Kriminal
Share this on:

Setuju Revisi UU KPK, Yusril Sebut SP3 untuk Kepastian Hukum

  • Setuju Revisi UU KPK, Yusril Sebut SP3 untuk Kepastian Hukum
  • Setuju Revisi UU KPK, Yusril Sebut SP3 untuk Kepastian Hukum

JAKARTA - Kewenangan penerbitan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi sorotan sejumlah kalangan. Padahal, SP3 bertujuan memberikan kepastian hukum atas dugaan kasus korupsi. Kepastian hukum sangat penting. Sebab, menyangkut nasib seseorang yang ditengarai terlibat suatu perkara.

Hal itu ditegaskan pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra. Sebagai salah satu tim penyusun pembentukan KPK dari pihak Pemerintah pada 2002, Yusril menyatakan perbaikan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK perlu dilakukan. "Diperlukan adanya kepastian hukum bagi yang bersangkutan. Agar jangan sampai orang itu sampai mati, dimakamkan, dikuburkan dalam status sebagai tersangka. Tidak boleh seperti itu," tegas Yusril di Kantor Wapres di Jakarta, Rabu (11/9) kemarin.

Menurutnya,tidak ada undang-undang yang sempurna. Karena itu, perbaikan terhadap suatu produk hukum merupakan hal mutlak. "Setelah berlaku 16 tahun sampai sekarang, saya kira sudah layak dilakukan evaluasi. Mana yang perlu diperbaiki, mana yang perlu disempurnakan. Karena tidak ada undang-undang yang sempurna," imbuhnya.

Seperti diketahui, kewenangan menerbitkan SP3 menjadi salah satu usulan DPR terhadap revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Usulan kewenangan tersebut muncul supaya tersangka kasus korupsi tidak terlunta-lunta menunggu proses hukum. Selain itu, supaya KPK memiliki tenggat waktu menyelesaikan suatu kasus dugaan korupsi. Revisi UU KPK akan segera dibahas dan disahkan di akhir jabatan DPR RI periode 2014-2019.

Beberapa poin revisi tersebut antara lain pengakuan kedudukan KPK disepakati berada pada tingkat lembaga eksekutif atau pemerintahan, status pegawai, pembentukan dewan pengawas, kewenangan penyadapan seizin dewan pengawas, serta prosedur penghentian penyidikan dan penuntutan kasus korupsi yang tidak selesai dalam satu tahun atau dengan menerbitkan SP3.

Yusril berharap Presiden Joko Widodo bisa memberikan keputusan terbaik terhadap usulan revisi UU KPK. "Sebagaimana pertama kali MPR mengamanatkan supaya dibentuk KPK, itu dari rakyat. Sekarang DPR, rakyat juga. Mengusulkan supaya dilakukan perubahan. Ini sudah beberapa kali diajukan DPR. Tetapi Presiden tidak merespon. Kali ini, kita serahkan kepada kebijakan Presiden, apa yang terbaik untuk dilakukan," ucapnya.

Dikatakan, ketika ada usulan membuat KPK menjadi lebih baik, Yusril menegaskan perubahan perlu dilakukan lewat revisi UU KPK. "Lembaga kepresidenan saja mengalami perubahan, DPR juga undang-undangnya berubah, KPK dan kejaksaan juga berkali-kali berubah. Jadi kalau ada yang perlu direvisi atau diperbaiki, ya silakan diperbaiki," bebernya.

Yusril mengaku Jokowi belum pernah berkonsultasi dengannya terkait usulan revisi UU KPK tersebut. "Saya menjadi lawyer beliau dalam posisi sebagai calon presiden dan wakil presiden. Status itu masih sampai tanggal 20 Oktober 2019. Kalau menyangkut pemerintahan sekarang, tentu bisa tanya kepada beliau atau menteri di kabinet," jelasnya.

Sementara itu, Presiden Jokowi telah menerima daftar inventaris masalah (DIM). Selanjutnya, kepala negara akan mempelajari dokumen tersebut sebelum menyampaikan kepada DPR terkait klausul mana yang perlu direvisi. "Saya sudah terima DIM-nya. Nanti akan pelajari lebih dulu," kata Jokowi di Jakarta, Rabu (11/9).

