Kriminal
Share this on:

Tarik Menarik Calon Jaksa Agung

  • Tarik Menarik Calon Jaksa Agung
  • Tarik Menarik Calon Jaksa Agung

JAKARTA - Nama calon Jaksa Agung priode 2019-2024 mulai dibahas banyak pihak, khusunya jika Calon Presiden Joko Widodo kembali memenangkan Pemilihan Presiden periode 2019-2014. Siapa figur yang tepat untuk memimpin Korps Adhyaksa versi Jaksa Agung HM Prasetyo?

Dikonfirmasi hal ini, Jaksa Agung HM Prasetyo menegaskan sosok dan figur yang paling tepat untuk menduduki posisi Jaksa Agung ke depan yakni, dari unsur internal Kejaksaan RI yang benar-benar mengetahui internal Kejaksaan RI. "Oh iya dong dari internal (jaksa agung kedepan), saya selalu mengatakan seyogyanya kejaksaan dipimpin oleh jaksa karier dari internal kejaksaan," katanya usai upacara Ulang Tahun Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) di Badan Pendidikan dan Latihan (Badiklat) Kejaksaan RI, Ragunan, Jakarta, Senin (17/6) kemarin.

Menurutnya, pihak dari internal Korps Adhyaksa merupakan sosok dan figur yang paling mengerti dengan hal-hal yang berada di dalam internal Kejaksaan RI. Tak hanya itu, figur internal Kejaksaan juga yang paling mengerti dari tugas-tugas Kejaksaan. "Merekalah (jaksa) yang paling tahu anatomi kejaksaan, tugas tugas kejaksaan," ujarnya.

Dia menegaskan, Kejaksaan RI bukan sebuah unit kendaraan, yang ketika ada kerusakan dapat dan bisa ditinggal begitu saja tanpa adanya pertanggungjawaban. "Kalau orang dalam sendiri (internal kejaksaan), kalau jaksa yang memimpin kejaksaan, dia akan menganggap kejaksaan menjadi milikinya yang berharga, kalau rusak diperbaiki, dibenahi, kalau ada sekrupnya yang dol ya diganti, tidak ditinggalkan," tegasnya.

Disinggung soal apakah telah mengusulkan nama-nama internal Kejaksaan untuk menjadi calon Jaksa Agung ke Presiden Joko Widodo, Prasetyo menjawab diplomatis. "Saya tidak bisa menjawab itu ya, yang pasti kan itu hak preogatif pak presiden, terserah beliau mau pilih siapa, tapi tentukan mungkin sudah punya pandangan panadangan tapi kita tidak campuri. Beliaukan (Presiden) usernya, beliau yang menilai, kita ini semuanya dinilai, munhgkin sudah ada nama-nama (calon Jaksa Agung)," tutupnya.

Sementar itu, Komisioner Komisi Kejaksaan RI, Barita Simanjuntak mengatakan, poin pertama yang idealnya calon Jaksa Agung karena lembaga negara yangg melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan yang sifatnya teknis, khusus dan spesifik tentulah figur yang punya kompetensi dan pengalaman yang dapat memimpin kejaksaan yang profesional.

"Untuk itu pilihan yang tepat adalah dari internal kejaksaan," katanya kepada FIN.

Lalu poin Kedua, kata Barita, perlu dicatat bahwa kewenangan menentukan Jaksa Agung adalah di tangan Presiden sebagai hak prerogatif. Atas dasar itu, tentulah figur yang tepat menjadi Jaksa Agung sangat ditentukan visi misi Presiden sendiri di bidang penegakan hukum seperti apa.

"Apakah menekankan pembinaan internal, penguatan kapasitas kelembagaan ataukah penindakan kasus-kasus tipikor, atau pengamanan pembagunan dan lain lain, berdasarkan itulah dipilih jaksa yang kompeten memenuhi visi misi tadi," jelasnya.

Selanjutnya, poin Ketiga yang paling penting juga adalah public trust terhadap kejaksaan, pasalnya itu pilihan Jaksa Agung yang berdasarkan rekam jejak yang bersih. " juga berani punya integritas penting diperhatikan," ujarnya.

Selanjutnya, poin Keempat, lanjut Prasetyo, saat ini kualitas internal, kejaksaan sudah sangat bagus. "Saya pikir karena tugas teknis tadi sangat tepat dipilih Jaksa Agung dari internal, kejaksaan sama seperti polisi tentu Kapolri wajib dari internal polisi," tegasnya.

Dan poin Kelima, kata Barita, Jaksa Agung adalah pengendali penuntutan dan pelaksana politik hukum pemerintahan, karena itu kewenangan teknis dan operasional akan sangat baik bila dipercayakan kepada jaksa karier. "Agar tidak butuh waktu lama untuk memahami tugas, mengendalikan para jaksa sehingga bisa langsung eksekusi dan kerja, kerja kerja," tutupnya.

Sementara, pakar hukum pidana Universitas Trisaksi, Abdul Ficakr Hadjar menegatakan, jabatan Jaksa Agung harus bebas dari intervensi kekuasaan apapun. Jaksa Agung meruapakan ujung tombak penegakan hukum yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi jabatan Jaksa Agung mendatang harus dipilih atau diangkat bukan berasal dari salah satu unsur partai politik.

"walaupun jabatan Jaksa Agung itu bersifat politis, jabatan publik Jaksa Agung bisa dimanfaatkan parpol maupun penguasa untuk menyelamatkan kelompok atau menjatuhkan lawan politiknya," katanya kepada FIN.

Namun, kata Fickar, bukan berarti jabatan Jaksa Agung jika diisi dari non partai politik tidak dapat diintervensi kekuasaan. Hal ini tidak ada pihak yang dapat menjamin, tetapi akan lebih baik nantinya jabatan Jaksa Agung dijabat oelh non partai politik.

