Kriminal
Share this on:

Sjamsul Nursalim dan Istrinya Diminta Kooperatif

  • Sjamsul Nursalim dan Istrinya Diminta Kooperatif
  • Sjamsul Nursalim dan Istrinya Diminta Kooperatif

JAKARTA - Sjamsul Nursalim dan istrinya Itjih Nursalim diminta untuk kooperatif menjalani proses hukum yang tengah ditangani penyidik KPK. Kedua taipan ban tersebut menjadi buronna KPK setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Senin (10/6) lalu.

Jubir KPK, Febri Diansyah menjamin pasutri itu dapat membela diri dalam kasus korupsi di meja persidangan. "KPK sangat menghargai sikap koperatif tersebut," jelasnya kepada Fajar Indonesia Network, Selasa (11/6).

Febri mengatakan, selama proses penyelidikan kasus BLBI, Sjamsul Nursalim tidak pernah memenuhi panggilan permintaan keterangan yang dilayangkan KPK. KPK telah tiga kali melayangkan surat panggilan baik di Indonesia dan Singapura, namun tidak ada tanggapan, terangnya. Menurut Febri, lewat permintaan keterangan tersebut menjadi ruang bagi Sjamsul dan Itjih untuk mengklarifikasi atau membantah keterlibatan mereka di kasus megakorupsi ini.

Menanggapi hal ini, kuasa hukum Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim, Maqdir Ismail mengaku heran dengan KPK yang meminta kliennya menyerahkan diri. "Mau menyerahkan diri dalam rangka apa? Pak Sjamsul Nursalim itu orang bebas. Kok tiba-tiba ada permintaan menyerahkan diri. Itu permintaan yang tidak tepat," katanya kepada FIN, kemarin.

Dalam proses penindakan BLBI, sambung Maqdir, menurutnya mesti dibuktikan terlebih dahulu secara perdata sesuai MSAA bahwa Sjamsul Nursalim mempunyai kewajiban. Baru kemudian dituntut kerugiannya. "Penyelesaian masalah BLBI diselesaikan secara perdata. Begitu keputusan pemerintah. Dalam beberapa keterangan pemerintah. BLBI BDNI sudah selesai," jelasnya.

"Tidak ada kewenangan KPK mempersoalkan masalah BLBI. Terhadap Bapak Sjamsul Nursalim sudah ada Release and Discharge," jelasnya.

Sementara, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman mengatakan KPK dapat melakukan penindakan tegas jika pemanggilan yang dilayangkan tidak diindahkan oleh tersangka. "Panggil dulu , KPK kan punya kewenangan penjemputan paksa, lakukan aja itu," katanya.

Dia yakin KPK dapat menuntaskan kasus dugaan korupsi BLBI, namun persoalannya mau atau tidak komisioner KPK menyelesaikan dan menuntaskan kasus ini. "Kalau yakin selesai pasti lag, tapi mau atau tidak pertanyaannya," jelasnya.

Diketahui, Sjamsul disebut menjadi pihak yang diperkaya dalam kasus dengan indikasi kerugian keuangan negara senilai Rp 4,58 triliun ini. (lan/fin/tgr)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

Vonis Karen Dianggap Ringan
Vonis Karen Dianggap Ringan

Berita Sejenis

29 Wanita WNI Jadi Korban Perdagangan Orang ke China

29 Wanita WNI Jadi Korban Perdagangan Orang ke China

29 perempuan warga negara Indonesia (WNI) diduga menjadi korban perdagangan orang yang melibatkan sindikat China dan Indonesia.


Dalami Penganggaran e-KTP, Dua Anggota DPR Diperiksa KPK

Dalami Penganggaran e-KTP, Dua Anggota DPR Diperiksa KPK

KPK memeriksa seorang mantan dan dua anggota DPR terkait kasus dugaan korupsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP).


Polri Jangan Alergi dengan Aksi Massa Dong...

Polri Jangan Alergi dengan Aksi Massa Dong...

Persaudaraan Alumni (PA) 212, GNPF, dan sejumlah organisasi berencana menggelar aksi, Jumat (28/6), di MK.


Masyarakat Diminta Legawa, Aksi Demo di Depan MK Dilarang

Masyarakat Diminta Legawa, Aksi Demo di Depan MK Dilarang

Masyarakat diminta untuk menerima apapun hasil keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pilpres 2019.


KPK Mulai Bedah Aset Sjamsul Nursalim

KPK Mulai Bedah Aset Sjamsul Nursalim

Komisi Pemberantasan Korusi (KPK) mengaku telah mengantongi informasi sejumlah aset Sjamsul dan Itjih Nursalim.


Pintu Pabrik Sengaja Dikunci

Pintu Pabrik Sengaja Dikunci

Bos pabrik korek api gas yang meledak di Langkat, Burhan (37) dan manajer pabrik Lismawarini (43) sudah ditetapkan sebagai tersangka.


Terkait Gratifikasi Sunjaya, KPK Geledah Karawang dan Cirebon

Terkait Gratifikasi Sunjaya, KPK Geledah Karawang dan Cirebon

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di enam lokasi di Karawang, Kamis (20/6) dan Cirebon, Jumat (21/6).


Jumlah Personel Pengamanan Sidang Gugatan Pilpres Dikurangi

Jumlah Personel Pengamanan Sidang Gugatan Pilpres Dikurangi

Penjagaan dan pengamanan yang dilakukan aparat gabungan TNI-Polri di sekitar MK lebih longgar.


Mantan Pejabat KKP Diperiksa Kejagung

Mantan Pejabat KKP Diperiksa Kejagung

Penyidikan kasus dugaan korupsi kapal di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) oleh Kejaksaan Agung terus berlanjut.


Jangan Ada Prasangka Polisi Terlibat di Kasus Novel

Jangan Ada Prasangka Polisi Terlibat di Kasus Novel

Masyarakat diminta untuk tidak berasumsi polisi terlibat dalam kasus penyiraman air keras yang menimpa Novel Baswedan.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!