Kriminal
Share this on:

Sinergi Polri-KPK Akan Makin Solid

  • Sinergi Polri-KPK Akan Makin Solid
  • Sinergi Polri-KPK Akan Makin Solid

JAKARTA - Penunjukan Irjen Pol Firli Bahuri menjadi Ketua KPK periode 2019-2023, mendapat apresiasi dari Polri. Hal ini, lantaran proses pemilihan yang dilakukan Panitia Seleksi (Pansel) Capim KPK berjalan dengan transparan dan demokratis.

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, atas nama institusi Polri pihaknya memberikan apresiasi dengan terpilihnya Irjen Pol Firli Bahuri sebagai pimpinan KPK yang dilakukan melalui proses panjang dengan transparan dan demokratis.

"Polri sangat menghargai, kemudian kami memberi apresiasi kepada anggota DPR RI yang telah melaksanakan proses penentuan capim KPK secara demokratis, transparan. Publik semua bisa melihat, disiarkan secara live langsung, secara akuntabel," kata Dedi di Mabes Polri, Jumat (13/9) kemarin.

Dengan terpilihnya Kapolda Sumatera Selatan (Sumsel) itu, dipastikan sinergitas Polri dan KPK akan makin solid dalam memberantas pemberantasan korupsi di negeri ini. "Ya saat ini tentunya hubungan Polri dan KPK sudah sangat solid, tapi semoga lebih meningkat lagi," imbuh Dedi.

Diakui Dedi, selama ini dalam penegakan hukum terhadap pemberantasan korupsi hubungan Polri dan KPK sudah sangat baik. Hal itu bisa dilihat dari proses penangkapan, penyitaan, dan penggeledahan, kemudian kegiatan yang sifatnya supervisi.

Terpisah, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane turut mengapresiasi kerja Tim Pansel KPK dan juga Komisi III DPR RI dengan memberikan kepercayaan kepada Irjen Pol Filri Bahuri sebagai Ketua KPK periode 2019-2023.

Neta mengungkapkan, penunjukan Firli menjadi Ketua KPK menjadi bukti betapa mereka sangat menghargai kinerja Pansel KPK yang sudah melakukan proses seleksi dari ratusan orang yang mendaftar. "Terpilihnya Firli, menunjukkan bahwa Komisi III DPR tidak terpengaruh dengan manuver pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, baik di internal maupun eksternal KPK, atau yang membully, memfitnah, mengkriminalisasi dan melakukan pembunuhan karakter khususnya terhadap Firli," kata Neta.

Menurut Neta, kerja keras Pansel dan Komisi III DPR dalam memilih pimpinan KPK baru ini harus dihargai semua pihak. Ia pun berharap, Firli dan keempat komisioner yang terpilih tidak perlu menanggapi oknum-oknum komisioner yang mem-bully-nya.

"Toh sebentar lagi oknum komisioner itu akan game over. Firli cs juga tak perlu menanggapi sikap 'mabuk' oknum penasehat, oknum WP (wadah pegawai), maupun pegawai KPK yang mengkriminalisasi ya, diamkan saja," bebernya.

Neta berharap Firli justru bisa merangkul orang-orang yang telah melakukan kritik kepadanya dengan catatan bisa diajak bekerjasama. "Tapi jika oknum penasehat, WP, dan pegawai KPK itu memang mau mundur persilakan saja, toh akan banyak aparatur Polri, kejaksaan, dan masyarakat yang siap menggantikan mereka," terangnya. (mhf/zul/gw/fin)

Berita Berikutnya

WNI Diperkosa di Malaysia
WNI Diperkosa di Malaysia

Berita Sejenis

10 Jalur Perdagangan Orang Terendus Polisi

10 Jalur Perdagangan Orang Terendus Polisi

Sedikitnya sepuluh rute atau jalur human trafficking atau tindak pidana perdagangan orang berhasil diidentifikasi Polri


KPK Terima Pengembalian Uang Rp700 Juta dari Dua Pegawai BPK

KPK Terima Pengembalian Uang Rp700 Juta dari Dua Pegawai BPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima pengembalian dana dari dua pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.


KPK Siapkan Jawaban Praperadilan Joko Saputra

KPK Siapkan Jawaban Praperadilan Joko Saputra

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima surat panggilan sidang perkara permohonan praperadilan yang diajukan mantan Direktur Utama Perum Jada Tirta II Djoko


Diduga Terima Suap Rp687,5 Juta, Bupati Seruyan Jadi Tersangka

Diduga Terima Suap Rp687,5 Juta, Bupati Seruyan Jadi Tersangka

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Bupati Seruyan Darwan Ali sebagai tersangka.


Jelang Pelantikan, Komplek Parlemen Dijaga 30 Ribu TNI-Polri

Jelang Pelantikan, Komplek Parlemen Dijaga 30 Ribu TNI-Polri

Kurang lebih 30 ribu personel gabungan TNI dan Polri untuk mengamankan prosesi pelantikan Presiden dan Wakil Presiden.


Sayangkan Cuitan Istri Prajurit, Hukum Tetap akan Junjung Perempuan

Sayangkan Cuitan Istri Prajurit, Hukum Tetap akan Junjung Perempuan

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menyayangkan perilaku para istri prajurit TNI yang mengunggah postingan nyinyir.


Usut Suap sang Bupati, KPK Geledah 13 Lokasi

Usut Suap sang Bupati, KPK Geledah 13 Lokasi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah 13 lokasi di Kabupaten Lampung Utara.


Ada Indikasi Penyiksaan, Usut Tuntas Kematian Demonstran

Ada Indikasi Penyiksaan, Usut Tuntas Kematian Demonstran

Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi mendesak Polri untuk mengusut kematian sejumlah peserta aksi demonstrasi menolak rancangan undang-undang (RUU) bermasalah d


Hukuman Mati Akan Ditinjau Ulang

Hukuman Mati Akan Ditinjau Ulang

Rencana pemerintah merevisi hukuman mati bergulir. Poinnya, narapidana bakal diberikan jangka waktu tertentu sebelum dihukum mati.


UU Direvisi, KPK Kesulitan Ungkap Kasus Kakap

UU Direvisi, KPK Kesulitan Ungkap Kasus Kakap

KPK mengaku akan kesulitan mengungkap perkara megakorupsi, jika revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK resmi berlaku.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!