"Karena itu harus dipilih orang yang mempunyai integritas dan komitmennya hanya kepada penegakan hukum," jelasnya.

Disinggung soal apakah Jaksa Agung lebih baik dijabat oleh jaksa karir atau non karir, dikatakan Abdul Fickar, kedua-duanya sangat mungkin dipilih, namun keduanya ada kelebihan dan kekurangannya. Jika dijabat dari jaksa karier sudah menjadi rahasia umum bahwa intervensi kekuasaan ekonomi dan uang seringkali mewarnai penegakan hukum oleh Kejaksaan khususnya dalam penangan perkara kasus dugaan tindak pidana korupsi.

"Betapa banyak SP3 korupsi yang jika ditangani KPK bisa berjalan. Demikian juga kasus kasus yang sampai ke pengadilan terkesan orang-orangnya menjadi korban sistem saja," tegasnya.

Lalu jika Jaksa Agung dijabat dari non karier kelebihannya yakni Jaksa Agung dapat tegas dalam menjalankan tugas dan fungsinya, baik secara internal dan eksetrnal. Sedang kelemahannya, kata Fickar, seringkali kebijakannya tidak jalan. Secara diam diam diboikot," tutupnya.

Beberapa waktu lalu, Koordinator Msyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman mengaku setuju dan sepakat dengan pernyataan Dahnil Anzar Simanjuntak yakni Jaksa Agung harus berani menegakan hukum dengan adil tanpa adanya intervensi dari pihak manapun termasuk kekeuasaan.

"memang jabatan Jaksa Agung itu politis, tapi ini penegakan hukum harus dipimpin orang yang tidak memiliki kepentinmgan apapun," katanya.

Dia menegaskan, jika Jabatan Jaksa Agung nantinya diberikan pada unsur partai politik maka bukan hal yang tidak mungkin penegakan hukum di Indonesia tidak ada keamjuan yang berarti, khususnya pemberantsan korupsi. Intervensi politik akan menjadikan hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah.

"lihat saat ini penegakan hukum di Indonesia, apa sudah baik atau belum, bayangkan jika Jaksa Agung diintervensi, apa bisa hukum berjalan dengan baik," jelasnya.

Menurutnya, jabatan Jaksa Agung sangat vital dalam penegakan hukum, akan jauh lebioh baik jabatan ini diberikan kepada orang yang profesional, dan jaksa karier yang mengerti soal hukum, pasalnya jika jabatan ini diemban pada seseorang yang merupakan pimpinan dan anggota partai politik sangat rawan intervensi yang memberikan dampak negatif penegakan hukum di Indonesia.

"bahaya sekali jika Jaksa Agung dari parpol, intervensinya kuat, kalau sudah diintervensi apa Jaksa Agung berani melawan intervensi itu," tutupnya. (lan/zul/der/fin)

Berita Sebelumnya

KPK Dalami Seleksi Rektor UIN
KPK Dalami Seleksi Rektor UIN

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Sejumlah Kandidat Capim KPK Dianggap Bereputasi Buruk

Sejumlah Kandidat Capim KPK Dianggap Bereputasi Buruk

Beberapa nama calon pimpinan (capim) KPK yang lolos uji kompetensi dianggap memiliki reputasi buruk.


Kejagung Siapkan Tim Pengacara Negara untuk Upaya PK Karhutla

Kejagung Siapkan Tim Pengacara Negara untuk Upaya PK Karhutla

Penolakan Mahkamah Agung atas kasasi kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) membuat tidur Jaksa Agung Muhammad Prasetyo tak nyenyak.


58 Permohonan Gugatan Caleg Kandas di MK

58 Permohonan Gugatan Caleg Kandas di MK

Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) calon legislatif tak semuanya dilanjutkan Mahkamah Konstitusi (MK).


Lalai Serahkan LHKPN Bisa Tak Dilantik sebagai Anggota Dewan

Lalai Serahkan LHKPN Bisa Tak Dilantik sebagai Anggota Dewan

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) menjadi syarat wajib bagi calon legislatif terpilih. Waktunya tak banyak.


Kasasi Ditolak, Siti Nurbaya Lawan Keputusan MA

Kasasi Ditolak, Siti Nurbaya Lawan Keputusan MA

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya buka suara atas putusan Mahkamah Agung.


Pimpinan KPK Harus Ada Polisi dan Jaksanya

Pimpinan KPK Harus Ada Polisi dan Jaksanya

Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Pansel Capim) KPK periode 2019-2023 diingatkan agar memilih pimpinan KPK yang memenuhi unsur penyidikan dan penuntutan.


KKP Kembali Dibelit Rasuah Kapal

KKP Kembali Dibelit Rasuah Kapal

Penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa Direktur Utama Jelajah Samudra Internasional Rosita Wulansari, Selasa (16/7).


MA Kembali Tolak Permohonan Prabowo-Sandi

MA Kembali Tolak Permohonan Prabowo-Sandi

Permohonan kasasi terkait pelanggaran administrasi Pemilu (PAP) yang diajukan capres dan cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno kembali ditolak Mahkamah Agung (


Lepaskan Syafrudin Temenggung, Keputusan MA Terus Ditentang

Lepaskan Syafrudin Temenggung, Keputusan MA Terus Ditentang

Keputusan Mahkamah Agung (MA) yang melepaskan mantan Kepala BPPN Syafruddin Temenggung dari segala tuntutan hukum berbuntut panjang.


Kejaksaan Tak Main-main dengan Aparatnya yang Tercela

Kejaksaan Tak Main-main dengan Aparatnya yang Tercela

Kejaksaan Agung menyambut positif pengadilan Tipikor yang memvonis 4 tahun penjara mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Chuk Suryosumpeno.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!