Kriminal
Share this on:

Tak Ada Intervensi Jaksa Agung di Kasus Mantan Gubernur Sulteng

  • Tak Ada Intervensi Jaksa Agung di Kasus Mantan Gubernur Sulteng
  • Tak Ada Intervensi Jaksa Agung di Kasus Mantan Gubernur Sulteng

JAKARTA - Informasi adanya intervensi Jaksa Agung HM Prasetyo dalam perkara korupsi yang menjerat mantan Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Mayjen (Purn) Bandjela Paliudju diungkap Mantan Kajati Sulteng Johanis Tanak. Hal tersebut diungkapkan Johanis saat sesi wawancara dan uji publik calon pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu (28/8) lalu.

Johanis Tanak yang saat ini bertugas sebagai Direktur Tata Usaha Negara pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan Agung (Kejagung) mengaku pernah dipanggil Jaksa Agung untuk dikonfirmasi mengenai perkara tersebut.

Terkiat hal tersebut, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Dr Mukri menegaskan Jaksa Agung HM Prasetyo tidak pernah mengintervensi perkara korupsi yang menyeret mantan Gubernur Sulteng. Jadi tidak benar soal adanya intervensi dalam penanganan perkara mantan Gubernur Sulawesi Tengah.

"Informasi pemberitaan yang dimuat sejumlah media yang menyebut adanya intervensi Jaksa Agung HM Prasetyo dalam penanganan perkara mantan Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Mayjen (Purn) Bandjela Paliudju, adalah tidak benar," katanya di Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (29/8).

Dia menjelaskan, dalam posisi sebagai pimpinan Korps Adhyaksa, Jaksa Agung berhak menanyakan perkembangan penanganan perkara yang ditangani oleh seluruh jajarannya. "Itu merupakan hal yang biasa dan berlaku bagi seluruh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) di Indonesia, apalagi jika perkara yang ditangani menarik perhatian publik," jelasnya.

Dia menegaskan, jika pimpinan menanyakan penanganan perkara kepada bawahannya, itu bukan berarti Intervensi, apalagi dikait-kaitkan dengan partai. "Itu tidak benar," tegasnya.

Kenyataannya, tambah Mukri, justru Jaksa Agung memerintahkan untuk menindaklanjuti perkara tersebut dan agar penanganan perkaranya dilakukan secara proporsional, profesional dan objektif. "Bahkan Jaksa Agung menyerahkan sepenuhnya kewenangan penahanan kepada penyidik," tutupnya.

Diketahui, dalam perkara korupsi dana operasional Gubernur Sulteng tahun 2006-2011 dan tindak pidana pencucian uang (TPPU), Bandjela dituntut 9 tahun penjara, denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan. Ia juga dikenakan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp7,78 miliar subsider 4 tahun penjara

Namun, majelis hakim Pengadilan Negeri Palu justru memutus bebas. Jaksa penuntut umum (JPU) selanjutnya mengajukan kasasi dan akhirnya dikabulkan oleh Mahkamah Agung berdasarkan putusan Nomor : 1702K / Pid.Sus / 2016 tanggal 17 April 2017 dengan vonis penjara 7 tahun 6 bulan, denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan, serta wajib membayar uang pengganti Rp7,78 miliar subsider 3 tahun penjara. (lan/zul/gw/fin)

Berita Sebelumnya


Berita Sejenis

Istri Bikin Status Nyinyir, Tujuh Tentara Dihukum

Istri Bikin Status Nyinyir, Tujuh Tentara Dihukum

Pencopotan jabatan disertai sanksi penahanan terhadpa Kolonel Kav Hendi Suhendi sebagai Dandim Kendari, mendapat banyak sorotan. Tak terkecuali kritik.


KPK Siapkan Jawaban Praperadilan Joko Saputra

KPK Siapkan Jawaban Praperadilan Joko Saputra

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima surat panggilan sidang perkara permohonan praperadilan yang diajukan mantan Direktur Utama Perum Jada Tirta II Djoko


Diduga Terima Suap Rp687,5 Juta, Bupati Seruyan Jadi Tersangka

Diduga Terima Suap Rp687,5 Juta, Bupati Seruyan Jadi Tersangka

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Bupati Seruyan Darwan Ali sebagai tersangka.


Ada Indikasi Penyiksaan, Usut Tuntas Kematian Demonstran

Ada Indikasi Penyiksaan, Usut Tuntas Kematian Demonstran

Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi mendesak Polri untuk mengusut kematian sejumlah peserta aksi demonstrasi menolak rancangan undang-undang (RUU) bermasalah d


Indonesia-Tiongkok Belum Sepaham soal Human Trafficking

Indonesia-Tiongkok Belum Sepaham soal Human Trafficking

Pemerintah Indonesia dengan Cina belum juga menemukan titik kesepahaman, terkait kasus tindak pidana dugaan perdagangan orang (TPPO) dengan modus pengantin pesa


UU Direvisi, KPK Kesulitan Ungkap Kasus Kakap

UU Direvisi, KPK Kesulitan Ungkap Kasus Kakap

KPK mengaku akan kesulitan mengungkap perkara megakorupsi, jika revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK resmi berlaku.


Penyerangan Wiranto Kental Nuansa Politis

Penyerangan Wiranto Kental Nuansa Politis

Kasus penyerangan dan penusukan terhadap Menko Polhukam Wiranto sangat kental bermuatan politik.


Ancaman Pembunuhan Pejabat Itu Terbukti

Ancaman Pembunuhan Pejabat Itu Terbukti

Publik dikejutkan oleh aksi penusukan Menkopolhukam Wiranto oleh orang tak dikenal di Alun-alun Menes, Kabupaten Pandeglang, Banten, Kamis (10/10) kemarin.


KPK Periksa Eni Saragih Lagi

KPK Periksa Eni Saragih Lagi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa mantan Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih sebagai saksi kasus dugaan suap, Kamis (10/10) kemarin.


Habib Novel dan Pengurus DKM Diperiksa Hingga Malam

Habib Novel dan Pengurus DKM Diperiksa Hingga Malam

Polda Metro Jaya terus mengembangkan kasus penculikan dan penganiayaan relawan Jokowi, Ninoy Karundeng di Masjid Al-Falah Pejompongan, Tanah Abang, Jakarta Pusa



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!