Kriminal
Share this on:

Provokasi Medsos Bisa Picu Kerusuhan

  • Provokasi Medsos Bisa Picu Kerusuhan
  • Provokasi Medsos Bisa Picu Kerusuhan

JAKARTA - Gejala negatif muncul di media sosial merespon hasil quick count pilpres 2019. Polri mendeteksi adanya peningkatan penyebaran informasi yang sarat provokasi dengan tujuan membuat kerusuhan. Setidaknya tercatat peningkatan penyebaran informasi yang mengandung provokasi itu mencapai 40 persen.

Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Dedi Prasetyo menuturkan, biasanya hanya ada 10 akun hingga 15 akun yang menyebarkan provokasi. Namun, kali ini peningkatan terjadi hingga 40 persen atau lebih dari 20 akun. "Isunya juga terfokus pada satu hal, reaksi atas hasil quick count," paparnya, kemarin (19/4).

Penyebaran informasi provokasi itu terjadi sejak Rabu malam hingga Kamis pagi. Hingga saat ini Polri masih terus memonitornya. "Ini sedang ditangani," jelas jenderal berbintang satu tersebut.

Menurutnya, sudah terbaca bahwa tujuan dari penyebaran informasi provokasi ini untuk memicu kerusuhan masyarakat. Khususnya terkait dengan hasil quick count pilpres 2019. Maka, penindakan akan dilakukan secepatnya. "Ingin berbuat onar," tegasnya.

Langkah awal yang dilakukan dengan meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk melakukan pemblokiran. "Kita minta agar akun di take down," paparnya.

Selanjutnya, saat ini Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipid Siber) tengah mengidentifikasi akun-akun tersebut. Bila sudah teridentifikasi, maka proses penegakan hukum bisa dimulai. "Penegakan hukum jalan terakhir," jelasnya.

Apakah sudah ada pergerakan masyarakat akibat penyebaran informasi itu? dia menjelaskan bahwa sesuai dengan instruksi pimpinan Polri, seluruh jajaran Polda untuk tetap waspada. "Kami fokus amankan," ujarnya.

Yang pasti, akan diidentifikasi setiap narasi yang muncul, apakah masuk delik pidana atau tidak. Bila masuk Undang-undang Informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) hukumannya empat tahun. "Tapi, kalau sampai membuat onar hukuman mencapai 10 tahun," paparnya.

Dedi menjelaskan, akan dilihat hukum sebab akibatnya. Apakah informasi provokasi itu yang memicu terjadinya keonaran atau tidak. "Maka dari itu kami harap semua bisa mengendalikan diri," ujarnya.

Masyarakat jangan percaya begitu saja dengan informasi di media sosial. Dia mengatakan, kalau menerima informasi provokasi, bisa segera laporkan. "Sehingga bisa ditindak," tuturnya.

Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj mengimbau masyarakat Indonesia, utamanya warga Nahdlatul Ulama untuk tidak melakukan gerakan bertentangan dengan konstitusi dalam menyikapi hasil Pemilu 2019.

Dia meminta semua pihak menjaga nama baik bangsa Indonesia, yang dikenal bermartabat dan berakhlakul karimah. "Saudara-saudara sebangsa, setanah air, wabil khusus warga Nahdatul Ulama tidak boleh melakukan gerakan-gerakan yang inkonstitusional, menggangu stabilitas keamanan, dan ketenangan," kata Said Aqil.

Said Aqil mengimbau semua pihak bisa menerima dengan besar hati, apapun hasil yang diperoleh berdasarkan pesta demokrasi yang berlangsung. Said Aqil juga berharap, semua pihak bisa lebih dewasa menyikapi hasil Pemilu 2019 ini.

"Kami mohon semuanya agar terima dengan besar hati, menerima dengan dewasa, apapun hasilnya nanti dari pemilihan yang baru saja kita laksanakan," kata Said Aqil.

Dia mengingatkan, proses demokrasi di Indonesia juga turut mendapat pantauan dari dunia internasional. Indonesia, kata dia, selama ini dipandang sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama islam. Situasi itu membuktikan, Islam dan demokrasi ternyata tidak bertentangan.

"Dunia internasional memandang kita sebgai bangsa yang mayoritas beragama Islam dan berdemokrasi. Islam dan demokrasi ternyata tidak bertentangan. Namun saling memperkuat. Islam bisa diperkuat dengan demokrasi. Demokrasi bisa berjalan drnga nilai-nilai Islam yang universal," kata dia. (ful/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Mantan Koruptor Tetap Bisa Nyalon di Pilkada

Mantan Koruptor Tetap Bisa Nyalon di Pilkada

Peluang larangan mantan terpidana korupsi ikut dalam Pilkada Serentak 2020 semakin kecil.


KPK Beber Dua Kasus Korupsi yang Jadi Perhatian Jokowi

KPK Beber Dua Kasus Korupsi yang Jadi Perhatian Jokowi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku tak bisa menerka kasus korupsi yang pernah dilaporkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke lembaga antirasuah.


Diduga Terlibat Narkoba, Pansel Bisa Batalkan Gumsoni

Diduga Terlibat Narkoba, Pansel Bisa Batalkan Gumsoni

Lolosnya Gumsoni AS dalam seleksi administrasi lelang Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) untuk calon Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Pemprov Lampung disesalk


Sengketa Pilkada Tak Hanya lewat Jalur Hukum

Sengketa Pilkada Tak Hanya lewat Jalur Hukum

Penyelesaian sengketa pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 mendatang diharapkan bisa melalui mediasi.


Jaksa Agung Janji Tak Tebang Pilih

Jaksa Agung Janji Tak Tebang Pilih

Jaksa Agung baru diharapkan bisa bekerja dengan baik. Bisa melakukan penegakan hukum tanpa tebang pilih.


Komnas HAM Lanjutkan Investigasi Kerusuhan Wamena

Komnas HAM Lanjutkan Investigasi Kerusuhan Wamena

Ditemukan ada 10 korban tewas tambahan akibat kerusuhan yang terjadi di Wamena, Papua, 23 September lalu.


Belum Dinomori, UU KPK Tak Bisa Digugat

Belum Dinomori, UU KPK Tak Bisa Digugat

Gugatan perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2020 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil revisi telah sampai ke Mahkamah Konstitusi (MK).


Divonis Bebas, Perekam Video Penggal Jokowi Kapok Bermedsos

Divonis Bebas, Perekam Video Penggal Jokowi Kapok Bermedsos

Terdakwa perekam video 'Penggal Jokowi' yang viral divonis bebas oleh majelis hakim. Usai dinyatakan bebas dia pun berjanji kapok bermain media sosial (medsos).


Hati-hati Jika Ada Tawaran Beasiswa ke Luar Neger, Bisa Jadi Itu Modus

Hati-hati Jika Ada Tawaran Beasiswa ke Luar Neger, Bisa Jadi Itu Modus

Dua sindikat perdagangan orang (human trafficking) ke luar negeri berhasil diungkap Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri.


21 Unit Kapal Asing Ditenggelamkan

21 Unit Kapal Asing Ditenggelamkan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memang tak bisa ditawar dalam urusanpencurian ikan di laut Indonesia.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!