Kriminal
Share this on:

Romy Akui Keterlibatan Lukman

  • Romy Akui Keterlibatan Lukman
  • Romy Akui Keterlibatan Lukman

JAKARTA - Mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuzy alias Romy tak menyangkal kemungkinan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin ikut terlibat dalam kasus dugaan suap jual beli jabatan di Kementerian Agama (Kemenag).

Romy, yang menjadi tersangka dalam kasus ini mengatakan, kewenangan untuk melantik seseorang sebagai pejabat tinggi di suatu Kantor Wilayah Kemenag berada pada Menteri Agama. Karena, tidak mungkin seorang pejabat di Kementerian dapat menduduki suatu jabatan tertentu tanpa adanya Surat Keputusan (SK). Sedangkan, yang berwenang mengeluarkan SK adalah menteri.

"Lho, yang punya kewenangan untuk menerbitkan SK kan memang Menteri Agama. Jadi kalau ditanya terlibat atau tidak, ya pertanyaannya yang salah. Memang yang punya SK kan Menteri Agama," ujar Romy di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (14/6).

Romy menjelaskan, munculnya nama terdakwa Haris Hasanuddin dalam tiga calon teratas yang akan dipilih Lukman bukan berdasarkan pesanannya. Melainkan, itu merupakan hasil penetapan panitia seleksi. Dirinya mengaku hanya mengusulkan sejumlah nama selama proses seleksi berlangsung. Nama-nama tersebut ia dapatkan berdasarkan hasil kunjungan ke sejumlah daerah serta masukan dari berbagai pihak.

"Dan nama-nama itu saya usulkan ke Pak Menteri sebagai kewajiban saya selaku anggota DPR. Dan ada nama yang sesuai dengan apa yang kemudian diputuskan oleh Pak Menteri, dan ada juga yang ditolak dan tidak disebut," jelasnya.

Sebelumnya, dalam persidangan kasus jual beli jabatan di Kemenag, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenag Nur Kholis mengaku mendapat perintah dari Lukman untuk meloloskan terdakwa Haris Hasanuddin sebagai Kakanwil Kemenag Jawa Timur. Di hadapan majelis hakim, Nur Kholis yang hadir sebagai saksi, mengatakan Menag Lukman siap pasang badan atas pelantikan tersebut.

Padahal, proses seleksi Haris Hasanuddin dapat disebut cacat administrasi karena terdakwa pernah dijatuhi sanksi administrasi. Hal tersebut menyalahi peraturan yang ada. Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pihaknya masih terus berupaya mendalami fakta persidangan tersebut.

Febri menjelaskan, Haris Hasanuddin seharusnya tidak masuk ke dalam nama tiga calon yang diusulkan menjadi Kakanwil Kemenag Jawa Timur. "Tapi ada upaya pihak tertentu. Di persidangan kan sudah muncul ya dari keterangan saksi. Diduga ada upaya atau katakan lah arahan dari menteri agama agar HRS (Haris) tetap masuk di sana," ucapnya.

Febri menambahkan, pihaknya belum bisa memastikan keterkaitan antara penunjukan Haris sebagai Kakanwil Jawa Timur dengan dugaan penerimaan uang Rp70 juta oleh Lukman. Ia menyerahkan pembuktian tersebut pada persidangan yang masih berjalan.

Sedangkan untuk temuan uang Rp180 juta dan USD30 ribu di laci meja kerja Lukman, kata Febri, masih dalam proses pendalaman penyidik. Seperti diketahui, Haris Hasanuddin didakwa menyuap Romahurmuziy dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin senilai Rp325 juta.

Lukman Hakim disebut menerima Rp70 juta secara dua tahap dan Romahurmuziy menerima sebesar Rp255 juta. (riz/zul/ful/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

570 Pelajar Demo Rusuh Diperiksa, Tak Terbukti Dipulangkan

570 Pelajar Demo Rusuh Diperiksa, Tak Terbukti Dipulangkan

570 pelajar diamankan Polda Metro Jaya dalam demo berujung rusuh pada Rabu (25/9). Mereka masih diperiksa terkait keterlibatan dalam kerusuhan.


Intelejen Buru Benny Wenda

Intelejen Buru Benny Wenda

Pendalaman terhadap dugaan keterlibatan pihak asing dalam aksi massa berujung rusuh di Papua masih terus berjalan.


Setelah Sekda Provinsi Jabar, KPK Incar Pejabat Lain

Setelah Sekda Provinsi Jabar, KPK Incar Pejabat Lain

Komisi Anti Korupsi (KPK) akan terus menggali keterlibatan pihak lain yang telah menikmati dana suap izin proyek Meikarta.


KPK Tunggu Pertimbangan Hakim untuk Jerat Lukman

KPK Tunggu Pertimbangan Hakim untuk Jerat Lukman

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak menutup kemungkinan jerat Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin.


KPK Perpanjang Penahanan Romy 30 Hari

KPK Perpanjang Penahanan Romy 30 Hari

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang penahanan Ketua Umum PPP nonaktif Romahurmuziy alias Romy, Rabu (24/7).


KPK Akui Terima Banyak Laporan Gratifikasi

KPK Akui Terima Banyak Laporan Gratifikasi

KPK mengaku akan mencermati fakta-fakta persidangan yang muncul dalam persidangan kasus jual beli jabatan di Kemenag.


Lukman dan Khofifah Kembali Dipanggil

Lukman dan Khofifah Kembali Dipanggil

JPU KPK kembali meminta kehadiran Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.


Dua Calon Rektor Diperiksa

Dua Calon Rektor Diperiksa

Indikasi adanya aliran uang ke Romahurmuziy alias Romy dalam seleksi pengisian jabatan rektor Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) terus ditelusuri.


Sofyan Basir Dikenalan Pasal Berlapis

Sofyan Basir Dikenalan Pasal Berlapis

Fakta-fakta hukum terkait keterlibatan Dirut (nonaktif) PLN Sofyan Basir dalam korupsi proyek PLTU Riau 1 bakal dipaparkan dalam sidang.


KPK Endus Bukti Baru Suap Kemenag

KPK Endus Bukti Baru Suap Kemenag

Nama Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin sempat disinggung dalam sidang, kemarin.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!