Kriminal
Share this on:

Satgas Antimafia Bola Polri Garap 13 Provinsi

  • Satgas Antimafia Bola Polri Garap 13 Provinsi
  • Satgas Antimafia Bola Polri Garap 13 Provinsi

JAKARTA - Satgas Antimafia Bola Polri bakal bekerja ekstra memantau dan mengawasi pelaksanaan liga sepakbola Indonesia yang berlangsung tahun ini agar bersih dari match fixing atau pengaturan skor. Untuk itu, Tim Satgas mengumpulkan para penyidik dari 13 Polda di Jakarta, Rabu (14/8).

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, agenda acara tersebut dilakukan dalam rangka mendapatkan pengarahan dari Kepala Satgas (Kasatgas) Antimafia Bola Polri Brigjen Hendro Pandowo.

"Ya mereka akan di-briefing untuk bisa bekerja sama dengan panitia penyelenggara. Kemudian pihak Komisi Disiplin PSSI agar sama-sama mengontrol perangkat pertandingan seperti wasit 1, wasit 2, wasit 3," kata Dedi saat dikonfirmasi Fajar Indonesia Network, Selasa (13/8).

Dedi menyebut, para penyidik ini bakal diarahkan Kasatgas agar benar-benar melakukan tugasnya dengan tanggungjawab dan profesional. Mereka harus mengontrol setiap pertandingan Liga sepakbola, baik Liga 1 maupun Liga 2, guna memastikan bebas dari kasus match fixing.

"Para penyidik ini juga harus jeli dan fokus mengontrol perangkat pertandingan, seperti pengawas 1 dan pengawas 2, termasuk setiap klub yang bertanding, baik pelatih maupun pemainnya. Sehingga betul-betul bebas dari match fixing," ujarnya.

Dedi mengakui, tujuan para penyidik dari 13 Polda untuk mendapat arahan Kasatgas Antimafia Bola Polri, dilakukan dalam rangka menyiapkan mereka untuk mengisi Satgas di daerahnya. Jadi, saat ini pihaknya sedang berencana membentuk satgas juga di 13 provinsi tersebut.

"Provinsi-provinsi itu, adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jakarta, Bali, Lampung. Lalu ada lagi Papua, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan, serta terakhir DI Yogyakarta," paparnya.

Adapun soal tugas untuk menuntaskan dugaan perkara pengaturan skor atau match fixing yang belum usai, Dedi mengakui, hingga kini tercatat ada dua kasus. Pertama kasus yang menjerat mantan Exco PSSI Hidayat dan juga, pemilik klub PS Mojokerto Putra (PSMP) Vigit Waluyo.

Dedi menyampaikan, dua perkara kasus pengaturan skor yang hingga kini belum selesai diproses untuk dituntaskan penyidik Satgas Antimafia bola itu, karena mendapatkan kendala penyidikan. Terutama, kasustersangka Hidayat selaku mantan Exco PSSI yang kini diketahui sakit kanker.

"Ya, terkait belum tuntasnya kasus dugaan pengaturan skor dengan tersangka Hidayat itu, karena yang bersangkutan dari sisi kesehatan tidak memungkinkan. Beliau menderita kanker stadium IV," jelas Jendral Polisi bintang satu ini.

Dedi menuturkan, saat ini tim penyidik masih menunggu hasil pemeriksaan medis Hidayat dari RS Bhayangkara Surabaya. "Sudah diminta second opinion di Rumah Sakit Bhayangkara Surabaya. Ini masih kita tunggu hasilnya," imbuh Dedi.

Sementara itu, perkara dugaan pengaturan skor dengan tersangka Vigit Waluyo yang juga belum dituntaskan penyidik. Dedi mengakui, saat ini penyidik masih harus melengkapi berkas perkara usai sempat diserahkan ke Kejaksaan, karena oleh jaksa dikembalikan ke penyidik atau istilahnya P-19.

"Jadi, ada beberapa catatan yang harus diperbaiki penyidik. Itu harus dituntaskan. Dan satgas akan berkomitmen sesuai dengan aspirasi, dan banyaknya masukan dari masyarakat agar segera dapat menuntaskan dua kasus ini," terangnya.

Sebelumnya, Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Pol Asep Adi Saputra menyebut, Satgas Antimafia Bola Polri jilid II ini kembali diaktifkan dan diperpanjang masa tugasnya, setelah ada beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan pimpinan di institusinya.

