Kriminal
Share this on:

Provokasi Medsos Bisa Picu Kerusuhan

  • Provokasi Medsos Bisa Picu Kerusuhan
  • Provokasi Medsos Bisa Picu Kerusuhan

JAKARTA - Gejala negatif muncul di media sosial merespon hasil quick count pilpres 2019. Polri mendeteksi adanya peningkatan penyebaran informasi yang sarat provokasi dengan tujuan membuat kerusuhan. Setidaknya tercatat peningkatan penyebaran informasi yang mengandung provokasi itu mencapai 40 persen.

Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Dedi Prasetyo menuturkan, biasanya hanya ada 10 akun hingga 15 akun yang menyebarkan provokasi. Namun, kali ini peningkatan terjadi hingga 40 persen atau lebih dari 20 akun. "Isunya juga terfokus pada satu hal, reaksi atas hasil quick count," paparnya, kemarin (19/4).

Penyebaran informasi provokasi itu terjadi sejak Rabu malam hingga Kamis pagi. Hingga saat ini Polri masih terus memonitornya. "Ini sedang ditangani," jelas jenderal berbintang satu tersebut.

Menurutnya, sudah terbaca bahwa tujuan dari penyebaran informasi provokasi ini untuk memicu kerusuhan masyarakat. Khususnya terkait dengan hasil quick count pilpres 2019. Maka, penindakan akan dilakukan secepatnya. "Ingin berbuat onar," tegasnya.

Langkah awal yang dilakukan dengan meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk melakukan pemblokiran. "Kita minta agar akun di take down," paparnya.

Selanjutnya, saat ini Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipid Siber) tengah mengidentifikasi akun-akun tersebut. Bila sudah teridentifikasi, maka proses penegakan hukum bisa dimulai. "Penegakan hukum jalan terakhir," jelasnya.

Apakah sudah ada pergerakan masyarakat akibat penyebaran informasi itu? dia menjelaskan bahwa sesuai dengan instruksi pimpinan Polri, seluruh jajaran Polda untuk tetap waspada. "Kami fokus amankan," ujarnya.

Yang pasti, akan diidentifikasi setiap narasi yang muncul, apakah masuk delik pidana atau tidak. Bila masuk Undang-undang Informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) hukumannya empat tahun. "Tapi, kalau sampai membuat onar hukuman mencapai 10 tahun," paparnya.

Dedi menjelaskan, akan dilihat hukum sebab akibatnya. Apakah informasi provokasi itu yang memicu terjadinya keonaran atau tidak. "Maka dari itu kami harap semua bisa mengendalikan diri," ujarnya.

Masyarakat jangan percaya begitu saja dengan informasi di media sosial. Dia mengatakan, kalau menerima informasi provokasi, bisa segera laporkan. "Sehingga bisa ditindak," tuturnya.

Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj mengimbau masyarakat Indonesia, utamanya warga Nahdlatul Ulama untuk tidak melakukan gerakan bertentangan dengan konstitusi dalam menyikapi hasil Pemilu 2019.

Dia meminta semua pihak menjaga nama baik bangsa Indonesia, yang dikenal bermartabat dan berakhlakul karimah. "Saudara-saudara sebangsa, setanah air, wabil khusus warga Nahdatul Ulama tidak boleh melakukan gerakan-gerakan yang inkonstitusional, menggangu stabilitas keamanan, dan ketenangan," kata Said Aqil.

Said Aqil mengimbau semua pihak bisa menerima dengan besar hati, apapun hasil yang diperoleh berdasarkan pesta demokrasi yang berlangsung. Said Aqil juga berharap, semua pihak bisa lebih dewasa menyikapi hasil Pemilu 2019 ini.

"Kami mohon semuanya agar terima dengan besar hati, menerima dengan dewasa, apapun hasilnya nanti dari pemilihan yang baru saja kita laksanakan," kata Said Aqil.

