Kriminal
Share this on:

Saat Fit dan Proper Test, Mayoritas Capim Setuju Revisi UU KPK

  • Saat Fit dan Proper Test, Mayoritas Capim Setuju Revisi UU KPK
  • Saat Fit dan Proper Test, Mayoritas Capim Setuju Revisi UU KPK

**JAKARTA ** - Komisi III DPR RI melakukan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) bagi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ada lima Calon Pimpinan (Capim) KPK yang menjalani fit and proper test. Yaitu Nawawi Pamolango, Lili Pintouli Siregar, Sigit Danang Joyo, Nurul Ghufron, dan I Nyoman Wara.

Lima nama berikutnya akan dilanjutkan, Kamis (12/9) hari ini. Mereka adalah Alexander Marwata, Johanis Tanak, Luthfi Jayadi Kurniawan, Irjen Pol Firli Bahuri, dan Roby Arya. Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDIP Masinton Pasaribu menyebut DPR memiliki beberapa kriteria terkait calon yang akan dipilih. Khususnya kepribadian calon yang harus berani dalam penataan internal.

"Itu tidak bisa kita pungkiri ada friksi-friksi di dalam KPK. Terutama menyangkut pegawai. Organisasi KPK itu harus sehat. Tidak boleh ada friksi-friksi di dalamnya. Karena ini menyangkut penegakan hukum," tegas Masinton di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/9) kemarin.

Menurutnya, para capim KPK harus memiliki keberanian menata kepegawaian di KPK. Artinya, capim harus mampu mengembalikan fungsi pegawai KPK sebagai wadah pegawai dan bukan wadah politik. "Wadah pegawai KPK bukan seperti selama ini wadah politik KPK. Komisi III ingin pimpinan KPK ke depan punya keberanian menata internal. Organisasinya harus sehat dulu," ungkapnya.

Capim KPK Nawawi Pamolango

Capim KPK Nawawi Pomolango mendukung revisi UU KPK. Dia mengatakan kewenangan penyadapan oleh komisi antirasuah juga harus diawasi. Menurut dia, kewenangan penyadapan perlu harus diatur lebih ketat. Ini supaya tidak digunakan di luar tujuan awal penyidikan.

Penyadapan memang harus diatur sedemikan rupa, di negara lain kewenangan penyadapan diberikan secara hati-hati. "Kalau nanti diatur perlu izin Dewan Pengawas KPK tidak masalah. Penyadapan harus hati-hati. Negara ini terlalu murah soal penyadapan. Jangan rekaman penyadapan yang tak sesuai relevansi dibuka ke publik," jelas Nawawi di komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/9).

Menurut Nawawi, hal tersebut berdasarkan pengalamannya ketika menangani kasus dugaan korupsi dan pencucian uang kuota impor daging sapi dengan tersangka Ahmad Fathanah. Dalam sidang saat itu, jaksa penuntut umum KPK meminta rekaman penyadapan diperdengarkan secara terbuka.

"Saat itu sidang saya skors untuk mengecek isi rekaman, ternyata tak ada relevansinya dengan kasus. Masa seperti itu harus diputar," tegas Nawawi.

Dia sangat setuju dengan adanya revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Salah satu poin perubahan yang disetujuinya terkait kewenangan KPK dalam menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

"Nggak semuanya ya. Saya setuju untuk direvisi itu misalnya soal SP3. Saya berpendapat seseorang harus mendapatkan kepastian hukum. Hal itu dinilai tidak adil bagi seseorang yang telah ditetapkan tersangka, namun buktinya tidak mencukupi untuk diproses. Akhirnya seseorang itu menjadi tergantung status hukumnya. Seseorang harus diberi kepastian hukum, rasa keadilan, kepatutan, karena cari-cari orang punya salah nggak ada, harus SP3. Toh lusa kalau ketemu lagi barang bukti baru, bisa ditetapkan lagi status tersangka," paparnya.

Poin lain dalam revisi UU KPK yang tidak disetujui oleh Nawawi soal penuntutan yang harus dikoordinasikan dengan Kejaksaan Agung. Nawawi berharap ini dapat ditinjau kembali. "Jadi dimana letak independensi KPK kalau kemudian tuntutan harus dikoordinasikan dengan kejaksaan. Ini barangkali yang perlu disikapi," tandasnya.

Dia pun menyoroti soal operasi tangkap tangan (OTT) yang hasilnya tidak signifikan. Seharusnya, lanjut Nawawi, KPK mengutamakan pencegahan dibanding penindakan dalam pemberantasan korupsi. "Tangkap tangan yang dilakukan KPK seperti jebakan. Saya agak terusik dengan kasus yang saya tangani. Ini sebenarnya tertangkap tangan atau jebakan," ucap Nawawi

OTT yang selama ini dilakukan KPK tidak berimbas pada indeks persepsi korupsi Indonesia. Ia justru menilai OTT membuat setiap orang takut berinvestasi di Indonesia. "Kalau tiap hari kita dipertontonkan, pejabat ditangkap, di luar negeri sana orang juga mikir. Apa tidak ada orang baik lagi di sini. Tiap hari ditangkap dua, tiga pejabat. Bagaimana mereka mau menanamkan modal," tandasnya.

