Kriminal
Share this on:

Sanksi 25 Hakim Belum Direspon MA

  • Sanksi 25 Hakim Belum Direspon MA
  • Sanksi 25 Hakim Belum Direspon MA

JAKARTA - Komisi Yudisial (KY) baru saja menggelar sidang Majelis Kehormatan Hakim. Hasilnya, institusi pengawas meja hijau ini menjatuhkan sanksi kepada 58 hakim. Puluhan hakim tersebut dinyatakan terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Tiga diantaranya disanksi berat.

Dari laporan yang dihimpun Fajar Indonesia Network (FIN), jumlah hakim yang disanksi lebih banyak ketimbang semester pertama tahun 2018. Tahun lalu, hanya 30 hakim yang disanksi. Motifnya pun beragam mulai dari tindakan tidak profesional hingga perselingkuhan.

Ketua bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY Sukma Violetta menjelaskan, dalam pengenaan sanksi, KY kerap terbelit masalah. Salah satunya datang dari Mahkamah Agung (MA) yang tidak sepenuhnya menindak lanjutkan sanksi.

"Kendati demikian, pelaksanaan pengenaan sanksi KY ini seringkali terhambat karena MA tidak sepenuhnya menindaklanjuti putusan sanksi KY ini dan adanya tumpang tindih tugas," jelasnya di Jakarta, kemarin.

Ia menjelaskan, dari 58 putusan KY, MA hanya menindaklanjuti usulan KY terhadap 3 hakim. Ketiganya diajukan lewat proses sidang di MKH. Adapun 25 putusan KY atas pengenaan sanksi tersebut, sampai saat ini belum mendapat respon dari MA.

"Sementara terhadap 8 putusan sanksi, MA memutuskan tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan teknis yudisial. Untuk 22 putusan yang tersisa, KY masih melakukan proses minutasi putusan," beber Sukma.

Lebih lanjut ia menjelaskan, bahwa sanksi didominasi sanksi ringan, yaitu terhadap 43 hakim terlapor. Sanksi ini diharapkan dapat dijadikan pembelajaran oleh hakim terlapor agar dapat menjaga kemuliaan profesinya.

Untuk sanksi sedang diberikan kepada 10 hakim terlapor. Untuk sanksi berat terhadap 5 hakim terlapor berupa pemberhentian dengan hormat terhadap 2 orang dan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap 3 orang. "Sepanjang Januari-Juni 2019, KY dan MA telah menggelar Sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) yang menyebabkan 3 orang hakim menerima sanksi berat," jelasnya.

Jumlah sanksi oleh MKH pada semester 1 tahun 2019 ini juga tercatat lebih besar daripada periode yang sama tahun 2018 lalu di mana MKH belum menjatuhkan sanksi. (rls/fin/zul/tgr)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Kapan Tim Siber Polri Tangkap Penyebar Hoaks Soal Mahasiswa Papua?

Kapan Tim Siber Polri Tangkap Penyebar Hoaks Soal Mahasiswa Papua?

Tim Siber Bareskrim Polri belum juga berhasil menangkap pemilik akun media sosial (medsos) yang menyebarkan hoaks, terkait insiden mahasiswa Papua di Malang dan


Gakkumdu Belum Satu Arah

Gakkumdu Belum Satu Arah

Badan Pengawas Pemilihan Umun (Bawaslu) RI masih berupaya menyempurnakan kinerja Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam melakukan penanganan tindak pi


Anak Buah Imam Nahrawi Dituntut Tujuh Tahun

Anak Buah Imam Nahrawi Dituntut Tujuh Tahun

, uang Rp400 juta dan satu unit ponsel Samsung Galaxy Note 9 senilai total sekira Rp900 juta. "Meminta majelis hakim agar menyatakan terdakwa Mulyana terbukti


Belum Semua Putusan MK Dilaksanakan

Belum Semua Putusan MK Dilaksanakan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum sepenuhnya melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).


Sanksi ASN Tak Netral Masih Lemah

Sanksi ASN Tak Netral Masih Lemah

Penegakan sanksi terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tak netral pada Pemilu 2019 masih lemah.


Kekerasan Masih Tinggi, Negara Belum Hadir Lindungi Perempuan

Kekerasan Masih Tinggi, Negara Belum Hadir Lindungi Perempuan

Komnas Perempuan bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mencatat, sebanyak 406.178 kasus kekerasan terjadi di tahun 2019.


Polri Apresiasi Hakim Tolak Gugatan Kivlain Zen

Polri Apresiasi Hakim Tolak Gugatan Kivlain Zen

Permohonan gugatan Praperadilan tersangka kasus kepemilikan senjata api Kivlan Zen ditolak secara keseluruhan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (30


Ideologi Tak Sejalan, FPI Bisa Dilarang

Ideologi Tak Sejalan, FPI Bisa Dilarang

Hingga saat ini, proses pengajuan perpanjangan izin ormas Front Pembela Islam (FPI) belum beres.


Hukuman Mati untuk Tamzil Belum Diputuskan

Hukuman Mati untuk Tamzil Belum Diputuskan

KPK belum memutuskan untuk memperberat hukuman tersangka kasus dugaan suap pengisian perangkat daerah di Pemkab Kudus Muhammad Tamzil.


Kejagung Periksa Empat Petinggi Kimia Farma

Kejagung Periksa Empat Petinggi Kimia Farma

Kejaksaan Agung (Kejagung) mengaku belum menetapkan tersangka pada kasus dugaan korupsi pengadaan obat AIDS dan PMS tahap I.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!