Dia mengingatkan, proses demokrasi di Indonesia juga turut mendapat pantauan dari dunia internasional. Indonesia, kata dia, selama ini dipandang sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama islam. Situasi itu membuktikan, Islam dan demokrasi ternyata tidak bertentangan.

"Dunia internasional memandang kita sebgai bangsa yang mayoritas beragama Islam dan berdemokrasi. Islam dan demokrasi ternyata tidak bertentangan. Namun saling memperkuat. Islam bisa diperkuat dengan demokrasi. Demokrasi bisa berjalan drnga nilai-nilai Islam yang universal," kata dia. (ful/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Terlibat Kasus Curanmor, Otak Kerusuhan Papua Ditangkap

Terlibat Kasus Curanmor, Otak Kerusuhan Papua Ditangkap

Tim gabungan Polda Papua kembali meringkus diduga dalang atau aktor intelektual kasus kerusuhan yang terjadi di Tanah Papua, beberapa waktu lalu.


Penguatan Peran Negara Bisa Tangkal Radikalisme di Sekolah

Penguatan Peran Negara Bisa Tangkal Radikalisme di Sekolah

Radikalisme telah masuk ke Institusi pendidikan. Dalam hal ini negara harus segera bertindak untuk menetralisir generasi penerus bangsa terpapar dari doktrin ra


Kejaksaan Tunggu Pelimpahan Berkas Veronika Koman Cs

Kejaksaan Tunggu Pelimpahan Berkas Veronika Koman Cs

Penanganan kasus dugaan tindak pidana umum, provokasi publik yang mengakibatkan kericuhan di Papua dan Papua Barat memasuki babak baru.


Jika Tak Kooperatif, Veronica Koman Akan Di-DPO-kan Polisi

Jika Tak Kooperatif, Veronica Koman Akan Di-DPO-kan Polisi

Polri memberikan ultimatum kepada tersangka penyebaran provokasi dan hoaks Veronica Koman untuk korperatif.


Mantan Ketua BEM Uncen Tersangka Baru Kerusuhan Papua

Mantan Ketua BEM Uncen Tersangka Baru Kerusuhan Papua

Mantan Ketua BEM Universitas Cendrawasih (Uncen), Feri Kombo (FK) menjadi tersangka baru kasus kerusuhan Papua dan Papua Barat.


Provokator Kerusuhan di Papua dan Papua Barat Ditangkapi

Provokator Kerusuhan di Papua dan Papua Barat Ditangkapi

Polri terus memburu para pelaku serta otak kerusuhan di Papua dan Papua Barat. Puluhan pelaku kerusuhan telah amankan di berbagai tempat.


Rusuh Papua Bukti Kegagalan Intelijen dan Siber Polri

Rusuh Papua Bukti Kegagalan Intelijen dan Siber Polri

Pangkal masalah rusuh di Bumi Cendrawasih mulai terkuak. Salah satu penyebabnya adanya provokasi kepada masyarakat di Papua dan Papua Barat melalui jaringan med


Buru Aktor Asing Kerusuhan Papua, Empat Warga Australia Dideportasi

Buru Aktor Asing Kerusuhan Papua, Empat Warga Australia Dideportasi

Polri bersama Kementerian Luar Negeri dan Badan Intelijen Negara (BIN) tengah memetakan dugaan pihak asing di serangkaian kerusuhan di Papua.


Kapolri Larang Aksi Demo di Papua dan Papua Barat

Kapolri Larang Aksi Demo di Papua dan Papua Barat

Aksi massa yang terjadi di Papua dua pekan belakangan berakhir dengan kerusuhan karena banyak ditunggangi berbagai kepentingan.


Cegah Hoaks, Akses Internet di Papua Harus Dibuka

Cegah Hoaks, Akses Internet di Papua Harus Dibuka

Pemerintah didesak untuk membuka akses internet secara penuh. Tujuannya agar penyebaran hoaks bisa dinetralisir.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!