Kriminal
Share this on:

Sedang ke Luar Negeri, Aher Tak Hadir di KPK

  • Sedang ke Luar Negeri, Aher Tak Hadir di KPK
  • Sedang ke Luar Negeri, Aher Tak Hadir di KPK

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ahmad Heryawan. Ia rencananya diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap perizinan proyek Meikarta di Cikarang, Jabar, bagi tersangka Sekda Jabar nonaktif Iwa Karniwa.

Namun, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pria yang karib disapa Aher tersebut berhalangan hadir. Alasannya, Aher tengah berada di luar negeri. "Saksi tidak hadir Ahmad Heryawan, saksi IWK (Iwa Karniwa) tindak pidana korupsi suap terkait pengurusan perizinan Meikarta di Kabupaten Bekasi. Yang bersangkutan sedang di luar negeri," ujar Febri di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (20/9) kemarin.

Febri menambahkan, pemeriksaan terhadap Aher rencananya akan kembali dijadwalkan. Ia berharap Aher dapat datang memenuhi panggilan dalam penjadwalan pemeriksaan selanjutnya. "Pemeriksaan akan dijadwalkan ulang," ucapnya.

Diketahui, Aher telah diperiksa dua kali sebagai saksi kasus ini. Pemeriksaan terakhir digelar pada 27 Agustus 2019 lalu. Dalam pemeriksaan itu, Aher mengaku dicecar mengenai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Jabar berkaitan dengan rekomendasi perizinan proyek Meikarta oleh penyidik.

"(Ditanya) Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah. Ditanya fungsinya. Saya katakan fungsinya adalah memberi rekomendasi atas izin atau non izin sebelum izin tersebut diproses lebih lanjut oleh DPMPTSP, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu," ujar Aher di Kantor KPK, Selasa (27/8).

Aher mengakui telah menjelaskan segala hal yang diketahuinya mengenai perizinan tata ruang Kabupaten Bekasi kepada penyidik. Menurut dia, sebelum izin tersebut dikeluarkan DPMTPSP, harus dilengkapi dengan rekomendasi dari BKPRD yang saat itu dipimpin Iwa Karniwa.

Kendati demikian, dirinya menegaskan tidak mengetahui secara rinci mengenai Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi yang dibahas BKPRD. Hal ini lantaran hingga akhir masa jabatannya, draf rekomendasi tersebut belum diserahkan ke meja kerjanya untuk ditandatangani.

"Jadi saya tidak tahu proses RDTR-nya di Kabupaten Bekasi seperti apa. Saya juga belum tahu juga ketika itu sudah dikirim ke provinsi diproses di provinsi, kemudian keburu saya pensiun. Itu saja tadi," tandasnya.

KPK telah menjerat sebelas orang tersangka dalam kasus suap Meikarta. Teranyar, KPK menetapkan Iwa dan mantan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang, Bartholomeus Toto dan Sekretaris Daerah Jabar, Iwa Karniwa.

Iwa diduga menerima Rp900 juta untuk memuluskan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi Tahun 2017. Sedangkan, Bartholomeus merupakan pihak yang ditugaskan PT Lippo Karawaci untuk 'menyelesaikan' izin pembangunan Meikarta dari Neneng Hasanah Yasin yang saat itu menjabat sebagai Bupati Bekasi.

Iwa Karniwa disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Bartholomeus disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) ke-1. (riz/zul/gw/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

KPK Data aset Pemprov Sulsel

KPK Data aset Pemprov Sulsel

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan rangkaian monitoring evaluasi (monev) koordinasi supervisi pencegahan (korsupgah) terintegrasi di Provinsi Sulawesi


KPK Limpahkan Berkas Tiga Perkara Wawan

KPK Limpahkan Berkas Tiga Perkara Wawan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya melimpahkan berkas perkara Tubagus Chaeri Wardana (TCW) alias Wawan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ja


Harta 35 Pejabat Digarap KPK

Harta 35 Pejabat Digarap KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa harta kekayaan 35 penyelenggara negara se-Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel).


Gugat KPK, Imam Nahrawi Didampingi 23 Pengacara

Gugat KPK, Imam Nahrawi Didampingi 23 Pengacara

Sebanyak 23 pengacara disiapkan mantan Menpora Imam Nahrawi dalam menjalani sidang gugatan Praperadilan diajukannya.


Suap Wali Kota Medan, Lima Titik Digeledah

Suap Wali Kota Medan, Lima Titik Digeledah

Rangkaian penggeledahan yang dilakukan tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kota Medan, Sumatera Utara, telah selesai.


Ditahan KPK, Direktur PT INTI: Kebenaran Akan Terungkap

Ditahan KPK, Direktur PT INTI: Kebenaran Akan Terungkap

Direktur Utama (Dirut) PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) Darman Mappangara (DMP) resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Delapan Lokasi di Indramayu dan Cirebon Digeledah KPK

Delapan Lokasi di Indramayu dan Cirebon Digeledah KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan suap pengaturan proyek di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu.


KPK Ingatkan soal Pemberian Gratisifikasi Pejabat

KPK Ingatkan soal Pemberian Gratisifikasi Pejabat

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan kepada seluruh pihak yang beralih profesi menjadi penyelenggara negara untuk berhati-hati menerima pemberian.


Geledah Pemkot, KPK Sita Dokumen Perjalanan Dinas Wali Kota Medan

Geledah Pemkot, KPK Sita Dokumen Perjalanan Dinas Wali Kota Medan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di Kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Medan.


Edarkan Sabu, Dua Pegawai BNN Ditangkap Polisi

Edarkan Sabu, Dua Pegawai BNN Ditangkap Polisi

Oknum anggota dan Pengawai Negeri Sipil (PNS) Badan Narkotika Nasional (BNN) ditangkap Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!