Kriminal
Share this on:

Satu dari 17 Anak di Indonesia Alami Kekerasan Seksual

  • Satu dari 17 Anak di Indonesia Alami Kekerasan Seksual
  • Satu dari 17 Anak di Indonesia Alami Kekerasan Seksual

JAKARTA - Kekerasan seksual kepada anak-anak semakin memprihatinkan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mencatat satu dari 17 anak laki-laki Indonesia pernah mengalami kekerasan seksual. Sementara, satu dari 11 anak perempuan juga mengalami hal yang sama.

Data tersebut merupakan hasil Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) tahun 2018 yang diluncurkan Kemen PPPA, Rabu (8/5). Selain kekerasan seksual, Hasil SNPHAR 2018 juga menunjukkan anak menjadi pelaku kekerasan. Faktanya, 3 dari 4 anak melaporkan bahwa pelaku kekerasan emosional dan kekerasan fisik adalah teman atau sebaya.

"Bahkan, pelaku kekerasan seksual baik kontak ataupun non kontak paling banyak dilaporkan adalah teman atau sebayanya dengan persentase 47 persen hingga 73 persen. Sisanya yakni 12 persen sampai 29 persen merupakan pacar menjadi pelaku kekerasan seksual," ujar Menteri PPPA Yohana Yambise.

Alumni Master Pendidikan Simon Fraser University, Kanada itu menegaskan, data SNPHAR 2018 menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak masuk dalam daftar kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Kejahatan ini tidak mungkin bisa diselesaikan tanpa adanya kerjasama seluruh pemangku kepentingan dan keluarga.

"Kita ketahui bersama, fenomena kekerasan terhadap anak seperti layaknya fenomena gunung es. Apa yang terlihat di permukaan jauh lebih kecil dari yang tidak terlihat," paparnya.

Data kekerasan yang banyak digunakan, sambung dia, adalah data yang terlaporkan melalui lembaga layanan yang ada di Kabupaten/Kota. "Kita tidak tahu berapa data kekerasan terhadap anak yang sebenarnya. Kemungkinan besar data yang tidak terlaporkan jauh lebih banyak dibandingkan data yang terlaporkan," tambah wanita Kelahiran Manokwari, 60 tahun silam itu.

Tujuan dari pelaksanaan SNPHAR 2018 adalah untuk mengukur prevalensi tindak kekerasan emosi, fisik dan kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia, mengidentifikasi faktor risiko dan faktor perlindungan dari tindak kekerasan dan berbagai konsekuensi kesehatan dan sosial yang ditimbulkan dari tindak kekerasan terhadap anak-anak.

"Hasil survey diharapkan dapat menjadi dasar perencanaan, implementasi dan evaluasi kebijakan pemenuhan hak anak dan program perlindungan anak," jelas Guru Besar Universitas Cendrawasih, Papua tersebut.

Sementara itu Deputi Bidang Perlindungan Anak, Nahar menyatakan untuk melengkapi proses pelaksanaan SNPHAR 2018, Kemen PPPA tengah menyusun Response Plan bagi responden yang memerlukan pelayanan lanjutan. Sebagai penanggungjawab Response Plan, Kemen PPPA menerima 151 Kasus yang terjadi pada 73 Kabupaten/Kota di 22 Provinsi.

Semua laporan kasus tersebut telah ditindaklanjuti dengan rincian data 31,78 persen kasus dapat ditangani dan diselesaikan, 6,62 persen lokasi kasus tidak berhasil dilacak atau ditemukan oleh DP3A setempat. "Sementara, sebanyak 61,58 persen kasus tidak ditindaklanjuti dari DP3A Kabupaten/Kota," bebernya.

Survei ini merupakan survei yang dirancang untuk estimasi level nasional dan menjadi bahan Background Study Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024. Populasi survey yang diukur adalah individu yang tinggal di Indonesia dengan rentang usia antara 13 24 tahun. SNPHAR 2018 adalah Survei Rumah Tangga Nasional yang dilaksanakan di 150 kabupaten/kota dari 32 provinsi. Survei mencakup 11.410 rumah tangga yang tersebar di 1.390 blok sensus.

"Untuk melakukan survei ini, kami bekerjasama dengan Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung, Badan Pusat Statistik, Kementerian Sosial, Pusat Kebijakan Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Universitas Gajah Mada (PKMK UGM) serta Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia (PUSKAPA UI)," tandasnya. (fin/zul/tgr)

Berita Sebelumnya

Lima Bulan, 56 Buronan DiBekuk
Lima Bulan, 56 Buronan DiBekuk

Berita Sejenis

Proses Hukum Kasus Makar dan UBN Jalan Terus

Proses Hukum Kasus Makar dan UBN Jalan Terus

Mabes Polri memastikan kasus-kasus dugaan makar yang melibatkan beberapa tokoh pendukung salah satu pasangan capres-cawapres masih tetap berjalan.


Indonesia Jadi Tujuan Penipuan Industri Hiburan

Indonesia Jadi Tujuan Penipuan Industri Hiburan

Biro Penyelidikan Federal Amerika Serikat (FBI) menyebut Indonesia sebagai negara tujuan para pelaku penipuan di dunia hiburan AS.


Terkait Suap Idrus Marham ke Pengawal Tahanan, KPK Harus Evaluasi Diri

Terkait Suap Idrus Marham ke Pengawal Tahanan, KPK Harus Evaluasi Diri

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta berbenah. Menjadi lembaga antirasuah bukan berarti tak ada pengawasan dari instansi lain.


Jempol! Indonesia Tangkap Kapal Buruan Internasional

Jempol! Indonesia Tangkap Kapal Buruan Internasional

Satuan Tugas 115 berhasil menghentikan dan memeriksa kapal MV NIKA berbendera Panama yang menjadi buruan internasional di Selat Malaka, Jumat (12/7) lalu.


Menanti Hasil Kerja TGPF Kasus Novel

Menanti Hasil Kerja TGPF Kasus Novel

Mabes Polri segera menyampaikan hasil investigasi dari Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) bentukan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.


Lepaskan Syafrudin Temenggung, Keputusan MA Terus Ditentang

Lepaskan Syafrudin Temenggung, Keputusan MA Terus Ditentang

Keputusan Mahkamah Agung (MA) yang melepaskan mantan Kepala BPPN Syafruddin Temenggung dari segala tuntutan hukum berbuntut panjang.


Nasib Rizieq Syihab Tak Disinggung

Nasib Rizieq Syihab Tak Disinggung

Lebih dari 1 jam Joko Widodo dan Prabowo Subianto bertemu. Keduanya terlibat banyak perbincangan.


Facebook Didenda Rp70 Triliun

Facebook Didenda Rp70 Triliun

Salah satu perusahaan digital yang berbasis di Amerika Serikat, Facebook didenda sebesar USD5 miliar (Rp70 triliun) sebagai penyelesaian pelanggaran privasi dat


Selundupkan Gula Ilegal, Empat WNI Ditangkap Polisi Malaysia

Selundupkan Gula Ilegal, Empat WNI Ditangkap Polisi Malaysia

Empat warga negara Indonesia (WNI) ditangkap Kepolisian Maritim Malaysia di Tawau (Negeri Sabah), Malaysia, Kamis (11/7) lalu.


Malaysia Deportasi 117 WNI Ilegal

Malaysia Deportasi 117 WNI Ilegal

Pemerintah Malaysia mendeportasi 117 warga negara Indonesia (WNI) yang bekerja ilegal di Negeri Sabah ke Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara, Kamis (11/7).



Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!