Kriminal
Share this on:

Soal Revisi UU, KPK tantang Fahri Hamzah

  • Soal Revisi UU, KPK tantang Fahri Hamzah
  • Soal Revisi UU, KPK tantang Fahri Hamzah

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif menegaskan usulan RUU inisiatif revisi UU KPK bukan atas permintaan lembaga antirasuah. Hal ini menanggapi pernyataan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang menyebut revisi UU datang dari pimpinan KPK sendiri.

Laode pun menantang Fahri untuk membuktikan pernyataannya tersebut. "Kalau usulan revisi UU KPK dari internal KPK, minta Pak Fahri Hamzah tunjukan saja surat permintaan internal KPK tersebut," ujar Laode kepada wartawan, Jumat (6/9) kemarin.

Ia menambahkan, jika Fahri tidak dapat menunjukkan bukti terkait pernyataannya, berarti eks politisi PKS itu telah melakukan pembohongan publik. "Kalau dia tidak bisa menunjukan surat permintaan itu, berarti dia melakukan pembohongan publik, dan memutarbalikan fakta," tandas Laode.

Ia menyampaikan seharusnya pimpinan DPR seperti Fahri Hamzah dapat berbicara sesuai fakta. "Jangan menyebar narasi kebohongan. Kasian masyarakat," tuturnya.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, pihaknya telah melayangkan surat resmi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait hal tersebut. Ia berharap, dengan surat tersebut, Jokowi dapat menyelamatkan KPK dari upaya pelemahan melalui seleksi capim dan RUU inisiatif revisi UU KPK.

"Sampai saat ini kita masih sering mendengat pernyataan yang tegas dari presiden yang tidak akan melemahkan KPK. Komitmen itulah yang sangat kita harapkan bersama," kata dia.

Menurut Agus, penyematan kata pelumpuhan terhadap KPK tidaklah berlebihan. Kata dia, serangan-serangan terhadap KPK mungkin tidak akan pernah berhenti sepanjang kekuatan para koruptor masih ada dan tumbuh subur.

"Upaya melemahkan, melumpuhkan atau mematikan KPK adalah pengkhianatan terhadap semangat reformasi," tuturnya.

Sementara itu, penyidik senior KPK Novel Baswedan menyatakan pihaknya menginginkan KPK menjadi lebih kuat. Bukan sebaliknya. "Intinya kita ingin KPK menjadi lebih kuat. KPK menjadi lebih baik, bukan diperlemah. Ini kita melihat apa yg dilakukan sekarang upaya memperlemah bukan memperkuat," tandasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyatakan revisi UU KPK datang juga dari pimpinan KPK. Bahkan, ia menyebut jika pembahasan revisi UU KPK dilakukan atas dasar permintaan dari sejumlah pihak.

Ia pun menegaskan perubahan UU tersebut bukan merupakan kemauan anggota dewan semata. "Permintaan revisi ini sudah datang dari banyak pihak, termasuk dan terutama itu dari pimpinan KPK. Orang-orang KPK sekarang sudah merasa ada masalah di UU KPK ini," kata Fahri. (riz/zul/gw/fin)

Berita Sebelumnya

KPK akan Dibuat Mati Suri
KPK akan Dibuat Mati Suri

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Dituding Ikut Pembahasan, Mendagri Bantah Terlibat Revisi UU KPK

Dituding Ikut Pembahasan, Mendagri Bantah Terlibat Revisi UU KPK

Pemberitaan yang mengaitkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ikut dalam pembahasan Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberan


Sinergi Polri-KPK Akan Makin Solid

Sinergi Polri-KPK Akan Makin Solid

Penunjukan Irjen Pol Firli Bahuri menjadi Ketua KPK periode 2019-2023, mendapat apresiasi dari Polri.



Jaksa Agung Tak Persoalkan Pimpinan KPK Terpilih

Jaksa Agung Tak Persoalkan Pimpinan KPK Terpilih

Komisi III DPR telah memilih lima komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) priode 2019-2023.


Tersangka Suap, Kock Meng Langsung Ditahan KPK

Tersangka Suap, Kock Meng Langsung Ditahan KPK

Tersangka kasus dugaan suap terkait penerbitan Perda RZWP3K di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) 2019 bertambah.


Tanpa SP3, KPK Berpotensi Melanggar Hukum

Tanpa SP3, KPK Berpotensi Melanggar Hukum

DPR telah menerima Surat Presiden (Surpres). Isi surat itu menugaskan perwakilan pemerintah untuk membahas revisi UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK.


Saat Fit dan Proper Test, Mayoritas Capim Setuju Revisi UU KPK

Saat Fit dan Proper Test, Mayoritas Capim Setuju Revisi UU KPK

Komisi III DPR RI melakukan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) bagi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Tak Nyaman, Rommy Minta Dipindah ke Lapas Cipinang

Tak Nyaman, Rommy Minta Dipindah ke Lapas Cipinang

Mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy alias Rommy merasa tak nyaman berada di Rutan Cabang KPK di belakang Gedung Merah Putih KPK.


Setuju Revisi UU KPK, Yusril Sebut SP3 untuk Kepastian Hukum

Setuju Revisi UU KPK, Yusril Sebut SP3 untuk Kepastian Hukum

Kewenangan penerbitan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi sorotan sejumlah kalangan.


Lembaga Lain Diawasi, KPK Juga Perlu

Lembaga Lain Diawasi, KPK Juga Perlu

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi RUU usulan DPR.



Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!