Kriminal
Share this on:

Seret Brimob Penganiaya saat Rusuh 21-22 Mei ke Pidana Umum

  • Seret Brimob Penganiaya saat Rusuh 21-22 Mei ke Pidana Umum
  • Seret Brimob Penganiaya saat Rusuh 21-22 Mei ke Pidana Umum

**JAKARTA ** - Amnesty Internasional Indonesia mendatangi Bareskrim Polri pada Senin (8/7). Mereka datang untuk menanyakan perkembangan hasil investigasi kepolisian terkait kasus kerusuhan 21-22 Mei lalu.

Staf bidang Komunikasi dan Media Amnesty International Indonesia, Haeril Halim mengatakan kedatangan pihaknya ke Bareskrim Polri intinya menanyakan perkembangan investigasi polisi terhadap korban tewas. Selain itu perkembangan proses pemeriksaan atas dugaan penganiayaan dan perlakuan buruk oknum Brimob saat menangani kerusuhan di sejumlah lokasi saat itu.

"Tadi, pihak kepolisian menyampaikan, untuk korban tewas polisi masih terus mengumpulkan bukti. Intinya, masih sama dengan yang disampaikan mereka (Polri) saat konpers hari Jumat," ujar Haeril kepada Fajar Indonesia Network, Senin (8/7) kemarin.

Diakui Haeril, ada progres bagus dari apa yang dilakukan polisi, yakni soal komitmen menindak para anggota brimob yang melakukan penganiyaan dan perlakuan buruk lainnya, pada saat kejadian kerusuhan 21-22 Mei. Namun, lanjut Haeril, saat ini baru satu lokasi atau tempat kejadian perkara (TKP) yang ditindaklanjuti.

Sedangkan temuan Amnesty itu, ada lima lokasi penyiksaan olek oknum Brimob pada kerusuhan 21-23 Mei. Lima lokasi tersebut di antaranya, di kawasan Kampung Bali seperti di area Smart Parking dan depan Fave Hotel.

"Temuan kami sesuai dokumentasi Amnesty, ada empat lokasi penganiayaan oleh oknum anggota Brimob. Untuk lokasi atau TKP lainnya itu, ada di perempatan lampu merah Wahid Hasyim dan depan halte APR/BPN," jelas Haeril.

"Jadi, baru satu yang ditindak oleh polri dari 4 lokasi dugaan penyiksaan, yakni di area Smart Parking saja. Dan polri di sini berkomitmen untuk menindak para anggota Brimob yang melakukan penganiayaan seperti yang didokumentasikan Amnesty," tambah Haeril.

Untuk lebih mewujudkan komitmen Polri, Haeril berharap, sanksi para oknum brimob tidak hanya berhenti di hukuman etik atau internal. Tapi juga dibawa ke pengadilan umum, baik pelaku dari kepolisian maupun demonstran yang melakukan kekerasan.

"Ya, kami harap para pelaku penganiayaan baik dari polisi maupun masyarakat biasa, dua-duanya sama-sama harus diproses dan bawa ke pengadilan," imbuhnya.

Hal senada, diungkapkan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid. Kepada awak media mengakui, pihaknya menyambangi Bareskrim Polri dalam rangka menanyakan perkembangan investigasi korban tewaskerusuhan 21-23 Mei lalu, di Jakarta maupun Kalimantan.

Usman menyebut, ada 10 korban tewas dalam kerusuhan 21-23 Mei lalu. Antara lain, sembilan di Jakarta dan satu di Kalimantan Barat. Dan pada hari ini, tim Amnesty tidak cuma ke Bareskrim Polri tapi juga ke lembaga negara yang independent, seperti Komnas HAM dan Ombudsman RI.

Dalam pertemuan di Bareskrim, Amnesty menemui Tim Supervisi Mabes Polri dan menanyakan penanganan investigasi kerusuhan pada 21-23 Mei.

"Dari Polri sendiri diwakili Direktur Tipiter (Tindak Pidana Tertentu) Brigjen Pol M Fadil Imran. Dia berkomitmen menyelesaikan semua kasus dugaan penyiksaan, dan perlakuan buruk lainnya oleh sejumlah anggota Brimob pada 21-23 Mei," kata Usman secara tertulis.

"Bahkan, Polri mengakui, mereka telah memberi hukuman disiplin kepada 10 anggota Brimob yang telah melakukan penganiayaan di Kampung Bali, Tanah Abang. Kami apresiasi dengan langkah itu, dan meminta Polri tetap profesional memprosesnya," sambungnya.

Adapun dari Amnesty sendiri, diakui Usman, pihaknya berkesempatan memberikan penjelasan kepada tim supervisi Polri terkait kasus penganiayaan oleh anggota Brimob. Setidaknya Amnesty menemukan 4 titik terjadinya, salah satunya di area smart parking di Kampung Bali.

"Kami jelaskan, untuk titik lokasi penganiayaan dan perlakuan buruk lainnya. Dimana di area smart parking sendiri terdapat lima penganiayaan terpisah, salah satunya dialami Andriansyah alias Andri Bibir," ungkapnya.

Kemudian, lanjut Usman, Polri pun menjelaskan kepada Amnesty bahwa Polri segera menindak anggota Brimob yang melakukan penganiyaan pada 4 orang lain di area smart parking Kampung Bali, beserta 3 orang lainnya yang mengalami penganiayaan terpisah.

