Kriminal
Share this on:

Rentenir Dilarang Masuk Kampung

  • Rentenir Dilarang Masuk Kampung
  • Rentenir Dilarang Masuk Kampung

PASANG POSTER - Sebuah poster bertuliskan larangan masuk bagi rentenir terpampang di gang desa, kemarin. (ali ibrahim/jpnn)

CILONGOK - Warga Dusun Karanganyar Desa Karangtengah Cilongok Banyumas kompak memasang poster larangan masuknya berbagai bentuk rentenir. Hal itu lantaran operasional rentenir dalam bentuk bank pelecit, bank ucek-ucek, bank harian, bank mendreng, bank ider atau bentuk lainnya selama ini dianggap meresahkan warga setempat.

Pantauan Radar Banyumas, poster larangan dipasang di setiap jalan gang masuk wilayah dusun tersebut sejak seminggu ini. Di dalam poster tertera tulisan: “Rentenir Bank Ucek-Ucek dan Sejenisnya Dilarang Masuk Kawasan Ini”. Kemudian di bawahnya tertulis Karang Taruna Tekad Sembada XVII Rw 03 Karang Tengah.

Warga setempat, Yono, 40, mengatakan, pemasangan poster dilakukan atas dasar musyawarah warga, menyikapi persoalan lembaga keuangan berbunga tinggi yang menyebabkan ketergantungan hingga keresahan warga.

"Bank harian begitu warga di sini menyebut. Berbagai bentuk rentenir alias lintah darat yang menyebabkan ketergantungan ini terbukti telah menimbulkan keresahan warga. Akhirnya warga memunculkan larangan operasional bank harian atau bank ucek-ucek ini," katanya.

Dijelaskan Yono, beberapa kali keributan antar suami isteri ataupun antar tetangga terjadi akibat bank harian ini. Kemudahan mengajukan hutang atau kredit ke lembaga keuangan yang ditarik perorangan ini, membuat ketergantungan warga. Sementara penarikan angsuran yang terlampau sering hampir tiap hari membuat ketidaknyamanan warga terjadi.

"Apalagi kebanyakan nasabahnya adalah wanita. Sering terjadi, tanpa sepengetahuan suami sering mereka berhutang. Akibatnya adu mulut pun terjadi. Apalagi penarikan angsuran atau setoran bank ini hampir tiap hari," jelasnya.

Ketua RW setempat, Tarso, membenarkan adanya keresahan warga akibat dampak operasional bank harian ini. Karena telah menjadi keresahan warga bersama inilah, akhirnya terjadi musyawarah dan kesepakatan antar warga dan didukung oleh para pemuda untuk melarang beroperasinya bank harian.

"Jika ada lembaga yang memaksa untuk beroperasi, maka harus seizin Ketua RT atau RW. Karena selama ini mereka beroperasi tanpa izin dan dampaknya justru menimbulkan keresahan," jelasnya. (ali/wan/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Polisi Kembali Diserang KKSB Papua

Polisi Kembali Diserang KKSB Papua

Usai membunuh Briptu Hedar, Senin (12/8), teror serangan Kelompok Kriminal Sipil Bersenjata (KKSB) Papua terhadap personel kepolisian kembali terjadi di Kampung


Kepala Briptu Hedar Ditembak Kelompok G

Kepala Briptu Hedar Ditembak Kelompok G

Jenazah Brigadir (Anumerta) Hedar telah diterbangkan ke kampung halamannya di Makassar, Sulawesi Selatan.


Anggota Polri Diculik dan Dibunuh KKB Papua

Anggota Polri Diculik dan Dibunuh KKB Papua

Dua anggota Polri dihadang kelompom kriminal bersenjata di sekitar kampung Usir, Kabupaten Puncak, Papua, Senin (12/8) kemarin.


Tim Teknis Polri Resmi Bertugas Ungkap Kasus Novel

Tim Teknis Polri Resmi Bertugas Ungkap Kasus Novel

Kapolri Jenderal Tito Karnavian telah menandatangani surat perintah (Sprin) sejumlah anggota yang masuk dalam tim untuk mengungkap kasus penyiraman air keras te


Ideologi Tak Sejalan, FPI Bisa Dilarang

Ideologi Tak Sejalan, FPI Bisa Dilarang

Hingga saat ini, proses pengajuan perpanjangan izin ormas Front Pembela Islam (FPI) belum beres.


Galih Ginanjar Sempat Menolak Ditahan

Galih Ginanjar Sempat Menolak Ditahan

Galih Ginanjar, dan pasangan youtuber Rey Utami-Pablo Benua akhirnya masuk penjara.


Masyarakat Diminta Legawa, Aksi Demo di Depan MK Dilarang

Masyarakat Diminta Legawa, Aksi Demo di Depan MK Dilarang

Masyarakat diminta untuk menerima apapun hasil keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pilpres 2019.


KPK-Kemenkumham Beda Pendapat

KPK-Kemenkumham Beda Pendapat

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly menilai napi korupsi tidak masuk golongan beresiko tinggi (high risk).


Bawaslu Putus 114 Pidana Pemilu

Bawaslu Putus 114 Pidana Pemilu

Pelaksanaan Pemilu 2019 diwarnai cukup banyak pelanggaran yang masuk ranah pidana.


Koruptor Harus Dipenjara Super Maximum

Koruptor Harus Dipenjara Super Maximum

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai gerah. Ini terkait dengan kebijakan pelaku korupsi yang dipernjara tapi bisa seenaknya keluar masuk bui.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!