Kriminal
Share this on:

RUU Siber Diserahkan ke DPR

  • RUU Siber Diserahkan ke DPR
  • RUU Siber Diserahkan ke DPR

JAKARTA - Draf Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) sudah diserahkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) kepada DPR RI. Diharapkan, RUU ini bisa disahkan oleh legislatif pada periode saat ini. Sebab, semua rangkaian serta proses sosialisasi sudah dilakukan.

"RUU KKS sudah selesai dibahas pemerintah. Saat ini sudah dikirim ke DPR. Kita berharap secepatnya. Karena prosesnya sudah selesai semua. DPR yang sekarang sebelum beliau-beliau selesai masa tugasnya sudah dapat disahkan menjadi UU KKS," kata Kepala BSSN Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian, di Jakarta, Rabu (11/9) kemarin.

Dia menilai adanya anggapan keberadaan RUU KKS melanggar demokrasi karena belum paham urgensinya. Hinsa menganggap masyarakat yang belum paham urgensi RUU KKS adalah wajar. "Masyarakat kita banyak. Mungkin ada satu atau dua yang belum baca atau belum tahu persis. Iya biasa saja. Itu wajar," imbuhnya.

Namun, lanjutnya, RUU KKS merupakan insiatif DPR, sebagai wakil rakyat yang melihat pentingnya keberadaan regulasi terkait keamanan siber. Menurutnya DPR sangat antisipatif. "Ada masalah siber yang sedang berlangsung, tetapi UU belum ada. Sehingga DPR berinisiatif," jelasnya. Perjalanan RUU KKS, juga sudah berproses hampir setahun di DPR.

Anggota Komisi I DPR, Evita Nursanty menyatakan permasalahan terkait dengan ancaman siber sangat kompleks. Karena itu, pembahasannya harus mendalam. UU Siber sangat dibutuhkan. Ancaman siber, bukan merupakan masalah kecil. "Karena itu yang harus difokuskan oleh pemerintah ke depan," ujar Evita.

Ancaman perang siber dapat dilancarkan pihak musuh kapan pun mereka mau. Dia mencontohkan kasus yang terjadi pada 2007-2008. Saat itu, Estonia, Georgia diserang oleh cyber war Rusia. "Negara itu tidak bisa apa-apa, mereka lumpuh. Ancaman itu bukan nggak mungkin terjadi di negara kita. Sebab itu, harus menjadi perhatian kita bersama," tuturnya.

Pembahasan RUU KKS, lanjutnya, tidak bisa dilakukan tergesa-gesa. Butuh kajian mendalam terkait substansi dalam RUU tersebut. Terlebih, cakupannya sangat luas. UU ini akan menjadi payung hukum dari semua aspek yang terkait siber di Indonesia. Semua kegiatan siber baik dari BIN (Badan Intelijen Negara), TNI, Polri, Kejaksaan, Imigrasi, Kominfo, BSSN dan BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) akan mengacu pada UU tersebut.

Terpisah, Ketua Lembaga Riset Keamanan Cyber Komunikasi CISSReC, Pratama Persadha menyebut banyak terjadi konflik kepentingan antara BSSN dan institusi-institusi lain. Salah satunya BIN, Kominfo, Polri hingga Kejaksaan. Saya sangat setuju kita perlu memiliki undang-undang yang mengatur masalah siber di Indonesia.

"Karena di Indonesia belum ada satu pun undang-undang yang mengatur khusus masalah itu," jelas Pratama.

Praktisi Informasi Teknologi (IT), Ardi Suteja menilai, RUU KKS tidak mewadahi kepentingan rakyat. Sebaliknya, RUU ini justru kepentingan institusi di pemerintah tertentu saja. Dia meyakini hal tersebut lantaran bunyi sejumlah pasal dalam RUU KKS tidak mampu menjawab persoalan riil yang terjadi di era sekarang.

