Kriminal
Share this on:

Syamsul Nursalim Akhirnya Jadi Pesakitan

  • Syamsul Nursalim Akhirnya Jadi Pesakitan
  • Syamsul Nursalim Akhirnya Jadi Pesakitan

JAKARTA - Babak baru penyelesaian kasus lama kembali diungkap. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan pasangan suami istri Sjamsul Nursalim (SJN) dan Itjih Nursalim (ITN) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pemenuhan kewajiban obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang menjelaskan, SJN dan ITN diduga melakukan korupsi sebesar Rp4,8 triliun. Jumlah tersebut didapat dari dugaan penghapusan hak pembayaran piutang pinjaman kepada petani dan petambak yang wajib dibayarkan keduanya sebagai pemegang saham (Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI).

Penetapan kedua tersangka berdasarkan hasil pengembangan perkara yang sebelumnya sempat menjerat mantan Kepala BPPN Syafruddin Arsyad Tumenggung. Penyelidikan dilakukan KPK sejak Agustus 2018 lalu, pasca Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis kepada Syafruddin.

"Karena diduga terdapat pihak lain yang juga harus bertanggung jawab secara pidana dalam perkara ini, KPK melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan sejak Agustus 2018, termasuk di antaranya permintaan keterangan terhadap sejumlah pihak," ujar Saut dalam konferensi pers di Kantor KPK, Jakarta, Senin (10/5).

Kasus ini bermula.pada 21 September 1998, Saat itu, BPPN dan SJN melakukan penandatanganan penyelesaian pengambilalihan pengelolaan BDNI melalui Master Settlement Acquisition Agreement (MSAA).

Dalam MSAA tersebut, disepakati bahwa BPPN mengambil alih pengelolaan BDNI. SJN sebagai pemegang saham pengendali sepenuhnya bertanggung jawab untuk menyelesaikan kewajibannya baik secara tunai ataupun berupa penyerahan aset.

Jumlah kewajiban yang mesti dibayarkan SJN sebesar Rp47,258 triliun. Dikurangi dengan aset senilai Rp18,85 triliun, termasuk di antaranya pinjaman kepada petani dan petambak sebesar Rp4,8 triliun. Aset senilai Rp4,8 triliun ini dipresentasikan SJN seolah-olah sebagai piutang lancar dan tidak bermasalah.

Namun, setelah dilakukan Financial Due DilIigence (FDD) dan Legal Due Dilligence (LDD) disimpulkan aset tersebut tergolong macet sehingga dipandang terjadi misrepresentasi.

Atas hasil FDD dan LDD tersebut, BPPN kemudian mengirimkan surat yang intinya mengatakan SJN telah melakukan misrepresentasi dan memintanya menambah aset untuk mengganti kerugian yang diderita BPPN tersebut. Akan tetapi, SJN menolak.

Pada Oktober 2003, agar rencana penghapusbukuan piutang petambak Dipasena bisa berjalan, maka dilakukan rapat antara BPPN dan SJN yang diwakili ITN serta pihak lain. Pada rapat tersebut ITN menyampaikan SJN tidak melakukan misrepresentasi.

Kemudian pada Februari 2004, dilakukan rapat kabinet terbatas (Ratas) yang intinya BPPN melaporkan dan meminta pada Presiden RI agar terhadap sisa utang petani tambak dilakukan write off (dihapusbukukan) namun tidak melaporkan kondisi misrepresentasi dari SJN. Ratas tersebut tidak memberikan keputusan atau tidak ada persetujuan terhadap usulan write off dari BPPN.

Setelah melalui beberapa proses, meskipun Ratas tidak memberikan persetujuan, namun pada 12 April 2004, Syafruddin Arsyad Tumenggung dan ITN menandatangani Akta Perjanjian Penyelesaian Akhir. Akta tersebut berisikan pemegang saham telah menyelesaikan seluruh kewajiban sesuai dengan yang diatur dalam MSAA.

Pada 26 April 2004, Syafruddin Arsyad Temenggung menandatangani surat No. SKL 22/PKPS BPPN/0404 perihal Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham kepada SJN. Hal ini mengakibatkan hak tagih atas utang petambak Dipasena menjadi hilang atau hapus.

Pada 30 April 2004, BPPN menyerahkan penanggungjawaban aset pada Kementerian Keuangan yang berisikan hak tagih hutang petambak PT DCD dan PT WM yang kemudian oleh Dirjen Anggaran Kemenkeu diserahkan kepada PT Perusahaan Pengelola Aset (PT PPA).

Pada 24 Mei 2007, PT PPA melakukan penjualan hak tagih hutang petambak plasma senilai Rp220 miliar. Padahal nilai kewajiban SJN yang seharusnya dlterima negara adalah Rp4,8 triliun. Sehingga, diduga kerugian keuangan negara yang terjadi adalah sebesar Rp4,8 triliun.

