Kriminal
Share this on:

Sofyan Basir Dikenalan Pasal Berlapis

  • Sofyan Basir Dikenalan Pasal Berlapis
  • Sofyan Basir Dikenalan Pasal Berlapis

JAKARTA - Fakta-fakta hukum terkait keterlibatan Dirut (nonaktif) PLN Sofyan Basir dalam korupsi proyek PLTU Riau 1 bakal dipaparkan dalam sidang. Itu setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas perkara Sofyan ke pengadilan. Kini KPK menunggu jadwal sidang perdana.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan pihaknya akan mengurai secara rinci dugaan perbuatan dan peran Sofyan dalam perkara itu. Sebelumnya, peran Sofyan telah dibeberkan dalam sidang Eni Maulani Saragih, Johannes B. Kotjo dan Idrus Marham. Nah, KPK akan kembali memaparkan fakta-fakta yang diawali dari dakwaan dan persidangan terdakwa sebelumnya.

Menurut Febri, Sofyan diduga membantu pelaku lain untuk melakukan korupsi pembangunan PLTU Riau 1. Pelaku lain itu diantaranya Eni, Kotjo dan Idrus Marham. Ketiga pelaku lain itu telah divonis bersalah oleh hakim di tingkat pengadilan pertama. Namun, khusus Idrus, memilih mengajukan banding atas putusan tersebut.

Jaksa KPK, kata Febri, nantinya akan mendakwa Sofyan dengan dua pasal. Yakni pasal 12 huruf a juncto pasal 15 UU Pemberantasan Tipikor juncto pasal 56 ke 2 KUHP dan pasal 11 juncto pasal 15 UU Pemberantasan Tipikor juncto pasal 56 ke 2 KUHP. Dengan menggunakan konstruksi dua pasal itu, KPK akan membuktikan peran Sofyan dalam membantu pelaku lain.

"KPK akan menguraikan lebih rinci dan sistematis dugaan perbuatan terdakwa," kata Febri, kemarin (16/6).

Bila sidang Sofyan dimulai, maka akan menutup upaya praperadilan yang diajukan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Sebab, sesuai ketentuan, praperadilan dinyatakan gugur bila pokok perkara telah disidangkan. (riz/tyo/zul/ful)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

LPSK Harus Lindungi Hakim MK
LPSK Harus Lindungi Hakim MK

Berita Sejenis

Banyak Pasal Bias, KPK Tak Usah Kerja

Banyak Pasal Bias, KPK Tak Usah Kerja

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyarankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diam dan tak usah bekerja.


Siapkan Kasasi, KPK Belum Terima Salinan Putusan Sofyan Basyir

Siapkan Kasasi, KPK Belum Terima Salinan Putusan Sofyan Basyir

Paskavonis bebas mantan Direktur Utama PLN Sofyan Basir, KPK belum menerima salinan putusan lengkapnya.


Kecewa Sofyan Basir Bebas, ICW Desak KPK Kasasi

Kecewa Sofyan Basir Bebas, ICW Desak KPK Kasasi

Mantan Direktur Utama PLN Sofyan Basir divonis bebas atas kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1.


Sofyan Basir Bebas, KPK Masih Tunggu Laporan Jaksa

Sofyan Basir Bebas, KPK Masih Tunggu Laporan Jaksa

Mantan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta dalam kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1.


RKUHP Harus Dicabut Bukan Ditunda

RKUHP Harus Dicabut Bukan Ditunda

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) ditolak banyak kalangan, karena sejumlah pasal dianggap kontradiktif dengan situasi yang terjadi.


Jokowi Minta 14 Pasal RKUHP Ditinjau Ulang

Jokowi Minta 14 Pasal RKUHP Ditinjau Ulang

Presiden Joko Widodo meminta DPR RI menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP).


Korporasi Tersangka Karhutla Bakal Dijerat Pasal Berlapis

Korporasi Tersangka Karhutla Bakal Dijerat Pasal Berlapis

Mabes Polri mengungkapkan penegakan hukum terhadap para pelaku pembakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi fokus kepolisian.


Pasal Penghinaan Presiden Disorot

Pasal Penghinaan Presiden Disorot

DPR RI hingga saat ini masih melakukan penyempurnaan RKUHP. Rencananya, dewan akan mengesahkannya menjadi UU pada 24 September mendatang.


Berpotensi Ancam Kebebasan Pers, Pasal 281 RKUHP Tak Dicabut

Berpotensi Ancam Kebebasan Pers, Pasal 281 RKUHP Tak Dicabut

Pemerintah dan DPR akan mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) pada akhir September mendatang.


10 Pasal RUU KUHP Berpotensi Ancam Kebebasan Pers

10 Pasal RUU KUHP Berpotensi Ancam Kebebasan Pers

DPR RI berencana akan mengesahkan RUU KUHP pada 24 September mendatang. Salah satu alasannya, KUHP yang ada sekarang merupakan peninggalan Belanda.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!