Pertimbangan pertama, kata Asep, Polri dalam hal ini menerima apresiasi dari masyarakat yang menginginkan sepak bola Indonesia, terutama Liga I terselenggara secara bersih dan bermartabat. Selain itu, gunamenuntaskan tunggakan-tunggakan perkara kasus pengaturan skor yang lalu.

"Ada dua perkara yang hingga kini belum tuntas, yakni terkait dugaan kasus terhadap tersangka Vigit Waluyo dan Hidayat," kata Asep di Mabes Polri, beberapa waktu lalu.

Asep menjelaskan, Satgas Anti Mafia Bola jilid II ini sendiri dalam tugasnya tidak akan fokus di tingkat pusat saja, tapi akan dibagi menjadi 13 wilayah yang nantinya disesuaikan dengan lokasi pertandingan Liga I.

"Sebanyak 13 wilayah itu kemudian menjadi tempat-tempat orientasi dari satgas ini untuk bekerja, ya untuk pencegahan atau ada penidakan apabila ada praktik-praktik yang serupa," tutur Asep.

Sebagai informasi, sejak dibentuk Satgas Antimafia Bola Polri diketahui telah menetapkan 16 orang tersangka kasus dugaan pengaturan skor.Salah satunya, adalah mantan Ketum PSSI Joko Driyono (Jokdri) tersangka kasus perusakan barang bukti yang berkaitan dengan kasus pengaturan skor.

Jokdri pun telah divonis 1,5 tahun penjara oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun dari Vonis itu, diketahui lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang mengajukan tuntutan dua tahun enam bulan penjara kepada Jokdri. (mhf/gw/zul/fin)


Berita Sejenis

Tiga Polda Kirim Pasukan ke Papua

Tiga Polda Kirim Pasukan ke Papua

Mabes Polri memastikan, situasi Kamtibmas pascarusuh di wilayah Papua Barat dan Papua telah berangsur kondusif.


Lima Akun Medsos Dibidik Polri

Lima Akun Medsos Dibidik Polri

Tim Direktorat Siber Bareskrim Polri terus melakukan profiling terhadap sejumlah akun media sosial (medsos) yang diduga menyebarkan berita hoaks pemicu kerusuha


Polri Buru Penyebar Hoaks Penyebab Rusuh di Papua

Polri Buru Penyebar Hoaks Penyebab Rusuh di Papua

Mabes Polri tengah melakukan pengejaran terhadap sejumlah akun media sosial (medsos) yang diduga menyebarkan berita bohong atau hoaks, terkait insiden kekerasan


Polri Harus Intropeksi dan Evaluasi Diri

Polri Harus Intropeksi dan Evaluasi Diri

Kasus tragis yang menimpa anggota Polri di sejumlah peristiwa menunjukan kinerja korps berbaju cokelat tersebut harus dievaluasi.


Polri Abaikan Usulan Wapres soal Serang KKSB Papua

Polri Abaikan Usulan Wapres soal Serang KKSB Papua

Mabes Polri menolak usulan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk melakukan serangan balik terhadap Kelompok Kriminal Sipil Bersenjata (KKSB) Papua


Polri Klaim Hotspot Karhutla Menurun

Polri Klaim Hotspot Karhutla Menurun

Jumlah titik panas atau hotspot akibat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Provinsi Riau, Rabu (14/8) diklaim Polri telah mengalami penurunan yang signifika


Satgas Diinstruksikan Tembak di Tempat Pelaku Pembakaran Hutan

Satgas Diinstruksikan Tembak di Tempat Pelaku Pembakaran Hutan

Polri diminta untuk lebiih tegas dan berani dalam menindak para pelaku pembakar hutan, baik itu perorangan maupun korporasi.


Anggota Polri Diculik dan Dibunuh KKB Papua

Anggota Polri Diculik dan Dibunuh KKB Papua

Dua anggota Polri dihadang kelompom kriminal bersenjata di sekitar kampung Usir, Kabupaten Puncak, Papua, Senin (12/8) kemarin.


Selamatkan Aset Rp100 Miliar dari Maluku Utara

Selamatkan Aset Rp100 Miliar dari Maluku Utara

Tim Wilayah XI Koordinasi Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK menemukan potensi penyelamatan aset di Provinsi Maluku Utara Rp100 miliar.


Kejagung Bidik Otak Korupsi Dana Hibah Sumsel

Kejagung Bidik Otak Korupsi Dana Hibah Sumsel

Kasus dugaan korupsi pencairan dana hibah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013 dikembangkan Kejagung.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!