Capim KPK Lili Pintouli Siregar

Senada dengan Nawawi, capim Lili Pintouli Siregar mengaku setuju revisi UU KPK. Dia yakin tujuannya untuk menguatkan lembaga itu. Salah satunya soal SP3. "Saya pertama setuju adanya SP3. Karena ini juga tidak menutup kalau ada bukti lain, bisa dibuka kembali," kata Lili di ruang rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/9).

Dia menyatakan setuju soal pemberian kewenangan menerbitkan SP3. Untuk Dewan Pengawas, Lili tidak setuju. "Kalau Dewan Pengawas, saya belum setuju. Ini berhubungan dengan teknis. Bagaimana soal perizinan-perizinan itu," imbuh Lili.

Wanita yang berprofesi sebagai advokat itu juga mengkritisi OTT KPK. Dia berpendapat, OTT dilakukan terus menerus. Namun, bukan kasus dengan kerugian negara yang besar. "OTT terus menerus. Namun, nilai OTT dan pengeluaran yang besar tidak nyambung," terang Lili.

Dia mengapresiasi kinerja KPK saat ini terkait pencegahan yang sudah berjalan. Contohnya, di daerah Tangerang Selatan. Masyarakat sudah mulai terjun langsung mengenai pencegahan korupsi. "Ada yang sudah dibangun KPK di wilayah Tangsel, sudah sampai ada perempuan antikorupsi. Itu sudah berjalan bagus," tandasnya.

Capim KPK Sigit Danang Joyo

Capim KPK Sigit Danang Joyo juga setuju dengan Revisi UU KPK. Namun dia hanya setuju terkait poin kewenangan KPK menerbitkan SP3. "Saya setuju mengenai SP3. Saya sangat setuju bila ada perbaikan dalam rangka penguatan pemberantasan korupsi sesuai UU KPK," ujar Sigit.

Namun, Capim KPK sekaligus pegawai Kementerian Keuangan ini berpandangan bahwa kewenangan SP3 yang diberikan harus diatur lebih ketat. Sebab, tidak mungkin ada penyidik yang sempurna. Karena bisa saja di wilayah-wilayah tertentu terjadi kesalahan.

"Justru kewenangan yang diberikan kepada KPK tidak ada SP3. Tujuannya supaya penyidik betul-betul prudent (pasti) dalam menetapkan tersangka berdasarkan dua alat bukti yang kuat. Saya setuju, KPK punya kewenangan SP3," pungkasnya. (yah/zul/fin/rh)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

RUU Siber Diserahkan ke DPR
RUU Siber Diserahkan ke DPR

Berita Sejenis

KPK Perdalam Perkara Sunjaya

KPK Perdalam Perkara Sunjaya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah melakukan pengembangan perkara suap rotasi, mutasi, dan promosi jabatan di Pemerintah Kabupaten (Pemkab Cirebon).


Dewas Turunkan Peran Komisioner, KPK Tidak Takut

Dewas Turunkan Peran Komisioner, KPK Tidak Takut

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M. Syarif menegaskan pihaknya sama sekali tidak merasa takut dengan kehadiran dewan pengawas (dewas).


Buronan Korupsi Disparbudpora Pidie Ditangkap

Buronan Korupsi Disparbudpora Pidie Ditangkap

Tim Intelijen dan Tim Pidsus Kejaksaan Negeri Pidie, Aceh menangkap buronan H. Arifin bin Rahmad, Rabu (18/9) lalu.


Korporasi Tersangka Karhutla Bakal Dijerat Pasal Berlapis

Korporasi Tersangka Karhutla Bakal Dijerat Pasal Berlapis

Mabes Polri mengungkapkan penegakan hukum terhadap para pelaku pembakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi fokus kepolisian.


Pasal Penghinaan Presiden Disorot

Pasal Penghinaan Presiden Disorot

DPR RI hingga saat ini masih melakukan penyempurnaan RKUHP. Rencananya, dewan akan mengesahkannya menjadi UU pada 24 September mendatang.


Tersangkakan Menpora, Tak Ada Muatan Politis

Tersangkakan Menpora, Tak Ada Muatan Politis

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah penetapan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi sebagai tersangka kasus dugaan suap dana hibah KONI be


ICW Siapkan Judicial Review ke MK

ICW Siapkan Judicial Review ke MK

Pemerintah dan DPR RI mempersilakan masyarakat yang tidak puas atas revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, dapat menggugatnya ke Mahkamah Konstitusi (MK).


Analisis UU Baru, KPK Bentuk Tim Transisi

Analisis UU Baru, KPK Bentuk Tim Transisi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membentuk Tim Transisi untuk menganalisis materi hasil revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.


Ditetapkan sebagai Tersangka, Menpora Otomatis Mundur

Ditetapkan sebagai Tersangka, Menpora Otomatis Mundur

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Menpora Imam Nahrawi sebagai tersangka terkait pengajuan proposal dana hibah KONI.


Cukong Bermain, 328 Ribu Hektare Lahan Terbakar

Cukong Bermain, 328 Ribu Hektare Lahan Terbakar

Tidak semua permasalahan pemadaman api dan pengendalian akibat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) diserahkan ke pemerintah pusat.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!