Kriminal
Share this on:

Sanksi Oknum dan Pejabat Lapas Harus Dipublikasikan

  • Sanksi Oknum dan Pejabat Lapas Harus Dipublikasikan
  • Sanksi Oknum dan Pejabat Lapas Harus Dipublikasikan

JAKARTA - Pemindahan tahanan terpidana kasus korupsi e-KTP Setya Novanto (Setnov) dari Lapas Sukamiskin ke Lapas Gunung Sindur dinilai belum menyelesaikan masalah. Selain itu, oknum lapas yang berperan dalam kasus plesiran ke toko bangunan di Padalarang, Jawa Barat tersebut, juga harus diberi sanksi dan diumumkan ke publik.

"Keputusan dipindahkannya Setya Novanto ke Lapas Gunung Sindur tak menyelesaikan akar masalah. Menurut saya, Presiden Jokowi tegas melalui Menkum HAM dan ke Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS). Tidak boleh ada lagi yang seperti itu," kata ahli hukum tata negara, Bivitri Susanti dalam sebuah diskusi di Jakarta Pusat, Senin (17/6) kemarin.

Dia mendesak pemerintah menjatuhkan sanksi administratif dan sosial kepada oknum lapas. Baik yang sengaja atau tak sengaja mengeluarkan Setnov. "Akar masalahnya adalah di Kepala Lapasnya. Harusnya dia juga ditindak tegas," ucap Bivitri.

Menurutnya, tindakan tegas untuk oknum lapas itu harus dipublikasikan. Sehingga masyarakat tahu pemerintah telah berupaya mengatasi masalah ini. "Umumkan kepada masyarakat. Jadi kita tahu ada yang dilakukan secara tegas oleh Pemerintah. Kan aturan undang-undangnya sudah jelas. Kalau ada yang menyimpang dikenai sanksi," paparnya.

Hal senada juga disampaikan pakar hukum tata negara dari Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif, Veri Junaidi. Dia mengatakan pemerintah harus memperberat sanksi bagi oknum lapas. Alasannya, kejadian narapidana koruptor plesiran terjadi berulang kali.

"Ini persoalannya ada pada penanganan Lembaga Pemasyarakatan. Sudah beberapa kali menimbulkan masalah. Khusus untuk para koruptor banyak sekali masalah. Kita ingat kasus napi koruptor ada yang nonton pertandingan tenis," jelas Veri.

Dia menilai selama ini penanganan oknum lapas yang terlibat dalam kegiatan pelesiran narapidana kasus korupsi, hilang menguap begitu saja. "Selama ini hal-hal yang seperti ini hilang. Nggak jelas. Oknum-oknum yang diberi sanksi kadang cuma sebentar, nggak lama sudah diberi jabatan lagi," terang Veri.

Seperti diketahui, Setya Novanto tepergok pelesiran ke toko bangunan yang berada di Padalarang, Jawa Barat. Dalam foto yang beredar, Setnov tampak mengenakan kemeja lengan pendek. Dia memakai topi hitam dan wajahnya ditutup masker. Terlihat istri Setnov juga ikut mendampingi suaminya. (rh/zul/fin)


Berita Sejenis

Polri Tindaklanjuti Dugaan Pidana Kajari Pandeglang dan JPU Kejati Banten

Polri Tindaklanjuti Dugaan Pidana Kajari Pandeglang dan JPU Kejati Banten

Kajari Pandeglang Nina Kartika dan JPU Kejati Banten Gaul Manurung dituding melakukan pelanggaran hukum pidana.


Kejagung Siapkan Tim Pengacara Negara untuk Upaya PK Karhutla

Kejagung Siapkan Tim Pengacara Negara untuk Upaya PK Karhutla

Penolakan Mahkamah Agung atas kasasi kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) membuat tidur Jaksa Agung Muhammad Prasetyo tak nyenyak.


Pejabat Boleh Keluar Negeri, tapi Dibatasi

Pejabat Boleh Keluar Negeri, tapi Dibatasi

Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegasakan tidak akan menghambat izin kepala daerah ke luar negeri.


Pimpinan KPK Tidak Harus dari Institusi Tertentu

Pimpinan KPK Tidak Harus dari Institusi Tertentu

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tidak ada ketentuan yang mengatur pimpinan KPK berasal dari unsur perwakilan institusi tertentu.


Kasasi Ditolak, Siti Nurbaya Lawan Keputusan MA

Kasasi Ditolak, Siti Nurbaya Lawan Keputusan MA

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya buka suara atas putusan Mahkamah Agung.


Kivlan Zen Tak Akan Diberi Penangguhan Penahanan

Kivlan Zen Tak Akan Diberi Penangguhan Penahanan

Tersangka kasus hoaks, makar, dan kepemilikan senjata api ilegal Kivlan Zen tak akan memperoleh penangguhan penahanan.


Sanksi 25 Hakim Belum Direspon MA

Sanksi 25 Hakim Belum Direspon MA

Komisi Yudisial (KY) baru saja menggelar sidang Majelis Kehormatan Hakim. Hasilnya, institusi pengawas meja hijau ini menjatuhkan sanksi kepada 58 hakim.


Pimpinan KPK Harus Ada Polisi dan Jaksanya

Pimpinan KPK Harus Ada Polisi dan Jaksanya

Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Pansel Capim) KPK periode 2019-2023 diingatkan agar memilih pimpinan KPK yang memenuhi unsur penyidikan dan penuntutan.


Diragukan Keamanannya, Amerika Selidiki Viralnya Aplikasi FaceApp

Diragukan Keamanannya, Amerika Selidiki Viralnya Aplikasi FaceApp

FBI dan Komisi Perdagangan Federal (FTC) diminta melakukan penyelidikan keamanan dan privasi nasional pada FaceApp,


Terlibat OTT ASN Wajib Dipecat

Terlibat OTT ASN Wajib Dipecat

ASN yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kedua OTT itu harus diberhentikan sementara.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!