"Titik terpisah itu, masing-masing di depan Fave Hotel di Kampung Bali, di dekat perempatan di dekat halte ATR/BPN yang terletak di Jalan H Agus Salim dan di area dekat lampu merah perempatan Jalan Sabang dan Jl. Wahid Hasyim, Jakarta Pusat," jelas Usman

Lebih jauh, Usman mengatakan, selesai dari Bareskrim pihaknya pun melanjutkan pertemuan dengan Komnas HAM dan Ombudsman. Di mana, diakui dia, pertemuan menitikberatkan pada upaya untuk mendorong peran kedua lembaga ini dalam melakukan pengawasan.

Sebagai contoh, bagaimana kesesuaian penyelidikan dan penyidikan Polri dengan hak asasi manusia, lalu kesesuaian procedural administrasinya pada peraturan, hingga akuntabilitas Polri terhadap dugaan praktik terjadinya penyiksaan dan perlakuan buruk yang dilakukan oleh aparat Brimob.

Untuk standar HAM sendiri, urai Usman, sudah termaktub di dalam Peraturan Kapolri tentang HAM, hingga pengendalian massa. Penggunaan kekuatan, termasuk senjata api, harus menjadi rujukan dalam pengawasan Komnas HAM.

"Kami harap, dengan temuan Amnesty dapat ditindaklanjuti Ombudsman sebagai data tambahan bagi lembaga tersebut dalam memeriksa kesesuaian proses hukum di kepolisian dengan kaidah hukum dan administrasi," imbuhnya.

Selain itu, Usman menambahkan, kalau pihaknya mendukung penuh rencana Komnas HAM dan Ombudsman untuk segera mengeluarkan laporan penyelidikannya di akhir Juli yang meliputi, kematian yang tidak sah (unlawful deaths), penggunaan kekuatan yang eksesif (excessive use of force), penahanan anak-anak (juveniles), hingga penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang (arbitrary arrest and detention).

"Ya Amnesty akan selalu menjalankan tugasnya dengan memberikan saran dan masukan kepada otoritas di Indonesia, agar bertindak professional dan terpercaya. Amnesty juga mengimbau semua pihak agar mengakhiri pertarungan politik yang menggunakan ujaran kebencian berbasis identitas agama, ras, etnis, atau ideologi apa pun, sehingga tidak perlu timbul adanya korban yang tidak perlu. Setiap manusia, dalam pandangan Amnesty, kedudukannya sama dan setara," tutupnya. (mhf/zul/gw/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

KPK Ungkap Peran Empat Tersangka Baru Korupsi KTP Elektronik

KPK Ungkap Peran Empat Tersangka Baru Korupsi KTP Elektronik

Tindak pidana korupsi pengadaan KTP elektronik (KTP-el) seakan tak berujung. Satu persatu, mereka yang terlibat diungkap kepermukaan.


Belum Semua Putusan MK Dilaksanakan

Belum Semua Putusan MK Dilaksanakan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum sepenuhnya melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).


Lima ABK WNI Hilang di Perairan Taiwan

Lima ABK WNI Hilang di Perairan Taiwan

Sedikitnya lima anak buah kapal (ABK) asal Indonesia, dilaporkan hilang saat melaut di perairan dekat Pulau Diaoyutai, Taiwan.


90 Persen Perkara Pileg Ditolak MK

90 Persen Perkara Pileg Ditolak MK

Dari 260 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pileg 2019 yang ditangani Mahkamah Konstitusi (MK), lebih dari 90 persen telah ditolak dan tidak diter


Hendak Kabur saat Dikeler BNN, Napi Lapas Cipinang Ditembak Mati

Hendak Kabur saat Dikeler BNN, Napi Lapas Cipinang Ditembak Mati

Seorang narapidana di lembaga pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Cipinang, Jakarta Timur ditembak mati petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DKI Jakarta.


Jadi Tersangka TPPU, Mantan Bos Garuda Ditahan

Jadi Tersangka TPPU, Mantan Bos Garuda Ditahan

Emirsyah Satar dan Beneficial Owner Connaught International Pte. Ltd. Soetikno Soedarjo sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU).


KPU Keukeuh Larang Eks Koruptor Ikut Pilkada

KPU Keukeuh Larang Eks Koruptor Ikut Pilkada

Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak akan menyerah untuk memperjuangkan larangan mantan terpidana kasus korupsi maju di Pilkada Serentak 2020.


Seorang WNI Tewas saat Berkelahi di Malaysia

Seorang WNI Tewas saat Berkelahi di Malaysia

Seorang warga negara Indonesia (WNI) berusia 24 tahun, ditemukan tewas di sebuah lokasi proyek di Malaysia.


Saldo Kosong, Kuras Rekening Orang Rp1,7 Miliar Pakai ATM

Saldo Kosong, Kuras Rekening Orang Rp1,7 Miliar Pakai ATM

Jajaran Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menangkap seorang hacker yang menguras rekening milik orang lain sebanyak Rp 1,77 miliar.


Kejati Jateng Diperiksa Kejagung

Kejati Jateng Diperiksa Kejagung

Penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung tengah melakukan penyidikan kasus dugaan penerimaan gratifikasi atau suap terkait kasus kepabeanan yang ditangani Kejaksa



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!