Kriminal
Share this on:

Sikap PBB Terhadap Veronika Koman Tak Berimbang

  • Sikap PBB Terhadap Veronika Koman Tak Berimbang
  • Sikap PBB Terhadap Veronika Koman Tak Berimbang

JAKARTA - Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) Jenewa menilai, pernyataan sikap lima pelapor khusus hak asasi manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait Veronika Koman dibuat tak berimbang dan tak akurat, karena hanya fokus pada satu aspek HAM.

Terlebih lagi, laporan itu tidak menyebutkan upaya pemerintah Indonesia menjamin hak konstitusional warga Papua dan Papua Barat, serta belum menjelaskan proses hukum yang tengah dihadapi pengacara/aktivis HAM, Veronika Koman.

Melalui pernyataan resminya, Rabu (18/9) PTRI Jenewa menyatakan, bahwa penetapan tersangka terhadap Veronika telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

"Berkaitan dengan penyebaran informasi hoax dan kebencian oleh Veronika Koman, jelas tindakan tersebut tidak sesuai dengan pengakuannya sebagai pembela HAM namun lebih kepada sebagai tindakan individu yang dengan sengaja menyebarkan berita bohong yang menimbulkan incitement dan provokasi yang menyebabkan situasi kerusuhan," kata PTRI Jenewa.

Sebelumnya, lima pelapor khusus HAM PBB pada Senin (17/9) menyiarkan pernyataan sikap, yang meminta Pemerintah Indonesia mencabut tuntutan terhadap Veronika Koman agar ia dapat melanjutkan pelaporan mengenai penegakan HAM secara independen di Papua dan Papua Barat.

"Kami menyambut baik langkah yang dibuat Pemerintah Indonesia untuk menghadapi insiden rasisme, tetapi kami meminta Pemerintah Indonesia untuk melindungi Veronika Koman dari segala aksi balas dendam dan diskriminatif, serta mencabut tuntutan terhadap dirinya sehingga ia dapat melaporkan situasi penanganan HAM secara independen di Indonesia," kata lima pelapor khusus HAM PBB dalam pernyataan resminya.

Menurut PTRI Jenewa, Pemerintah Indonesia berkomitmen melindungi seluruh warga negara tanpa kecuali mengingat Indonesia menganut prinsip kesetaraan hukum dan asas praduga tak bersalah. "Hak dan kewajiban Veronika Koman di mata hukum setara dengan WNI lain. Veronika Koman dijadikan tersangka karena telah dua kali mangkir terhadap pemanggilan penegak hukum," terang PTRI Jenewa.

Tak hanya soal Veronika Koman, PTRI Jenewa juga mengklarifikasi sejumlah poin dalam pernyataan sikap yang dibuat oleh lima pelapor khusus PBB, yaitu Clement Nyaletsossi Voule, David Kaye, Dubravka imonović, Meskerem Geset Techane, dan Michel Forst.

Salah satu poin yang diklarifikasi terkait pembatasan akses internet pada 21 Agustus di Papua dan Papua Barat. PTRI Jenewa menjelaskan pelaksanaan demokrasi di Indonesia memungkinkan pemangku kebijakan membatasi data internet untuk sementara ke warga, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan Ombudsman.

"Seiring dengan kondisi yang semakin kondusif di Papua, kebijakan ini (pembatasan internet, red) dicabut sejak tanggal 4 September 2019," tambah PTRI Jenewa.

Pembatasan internet itu, menurut PTRI Jenewa, dilakukan sebaga upaya mencegah penyebaran pesan kebencian dan berita bohong yang diyakini dapat memicu aksi kekerasan dan kericuhan di Papua. (der/zul/rls/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Penyerangan Wiranto Kental Nuansa Politis

Penyerangan Wiranto Kental Nuansa Politis

Kasus penyerangan dan penusukan terhadap Menko Polhukam Wiranto sangat kental bermuatan politik.


Buntut Penusukkan Wiranto, SOP Pengamanan Pejabat Disoal

Buntut Penusukkan Wiranto, SOP Pengamanan Pejabat Disoal

Penusukan terhadap Menkopolhukam Wiranto di Pandeglang, Banten, dinilai merupakan kegagalan dari sisi pengamanan.


Ancaman Pembunuhan Pejabat Itu Terbukti

Ancaman Pembunuhan Pejabat Itu Terbukti

Publik dikejutkan oleh aksi penusukan Menkopolhukam Wiranto oleh orang tak dikenal di Alun-alun Menes, Kabupaten Pandeglang, Banten, Kamis (10/10) kemarin.


Kejagung Akan Terlibat Mulai Perencanaan Ibu Kota Baru

Kejagung Akan Terlibat Mulai Perencanaan Ibu Kota Baru

Kejaksaan Agung (Kejagung) tak lagi sekadar menunggu, tetapi terlibat sejak awal dalam proses pembangunan Ibu Kota baru.


Ustaz Bernard Menolong, kok Malah Ditetapkan Tersangka?

Ustaz Bernard Menolong, kok Malah Ditetapkan Tersangka?

Sikap kepolisian yang menjadikan Ustaz Bernard Abdul Jabbar tersangka penganiaya Ninoy Karundeng disoroti sejumlah kalangan.


Diminta Mundur, Pemimpin Hongkong Carrie Lam Membela Diri

Diminta Mundur, Pemimpin Hongkong Carrie Lam Membela Diri

PBB akhirnya merespon atas kisruh yang terjadi di Hongkong dalam beberapa bulan terakhir.


21 Unit Kapal Asing Ditenggelamkan

21 Unit Kapal Asing Ditenggelamkan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memang tak bisa ditawar dalam urusanpencurian ikan di laut Indonesia.


Delapan Penculik dan Penganiaya Relawan Jokowi Ditangkap

Delapan Penculik dan Penganiaya Relawan Jokowi Ditangkap

Delapan pelaku penculikan dan penganiayaan terhadap relawan Jokowi diamankan jajaran Ditreskrimum Polda Metro Jaya.


Novel Baswedan Diserang Lagi

Novel Baswedan Diserang Lagi

Serangan terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan datang lagi.


Jaksa agung Tegaskan Tak Ada Kasus Karhutla yang Di-SP3

Jaksa agung Tegaskan Tak Ada Kasus Karhutla yang Di-SP3

Sebanyak 171 berkas kasus dugaan tindak pidana pembakaran hutan dan lahan (Karhutla) masih terus diteliti Tim Jaksa peneliti Kejaksaan Agung.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!