Kriminal
Share this on:

Syamsul Nursalim Akhirnya Jadi Pesakitan

  • Syamsul Nursalim Akhirnya Jadi Pesakitan
  • Syamsul Nursalim Akhirnya Jadi Pesakitan

JAKARTA - Babak baru penyelesaian kasus lama kembali diungkap. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan pasangan suami istri Sjamsul Nursalim (SJN) dan Itjih Nursalim (ITN) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pemenuhan kewajiban obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang menjelaskan, SJN dan ITN diduga melakukan korupsi sebesar Rp4,8 triliun. Jumlah tersebut didapat dari dugaan penghapusan hak pembayaran piutang pinjaman kepada petani dan petambak yang wajib dibayarkan keduanya sebagai pemegang saham (Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI).

Penetapan kedua tersangka berdasarkan hasil pengembangan perkara yang sebelumnya sempat menjerat mantan Kepala BPPN Syafruddin Arsyad Tumenggung. Penyelidikan dilakukan KPK sejak Agustus 2018 lalu, pasca Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis kepada Syafruddin.

"Karena diduga terdapat pihak lain yang juga harus bertanggung jawab secara pidana dalam perkara ini, KPK melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan sejak Agustus 2018, termasuk di antaranya permintaan keterangan terhadap sejumlah pihak," ujar Saut dalam konferensi pers di Kantor KPK, Jakarta, Senin (10/5).

Kasus ini bermula.pada 21 September 1998, Saat itu, BPPN dan SJN melakukan penandatanganan penyelesaian pengambilalihan pengelolaan BDNI melalui Master Settlement Acquisition Agreement (MSAA).

Dalam MSAA tersebut, disepakati bahwa BPPN mengambil alih pengelolaan BDNI. SJN sebagai pemegang saham pengendali sepenuhnya bertanggung jawab untuk menyelesaikan kewajibannya baik secara tunai ataupun berupa penyerahan aset.

Jumlah kewajiban yang mesti dibayarkan SJN sebesar Rp47,258 triliun. Dikurangi dengan aset senilai Rp18,85 triliun, termasuk di antaranya pinjaman kepada petani dan petambak sebesar Rp4,8 triliun. Aset senilai Rp4,8 triliun ini dipresentasikan SJN seolah-olah sebagai piutang lancar dan tidak bermasalah.

Namun, setelah dilakukan Financial Due DilIigence (FDD) dan Legal Due Dilligence (LDD) disimpulkan aset tersebut tergolong macet sehingga dipandang terjadi misrepresentasi.

Atas hasil FDD dan LDD tersebut, BPPN kemudian mengirimkan surat yang intinya mengatakan SJN telah melakukan misrepresentasi dan memintanya menambah aset untuk mengganti kerugian yang diderita BPPN tersebut. Akan tetapi, SJN menolak.

Pada Oktober 2003, agar rencana penghapusbukuan piutang petambak Dipasena bisa berjalan, maka dilakukan rapat antara BPPN dan SJN yang diwakili ITN serta pihak lain. Pada rapat tersebut ITN menyampaikan SJN tidak melakukan misrepresentasi.

Kemudian pada Februari 2004, dilakukan rapat kabinet terbatas (Ratas) yang intinya BPPN melaporkan dan meminta pada Presiden RI agar terhadap sisa utang petani tambak dilakukan write off (dihapusbukukan) namun tidak melaporkan kondisi misrepresentasi dari SJN. Ratas tersebut tidak memberikan keputusan atau tidak ada persetujuan terhadap usulan write off dari BPPN.

Setelah melalui beberapa proses, meskipun Ratas tidak memberikan persetujuan, namun pada 12 April 2004, Syafruddin Arsyad Tumenggung dan ITN menandatangani Akta Perjanjian Penyelesaian Akhir. Akta tersebut berisikan pemegang saham telah menyelesaikan seluruh kewajiban sesuai dengan yang diatur dalam MSAA.

Pada 26 April 2004, Syafruddin Arsyad Temenggung menandatangani surat No. SKL 22/PKPS BPPN/0404 perihal Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham kepada SJN. Hal ini mengakibatkan hak tagih atas utang petambak Dipasena menjadi hilang atau hapus.

Pada 30 April 2004, BPPN menyerahkan penanggungjawaban aset pada Kementerian Keuangan yang berisikan hak tagih hutang petambak PT DCD dan PT WM yang kemudian oleh Dirjen Anggaran Kemenkeu diserahkan kepada PT Perusahaan Pengelola Aset (PT PPA).

Pada 24 Mei 2007, PT PPA melakukan penjualan hak tagih hutang petambak plasma senilai Rp220 miliar. Padahal nilai kewajiban SJN yang seharusnya dlterima negara adalah Rp4,8 triliun. Sehingga, diduga kerugian keuangan negara yang terjadi adalah sebesar Rp4,8 triliun.