Setelah selesai, pemerintah akan mengirim kepada DPR terkait saja materi yang perlu direvisi dan tidak perlu direvisi. Soal Dewan Pengawas KPK dan SP3, Jokowi mengatakan ingin melihat dulu DIM-nya. "Jangan sampai ada pembatasan-pembatasan yang tidak perlu sehingga independensi KPK terganggu. Saya mau lihat dulu, nanti satu per satu dipelajari, putuskan, dan saya sampaikan," paparnya.

Pemerintah akan memberikan alasan mengapa perlu direvisi dan mengapa tidak perlu direvisi. Dia juga menyebutkan sudah meminta pertimbangan dari para menteri dan sejumlah pakar hukum. "Sudah kita minta pendapat para pakar, kementerian secara detil. DIM juga sudah saya terima. Dari situ nantim saya bisa punya gambaran," ucap mantan Walikota Solo ini.

Terpisah, Direktur Democracy and Elektoral Empowerment Partnership (DEEP), Yusfitriadi menyebutkan revisi UU KPK akan membuat anggota DPR kebal hukum. Menurutnya, pelemahan institusi KPK menjadi jalan aman bagi petahana legislatif yang gagal terpilih lagi, untuk menghindar dari kasus hukum setelah tak lagi punya jabatan.

"Ada kekhawatiran, kenapa revisi UU KPK didorong anggota DPR lama. Karena mereka punya banyak masalah. Sehingga ketika mereka tidak punya kekuasaan akan sangat mudah dilacak KPK. Apalagi mereka sudah tidak punya pengaruh lagi," jelas Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih Rakyat (JPPR) itu.

Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia mengaku akan menyampaikan keberatan atas rencana revisi UU KPK kepada Jokowi. "Sebenarnya kita mendesak DPR RI. Tapi, jika dilihat posisi draf ini mesti ada persetujuan presiden. Maka presiden punya power untuk menghentikan," jelas Anwar. (rh/zul/fin)

Berita Sebelumnya


Berita Sejenis

Warga Hongkong Rame-rame Pindah Kewarganegaraan

Warga Hongkong Rame-rame Pindah Kewarganegaraan

Warga Hongkon meminta negara persemakmuran untuk membuka diri baginya untuk mendapatkan status kewarganegaraan.


Penguatan Peran Negara Bisa Tangkal Radikalisme di Sekolah

Penguatan Peran Negara Bisa Tangkal Radikalisme di Sekolah

Radikalisme telah masuk ke Institusi pendidikan. Dalam hal ini negara harus segera bertindak untuk menetralisir generasi penerus bangsa terpapar dari doktrin ra


Dituding Ikut Pembahasan, Mendagri Bantah Terlibat Revisi UU KPK

Dituding Ikut Pembahasan, Mendagri Bantah Terlibat Revisi UU KPK

Pemberitaan yang mengaitkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ikut dalam pembahasan Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberan


Sinergi Polri-KPK Akan Makin Solid

Sinergi Polri-KPK Akan Makin Solid

Penunjukan Irjen Pol Firli Bahuri menjadi Ketua KPK periode 2019-2023, mendapat apresiasi dari Polri.



Jaksa Agung Tak Persoalkan Pimpinan KPK Terpilih

Jaksa Agung Tak Persoalkan Pimpinan KPK Terpilih

Komisi III DPR telah memilih lima komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) priode 2019-2023.


Tersangka Suap, Kock Meng Langsung Ditahan KPK

Tersangka Suap, Kock Meng Langsung Ditahan KPK

Tersangka kasus dugaan suap terkait penerbitan Perda RZWP3K di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) 2019 bertambah.


Tanpa SP3, KPK Berpotensi Melanggar Hukum

Tanpa SP3, KPK Berpotensi Melanggar Hukum

DPR telah menerima Surat Presiden (Surpres). Isi surat itu menugaskan perwakilan pemerintah untuk membahas revisi UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK.


Saat Fit dan Proper Test, Mayoritas Capim Setuju Revisi UU KPK

Saat Fit dan Proper Test, Mayoritas Capim Setuju Revisi UU KPK

Komisi III DPR RI melakukan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) bagi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Tak Nyaman, Rommy Minta Dipindah ke Lapas Cipinang

Tak Nyaman, Rommy Minta Dipindah ke Lapas Cipinang

Mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy alias Rommy merasa tak nyaman berada di Rutan Cabang KPK di belakang Gedung Merah Putih KPK.



Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!