Kriminal
Share this on:

Satu dari 17 Anak di Indonesia Alami Kekerasan Seksual

  • Satu dari 17 Anak di Indonesia Alami Kekerasan Seksual
  • Satu dari 17 Anak di Indonesia Alami Kekerasan Seksual

JAKARTA - Kekerasan seksual kepada anak-anak semakin memprihatinkan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mencatat satu dari 17 anak laki-laki Indonesia pernah mengalami kekerasan seksual. Sementara, satu dari 11 anak perempuan juga mengalami hal yang sama.

Data tersebut merupakan hasil Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) tahun 2018 yang diluncurkan Kemen PPPA, Rabu (8/5). Selain kekerasan seksual, Hasil SNPHAR 2018 juga menunjukkan anak menjadi pelaku kekerasan. Faktanya, 3 dari 4 anak melaporkan bahwa pelaku kekerasan emosional dan kekerasan fisik adalah teman atau sebaya.

"Bahkan, pelaku kekerasan seksual baik kontak ataupun non kontak paling banyak dilaporkan adalah teman atau sebayanya dengan persentase 47 persen hingga 73 persen. Sisanya yakni 12 persen sampai 29 persen merupakan pacar menjadi pelaku kekerasan seksual," ujar Menteri PPPA Yohana Yambise.

Alumni Master Pendidikan Simon Fraser University, Kanada itu menegaskan, data SNPHAR 2018 menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak masuk dalam daftar kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Kejahatan ini tidak mungkin bisa diselesaikan tanpa adanya kerjasama seluruh pemangku kepentingan dan keluarga.

"Kita ketahui bersama, fenomena kekerasan terhadap anak seperti layaknya fenomena gunung es. Apa yang terlihat di permukaan jauh lebih kecil dari yang tidak terlihat," paparnya.

Data kekerasan yang banyak digunakan, sambung dia, adalah data yang terlaporkan melalui lembaga layanan yang ada di Kabupaten/Kota. "Kita tidak tahu berapa data kekerasan terhadap anak yang sebenarnya. Kemungkinan besar data yang tidak terlaporkan jauh lebih banyak dibandingkan data yang terlaporkan," tambah wanita Kelahiran Manokwari, 60 tahun silam itu.

Tujuan dari pelaksanaan SNPHAR 2018 adalah untuk mengukur prevalensi tindak kekerasan emosi, fisik dan kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia, mengidentifikasi faktor risiko dan faktor perlindungan dari tindak kekerasan dan berbagai konsekuensi kesehatan dan sosial yang ditimbulkan dari tindak kekerasan terhadap anak-anak.

"Hasil survey diharapkan dapat menjadi dasar perencanaan, implementasi dan evaluasi kebijakan pemenuhan hak anak dan program perlindungan anak," jelas Guru Besar Universitas Cendrawasih, Papua tersebut.

Sementara itu Deputi Bidang Perlindungan Anak, Nahar menyatakan untuk melengkapi proses pelaksanaan SNPHAR 2018, Kemen PPPA tengah menyusun Response Plan bagi responden yang memerlukan pelayanan lanjutan. Sebagai penanggungjawab Response Plan, Kemen PPPA menerima 151 Kasus yang terjadi pada 73 Kabupaten/Kota di 22 Provinsi.

Semua laporan kasus tersebut telah ditindaklanjuti dengan rincian data 31,78 persen kasus dapat ditangani dan diselesaikan, 6,62 persen lokasi kasus tidak berhasil dilacak atau ditemukan oleh DP3A setempat. "Sementara, sebanyak 61,58 persen kasus tidak ditindaklanjuti dari DP3A Kabupaten/Kota," bebernya.

Survei ini merupakan survei yang dirancang untuk estimasi level nasional dan menjadi bahan Background Study Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024. Populasi survey yang diukur adalah individu yang tinggal di Indonesia dengan rentang usia antara 13 24 tahun. SNPHAR 2018 adalah Survei Rumah Tangga Nasional yang dilaksanakan di 150 kabupaten/kota dari 32 provinsi. Survei mencakup 11.410 rumah tangga yang tersebar di 1.390 blok sensus.

"Untuk melakukan survei ini, kami bekerjasama dengan Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung, Badan Pusat Statistik, Kementerian Sosial, Pusat Kebijakan Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Universitas Gajah Mada (PKMK UGM) serta Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia (PUSKAPA UI)," tandasnya. (fin/zul/tgr)

Berita Sebelumnya

Lima Bulan, 56 Buronan DiBekuk
Lima Bulan, 56 Buronan DiBekuk

Berita Sejenis

Indonesia Terpilih Lagi Jadi Dewan HAM PBB

Indonesia Terpilih Lagi Jadi Dewan HAM PBB

Indonesia kembali berhasil menjadi salah satu Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Kamis (17/10) lalu.


Ditahan KPK, Direktur PT INTI: Kebenaran Akan Terungkap

Ditahan KPK, Direktur PT INTI: Kebenaran Akan Terungkap

Direktur Utama (Dirut) PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) Darman Mappangara (DMP) resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Situs Porno Terbesar di Dunia Terungkap

Situs Porno Terbesar di Dunia Terungkap

Petugas gabungan penegak hukum internasional yakni dari Amerika Serikat, Inggris, Korea Selatan, dan lainnya, mengungkap kasus pornografi anak terbesar.


Simpan Kapsul Sabu di Kemaluannya, Dua Wanita Thailand Ditangkap

Simpan Kapsul Sabu di Kemaluannya, Dua Wanita Thailand Ditangkap

Tujuh pelaku dari tiga sindikat peredaran sabu berhasil ditangkap Direktorat tindak pidana narkoba (Dittidnarkoba) Polri.


Abu Rara dan Istri Sudah Siapkan Anak Jadi Eksekutor

Abu Rara dan Istri Sudah Siapkan Anak Jadi Eksekutor

Fakta baru ditemukan dalam kasus penikaman Menko Polhukam Wiranto di Pandeglang, Banten. Rupanya, Abu Rara dan Fitriana Diana meminta sang anak untuk melakukan


Polisi Sudah Tetapkan 385 Tersangka Karhutla

Polisi Sudah Tetapkan 385 Tersangka Karhutla

Tindakan tegas dilakukan Polri dalam mengatasi masalah kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di sejumlah wilayah di Indonesia.


Delapan Diamankan saat OTT, Tiga Ditetapkan Tersangka

Delapan Diamankan saat OTT, Tiga Ditetapkan Tersangka

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tiga tersangka kasus dari delapan orang yang diamankan dalam Operasi Tangkap Tangan di Kalimantan Timur dan Jakart


Wali Kota Medan Tersangka Jual Beli Jabatan

Wali Kota Medan Tersangka Jual Beli Jabatan

Tiga dari lima orang yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditetapkan sebagai tersangka.


16 Persen WNI di Malaysia Hadapi Hukuman Mati

16 Persen WNI di Malaysia Hadapi Hukuman Mati

Amnesti Internasional Malaysia (AIM) mencatat Warga Negara Indonesia (WNI) menjadi warga asing kedua terbanyak, yang menghadapi hukuman mati di Malaysia.


KPK Terima Pengembalian Uang Rp700 Juta dari Dua Pegawai BPK

KPK Terima Pengembalian Uang Rp700 Juta dari Dua Pegawai BPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima pengembalian dana dari dua pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!