Atas perbuatannya, SJN dan ITN disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif menuturkan, hingga saat ini pihaknya masih terus berupaya meminta keterangan SJN dan ITN. Dalam kurun Oktober hingga Desember 2018, sambungnya, KPK sedikitnya telah tiga kali memberikan kesempatan kedua tersangka untuk melakukan klarifikasi kepada penyelidik. Namun, mereka tidak kunjung memenuhi panggilan KPK.

Laode menungkap, berdasarkan informasi, saat ini kedua tersangka tengah berada di Singapura. Maka dari itu, KPK telah melayangkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke sejumlah lokasi di Singapura seperti The Oxley, Cluny Road, dan Head Office of Giti Tire Pte. Ltd.

"SPDP juga kita kirim ke beberapa lokasi di Jakarta seperti Simprug, Kebayoran Lama, dan Grogol Selatan," terangnya.

Namun jika kedua tersangka tetap tidak bersikap kooperatif selama proses hukum berlangsung, Laode menegaskan persidangan dapat dilakukan secara in absentia. Kendati demikian, ia berharap para tersangka dapat membela hak-haknya di hadapan majelis hakim.

Kendati demikian, Laode meminta kedua tesangka untuk bersikap kooperatif. Pasalnya, ada sejumlah ancaman pidana lain yang dapat dijatuhkan kepada para tersangka.

"Karena pilihan KPK banyak, bukan hanya TPPU tapi juga tindak pidana korporasi kami lakukan. Bahkan ada Perpres yang berhubungan dengan beneficial ownership perusahaan bisa juga kita terapkan dalam kasus ini," tutupnya. (riz/fin/zul/tgr)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

WNI Jadi Korban Perampokan Rp4,1 Miliar di Malaysia

WNI Jadi Korban Perampokan Rp4,1 Miliar di Malaysia

Seorang warga negara Indonesia (WNI) di Malaysia menjadi korban perampokan uang tunai sebanyak 1,24 juta Ringgit atau setara Rp4,1 miliar.


Mantan Dirut Petral Jadi Tersangka Suap Minyak

Mantan Dirut Petral Jadi Tersangka Suap Minyak

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Managing Director Pertamina Energy Sevice Pte Ltd (PES) periode 2009-2013 Bambang Irianto sebagai tersangka


Polri Siapkan Red Notice, Pekan Depan Veronica Jadi DPO

Polri Siapkan Red Notice, Pekan Depan Veronica Jadi DPO

Polda Jawa Timur berencana akan memasukan Veronica Koman sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) pekan depan.


Ada SP3, Izin Penyadapan KPK Dikontrol

Ada SP3, Izin Penyadapan KPK Dikontrol

DPR RI akhirnya menyetujui revisi UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Dua Sopir Jadi Tersangka, Pemilik Dump Truk Maut Harus Dipanggil

Dua Sopir Jadi Tersangka, Pemilik Dump Truk Maut Harus Dipanggil

Polisi segera memeriksa pemilik dump truk maut penyebab tabrakan beruntun yang menewaskan delapan orang di Tol Cipularang, Senin (2/9) lalu.


Pedemo Hong Kong Diduga Jadi Korban Pelecehan Polisi

Pedemo Hong Kong Diduga Jadi Korban Pelecehan Polisi

Ribuan demonstran Hong Kong kembali menggelar aksi pada Rabu (28/8) malam, untuk memprotes polisi yang diduga melakukan pelecehan seksual terhadap pengunjuk ras


Soekarwo Dicecar Soal Bantuan Pemprov Jatim ke Tulungagung

Soekarwo Dicecar Soal Bantuan Pemprov Jatim ke Tulungagung

Setelah mangkir pada 21 Agustus lalu, mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo akhirnya memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Dicurigai Jadi ajang Pemerasan, TP4 Kejaksaan Diminta Bubar

Dicurigai Jadi ajang Pemerasan, TP4 Kejaksaan Diminta Bubar

Masyatakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mendesak Jaksa Agung HM Prasetyo untuk membubarkan TP4 dan TP4D.


Indonesia Jadi Target Empuk Penipuan Iklan Digital

Indonesia Jadi Target Empuk Penipuan Iklan Digital

Belanja iklan digital di Indonesia ternyata cukup tinggi. Tak heran bila negara menjadi target penipuan.


Hati-hati, Pernikahan Jadi Modus Perdagangan Orang

Hati-hati, Pernikahan Jadi Modus Perdagangan Orang

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) melihat, bahwa pernikahan kini menjadi modus terbaru yang dilakukan kelompok sindikat internasional perdagangan man



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!