Kriminal
Share this on:

Setelah Sekda Provinsi Jabar, KPK Incar Pejabat Lain

  • Setelah Sekda Provinsi Jabar, KPK Incar Pejabat Lain
  • Setelah Sekda Provinsi Jabar, KPK Incar Pejabat Lain

JAKARTA - Komisi Anti Korupsi (KPK) akan terus menggali keterlibatan pihak lain yang telah menikmati dana suap izin proyek Meikarta. Meski komisi antirasuah itu telah menetapkan mantan Presiden Direktur PT. Lippo Cikarang Bartholomeus Toto dan Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa sebagai tersangka dalam kasus suap izin proyek Meikarta.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan, kemungkinan-kemungkinan itu selalu ada dalam pengembangan perkara yang berawal dari kegiatan tangkap tangan pada 14 dan 15 Oktober 2018. Terlebih kasus ini sudah mengakar dilingkaran pemangku kebijakan di Kabupaten Bekasi.

"Kita lihat perkembangan nanti. Kemungkinan selalu ada apalagi sejak 10 Juli 2019 KPK sudah memiliki rekam jejak tersangka BTO (Bartholomeus Toto) dan Iwa Karniwa dalam perkara dugaan suap izin proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dalam konferensi pers di gedung KPK Jakarta, kemarin (29/7).

Saut menjelaskan, Bartholomeus Toto diduga memberikan uang Rp10,5 miliar kepada Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin untuk mengurus sejumlah perizinan. Konstruksi perkara tersebut adalah PT. Lippo Cikarang berencana membangun kawasan pemukiman di wilayah Kabupaten Bekasi dengan luas sekitar 438 hektare yang akan dilaksanakan dalam tiga tahap.

Sebelum pembangunan tahap l dengan luas 143 hektare dilakukan diperlukan perizinan, Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT), Izin Prinsip Penanaman modal dalam negeri, dan Izin Lingkungan dan izin mendirikan bangunan (IMB).

"Untuk mengurus Izin Pemanfaatan Penggunan Tanah (lPPT) pembangunan Meikarta tersebut, PT. Lippo Cikarang, Tbk. menugaskan Billy Sindoro, tersangka BTO (Bartholomeus Toto), serta Henry Jasmen, Taryudi dan Fitra Djaja Purnama dan pihak pegawai PT. Lippo Cikarang lainnya," tambah Saut.

Mereka melakukan pendekatan kepada Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin melalui orang dekatnya dengan cara melakukan beberapa pertemuan. PT. Lippo Cikarang, Tbk kemudian mengajukan IPPT seluas 143 hektare. Setelah itu, pihak yang mewakili PT. Lippo Cikarang melalui orang dekat bupati, meminta bertemu Bupati.

Pada April 2017, pihak yang mewakili PT. Lippo Cikarang bertemu dengan Bupati Neneng di rumah pribadinya dan menyampaikan "mohon bisa dibantu". Neneng menyanggupi dan meminta pihak PT. Lippo Cikarang berkomunikasi dengan orang dekatnya.

Dalam mengurus IPPT, Bartholomeus mendapat pesan bahwa Bupati Neneng agar izin diajukan secara bertahap. Bartholomeus menyanggupi dan menjanjikan uang untuk pengurusan izin tersebut.

Pada Mei 2017, Bupati Bekasi Neneng menandatangani Keputusan Bupati tentang IPPT dengan luas sekitar 846.356 meter persegi untuk pembangunan komersial area (apartemen, pusat perbelanjaan, rumah sakit, sekolah, hotel, perumahan dan perkantoran) kepada PT. Lippo Cikarang, Tbk.

"Untuk merealisasikan janji pemberian suap sebelumnya, atas persetujuan tersangka BTO, pegawai PT. Lippo Cikarang, Tbk pada divisi land acquisition and permitmengambil uang dari pihak PT. Lippo Cikarang, Tbk dan BT0 di helipad PT. Lippo Cikarang, Tbk dengan jumlah total Rp10,5 miliar," ungkap Saut.

Setelah itu, uang diberikan pada Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin melalui orang kepercayaannya dalam beberapa tahap. Bartholomeus diduga menyetujui setidaknya 5 kali pemberian tersebut kepada Bupati Neneng, baik dalam bentuk dolar AS dan rupiah dengan total Rp10,5 miliar.

Atas perbuatannya melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang. Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 iuncto Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 55 ayat (1) ka-l KUHP. (riz/zul/ful/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

Pansel KPK Dihujani Dikritik
Pansel KPK Dihujani Dikritik

Berita Sejenis

Sedang ke Luar Negeri, Aher Tak Hadir di KPK

Sedang ke Luar Negeri, Aher Tak Hadir di KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ahmad Heryawan.


Uang Suap Nahrawi Mengalir ke Pihak Lain

Uang Suap Nahrawi Mengalir ke Pihak Lain

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami aliran uang suap yang diterima oleh mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi yang diduga ke


KPK Sudah Selamatkan Uang Negara Rp28,7 Triliun di 2019

KPK Sudah Selamatkan Uang Negara Rp28,7 Triliun di 2019

Berapa uang negara yang sudah diselamatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepanjang tahun 2019 ini? Ternyata cukup fantastis.


KPK Perdalam Perkara Sunjaya

KPK Perdalam Perkara Sunjaya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah melakukan pengembangan perkara suap rotasi, mutasi, dan promosi jabatan di Pemerintah Kabupaten (Pemkab Cirebon).


Dewas Turunkan Peran Komisioner, KPK Tidak Takut

Dewas Turunkan Peran Komisioner, KPK Tidak Takut

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M. Syarif menegaskan pihaknya sama sekali tidak merasa takut dengan kehadiran dewan pengawas (dewas).


Tersangkakan Menpora, Tak Ada Muatan Politis

Tersangkakan Menpora, Tak Ada Muatan Politis

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah penetapan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi sebagai tersangka kasus dugaan suap dana hibah KONI be


ICW Siapkan Judicial Review ke MK

ICW Siapkan Judicial Review ke MK

Pemerintah dan DPR RI mempersilakan masyarakat yang tidak puas atas revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, dapat menggugatnya ke Mahkamah Konstitusi (MK).


Analisis UU Baru, KPK Bentuk Tim Transisi

Analisis UU Baru, KPK Bentuk Tim Transisi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membentuk Tim Transisi untuk menganalisis materi hasil revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.


Ditetapkan sebagai Tersangka, Menpora Otomatis Mundur

Ditetapkan sebagai Tersangka, Menpora Otomatis Mundur

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Menpora Imam Nahrawi sebagai tersangka terkait pengajuan proposal dana hibah KONI.


KPK Geledah Tiga Ruang Kepala Dinas Kepri

KPK Geledah Tiga Ruang Kepala Dinas Kepri

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor Dinas Pendidikan, Dinas PUPR, dan Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Selasa (17/9) kemarin.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!