Kriminal
Share this on:

Provokasi Medsos Bisa Picu Kerusuhan

  • Provokasi Medsos Bisa Picu Kerusuhan
  • Provokasi Medsos Bisa Picu Kerusuhan

JAKARTA - Gejala negatif muncul di media sosial merespon hasil quick count pilpres 2019. Polri mendeteksi adanya peningkatan penyebaran informasi yang sarat provokasi dengan tujuan membuat kerusuhan. Setidaknya tercatat peningkatan penyebaran informasi yang mengandung provokasi itu mencapai 40 persen.

Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Dedi Prasetyo menuturkan, biasanya hanya ada 10 akun hingga 15 akun yang menyebarkan provokasi. Namun, kali ini peningkatan terjadi hingga 40 persen atau lebih dari 20 akun. "Isunya juga terfokus pada satu hal, reaksi atas hasil quick count," paparnya, kemarin (19/4).

Penyebaran informasi provokasi itu terjadi sejak Rabu malam hingga Kamis pagi. Hingga saat ini Polri masih terus memonitornya. "Ini sedang ditangani," jelas jenderal berbintang satu tersebut.

Menurutnya, sudah terbaca bahwa tujuan dari penyebaran informasi provokasi ini untuk memicu kerusuhan masyarakat. Khususnya terkait dengan hasil quick count pilpres 2019. Maka, penindakan akan dilakukan secepatnya. "Ingin berbuat onar," tegasnya.

Langkah awal yang dilakukan dengan meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk melakukan pemblokiran. "Kita minta agar akun di take down," paparnya.

Selanjutnya, saat ini Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipid Siber) tengah mengidentifikasi akun-akun tersebut. Bila sudah teridentifikasi, maka proses penegakan hukum bisa dimulai. "Penegakan hukum jalan terakhir," jelasnya.

Apakah sudah ada pergerakan masyarakat akibat penyebaran informasi itu? dia menjelaskan bahwa sesuai dengan instruksi pimpinan Polri, seluruh jajaran Polda untuk tetap waspada. "Kami fokus amankan," ujarnya.

Yang pasti, akan diidentifikasi setiap narasi yang muncul, apakah masuk delik pidana atau tidak. Bila masuk Undang-undang Informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) hukumannya empat tahun. "Tapi, kalau sampai membuat onar hukuman mencapai 10 tahun," paparnya.

Dedi menjelaskan, akan dilihat hukum sebab akibatnya. Apakah informasi provokasi itu yang memicu terjadinya keonaran atau tidak. "Maka dari itu kami harap semua bisa mengendalikan diri," ujarnya.

Masyarakat jangan percaya begitu saja dengan informasi di media sosial. Dia mengatakan, kalau menerima informasi provokasi, bisa segera laporkan. "Sehingga bisa ditindak," tuturnya.

Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj mengimbau masyarakat Indonesia, utamanya warga Nahdlatul Ulama untuk tidak melakukan gerakan bertentangan dengan konstitusi dalam menyikapi hasil Pemilu 2019.

Dia meminta semua pihak menjaga nama baik bangsa Indonesia, yang dikenal bermartabat dan berakhlakul karimah. "Saudara-saudara sebangsa, setanah air, wabil khusus warga Nahdatul Ulama tidak boleh melakukan gerakan-gerakan yang inkonstitusional, menggangu stabilitas keamanan, dan ketenangan," kata Said Aqil.

Said Aqil mengimbau semua pihak bisa menerima dengan besar hati, apapun hasil yang diperoleh berdasarkan pesta demokrasi yang berlangsung. Said Aqil juga berharap, semua pihak bisa lebih dewasa menyikapi hasil Pemilu 2019 ini.

"Kami mohon semuanya agar terima dengan besar hati, menerima dengan dewasa, apapun hasilnya nanti dari pemilihan yang baru saja kita laksanakan," kata Said Aqil.

Dia mengingatkan, proses demokrasi di Indonesia juga turut mendapat pantauan dari dunia internasional. Indonesia, kata dia, selama ini dipandang sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama islam. Situasi itu membuktikan, Islam dan demokrasi ternyata tidak bertentangan.

"Dunia internasional memandang kita sebgai bangsa yang mayoritas beragama Islam dan berdemokrasi. Islam dan demokrasi ternyata tidak bertentangan. Namun saling memperkuat. Islam bisa diperkuat dengan demokrasi. Demokrasi bisa berjalan drnga nilai-nilai Islam yang universal," kata dia. (ful/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Situasi Keamanan Nasional Sudah Kondusif

Situasi Keamanan Nasional Sudah Kondusif

Pasca kerusuhan saat aksi unjuk rasa 21-22 Mei 2019 di sejumlah daerah, Polri menyatakan situasi keamanan secara nasional sudah sangat kondusif.


Kerusuhan Tanah Abang dan Petamburan Dilakukan Preman Bayaran

Kerusuhan Tanah Abang dan Petamburan Dilakukan Preman Bayaran

Kerusuhan yang terjadi di Tanah Abang dan Petamburan, Rabu (22/5), diduga dilakukan oleh preman bayaran.


Prabowo Tak Bisa Dipidana

Prabowo Tak Bisa Dipidana

Polda Metro Jaya menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terhadap Prabowo Subianto yang kemudian ditarik kembali.


Soal Lapas Rusuh, Jangan Hanya Cari Dalang Provokator

Soal Lapas Rusuh, Jangan Hanya Cari Dalang Provokator

Kerusuhan di lingkungan instansi pemasyarakatan jangan lagi terjadi di (Rutan) Klas II B Siak Sri Indrapura, Riau.


Wali Kota Dumai Diduga Terlibat Dua Kasus Tipikor

Wali Kota Dumai Diduga Terlibat Dua Kasus Tipikor

Zulkifli Adnan Singkah (ZAS) kali ini tidak bisa berkutik, setelah dietapkan KPK sebagai tersangka.


Koruptor Harus Dipenjara Super Maximum

Koruptor Harus Dipenjara Super Maximum

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai gerah. Ini terkait dengan kebijakan pelaku korupsi yang dipernjara tapi bisa seenaknya keluar masuk bui.


Polisi Tak Akan Toleransi Konten Provokasi di Medsos

Polisi Tak Akan Toleransi Konten Provokasi di Medsos

Pasca pemungutan suara pada 17 April 2019 lalu, bermunculan akun-akun media sosial (medsos) berisi konten provokasi.


 Sedang Santap Mi Ayam, Pria Kejang-kejang lalu Meninggal Dunia

Sedang Santap Mi Ayam, Pria Kejang-kejang lalu Meninggal Dunia

Maut bisa datang di mana saja dan kapan saja. Seperti dialami Rudi Hendrawan (44), warga Perum Armada Village RT 5 RW 5 Desa Danurejo, Mertoyudan, Magelang.


Jika Terbukti Korupsi, Najib Razak Bisa Dipenjara Seabad

Jika Terbukti Korupsi, Najib Razak Bisa Dipenjara Seabad

Kasus dugaan korupsi yang menimpa mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak mulai disidangkan, Rabu (3/4) lalu, di Kuala Lumpur.


Awas Didenda, Polri Pasang Alat Pengintai Ajakan Golput

Awas Didenda, Polri Pasang Alat Pengintai Ajakan Golput

Pernyataan Menteri Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto bahwa pihak yang mengajak untuk tidak memiliki dalam pemilu bisa dipidana mendapat dukunga



Berita Hari Ini

Video

Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!