharusnya polisi adalah salah pilar penegakan hukum. "Kita ini berbagai ras keberagaman yang menyatukan, salah satunya di dalam konstitusi kita, di dalam hukum dan pemerintahan tanpa ada kecuali. Tapi kalau hukum itu hanya untuk penguasa, saya kira itu sangat berbahaya," ucapnya.

Pakar hukum pidana UGM Shalih Mangara Sitompul menyebut penarikan kembali SPDP terhadap Prabowo Subianto adalah sebuah lelucon. "Sah-sah saja memang jika penyidik menarik kembali SPDP. Tapi saya melihat kondisi ini seakan-akan jadi dibuat lelucon saja oleh aparat hukum. Padahal setahu saya, SPDP itu menunjukan kalau polisi sudah mendapatkan tanda-tanda dan bukti kuat atas perbuatan tindak pidana," ungkap Shalih saat dikonfirmasi Fajar Indonesia Network, Selasa (21/5).

Sosok Wakil Ketua Badan Pembina Nasional (BPN) Peradi ini menilai, langkah aparat hukum ini jelas sangat lucu, di mana setelah membuat SPDP, tapi tiba-tiba ditarik kembali. Apalagi surat sendiri juga telah beredar dan diketahui publik.

"Intinya memang semua yang tahu itu aparat hukum atau penyidik, dan kalaupun ditarik lagi, yang tahu dan mengerti juga ya mereka juga. Tapi jika, merujuk soal hukum siapapun di mata hukum sama, dan yang salah harus ditindak," tuturnya.

Namun demikian, Shalih mengakui, langkah aparat hukum dengan menarik kembali SPDP untuk Prabowo telah melalui berbagai pertimbangan. Salah satunya dampak yang akan terjadi jika tetap memproses hukum salah satu capres di tengah situasi politik yang memanas saat ini.

"Ya semua pertimbangan penyidik, dan kenapa mereka menarik kembali SPDP itu bisa jau mempertimbangkan jika sampai menjerat seorang capres itu maka dikhawatirkan akan timbul problem baru. Sekali lagi, saya hanya bisa menyampaikan, kalau semua itu kmbali kepada aparat hukumnya," jelas Shalih.

"Jangan sampai publik menganggap polisi hanya menjadi alat pemukul pemerintah untuk berkuasa, dan menghukum siapapun yang dianggap tak sejalan. Dan itu tak boleh terjadi, sehingga saya berharap polisi harus bisa menjaga netralitasnya, dan menjalankan tugasnya secara profesional," tandasnya. (mhf/gw/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Wajibkan Napi Bisa Baca Alquran untuk Bebas, Kalapas Polman dicopot

Wajibkan Napi Bisa Baca Alquran untuk Bebas, Kalapas Polman dicopot

Pemerintah mengambil tindakan tegas terhadap Kepala Lapas kelas IIB Polewali Mandar Sulawesi Barat, Haryoto.


Tak Usah Takut, 13 Ribu Personel Gabungan Siap Amankan MK

Tak Usah Takut, 13 Ribu Personel Gabungan Siap Amankan MK

Sebanyak 13 ribu personel gabungan TNI-Polri akan melakukan pengamanan di sekitar gedung Mahkamah Konstitusi (MK).


Pansel Capim KPK Tak Perlu Gandeng BNPT

Pansel Capim KPK Tak Perlu Gandeng BNPT

Melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam seleksi calon pimpinan KPK dinilai tak relevan.


Gugatan 02 Diprediksi Bakal Ditolak MK

Gugatan 02 Diprediksi Bakal Ditolak MK

Mahkamah Konstitusi (MK) diprediksi menolak gugatan hasil pilpres 2019 yang dilayangkan Prabowo-Sandiaga.


TKN Akan Laporkan Saksi Paslon 02

TKN Akan Laporkan Saksi Paslon 02

Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf berencana akan melaporkan salah satu saksi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi.


Diangkat Jadi Kapolda Sumsel, Dugaan Kasus Kode Etik Irjen Firli Disetop

Diangkat Jadi Kapolda Sumsel, Dugaan Kasus Kode Etik Irjen Firli Disetop

Proses penanganan dugaan pelanggaran kode etik oleh eks Deputi Penindakan KPK Irjen Pol Firli tak dapat dilanjutkan.


Pengemplang Pajak Dibekuk di Kebun Sawit

Pengemplang Pajak Dibekuk di Kebun Sawit

Sudarmansyah (42) tak bisa berkutik. Petualangan buronan kasus pajak berakhir,Kamis (20/6) kemarin.


Menag ke Luar Negeri, Gubernur Jatim Ada Rapat

Menag ke Luar Negeri, Gubernur Jatim Ada Rapat

Menag dan Gubernur Jatim Tak Penuhi Panggilan Sidang Tipikor sebagai saksi, Rabu (19/6) kemarin.


Ombudsmen Soroti Temuan Sel Tahanan Kejagung Tak Terkunci

Ombudsmen Soroti Temuan Sel Tahanan Kejagung Tak Terkunci

Ombudsmen Republik Indonesia menemukan 52 pelanggaran standar operasional prosedur (SOP) dalam pelayanan publik selama libur Lebaran 2019.


Patroli Siber Tak Sasar Seluruh WAG

Patroli Siber Tak Sasar Seluruh WAG

Polri memastikan tidak melakukan patroli siber ke seluruh Whatsapp Group (WAG) terkait berita hoaks.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!