Kriminal
Share this on:

Seret AS Dalam Konflik Hongkong

  • Seret AS Dalam Konflik Hongkong
  • Seret AS Dalam Konflik Hongkong

HONGKONG - Ratusan pengunjuk rasa Hongkong masih berkumpul di pusat kota dan memadati halaman parkir Konsulat Amerika Serikat, kemarin (9/9). Para aktivis meminta Presiden Donald Trump membebaskan kota itu dari kekuasaan Cina.

Aksi tersebut merupakan langkah terkini dari pada pengunjuk rasa, setelah melakukan serangkaian demo yang membuat kota menjadi tegang selama beberapa bulan. Sedangkan aparat kepolisian tetap bersiaga saat para pengunjuk rasa mengibarkan bendera AS untuk meminta bantuan AS setelah kekerasan kembali terjadi di pekan ke-14 dalam suasana rusuh.

Mendengar hal tersebut, Menteri Pertahanan AS Mark Esper mendesak pemerintah Cina untuk menahan diri agar Hongkong tetap kondusif. Permintaan Esper ini disampaikan lewat sambungan telepon saat berada di Paris. "Kami berupaya mendinginkan situasi. Itu saja, terangnya, kemarin.

Sementara itu, pernyataan Carrie Lam ibarat dua sisi mata uang. Di satu sisi, chief executive Hongkong itu mengajak dialog. Namun, di sisi lain, dia juga menebar ancaman untuk menegakkan aturan hukum jika kekerasan terus terjadi. Lam memang harus memutar otak.

"Untuk keluar dari jalan buntu, hal terpenting saat ini adalah menghentikan kekerasan dan menegakkan hukum dengan tegas," ujar Lam.

Politikus 62 tahun itu menegaskan, keputusannya mencabut Rancangan Undang-Undang (RUU) Ekstradisi bertujuan mencegah kekerasan dan menghentikan kerusuhan secepatnya, mengembalikan tatanan sosial, membantu perekonomian, serta memajukan kehidupan penduduk. "Jika kekerasan masih terjadi setiap hari, itu akan berdampak pada operasional kota dan kehidupan warga sehari-hari," terangnya sebagaimana dikutip The Guardian.

Lam sekali lagi menekankan bahwa dirinyalah yang membuat keputusan untuk mengusulkan RUU Ekstradisi dan juga untuk pencabutannya. Tidak ada campur tangan dari Tiongkok. Meski begitu, sejak awal, Beijing mendukung penuh keputusannya.

Tak mau situasi terus memanas, Lam lagi-lagi meminta demonstran untuk berdialog. Dia meminta demonstran moderat memisahkan diri dari kelompok yang lebih militan. Permintaan Lam bakal sulit dipenuhi. Sebab, demo kali ini berbeda dengan massa umbrella movement pada 2014. Kala itu demo digerakkan para aktivis yang didapuk jadi pemimpin. Joshua Wong salah satunya.

Massa yang turun ke jalan saat ini tidak memiliki pemimpin, tidak ada koordinator. Mereka berdiskusi di forum-forum online sebelum menggelar aksi. Siapa pun bisa mengusulkan langkah selanjutnya yang diambil demonstran. Dengan kata lain, tak ada pentolan demonstran yang bisa diajak untuk berdialog dengan pemerintah.

Bagi pada demonstran, langkah yang diambil Lam saat ini sudah terlalu terlambat. Mereka menganggap Lam hanya memberikan plester untuk luka menganga yang diderita penduduk Hongkong. Demonstran malah sudah merencanakan aksi baru. Salah satunya memblokade jalur transportasi menuju bandara.

"Tidak akan ada rekonsiliasi sejati tanpa adanya reformasi institusional yang konkret," cuit Brian Leung sebagaimana dikutip Agence France-Presse. Leung adalah demonstran yang terkenal karena foto-fotonya tanpa masker saat menduduki parlemen. Dia kini melarikan diri ke luar negeri.

Sementara itu, Hong Kong Free Press melaporkan bahwa rumah Jimmy Lai diserang. Semacam bom yang memicu api dilempar ke kediaman pendiri Apple Daily itu. Lai selama ini dikenal sebagai taipan media dan pengusaha sukses yang secara terbuka mendukung massa prodemokrasi. Pria kelahiran Guangdong, Tiongkok, itu bahkan dilabeli sebagai pengkhianat oleh media-media milik pemerintah.

Juru bicara Lai, Mark Simon, mengungkapkan bahwa atasannya baik-baik saja. Dia menuding kelompok penjahat yang terorganisasi terlibat dalam serangan tersebut. Pekan lalu demonstran yang sedang naik kereta api dan dalam perjalanan pulang juga diserang sekelompok preman.

Di sisi lain, perusahaan pakaian Zara juga dikait-kaitkan dengan aksi demo di Hongkong. Ia dikecam karena 4 dari 14 tokonya buka lebih lambat dari biasanya saat demo berlangsung. Penduduk Tiongkok menuding Zara mendukung aksi massa. Zara langsung minta maaf. Mereka menegaskan tidak terlibat dalam politik dan keterlambatan pembukaan toko terjadi karena masalah transportasi.