"Yang kita perlukan RUU, tapi jangan sentris kepada institusi tertentu, Namun, pada kepentingan banyak orang," ujar Ketua dan Pendiri Indonesia Cyber Security Forum tersebut. Dia menyarankan DPR tidak terburu-buru menyelesaikan pembahasan RUU ini.

Direktur Proteksi Pemerintah BSSN, Ronald Tumpal menyatakan, RUU ini harus diundangkan secepatnya. Apabila setelah diundangkan dan masih ada banyak kekurangan, ada kesempatan melakukan perbaikan. "Sebaiknya undang-undang itu disahkan. Kalau belum sempurna, masih ada kesempatan memperbaiki," papar Ronald. (rh/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Ada Indikasi Penyiksaan, Usut Tuntas Kematian Demonstran

Ada Indikasi Penyiksaan, Usut Tuntas Kematian Demonstran

Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi mendesak Polri untuk mengusut kematian sejumlah peserta aksi demonstrasi menolak rancangan undang-undang (RUU) bermasalah d


KPK Periksa Eni Saragih Lagi

KPK Periksa Eni Saragih Lagi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa mantan Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih sebagai saksi kasus dugaan suap, Kamis (10/10) kemarin.


Enam Polisi Pembawa Senpi Demo Kendari Segera Disidang

Enam Polisi Pembawa Senpi Demo Kendari Segera Disidang

Tim Investigasi Polri masih mendalami tewasnya dua mahasiswa Universitas Halu Oleo, Kendari, Sultra, Randi dan M Yusuf saat demo menolak RUU KPK dan RUU KUHP di


Korban Demo DPR Tewas Sesak Napas, Bukan Dianiaya

Korban Demo DPR Tewas Sesak Napas, Bukan Dianiaya

Seorang juru parkir di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat meninggal dunia saat aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/DPD/MPR, Rabu (25/9) lalu.


380 Peserta Demo DPR Jadi Tersangka, 179 Ditahan

380 Peserta Demo DPR Jadi Tersangka, 179 Ditahan

Total sebanyak 1.489 orang, yang terdiri atas pelajar, mahasiswa, dan warga sipil diamankan karena diduga sebagai perusuh dalam aksi demo di depan Gedung DPR/DP


Bupati Cantik Ogah Dikaitkan dengan Gratifikasi Bowo Sidik

Bupati Cantik Ogah Dikaitkan dengan Gratifikasi Bowo Sidik

Bupati Minahasa Selatan Christiany Eugenia Tetty Paruntu ogah dikaitkan dengan Wakil Ketua Komisi VI DPR Bowo Sidik Pangarso.


535 Pelajar Dipulangkan, 310 Diproses

535 Pelajar Dipulangkan, 310 Diproses

Jajaran Polda Metro Jaya mengamankan 845 orang usai aksi demo pelajar dan mahasiswa yang berujung rusuh di depan Gedung DPR/DPD/MPR, Senin (30/9) lalu.


Penyusup Aksi Demo Ibukota Dibayar Rp20-40 Ribu

Penyusup Aksi Demo Ibukota Dibayar Rp20-40 Ribu

Sebagian kelompok penyusup pada aksi demo mahasiswa dan pelajar berujung rusuh di depan Gedung DPR/DPD/MPR, Senin (30/9), berhasil diungkap polisi.


Buntut Demo Ricuh, 649 Diamankan, 250 Masuk Rumah Sakit

Buntut Demo Ricuh, 649 Diamankan, 250 Masuk Rumah Sakit

Sebanyak 649 peserta aksi demo pelajar dan mahasiswa di depan Gedung DPR/DPD/MPR, Senin (30/9), diamankan pihak kepolisian.


Penyidikan Kasus Karhutla Dipercepat, 117 SPDP Sudah Diserahkan

Penyidikan Kasus Karhutla Dipercepat, 117 SPDP Sudah Diserahkan

Atensi Presiden Joko Widodo yang meminta pelaku pembakaran hutan dan lahan (Karhutla) untuk ditindak tegas, menjadi prioritas Polri dan Kejaksaan Agung.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!