Kriminal
Share this on:

Tak Nyaman, Rommy Minta Dipindah ke Lapas Cipinang

  • Tak Nyaman, Rommy Minta Dipindah ke Lapas Cipinang
  • Tak Nyaman, Rommy Minta Dipindah ke Lapas Cipinang

**JAKARTA ** - Mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy alias Rommy merasa tak nyaman berada di Rutan Cabang KPK di belakang Gedung Merah Putih KPK. Dia pun meminta untuk bisa dipindahkan ke Lapas Cipinang, Jakarta Timur.

"Kami menyampaikan permohonan agar saudara terdakwa ini bisa dipindah penahanannya dari Rutan KPK ke Lapas Cipinang karena ada beberapa pertimbangan yang sudah kami sampaikan secara tertulis," kata kuasa hukum Rommy, Maqdir Ismail di Pengadilan Tipikor Jakarta dalam sidang dengan agenda pembacaan dakwaan terhadap Rommy oleh Jaksa Penuntut Umum KPK, Rabu (11/9) kemarin.

Terdakwa kasus suap jual-beli jabatan tersebut merasa ruangan untuk beraktivitas di Rutan Cabang KPK sangat terbatas. "Sebenarnya yang menjadi persoalan utama di situ sangat terbatasnya ruangan. Saat ini, hanya 4X7 meter digunakan untuk 25 orang sekaligus tempat untuk beribadah, menonton televisi, main remi, makan dan juga bersosialisasi," ujar Rommy.

Ketua Majelis Hakim Fahzal Hendri akan mempertimbangkan permintaan Rommy. "Nanti akan kami pertimbangkan, nanti dimusyawarahkan, ini beralasan atau tidak," kata Hakim Fahzal.

Saat dikonfirmasi oleh Hakim Fahzal, apakah ia sehat selama berada dalam penahanan, Rommy mengaku, sempat dibantarkan penahanannya di RS Polri Jakarta Timur karena sakit. "Kebetulan selama lima bulan terakhir di awal-awal penahanan saya tiga kali dibantarkan karena saya memang sejak mahasiswa memiliki batu ginjal dan ada pembatasan air waktu itu di Rutan KPK sehingga kemudian saya kumat sehingga harus dibantarkan di RS Polri," kata Rommy.

Rommy didakwa menerima suap bersama Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin sebesar Rp325 juta dari Kepala Kantor Kemenag Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin. Selain itu, Rommy juga didakwa terima suap Rp91,4 juta dari Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi. (gw/zul/fin)

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Intelijen Sisir Austalia, Veronika Koman Di-DPO

Intelijen Sisir Austalia, Veronika Koman Di-DPO

Mabes Polri tak mau melunak dan terus memburu Veronika Koman. Sejumlah telik sandi pun merapat keAustralia.


Amunisi Kedaluwarsa Tak Perlu Disimpan

Amunisi Kedaluwarsa Tak Perlu Disimpan

Insiden ledakan gudang amunisi Markas Komando Brimob Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (15/9) pagi, menyebabkan 44 rumah warga di sekitar rusak.


Jaksa Agung Tak Persoalkan Pimpinan KPK Terpilih

Jaksa Agung Tak Persoalkan Pimpinan KPK Terpilih

Komisi III DPR telah memilih lima komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) priode 2019-2023.


Korupsi BTN Gresik Tak Kunjung Ada Tersangka

Korupsi BTN Gresik Tak Kunjung Ada Tersangka

Penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung hingga kini tak kunjung menetapakn tersangka dugaan korupsi di PT Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Gresik, Jawa Timur.


Bareng Rommy, Menag Disebut Ikut Terima Suap Rp325 Juta

Bareng Rommy, Menag Disebut Ikut Terima Suap Rp325 Juta

Drama suap di lingkungan Kementerian Agama berlahan terungkap. Nama-nama yang sejak awal kebagian hasil kongkalikong lobi jabatan pun tidak berbeda jauh dari pr


Jika Tak Kooperatif, Veronica Koman Akan Di-DPO-kan Polisi

Jika Tak Kooperatif, Veronica Koman Akan Di-DPO-kan Polisi

Polri memberikan ultimatum kepada tersangka penyebaran provokasi dan hoaks Veronica Koman untuk korperatif.


Hati Warga Badui Minta Pelaku Dihukum Seberat-beratnya

Hati Warga Badui Minta Pelaku Dihukum Seberat-beratnya

Kasus pembunuhan dan pemerkosaan yang dialami Sawi (13) merupakan peristiwa pertama dalam sejarah bagi warga Badui.


KUHP Lama Tak Jamin Kepastian Hukum

KUHP Lama Tak Jamin Kepastian Hukum

DPR RI tengah berupaya menyelesaikan RUU KUHP yang baru. Targetnya RUU akan disahkan menjadi UU sebelum 30 September mendatang.


Dipanah, Lima Penambang Emas di Papua Dibunuh Kelompok Tak Dikenal

Dipanah, Lima Penambang Emas di Papua Dibunuh Kelompok Tak Dikenal

Saat situasi keamanan di Bumi Cenderawasih mulai kondusif, anggota kelompok separatis justru berulah.


Berpotensi Ancam Kebebasan Pers, Pasal 281 RKUHP Tak Dicabut

Berpotensi Ancam Kebebasan Pers, Pasal 281 RKUHP Tak Dicabut

Pemerintah dan DPR akan mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) pada akhir September mendatang.



Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!