Ya, sejak Carrie Lam mengumumkan mencabut sepenuhnya RUU ekstradisi. Hongkongers tak puas. Mereka tetap akan turun ke jalan sampai seluruh tuntutan dipenuhi. Tidak ada tawar-menawar. "Respons Carrie Lam muncul setelah 7 nyawa dikorbankan dan lebih dari 1.200 demonstran ditahan," cuit aktivis Hongkong Joshua Wong.

Tindakan Lam dinilai sangat kecil dan sudah sangat terlambat. Orang nomor satu di Hongkong itu dinilai telah mengkhianati kepercayaan rakyat. Terlebih, Lam tak mau menindak polisi. Padahal, versi Joshua Wong, banyak demonstran yang diperlakukan tak adil saat ditahan. Kebrutalan polisi dalam menangani massa juga sudah menimbulkan luka yang tak bisa disembuhkan.

Wong dan para demonstran lain merasa bahwa itu adalah jebakan. Demonstran diminta hati-hati. Sebab, Lam bisa saja menggunakan penarikan RUU itu sebagai alasan untuk menjebak pengunjuk rasa sebagai pelaku kekerasan ketika mereka turun ke jalan. Mereka akan dianggap punya motif tersembunyi, yaitu kemerdekaan Hongkong atau revolusi warna.

Para pengamat menilai bahwa Lam telah diinstruksi pemerintah pusat untuk menarik RUU tersebut agar Hongkong sedikit tenang. Setidaknya menjelang 70 tahun berdirinya negara Tiongkok pada 1 Oktober nanti. Tapi, langkah Lam memang terlambat. Sebab, tuntutan massa sudah meluas.

Massa sudah melihat kebrutalan polisi hampir setiap hari. Para petugas keamanan itu kerap melanggar hukum dan tertangkap kamera, tapi tidak pernah diadili. Karena itu, sekadar menarik RUU tidak cukup. Membentuk komisi independen di luar pengaruh pemerintah untuk menyelidiki polisi adalah salah satu tuntutan yang tidak bisa diganggu gugat.

"Dia (Lam) harus mengambil langkah lebih lanjut. Jika tidak, bisa dipastikan protes akan terus berlangsung," tegas peneliti Tiongkok di Macquarie University, Sydney, Australia, Adam Ni. (ful/zul/fin)

Berita Sebelumnya

MNLF Menyerah, ISIS Lancarkan Teror
MNLF Menyerah, ISIS Lancarkan Teror

Berita Berikutnya

Perundingan Trump-Taliban Batal
Perundingan Trump-Taliban Batal

Berita Sejenis

Warga Hongkong Rame-rame Pindah Kewarganegaraan

Warga Hongkong Rame-rame Pindah Kewarganegaraan

Warga Hongkon meminta negara persemakmuran untuk membuka diri baginya untuk mendapatkan status kewarganegaraan.


Penguatan Peran Negara Bisa Tangkal Radikalisme di Sekolah

Penguatan Peran Negara Bisa Tangkal Radikalisme di Sekolah

Radikalisme telah masuk ke Institusi pendidikan. Dalam hal ini negara harus segera bertindak untuk menetralisir generasi penerus bangsa terpapar dari doktrin ra


Dituding Ikut Pembahasan, Mendagri Bantah Terlibat Revisi UU KPK

Dituding Ikut Pembahasan, Mendagri Bantah Terlibat Revisi UU KPK

Pemberitaan yang mengaitkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ikut dalam pembahasan Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberan


Bawaslu dan BPK Siap Audit Keuangan KPU

Bawaslu dan BPK Siap Audit Keuangan KPU

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) siap menjalin kerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam melakukan pemeriksaan anggaran penyelenggaraan Pemi


Kejagung Segera Tetapkan Tersangka Korupsi Bank Syariah Mandiri

Kejagung Segera Tetapkan Tersangka Korupsi Bank Syariah Mandiri

Kejaksaan Agung terus membidik pihak-pihak yang paling bertanggung jawab dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas pembiayaan PT Bank Syariah Mandiri.


Hati Warga Badui Minta Pelaku Dihukum Seberat-beratnya

Hati Warga Badui Minta Pelaku Dihukum Seberat-beratnya

Kasus pembunuhan dan pemerkosaan yang dialami Sawi (13) merupakan peristiwa pertama dalam sejarah bagi warga Badui.


555 Ribu Kanal Terdeteksi Sebar Hoaks Wiranto

555 Ribu Kanal Terdeteksi Sebar Hoaks Wiranto

Peran warga negara asing (WNA) yang terlibat dalam aksi unjuk rasa di Papua terus didalami.


Intelejen Buru Benny Wenda

Intelejen Buru Benny Wenda

Pendalaman terhadap dugaan keterlibatan pihak asing dalam aksi massa berujung rusuh di Papua masih terus berjalan.


OTT Disoal Capim, KPK: Sudah Sesuai Aturan

OTT Disoal Capim, KPK: Sudah Sesuai Aturan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan dalam menindak pelaku korupsi telah sejalan dengan aturan huk


Tak Ada Intervensi Jaksa Agung di Kasus Mantan Gubernur Sulteng

Tak Ada Intervensi Jaksa Agung di Kasus Mantan Gubernur Sulteng

Informasi adanya intervensi Jaksa Agung HM Prasetyo dalam perkara korupsi yang menjerat mantan Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Mayjen (Purn) Bandjela Paliudj



Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!