Kriminal
Share this on:

Surati Jokowi, Tim Advokasi Novel Baswedan Desak Bentuk TGPF Independen

  • Surati Jokowi, Tim Advokasi Novel Baswedan Desak Bentuk TGPF Independen
  • Surati Jokowi, Tim Advokasi Novel Baswedan Desak Bentuk TGPF Independen

JAKARTA - Tim advokasi penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menyurati Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mendesak pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Independen kasus penyiraman air keras. Bersama surat itu pula, tim advokasi melampirkan draf Keputusan Presiden (Keppres) pembentukan TGPF.

Mantan Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Alghiffari Aqsa mengatakan, desakan ini muncul lantaran tim advokasi menilai penyidikan yang dilakukan Tim Teknis dari kalangan kepolisian mengalami kegagalan. Ia menyebut, tim tersebut gagal mengungkap pelaku serta aktor intelektual di balik penyerangan Novel guna tindak lanjut hasil penelusuran TGPF bentukan Polri.

"Kalau kemarin kan sudah ada penyidikan dari Polres, dari Polda, dari Mabes Polri. Kemudian ada tim bentukan yang dipimpin oleh langsung oleh Pak Kapolri. Kemudian ada tim teknis. Dari pembentukan itu semua sudah terbukti gagal, selama dua setengah tahun lebih," ujar Alghiffari di Kantor Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Gambir, Jakarta, Jumat (18/10).

Alghiffari menyatakan, pembentukan TGPF independen penting dilakukan lantaran diduga terdapat konflik kepentingan di tubuh tim yang telah bekerja. Pasalnya, kata dia, 53 dari total 65 anggota TGPF bentukan Polri berisi kalangan kepolisian.

Menurut dia, hal ini menimbulkan konflik kepentingan lantaran berdasarkan laporan hasil kinerja tim, diduga terdapat keterlibatan sejumlah jenderal kepolisian dalam kasus Novel.

"Kami berharap salah satu ide ataupun usulan dari kami adalah TGPF yang independen. Karena ketika tim bentukan yang kemarin kami juga pertanyakan ada conflict of interest, penyidik mayoritas 53 orang polisi yang ada di tim gabungan itu juga adalah penyidik yang dari awal terlibat dalam penyidikan kasus Novel dan terbukti gagal," tutur Alghiffari.

Selain menyampaikan surat desakan pembentukan tim independen, tim advokasi juga menyertakan draf Keppres pembentukan tim TGPF. Ketua Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhamad Isnur yang tergabung dalam tim pengacara kasus Novel menyebut, penyertaan draf dilakukan agar memudahkan Presiden Jokowi untuk membentuk TGPF independen.

"Kami juga membantu pak presiden dengan mendraf (Keppres pembentukan TGPF independen). Kalau memang bapak di waktu-waktu ujung ini sibuk membuat draf, kami bantu buatkan draf keppresnya. Demikian mudah-mudahan Pak Jokowi, Mensesneg (Pratikno), lebih mudah untuk membentuk tim TGPF-nya," ucap Isnur.

Ia juga meminta presiden untuk mengevaluasi kinerja kepolisian selama ini terkait penanganan perkara Novel. Lantaran, hingga 2,5 tahun sejak Novel diserang pada 11 April 2017, belum ada titik terang.

"Dengan ini kami mendesak Pak Jokowi di ujung periode dan menjelang masuk periode kedua ungkap segera dan jangan kemudian berlarut-larut memberikan waktu lagi, waktu lagi, waktu lagi. Tetapi kemudian pelakunya tidak juga terungkap," tegasnya.

Usai merampungkan penelusurannya, TGPF bentukan Kapolri memberikan rekomendasi berupa pembentukan tim teknis. Tim tersebut pun diberi tenggat waktu oleh Presiden Jokowi menyidik kasus Novel selama tiga bulan, sejak 19 Juli hingga 19 Oktober besok.