Atas perbuatannya, SJN dan ITN disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif menuturkan, hingga saat ini pihaknya masih terus berupaya meminta keterangan SJN dan ITN. Dalam kurun Oktober hingga Desember 2018, sambungnya, KPK sedikitnya telah tiga kali memberikan kesempatan kedua tersangka untuk melakukan klarifikasi kepada penyelidik. Namun, mereka tidak kunjung memenuhi panggilan KPK.

Laode menungkap, berdasarkan informasi, saat ini kedua tersangka tengah berada di Singapura. Maka dari itu, KPK telah melayangkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke sejumlah lokasi di Singapura seperti The Oxley, Cluny Road, dan Head Office of Giti Tire Pte. Ltd.

"SPDP juga kita kirim ke beberapa lokasi di Jakarta seperti Simprug, Kebayoran Lama, dan Grogol Selatan," terangnya.

Namun jika kedua tersangka tetap tidak bersikap kooperatif selama proses hukum berlangsung, Laode menegaskan persidangan dapat dilakukan secara in absentia. Kendati demikian, ia berharap para tersangka dapat membela hak-haknya di hadapan majelis hakim.

Kendati demikian, Laode meminta kedua tesangka untuk bersikap kooperatif. Pasalnya, ada sejumlah ancaman pidana lain yang dapat dijatuhkan kepada para tersangka.

"Karena pilihan KPK banyak, bukan hanya TPPU tapi juga tindak pidana korporasi kami lakukan. Bahkan ada Perpres yang berhubungan dengan beneficial ownership perusahaan bisa juga kita terapkan dalam kasus ini," tutupnya. (riz/fin/zul/tgr)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

29 Wanita WNI Jadi Korban Perdagangan Orang ke China

29 Wanita WNI Jadi Korban Perdagangan Orang ke China

29 perempuan warga negara Indonesia (WNI) diduga menjadi korban perdagangan orang yang melibatkan sindikat China dan Indonesia.


Astaghfirullohaladzim, Uang Negara Rp470 Juta Diduga Jadi Bancakan

Astaghfirullohaladzim, Uang Negara Rp470 Juta Diduga Jadi Bancakan

Ketua Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Sekretariat KPU Kota Bogor berinisial MH ditetapkan sebagai tersangka.


KPK Mulai Bedah Aset Sjamsul Nursalim

KPK Mulai Bedah Aset Sjamsul Nursalim

Komisi Pemberantasan Korusi (KPK) mengaku telah mengantongi informasi sejumlah aset Sjamsul dan Itjih Nursalim.


Diangkat Jadi Kapolda Sumsel, Dugaan Kasus Kode Etik Irjen Firli Disetop

Diangkat Jadi Kapolda Sumsel, Dugaan Kasus Kode Etik Irjen Firli Disetop

Proses penanganan dugaan pelanggaran kode etik oleh eks Deputi Penindakan KPK Irjen Pol Firli tak dapat dilanjutkan.


Dijamin Panglima TNI, Penahanan Mantan Danjen Kopassus Ditangguhkan

Dijamin Panglima TNI, Penahanan Mantan Danjen Kopassus Ditangguhkan

Akhirnya mantan Danjen Kopassus Mayyjen (Purn) Soenarko keluar dari Rutan POM Guntur, Jumat (21/6).


Pidato Sofyan Jacob Belum Penuhi Kualifikasi Tersangka Makar

Pidato Sofyan Jacob Belum Penuhi Kualifikasi Tersangka Makar

Setelah mangkir, Senin (10/6) lalu, Komjen Pol (Purn) Sofyan Jacob akhirnya hadir di Polda Metro Jaya, Senin (17/6) kemarin.


Lima Komisioner KPU Kota Palembang Jadi Tersangka

Lima Komisioner KPU Kota Palembang Jadi Tersangka

Lima komisioner KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kota Palembang kini berstatus tersangka dalam laporan kasus pidana Pemilu 2019.


Jika Enggan Diperiksa KPK, Sjamsul Nursalim Terancam KUHAP

Jika Enggan Diperiksa KPK, Sjamsul Nursalim Terancam KUHAP

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum bisa memastikan akan bekerja sama dengan Interpol.


KPK Buru Keterangan Sjamsul Nursalim

KPK Buru Keterangan Sjamsul Nursalim

KPK berencana bekerja sama dengan Interpol untuk mendatangkan Sjamsul Nursalim,


Sjamsul Nursalim dan Istrinya Diminta Kooperatif

Sjamsul Nursalim dan Istrinya Diminta Kooperatif

Sjamsul Nursalim dan istrinya Itjih Nursalim diminta untuk kooperatif menjalani proses hukum yang tengah ditangani penyidik KPK.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!