Pegiat antikorupsi Saor Siagian menilai, apabila tim teknis tak dapat mengungkap pelaku penyerangan Novel, tim dapat dimaknai membangkang pada perintah presiden. "Saya kira lebih baik kalau emang enggan mampu, kasih tau saja, 'Saya enggan mampu'. Tapi jangan lupa juga dihalangi untuk membentuk tim independen," ucap Saor.

Saor khawatir, terulangnya kegagalan dalam mengungkap kasus Novel berimbas pada kesan kepolisian tersandera oleh kepentingan segelintir elit. Karena, menurutnya, polisi bekerja atas dasar prinsip independensi tanpa bisa diintervensi oleh siapapun.

"Harus pertanggungjawabkan tiga bulan waktu yang diberikan oleh presiden. Saya pikir kalau tidak bisa memenuhi berarti membangkang kepada atasannya," tutupnya. (riz/zul/gw/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Tim Tabur 31.1 Harus Berani Tangkap Buronan Kakap

Tim Tabur 31.1 Harus Berani Tangkap Buronan Kakap

Program Tangkap Buronan (Tabur) 31.1 yang mewajibkan setiap Kejaksaan Tinggi minimal harus menangkap satu buronan setiap tiga bulan, dinilai cukup efektif.


Kepala Diparta Lombok Barat Ditangkap Jaksa

Kepala Diparta Lombok Barat Ditangkap Jaksa

Tim Intelijen Kejaksaan Negeri Mataram Nusa Tenggara Barat (NTB) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT), Selasa (12/11) kemarin.


KPK Beber Dua Kasus Korupsi yang Jadi Perhatian Jokowi

KPK Beber Dua Kasus Korupsi yang Jadi Perhatian Jokowi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku tak bisa menerka kasus korupsi yang pernah dilaporkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke lembaga antirasuah.


Wacana Jaksa Agung Bubarkan TP4 Sangat Tepat

Wacana Jaksa Agung Bubarkan TP4 Sangat Tepat

Tim Pengawal Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) yang dahulu dibanggakan Kejaksaan RI terancam dibubarkan.


Dewi Tanjung Coba Ngerjain Polisi

Dewi Tanjung Coba Ngerjain Polisi

Novel Baswedan menyebut laporan yang dilayangkan adalah tindakan yang berlebihan.politikus PDIP Dewi Ambarwati alias Dewi Tanjung


Tuduhan Rekayasa Penyiraman Air Keras Novel Tak Manusiawi

Tuduhan Rekayasa Penyiraman Air Keras Novel Tak Manusiawi

Tuduhan rekayasa penyiraman air keras ke Polda Metro Jaya merupakan tindakan yang ngawur alias tidak jelas.


Dipolisikan, Novel Beber Kenapa Mata Kirinya Tampak Sehat

Dipolisikan, Novel Beber Kenapa Mata Kirinya Tampak Sehat

Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan mengklarifikasi isu penyiraman air keras yang direkayasanya.


Kapolri Komitmen Tuntaskan Kasus Novel Baswedan

Kapolri Komitmen Tuntaskan Kasus Novel Baswedan

Jenderal Polisi Idham Azis kembali menyatakan komitmennya untuk mengungkap kasus teror yang menimpa penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Bas


Kecewa Sofyan Basir Bebas, ICW Desak KPK Kasasi

Kecewa Sofyan Basir Bebas, ICW Desak KPK Kasasi

Mantan Direktur Utama PLN Sofyan Basir divonis bebas atas kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1.


Buronan Dana Desa Disergap Tim Tabur Kejagung

Buronan Dana Desa Disergap Tim Tabur Kejagung

Tim Jaksa Tindak Pidana Khusus (Pidsus) dan Tim Intelijen Kejaksaan Negeri Balangan, Kalimantan Selatan menangkap buron pelaku dugaan penyimpangan alokasi dana



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!